JADILAH GURU YANG MENGINSPIRASI

Oleh: Mochtar Marhum

Jepang pernah hancur oleh Bom Atom waktu perang dunia kedua. Nagasaki dan Hirosima dua kota besar di Jepang hancur berkeping-keping akibat kekejaman perang. Pasca Tragedi pengeboman itu, Kaisar Jepang bukan menanyakan barang-barang yang masih terselamatkan termasuk harta dan aset yg masih tersisa tapi sebaliknya kaisar menanyakan berapa jumlah guru yang selamat dari tragedi tersebut.

Jepang sangat menghargai pendidikan dan menghormati jasa guru sehingga mejadi negara yang maju, makmur dan unggul di berbagai bidang misalnya pernah menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Jepang adalah salah satu bangsa di dunia yang paling menghormati jasa guru. Kisah di atas harus menjadi inspirasi bagi semua bangsa-bangsa yang ingin bangkit dan maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju.

Malaysia adalah negeri Jiran yang relatif lebih maju dalam beberapa aspek pembangunan. Dulu banyak anak-anak dari Malasyia yang datang ke Indonesia menuntut ilmu di negeri ini. Pada waktu itu sektor pendidikan formal di negeri kita mungkin lebih bisa diandalkan dan pendidikan di Indonesia waktu itu banyak yang memikat minat anak-anak dari negeri jiran. Namun, harus diakui saat ini dalam beberapa bidang tertentu Malaysia relatif lebih unggul dari Indonesia dan terkadang kita merasa miris dan minder dengan prestasi dan pencapaian mereka. Wakil Presiden Jusuf Kalla dulu dengan bangga mengatakan bahwa kita harus bangga dengan pendidikan di Indonesia karena mantan murid SD Menteng Jakarta bisa jadi Presiden negara Adidaya Amerika. Obama dulu pernah bersekolah di SD Menteng Jakarta mengikuti orantuanya waktu itu. Mungkin sebaiknya Indonesia berbangga karena sebenarnya guru yang baik adalah guru yang menginspirasi dan berhasil mendidik muridnya mejadi relatif lebih maju. Dan itulah prestasi guru Indonesia yang pernah mendidik murid-muridnya dari luar negeri.

Harus diakui bahwa Pendidikan adalah pintu Gerbang menuju Kecerdasan dan peradaban bangsa yang maju. Profesi pendidik adalah salah satu profesi yang paling mulia di dunia. Murid yg baik adalah mereka yg lebih banyak mengingat Jasa Gurunya ketimbang Ijasa sekolahnya. Guru yg baik ialah guru yang menyenangkan, mencerahkan dan menginspirasi.

Hari ini kita memperingati hari guru. Saya ingin mengucapkan "Selamat Hari Guru buat Semua Sahabat-sahabat yang berprofesi Pendidik". Semoga ilmu pengetahuan dan jasa guru mendidik bangsa ini bisa menjadi cahaya yang akan terus meberi kedamaian dan dapat menerangi masa depan negeri ini.

KEBIJAKAN MENAIKAN HARGA BBM DAN TANTANGAN PEMERINTAH KE DEPAN

Oleh: Mochtar Marhum

Kebijakan menaikkan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK dianggap berani dan terburu-buru. Oleh sebagian politisi senayan kebijakan ini kurang tepat dan mereka menganggap Jokowi telah melanggar amanat APBN. Politisi Golkar dan PAN telah menginisiasi pengajuan hak interplesi yang mulai digulirkan hari ini. Mereka akan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan dan alasan apa sehingga BBM harus dinaikkan di saat harga minyak mentah dunia turun.

Telah diduga jauh sebelumnya bahwa kebijakan menaikkan harga BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK akan menuai protes, kritikan dan resistensi dari masyarakat. Demo anti kenaikan BBM di beberapa kota di Indonesia berlangsung beberapa saat pasca diumumkan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kenaikan BBM yang hanya 2000 rupiah telah memicu aksi unjuk rasa yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pihak pendemo dengan petugas keamanan. Aksi demo di beberapa tempat telah melumpuhkan beberapa ruas jalan di sejumlah kota dan menghambat arus lalulintas karena pendemo menutup jalan utama dan membakar ban bekas. Bahkan diberitakan aksi demo tidak hanya menimbulkan korban di kedua belah pihak pendemo dan petugas keamanan tapi juga di sejumlah tempat masyarakat justru merasa terganggu dengan aksi penutupan jalan dan demo mengarah ke aksi anarkis sehingga ada masyarakat yang justru menentang dan menyerang pendemo.

