Baru saja warga Sulawesi Tengah merayakan dan memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke - 48 namun isu konflik sosial dan konflik horizontal di daerah ini belum berhenti bahkan dan seakan-akan telah menjadi komoditas seksi yang sangat laku dijual di media dan wacana empuk bagi media sosial dan media masa lokal serta media nasional juga bahkan di Era cyber technology (ICT) bukan tidak mungkin berita ini telah mengglobal dan tidak menutup kemungkinan telah diketahui oleh masyarakat dunia.
Sungguh sedih dan memprihatinkan menyaksikan konflik horizontal di beberapa wilayah di daerah tercinta Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu dan sekitarnya walaupun konfliknya berskala kecil dan bersifat soparadis tapi seakan-akan tidak akan pernah berakhir. Pemerintah dan stakeholders Konflik telah beberapa kali mengupayakan agar konflik bisa berakhir dengan damai tapi sampai saat ini konflik masih terus timbul secara soparadis walaupun skalanya kecil.
Poso dan Bangkep sudah aman tapi Konflik Nunu Vs Tawanjuka dan konflik di daerah Kab. Sigi-Birma dan Buol juga belum selesai. Semalam dan pagi ini saya dapat kabar dari teman yang tinggal di Tawaili bahwa konflik horizontal juga kembali terjadi antara warga Baiya dan Lambara di Wilayah Tawaili. Suara bunyi senjata tradisional terus bergemuruh sepanjang malam kata seorang teman yang bermukim di daerah dekat pelabuhan Pantoloan.
Namun, di satu sisi saya sepakat dengan Pak Noor Korompot, bos salah satu Media ternama di kawasan TImur Indonesia, bahwa kita tidak membutuhkan teori dan yang dibutuhkan adalah penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Juga betul apa yang dikatakan bung Achun, seorang aktivist LSM, bahwa rakyat sudah tidak takut lagi dengan pihak TNI dan POLRI yang mau menakut-nakuti mereka dengan bedil dan peluru tajam karena betul rakyat pasti berpikiran bahwa TNI/POLRI akan takut melakukan penempabakan rakyat yang terlibat kerusuhan karena mereka akan terlibat pelanggaran HAM.
Saya setuju sekali jika solusi meredamkan konflik tidak lagi dengan pendekatan keamanan yang bersifat refressif karena setiap tindakan penegakkan hukum dengan cara reresif dan penuh kekerasan akan tetap melahirkan kekersan "Violance breeds violance". Namun, harus ada penegakkan hukum (law enforcement) dan pendekatan sosio-kultural harus tetap dipertimbangkan. Sedangkan studi-studi terdahulu tentang konflik dan teori konflik tetap harus menjadi referensi untuk solusi yang paling efektif dan inspiratif untuk syarat perdamaian yang berkelanjutan. Win-win solution, win-lose solution dan lose-lose solution bisa dijadikan acuan walaupun tentu kita semua tetap membutuhkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dan tentu road map dan perencanaan, kebijakan bottom-up dan top-down policy serta planning juga tetap dibutuhkan.
Konflik Horizontal yang soparadis dan berkelanjutan di beberapa daerah di Sulteng walaupun skala lebih kecil dibandingkan konflik Poso yang lalu yang juga sempat menjadi berita headline di beberapa media asing di luar negeri. Namun, konflik yang berskala kecil yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah Sulteng tetap menjadi berita Headline di hampir semua media massa dan Media Sosial.
Dari perspektif Ekonomi, ijika konflik tidak pernah tuntas maka tentu akan merugikan warga Sulteng karena para investor akan enggan masuk apalagi investor asing. Beberapa kedutaan asing belum mencabut kebijakan Travel Warningnya yang mengimbau agar warganya mempertimbangkan matang-matang untuk berkunjung atau berbisnis di Sulawesi Tengah. Berita konflik Nunu-Tawanjuka dan kondisi TKP dengan pemandangan rumah-rumah terbakar serta aparat yang terus bersiap-siap mengamankan dan warga yang siap-siap saling menyerang terus menghiasi sejumlah media cetak dan media elektronik.
Pemerintah dan seluruh stakeholders konflik harus terus menerus mencari solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik yang berskala kecil di beberapa wilayah di Sulteng terutama di kota Palu dan sekitanya secara terus menerus dan berkelanjutan. Konflik di daerah ini terus menjadi sorotan media dan akan terus merugikan kita semua. Mari kita berdoa, berharap dan terus berupaya agar mereka yang berprofesi sebagai provokator, agitator dan kelompok oportunis mau mogok selama-lamanya dari profesi yang kotor dan agar supaya pemerintah bisa bekerja dengan tenang dan produktif serta rakyat bisa bekerja dan menikmati kehidupan yang damai dan harmonis.
Ingat damai itu sebaiknya dilahirkan dari individu masing-masing dan dari masing-masing anggota keluarga, RT, RW dan terus ke tingkat desa dan kelurahan dan seterusnya.
Katakan TIDAK pada segala macam sifat agitasi dan provokasi yang bisa memicu konflik. Ingat DAMAI itu INDAH !!
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar