Selasa, 22 Juli 2014

MENUJU PILPRES YG DAMAI DAN BERMARTABAT

Alhamdulillah tahapan kampanye PILPRES telah berakhir kemarin tgl 5 Juli 2014. Berbagai insident dan ketegangan selama kampanye baik di dunia nyata maupun di dunia maya baik itu liwat media sosial maupun liwat media massa telah dilalui dengan baik walaupun ada riak-riak kecil. Kita semua telah menjadi saksi sejarah atas misi demokrasi langsung yang dijalani di era reformasi pasca 16 tahun bangsa ini Hijrah dari sistem Oligarki ke sistem Demokrasi langsung yang penuh tantangan dan harapan.

Kini saatnya minggu tenang tapi masyarakat harus tetap waspada dan selalu siap mengawasi masa minggu tenang sampai jelang hari pencoblosan. Pastikan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran PILPRES selama priode minggu tenang sebab masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat mencintai perdamaian dan menginginkan terciptanya keamanan bersama untuk pemilu yang damai dan bermartabat.

Ingat semua jenis pelanggaran dalam Pemilu dapat dianggap sebagai kejahatan Pemilu (Electoral Crime) dan setiap kecurangan Pemilu adalah musuh bersama atau musuh semua pihak (Common Enemy). Oknum-oknum yang mungkin terlibat kecurangan Pemilu Presiden akan berhadapan langsung dengan rakyat dan berani mempertanggung jawabkan perbuatannya. Rakyat sebagai pelaksana konstitusi (Constituent) selalu mengharapkan Pemilu Presiden akan melahirkan pemimpin Indonesia yang amanah. Semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan moment event Demokrasi langsung ini tidak akan dinodai oleh aksi kecurangan dan politik busuk (Political Decay).

Berharap semoga Pemerintah dan aparat keamanan akan tetap berada pada posisi netral sesuai amanah konstitusi. Saatnya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan bijak yang menghormati prinsip-prinsip Demokrasi dan keadilan agar bangsa Indonesia akan tetap dihormati dan disegani di mata masyarakat dunia.

Insya Allah siapapun pasangan Capres-Cawapres yang akan terpilih tanggal 9 Juli 2014 harus diterima dengan lapang dada karena Capres-Cawapres yang terpilih akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita semua.

MASYARAKAT HARUS HANYA PERCAYA PADA LAPORAN DARI MEDIA MAINSTREAM YG INDEPENDEN DAN KREDIBEL


Oleh: Mochtar Marhum

Berita menarik dan suasana yang agak kontroversial disaksikan oleh masyarakat luas pasca perhitungan suara versi quick count kemarin. Diumumkan liwat media  tanggal 9 Jui2014 hasil pengumuman sementara  hitung cepat Pilpres.  Kubu Jokowi-Jk dinyatakan sebagai pemenang versi quick count oleh majoritas lembaga survey kredibel di Indoneisa.

Hasil PILPRES 2014 versi perhitungan suara hitung cepat telah diumumkan via media massa dan media sosial secara online. Majoritas lembaga survey kredibel yang berpengalaman merilis pengumuman suara versi perhitungan cepat dengan kemenangan pada kubu pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Dan diikuti oleh konferensi pers mengumumkan kemenangan versi quick count. Demikian juga kubu Prabowo Hatta kemarin telah mengklaim bahwa pihak mereka menang dan didasarkan data yang diperoleh dari lembaga survey mereka walaupun belum dirilis secara resmi oleh media mainstream.

Kacau negeri ini kalau terdapat laporan pemberitaan tentang hasil perhitungan sementara PILPRES 2014 dan jika mungkin terdapat intervensi politik yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara moril. Jangan ada lembaga survey oportunis dan tidak kredibel terlibat dalam pelaporan hasil perhitungan cepat yang diumumkan liwat media sehingga membuat masyarakat bingung dan berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik sosial di akar rumput akibat saling klaim antara kubu pendukung Capres-Cawapres masing-masing.

Munculnya suatu laporan yang mungkin sesat dan menyesatkan jika hasil hitung cepat tidak punya realibilitas dan validitas atau mungkin terjadi rekayasa dan pabrikasi data. Hindari hasil hitung cepat (Quick Count) jika hanya dibuat samau-maunya sendiri dengan versi kubu pendukung Capres-Cawapres masing-masing yang mungkin berdasarkan motivasi ABS (Asal Bapak Senang) dan atau menggunakan rujukan atau sumber data yang kurang kredibel atau masih diragukan keabsahan data yang disajikan.