Seingat saya waktu sekolah di luar negeri dulu harga BBM cukup unik karena tiap-tiap pompa bensin harga BBMnya berbeda walaupun tdk jauh bedanya. BBM dikuasai oleh pasar sehingga harganya berbeda-beda antara Pompa bensin satu dgn yg lain dan setiap saat harga BBM bisa berubah mengikuti perkembangan harga pasar dunia. BBM dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak raksaa seperti BP (British Pertolium), Exon dan Texas. Pengendara yg berkunjung ke Pompa Bensin harus mengisi BBM sendiri dan setelah itu pergi bayar di kasir swalayan mini yg ada di tiap-tiap Pomp Bensin. Lebih unik lagi karena tidak ada petugas Pompa bensin yang membantu mengisikan BBM ke kendaraan pengunjung tapi pengunjung harus mengisi BBM sendiri dan diawasi oleh CCTV di mana-mana.

Mungkin merupakan suatu argumentasi yang juga bisa dianggap tidak konsisten atau mencla-mencle ketika mengkritik pemerintah karena menaikan harga BBM dengan alasan harga minyak dunia turun. Jika hanya berpatokan pada argumentasi harga minyak dunia turun berarti secara implisit mengamini ekonomi Liberal yang menyerahkan harga pada pasar dunia yang notabene merupakan kebijakan ekonomi liberal dan kapitalisme yang banyak ditantang oleh masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan di negara dunia ketiga.

MENGAPA SUBSIDI HARUS DIALIHKAN ?
Walaupun kebijakan menaikkan harga BBM dianggap kebijakan yang tidak populer dan dapat menyusahkan rakyat. Namun, harus dimengerti bahwa siapapun Jadi Presiden pasti akan mengalihkan subsidi BBM ke yang produktif dan tepat sesaran. Jokowi dulu sebelum dilantik jadi presiden pernah mengatakan secara implisit akan mengambil kebijakn yang tidak populer termasuk akan menaikan harga BBM. Sebaliknya Prabowo-Hatta secara eksplisit dan lugas dalam kampanye mereka mnyatakan akan menaikkan harga BBM sebesar RP.12.500/Liter jika terpilih jadi Presiden/wapres.
Dan demikian juga Presiden-presiden sebelumnya juga pernah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Jadi mereka semua tentu telah menyadari dan sangat prihatin bahwa subsidi BBM selama ini ternyata belum tepat sesaran dan Konsumtif oleh sebab itu harus dialihkan untuk yang produktif dan lebih tepat sesaran.Subsidi BBM selama ini konsumtif dan tidak tepat sesaran dan disinyalir lebih dari 70 % subsidi dinikmati oleh orang mampu atau kelas menengah ke atas. Pemerintah bertekad mengalihkan subsidi dari barang ke subsidi orang tidak mampu dan dari yang konsumtif ke yang lebih produktif. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan subsidi BBM rata-rata 300 triliun dan dalam lima tahun mencapai 714 Trilliun.

PERMAINAN MAFIA MIGAS DAN BEBAN UTANG
Subsidi BBM dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga membebani APBN dan mempersempit ruang gerak fiskal. Sebaliknya subsidi lainnya seperti subsidi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan nilainya jauh lebih sedikit. Mahalnya BBM di Indonesia juga disebabkan oleh permainan Mafia Migas dan Mafia penimbun Migas. Mafia Migas membuat Indonesia selalu tergantung pada import Migas. Mafia Migas juga sengaja menyebabkan pemerintah tidak membangun kilang minyak dan tidak membuat peremajaan kilang minyak sehingga harga minyak mahal. Kasus penimbunan Migas oleh masyarakat dan juga disinyalir telah melibatkan sejumlah oknum aparat tertentu tidak hanya merugikan negara tapi juga membuat BBM langka di beberapa daerah tertentu dan harganya relatif mahal.

Jauh lebih substantif dibicarakan adalah argumntasi dan alasan kenapa Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke yang lebih produktif dan lebih tepat sesaran dan bukan persoalan membuat polemik yang kurang substantif yang didasari pada sikap negative prejudice (buruk sangka) dan penuh curiga serta statement yang bias dan sangat simplistik misalnya Jokowi pernah ngomong tidak akan menaikkan BBM apalagi konteksnya tdk resmi hanya di kalangan tukang ojek waktu kampanye dulu. Ok taruhlah kita setuju Jokowi pernah katakan tidak akan menaikkan harga BBM tapi justru beliau sadari setelah dilantik jadi presiden ternyata subsidi harus dialihkan karena subsidi BBM yang terus bertambah tentu hanya akan mempersempit ruang fiskal dan tentu akan terus membebani keuangan negara serta akan menambah terus utang negara sehingga Indonesia disinyalir terus punya ketergantungan pada Lembaga keuangan asing (IMF dan Bank Dunia) karena menambah hutang dan digunakan untuk subsidi yang konsumtif dan tidak tepat sesaran. Juga diragukan Indonesia akan terus terjajah secara ekonomi karena utang negara terus bertambah.
Harus disadari bahwa siapapun jadi Presiden pasti menyadari bahwa Subsidi BBM harus dialihkan dan melalui pengalihan subsidi BBM negara bisa menghemat 140 Triliun/tahun. Kemudian subsidi BBM harus dialihkan ke subsidi yang lebih peroduktif untuk pembangunan infrastruktur (Sekolah, Rumah sakit, jalan, Rel Kereta Api, Irigasi Bandara/Pelabuhan Samudra dll). Dan alasan pengalihan subsidi BBM ini yang tentu jauh lebih penting dibicarakan karena argumentasi dan alasan yang jauh lebih substantif dan rasional mengapa subsidi BBM harus dialihkan dari pada rakyat dan wakil rakyat di Parlemen harus mencari-cari kesalahan pemerintah.
Tentu semua pihak akan menentang keras pemerintah seandainya ditemukan bahwa subsidi itu hanya dikorupsi. Saya pribadi juga dengan tegas turut mengecam dan mendukung proses hukum jika terdapat pelanggaran pidana atau pelanggaran konstitusi tapi kan kenyataannya kan sekarang Pemerintah telah berniat baik utk mengalihakan subsidi ke yang lebih produktif dan tepat sesaran.
Mengenai implikasi dari kenaikan harga BBM tentu telah dipertimbangkan matang-matang dan diantisipasi jauh hari oleh pemerintah dan sama dengan pemerintah sebelumnya, pemerinthan Jkw-jk juga telah menyediakan solusi untuk konpensasi kenaikan harga BBM yang berimbas pada inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Sudah saatnya semua pihak lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi, kelompok dan Parpol. Penilaian yang bias, simplistik dan penuh buruk sangka (negatif prejudice) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan kinerja pemerintah tidak akan pernah mengahasilkan penilaian yang benar, objektif dan fair tapi sebaliknya justru hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi memecah belah persatuan.

BELAJAR DARI KESUKSESAN DI LUAR NEGERI
Sudah saatnya meniru negara-negara maju di mana masyarakatnya lebih cenderung menggunakan transportasi publik sehingga lebih efisient dan lebih mengirit BBM. Infstrukstur dan fasilitas transportasi publik yang canggih dan memadai telah mampu membuat masyarakat merasa lebih nyaman naik transportasi publik. Pemerintah kita harus mampu membangun infrastruktur yang memadai dan menyediakan alat transportasi publik yang lebih nyaman dan representatif. Manjemen transportasi harus dibenahi menjadi lebih baik. Kendaraan mobil hybrid dan sistem dual fuel termasuk bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan harus tersedia dan tentu SPBU untuk BBG harus dibangun sampai di daerah-daerah jika kendaraan menggunakan duel fuel (BBM/BBG) makin banyak jumlahnya. Masrakat di negara-negara maju secara sadar ikut membantu hemat BBM dan negara-negara maju akan punya cadangan minyak yang cukup memadai untuk beberapa dekade ke depan sedangkan satu waktu masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan negara dunia ketiga satu waktu akan kehabisan cadangan minyaknya (Unrenewbale energy) ditambah lagi kita belum mampu mengembangkan energi terbaruhkan (renewable energy) yang ramah lingkungan dan lebih efisien.