Ironisnya beberapa relawan salah satu kubu telah merilis angka-angka kemengan PILPRES versi relawan mereka dilapangan. Dan kemudian merilisnya dan ternyata ada perbedaan dengan hasil hitung cepat majoritas lembaga survey sebelah. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang menjadi bingung dengan klaim kemenangan dari kubu ini. Namun yang jelas laporan yang dirilis liwat media mainstream yang resmi dan kredibel itulah yang cukup meyakinkan. Sebaliknya laporan yang tidak resmi dan yang dilaporkan oleh individu secara tidak resmi tentu masih harus dipertanyakan kredibilitasnya.

Laporan yang sah (Yang legal) adalah laporan dari media mainstream yang independent dan Kredibel yg merupakan produk jurnalistik misalnya laporan dari Antara News, Kompas, Jawapos, Media Indonesia, Tempo, TribuneNews, VivaNews, Merdeka.Com, DetikNews, RRI dan Media Elektronik yg Kredibel dll. Dan demikian juga hanya mengandalkan Laporan dari Lembaga Survey Resmi yang telah diatur oleh PERSEPI dan telah secara berkala diaudit oleh lembaga audit resmi.

Semua berita dan laporan dari media mainstream merupakan Produk Jurnalistik dan telah diatur oleh UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Semua jurnalis dan media mainstream ini tentu tunduk pada UU Pers dan tdk boleh melakukan pembohongan Publik (Merekayasa data atau pabrikasi data).

Beda dgn media abal-abal dan laporan individu tidak diatur oleh UU Pers dan kode etik jurnalistik karena bukan produk jurnalistik dan tentu data tdk bisa dipertanggungjawabkan karena tdk diatur oleh UU Pers dan kode etik jurnalistik. Data dan laporan yg bukan produk jurnalistik bisa dibuat seenaknya. Sambil menanti laporan resmi versi KPU berikut dibawa ini laporan dari 33 Provinsi hasil perhitungan cepat yang diterbitkan oleh AntaraNews.

Ini laporan dari 33 Provinsi terkait perhitungan cepat (Quick count) yang sah, kredibel dan dan dapat dipercaya dilaporkan oleh AntaraNews http://m.antaranews.com/pemilu/quick-count-pilpres-2014
Quick Count Pemilu Presiden 2014 - Pemilu Presiden 2014 ANTARA News
antaranews.com

Saatnya masyarakat Indonesia bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Petugas Keamanan, KPU/KPUD, Bawaslu dan Panwaslu serta semua stakeholders Pemilu atas terselenggaranya Pemilu yang damai, aman dan lancar. Ingat kemenangan PILPRES yang resmi dan sah adalah kemenangan untuk semua rakayat Indonesia di mana saja berada. Dan Insya Allah siapapun yang diumumkan secara resmi sebagai pemenang PILPRES oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 harus diterima dengan lapang dada sebagai perwujudan dari rasa hormat kita pada prinsip-prinsip Demokrasi dan sikap kejujuran dari stakeholders penyelenggara PILPRES. Semoga proses akhir PILPRES sampai pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 bisa berjalan lancar, aman dan damai. Akhirnya Salam lima jari untuk Indonesia Bangkit menjadi Indonesia Hebat.

Penulis: Akademisi, Aktivis Damai dan Blogger Isu Sosial Humaniora

PILPRES 2014 PESTA DEMOKRASI PALING SERU


Oleh: Mochtar Marhum

Sejak Reformasi dan dibukanya keran Demokrasi seluas-seluasnya, banyak politisi yang potensial harus bersyukur karena mereka bisa bikin partai dan terbukti ada beberapa partai yang lahir di masa reformasi dan berhasil menarik simpatik masyarakat dan bahkan ada yang menjadi partai penguasa (the Rulling Party) seperti Demokrat dan ada yang menjadi Parpol yang mendapat kenaikan elektabilitas (jumlah suara) yang sangat fantastik dalam Pileg tahun ini seperti Garindra. Seharusnya kita semua bersyukur kepada aktivis pro-Demokrasi yang telah berjuang mengorbankan pikiran, tenaga bahkan jiwa raga mereka untuk membawa bangsa ini keluar dari sistem yang membelenggu kebebasan politik dan berbagai kreativitas masyarak untuk bisa berkembang maju.