Juga Penertiban mafia migas dan mafia penimbun migas mutlak diakukan oleh pemerintah dan harus bergandengan tangan dengan stakeholders, komponen masyarakat dan NGO. Saatnya masyarakat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan mendukung program pengalihan subsidi BBM serta Program hemat energiuntuk masa depan Indonesia yang lebih maju dan bermatabat.

Penulis: Akademisi, Pemerhati Media
dan Blogger Isu Sosial-Humaniora

POLEMIK KENAIKAN BBM DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh: Mochtar Marhum
Telah diduga jauh sebelumnya bahwa kebijakan menaikkan harga BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK akan menuai protes, kritikan dan resistensi dari masyarakat. Demo anti kenaikan BBM di beberapa kota di Indonesia berlangsung beberapa saat pasca diumumkan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kenaikan BBM yang hanya 2000 rupiah telah memicu aksi unjuk rasa yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pihak pendemo dengan petugas keamanan. Aksi demo di beberapa tempat telah melumpuhkan beberapa ruas jalan di sejumlah kota dan menghambat arus lalulintas karena pendemo menutup jalan utama dan membakar ban bekas. Bahkan diberitakan aksi demo tidak hanya menimbulkan korban di kedua belah pihak pendemo dan petugas keamanan tapi juga di sejumlah tempat masyarakat justru merasa terganggu dengan aksi penutupan jalan dan demo mengarah ke aksi anarkis sehingga ada masyarakat yang justru menentang dan menyerang pendemo.

MENGAPA SUBSIDI HARUS DIALIHKAN?
Walaupun kebijakan menaikkan harga BBM dianggap kebijakan yang tidak populer dan dapat menyusahkan rakyat. Namun, harus dimengerti bahwa siapapun Jadi Presiden pasti akan mengalihkan subsidi BBM ke yang produktif dan tepat sesaran. Jokowi dulu sebelum dilantik jadi presiden pernah mengatakan secara implisit akan mengambil kebijakn yang tidak populer termasuk akan menaikan harga BBM. Sebaliknya Prabowo-Hatta secara eksplisit dan lugas dalam kampanye mereka mnyatakan akan menaikkan harga BBM sebesar RP.12.500/Liter jika terpilih jadi Presiden/wapres.

Dan demikian juga Presiden-presiden sebelumnya juga pernah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Jadi mereka semua tentu telah menyadari dan sangat prihatin bahwa subsidi BBM selama ini ternyata belum tepat sesaran dan Konsumtif oleh sebab itu harus dialihkan untuk yang produktif dan lebih tepat sesaran.Subsidi BBM selama ini konsumtif dan tidak tepat sesaran dan disinyalir lebih dari 70 % subsidi dinikmati oleh orang mampu atau kelas menengah ke atas. Pemerintah bertekad mengalihkan subsidi dari barang ke subsidi orang tidak mampu dan dari yang konsumtif ke yang lebih produktif. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan subsidi BBM rata-rata 300 triliun dan dalam lima tahun mencapai 714 Trilliun. Dan subsidi BBM dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga membebani APBN dan mempersempit ruang gerak fiskal. Sebaliknya subsidi lainnya seperti subsidi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan nilainya jauh lebih sedikit. Mahalnya BBM di Indonesia juga disebabkan oleh permainan Mafia Migas dan Mafia penimbun Migas. Mafia Migas membuat Indonesia selalu tergantung pada import Migas. Mafia Migas juga sengaja menyebabkan pemerintah tidak membangun kilang minyak dan tidak membuat peremajaan kilang minyak sehingga harga minyak mahal.

Jauh lebih substantif dibicarakan adalah argumntasi dan alasan kenapa Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke yang lebih produktif dan lebih tepat sesaran dan bukan persoalan membuat polemik yang kurang substantif yang didasari pada sikap negative prejudice (buruk sangka) dan penuh curiga serta statement yang bias dan sangat simplistik misalnya Jokowi pernah ngomong tidak akan menaikkan BBM apalagi konteksnya tdk resmi hanya di kalangan tukang ojek waktu kampanye dulu. Ok taruhlah kita setuju Jokowi pernah katakan tidak akan menaikkan harga BBM tapi justru beliau sadari setelah dilantik jadi presiden ternyata subsidi harus dialihkan karena subsidi BBM yang terus bertambah tentu hanya akan mempersempit ruang fiskal dan tentu akan terus membebani keuangan negara serta akan menambah terus utang negara sehingga Indonesia disinyalir terus punya ketergantungan pada Lembaga keuangan asing (IMF dan Bank Dunia) karena menambah hutang dan digunakan untuk subsidi yang konsumtif dan tidak tepat sesaran. Juga diragukan Indonesia akan terus terjajah secara ekonomi karena utang negara terus bertambah.

Harus disadari bahwa siapapun jadi Presiden pasti menyadari bahwa Subsidi BBM harus dialihkan ke subsidi yang lebih peroduktif untuk pembangunan infrastruktur (Sekolah, Rumah sakit, jalan, Rel Kereta Api, Irigasi Bandara/Pelabuhan Samudra dll). Dan alasan pengalihan subsidi BBM ini yang tentu jauh lebih penting dibicarakan karena argumentasi dan alasan yang jauh lebih substantif dan rasional mengapa subsidi BBM harus dialihkan dari pada rakyat dan wakil rakyat di Parlemen harus mencari-cari kesalahan pemerintah.
Tentu semua pihak akan menentang keras pemerintah seandainya ditemukan bahwa subsidi itu hanya dikorupsi. Saya pribadi juga dengan tegas turut mengecam dan mendukung proses hukum jika terdapat pelanggaran pidana atau pelanggaran konstitusi tapi kan kenyataannya kan sekarang Pemerintah telah berniat baik utk mengalihakan subsidi ke yang lebih produktif dan tepat sesaran.

Mengenai implikasi dari kenaikan harga BBM tentu telah dipertimbangkan matang-matang dan diantisipasi jauh hari oleh pemerintah dan sama dengan pemerintah sebelumnya, pemerinthan Jkw-jk juga telah menyediakan solusi untuk konpensasi kenaikan harga BBM yang berimbas pada inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.

Sudah saatnya semua pihak lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi, kelompok dan Parpol. Penilaian yang bias, simplistik dan penuh buruk sangka (negatif prejudice) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan kinerja pemerintah tidak akan pernah mengahasilkan penilaian yang benar, objektif dan fair tapi sebaliknya justru hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi memecah belah persatuan.

BELAJAR DARI LUAR NEGERI
Sudah saatnya meniru negara-negara maju di mana masyarakatnya lebih cenderung menggunakan transportasi publik sehingga lebih efisient dan lebih mengirit BBM. Infstrukstur dan fasilitas transportasi publik yang canggih dan memadai telah mampu membuat masyarakat merasa lebih nyaman naik transportasi publik. Pemerintah kita harus mampu membangun infrastruktur yang memadai dan menyediakan alat transportasi publik yang lebih nyaman dan representatif. Manjemen transportasi harus dibenahi menjadi lebih baik. Kendaraan mobil hybrid dan sistem dual fuel termasuk bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan harus tersedia dan tentu SPBU untuk BBG harus dibangun sampai di daerah-daerah jika kendaraan menggunakan duel fuel (BBM/BBG) makin banyak jumlahnya. Masrakat di negara-negara maju secara sadar ikut membantu hemat BBM dan negara-negara maju akan punya cadangan minyak yang cukup memadai untuk beberapa dekade ke depan sedangkan satu waktu masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan negara dunia ketiga satu waktu akan kehabisan cadangan minyaknya (Unrenewbale energy) ditambah lagi kita belum mampu mengembangkan energi terbaruhkan (renewable energy) yang ramah lingkungan dan lebih efisien.