Jokowi-JK terpilih jadi Presiden RI ke 7 dan tadi malam telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Terpilihnya Jokowi jadi Presiden sebaiknya menjadi inspirasi politik bagi kepala-kepala daerah yang punya reputasi dan rekam jejak yang baik untuk mengikuti jejak Jokowi dinominasikan jadi calon pemimpin di tingkat nasional ke depan menjadi figur Capres dan Cawapres ke depan. Jokowi yang dalam karir politik dan birokrasinya pernah menjabat Walikota  Solo dan Gubernur DKI Jkt. Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara di mana mantan Walikota dan Gubernur pernah terpilih jadi Presiden. Di Indonesia banyak kepala Daerah yang sukses memimpin daerah dan mereka sangat berpotensi untuk diorbitkan jadi Capres-Cawapres ke depan.

Sudah 16 tahun bangsa Indonesia menikmati iklim Demokrasi dan Reformasi pasca hijranya bangsa ini dari sistem Oligarki ke Era Demokrasi. Sudah tiga kali dilaksanakan pemilihan langsung serta berbagai suka dan duka, peluang dan tantangan dihadapi. Sejak pertama kali diterapkan Demokrasi langsung dalam Pemilihan Presiden di Indonesia tahun 2004 dan kemudian tahun 2009, PILPRES telah berjalan lancar dan tertib. Masyarakat sangat anthusias menyambut pesta Demokrasi walaupun pada masa itu tingkat partispasinya dianggap relatif lebih rendah dibandingkan Pilpres tahun 2014. Tahun 2004 ada 4 pasang Capres-Cawapres yang mengikuti kontestasi dan tahun 2003 ada 3 pasang Capres-Cawapres dan tahun 2014 hanya ada 2 pasang Capres-Cawapres. PILPRES tahun 2014 diklaim sebagai PILPRES yang tingkat partisipasi Pemilihnya cukup tinggi termasuk Pilpres yang diselenggarakan di luar negeri tingkat partisipasi justru meningkat sangat signifikan dan juga dilaporkan pemilih yang dulu pernah mengambil sikap Golput tahun ini justru ikut berpartisipasi dalam Pilpres.

Dari seajarah Demokrasi langsung, Pilpres kali ini dianggap cukup unik dan termasuk paling rumit (complicated) serta penuh dinamika politik kompetisi dan tantangan cukup berat. PILPRES kali ini yang hanya diikuti oleh 2 pasang Capres-Cawapres tapi justru dirasakan cukup membingungkan masyarakat dan membuat stakeholders penyelenggara Pemilu mengalami tantangan dan kesulitan. Mulai dari tahapan kampanye berbagai insiden. Masyarakat terbelah dan ketegangan sempat terjadi ketika hasil Quikc Count pasca Pilpres 2014 yang dirilis oleh 8 Lembaga Survey kredibel dikacaukan oleh 4 Lembaga survey abal-abal dan partisan. Ketegangan akhirnya teratasi dengan sikap bijak untuk menanti hasil keputusan perhitungan resmi Real Count oleh KPU Pusat. Juga suasana yang cukup unik dan kontroversial ketika sejumlah media yang ikut meliput dan melaporkan kegiatan kampanye Pilpres dan moment Pilpres didominasi oleh sejumlah media yang diidentifikasi sebagai media mainstream versus media abal-abal. Sejumlah media juga ada yang larut ke dalam peran mereka ada yang dianggap bahka sudah melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers. Selama kampanye juga diwarnai dengan beredarnya sejumlah instrumen propaganda Politik dalam bentuk kampanye hitam yang disebarkan liwat Tabloid Obor rakyat dan Tabloid Sapu Jagad. Tabloid ini dianggap bukan produk jurnalistik karena content nya justru tidak sesuai kode etik jurnalistik dan melanggar UU Pers.

Pemandangan yang berbeda dan kontroversial terlihat ketika Calon Prabowo menolak hasil Pilpres dan sekaligus menarik sejumlah saksinya dalam tahapan Pleno KPU kemarin. Namun, menurut Komisoner KPU Hadar Nafis Giami dan Pakar Hukum Tata Negara UI, Refly Harun dan Prof. Sadly Isra, sikap menolak hasil Pilpres oleh Kubu Prabowo tidak akan menghentikan kegiatan perhitungan suara dan tidak akan mengurangi legitimasi agenda Pleno KPU. Pleno KPU akan terus berlangsung dan pengumuman hasil pemenang Pilpres juga akhirnya dilaksanakan semalam. Yang jelas dari hasil Pilpres tersebut telah terbukti bahwa ada lebih banyak jumlahnya masyarakat yang menginginkan Jkw-JK memimpin negeri ini karena mereka mungkin telah sadar dan menginginkan Indonesia harus berubah menjadi Indonesia Baru bukan Neo Orde Baru. 