Penulis: Akademisi, Pemerhati
dan Blogger Isu Sosial-Humaniora

POLEMIK PEMILUKADA LANGSUNG VS PEMILUKADA TIDAK LANGSUNG

Oleh: Mochtar Marhum

Menyusul penolakan RUU MD3, penolakan RUU Pemilukada tidak langsung kini telah menimbulkan polemik dan kontroversi. Ironisnya bulan Mei lalu Majoritas Politisi Parpol di Parlemen mendukung Pemilukada langsung dan sebaliknya menentang wacana Pemilukada tidak langsung. Namun, pasca PILPRES 2014, peta politik berubah dan majoritas Politisi Parpol beralih mendukung RUU Pemilukada di DPRD. Oleh sejumlah pakar mengatakan Demokrasi dan Reformasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru telah dibajak oleh kepentingan elit-elit yang berpikir sangat pragamatis dan kelihatan hanya mementingkan kepentingan sesaat tapi sering mengabaikan kepentingan rakyat.

Akhir-akhir ini sejumlah Kepala Daerah berprestasi dengan tegas menolak RUU Pemilukada tidak langsung dan demikian juga sejumlah organisasi, aktivist, akademisi, pakar dan Politisi Parpol pendukung Jokowi-JK dengan tegas menolak RUU Pemilukada DPRD yang rencananya akan disahkan tanggal 25 September.

Pemilihan tidak langsung kelihatan hanya berdasarkan kepentingan Elit Parpol (Sangat Ekslusif). Pemilihan langsung tentu didasarkan pada kepentingan rakyat jelata, rakyat jelita dan semua elit (Sangat Inklusif). Mahalnya biaya pemilihan langsung dan potensi konflik sosial yang ditimbulkan oleh praktek pemilukada langsung selama ini sebenarnya bisa dicarikan solusinya misalnya melalui pemilihan kepala daerah serentak dan perbaikan manajemen elektoral.

Harus diakui bahwa pemilihan langsung telah melahirkan sejumlah kepala daerah berprestasi dan berkualitas seperti Walikota Surabya, Walikota Bandung, Walikota Bogor, Walikota Solo, Walikota Makassar, Walikota Palu, Bupati Bantaeng, Bupati Belitung Timur, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatra Utara dan masih banyak lagi kepala-kepala daerah berkualitas dan berprestasi yang terpilih melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada Langsung).

Namun, harus juga diakui bahwa Pemilukada langsung juga masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan dari Pemilukada langsung itu
mungkin akibat relatif masih lemahnya sistem pengawasan, masih relatif kurangnya tindakan pencegahan dan lemahnya penindakan hukum dan tentu juga karena hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum menimbulkan efek jerah sehingga tetap membuka peluang terjadinya kasus korupsi dari waktu ke waktu.

Pemilihan tidak langsung merupkan langkah mundur yang dilatarbelakngi oleh paradigma Orde baru. Pemilukada tidak langsung akan menghidupkan Neo-Orde Baru dan akan mengubur wacana dan cita-cita Indonesia Baru yang ingin memberangus segala bentuk praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang pernah marak di Era Orde Baru dan Orde Reformasi. Dan oleh sejumlah akademisi, pakar dan aktivis berspekulasi mengatakan bahwa RUU Pemilukada tidak langsung mungkin dilatarbelakangi motif poitik balas dendam yang akan mengabaikan kedaulatan dan kepentingan rakyat. Banyak masyarak yang berkesimpulan bahwa Pemilihan tidak langsung kelihatan hanya mengutamakan kepentingan sesaat yang sesat jika gagal. Juga banyak pakar yang berpendapat bahwa pemilihan tidak langsung akan mengabaikan hak konstitusional wong cilik tapi sebaliknya mungkin hanya mengutamakan kepentingan wong licik.