Sikap kubu Prabowo yang menarik diri dari proses lanjut rekapitulasi perhitungan suara karena menganggap telah terjadi kecurangan justru oleh ketua MPR dan Ketua Umum PP Ansor menganggap sikap Prabowo tidak pantas. Kenyataan di lapangan selama Kampanye Pilpres dan pasca pencoblosan dilaporkan oleh sejumlah media justru yang paling banyak jadi korban fitnah dan korban kecurangan  berlangsung justru Kubu pasangan No.2 Jkw-Jk dan banyak masyarakat tahu kasus tersebut. Kasus tersebut sangat memalukan terjadi di alam Demokrasi. Kini disaat agenda Pleno berlangsung sikap anomali ditunjukkan dan sikap tersebut justru hanya menambah catatan track record buruk dari seorang Capres yang mengaku berjiwa besar. Sikap menarik diri tersebut juga justru telah mempertontonkan kelemahannya dan watak aslinya yg selama ini ditutup-tupi. Kedepan Seleksi Capres harus lebih ketat lagi dan jangan sekali-kali meloloskan Capres yang tidak layak ikut kontestasi karena terindikasi punya sikap ambisius, arogan dan tidak ksatria, suka mencla mencle dan hanya mau menerima kemenangan tapi ironisnya menolak kekalahan dengan alasan dan argumentasi yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut di MK. Indonesia butuh figur pemimpin yang ksatria yang menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Agenda PILPRES sejak tahapan awal sampai Pleno KPU hari kemarin disaksikan tidak hanya masyarakat Indonesia di dalam negeri tapi juga disaksikan secara luas oleh masyarakat dunia melalui berbagai media. Sikap elit-elit Kubu pasangan No.1 kemarin yang menarik diri dari rapat pleno rekapitulasi suara hasi Pilpres justru akhirnya membuka mata masyarakat dunia dan mereka akhirnya mereka makin tahu watak asli calon pemimpin yg mencla mencle. Masyarakat dunia tahu siapa yg punya komitmen melaksaknakan agenda Demokrasi dengar benar dan pihak mana yang menabrak mekanisme PILPRES dan tidak menghormati Prinsip Demokrasi baik itu Demokrasi Prosedural maupuDemokrasi Substantif. Agenda Keputusan Pleno KPU hanya bisa dibatalkan melalui mekanisme Hukum liwat gugatan di Mahkamah Konstitusi bukan dgn cara yang tidak ksatria dan menabrak mekanisme PILPRES dan tdk menghormati agenda Pleno KPU yang telah ditetapkan.

Sunggu malu aku disaksikan oleh masyarakat dunia agenda Demokrasi di Indonesia dicedrai oleh elit-elit yang tidak legowo menerima hasil Pilpres. Mereka menunjukkan sikap tidak mau secara ksatria menerima kenyataan hasil PILPRES. Padahal mereka pernah berkata tunggu hasil Pilpres yang disahkan KPU dan juga Prabowo pernah bilang bahwa dia akan menerima apapun hasil Pilpres yang akan diumumkan.

Pilpres 2014 termasuk berjalan lancar dan sukses walaupun di sana-sini terdapat kekurangan. Presiden SBY harus mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berhasil mencairkan suasana ketegangan Pilpres. Dan demikian juga lembaga penyelengga Pemilu KPUD, KPU, Panwaslu dan Bawaslu serta semua stakeholders penyelenggara Pemilu termasuk semua pihak petugas kemanan juga harus diapresiasi atas kerja keras mereka yang berhasil menggelar pesta Demokrasi dan mengamankan jalannya Pilpres 2014. Juga diucapkan "Selamat dan  Sukses kepada bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bpk H. Drs. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 Republik Indonesia semoga bisa menjalankan amanah sesuai harapan kita semua.

Kini hasil Pilpres telah ditetapkan KPU Pusat dan tinggal menunggu tahapan sengketa Pilpres di MK jika kubu Prabowo-Hatta jadi mengajukan gugatan. Dan setelah itu sisa menyambut tahapan akhir yang menggembirakan dan merupak etape klimaks dari proses demokrasi prosedural dalam agenda pelantikan Pilpres bulan Oktober 2014. Saatnya semua pihak meninggalkan simbol-sombol partisan yang memicu ketegangan dan sikap kurang bersahabat. Tinggalkan simbol No.1 dan dan Nomor 2 dan ganti dengan nomor 3 yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat yang pernah terbelah dengan sikap politiknya yang berbeda harus bersatu untuk menjadikan Indonesia bangkit dan kemudian siap berubah menjadi Indonesia hebat. Kemenangan Pilpres 2014 adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya jabat erat selalu dan salam 5 jari untuk Indonesia Raya.

Penulis: Akademisi, Aktivis Damai dan Blogger Isu Sosial Humaniora