Salam Demokrasi

Penulis: Akademisi, Aktivis Media Sosial Konsen dgn Isu Sosial-Humaniora

MENUJU PILPRES YG DAMAI DAN BERMARTABAT

Alhamdulillah tahapan kampanye PILPRES telah berakhir kemarin tgl 5 Juli 2014. Berbagai insident dan ketegangan selama kampanye baik di dunia nyata maupun di dunia maya baik itu liwat media sosial maupun liwat media massa telah dilalui dengan baik walaupun ada riak-riak kecil. Kita semua telah menjadi saksi sejarah atas misi demokrasi langsung yang dijalani di era reformasi pasca 16 tahun bangsa ini Hijrah dari sistem Oligarki ke sistem Demokrasi langsung yang penuh tantangan dan harapan.

Kini saatnya minggu tenang tapi masyarakat harus tetap waspada dan selalu siap mengawasi masa minggu tenang sampai jelang hari pencoblosan. Pastikan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran PILPRES selama priode minggu tenang sebab masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat mencintai perdamaian dan menginginkan terciptanya keamanan bersama untuk pemilu yang damai dan bermartabat.

Ingat semua jenis pelanggaran dalam Pemilu dapat dianggap sebagai kejahatan Pemilu (Electoral Crime) dan setiap kecurangan Pemilu adalah musuh bersama atau musuh semua pihak (Common Enemy). Oknum-oknum yang mungkin terlibat kecurangan Pemilu Presiden akan berhadapan langsung dengan rakyat dan berani mempertanggung jawabkan perbuatannya. Rakyat sebagai pelaksana konstitusi (Constituent) selalu mengharapkan Pemilu Presiden akan melahirkan pemimpin Indonesia yang amanah. Semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan moment event Demokrasi langsung ini tidak akan dinodai oleh aksi kecurangan dan politik busuk (Political Decay).

Berharap semoga Pemerintah dan aparat keamanan akan tetap berada pada posisi netral sesuai amanah konstitusi. Saatnya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan bijak yang menghormati prinsip-prinsip Demokrasi dan keadilan agar bangsa Indonesia akan tetap dihormati dan disegani di mata masyarakat dunia.

Insya Allah siapapun pasangan Capres-Cawapres yang akan terpilih tanggal 9 Juli 2014 harus diterima dengan lapang dada karena Capres-Cawapres yang terpilih akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita semua.

MASYARAKAT HARUS HANYA PERCAYA PADA LAPORAN DARI MEDIA MAINSTREAM YG INDEPENDEN DAN KREDIBEL

Oleh: Mochtar Marhum

Berita menarik dan suasana yang agak kontroversial disaksikan oleh masyarakat luas pasca perhitungan suara versi quick count kemarin. Diumumkan liwat media  tanggal 9 Jui2014 hasil pengumuman sementara  hitung cepat Pilpres.  Kubu Jokowi-Jk dinyatakan sebagai pemenang versi quick count oleh majoritas lembaga survey kredibel di Indoneisa.

Hasil PILPRES 2014 versi perhitungan suara hitung cepat telah diumumkan via media massa dan media sosial secara online. Majoritas lembaga survey kredibel yang berpengalaman merilis pengumuman suara versi perhitungan cepat dengan kemenangan pada kubu pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Dan diikuti oleh konferensi pers mengumumkan kemenangan versi quick count. Demikian juga kubu Prabowo Hatta kemarin telah mengklaim bahwa pihak mereka menang dan didasarkan data yang diperoleh dari lembaga survey mereka walaupun belum dirilis secara resmi oleh media mainstream.

Kacau negeri ini kalau terdapat laporan pemberitaan tentang hasil perhitungan sementara PILPRES 2014 dan jika mungkin terdapat intervensi politik yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara moril. Jangan ada lembaga survey oportunis dan tidak kredibel terlibat dalam pelaporan hasil perhitungan cepat yang diumumkan liwat media sehingga membuat masyarakat bingung dan berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik sosial di akar rumput akibat saling klaim antara kubu pendukung Capres-Cawapres masing-masing.

Munculnya suatu laporan yang mungkin sesat dan menyesatkan jika hasil hitung cepat tidak punya realibilitas dan validitas atau mungkin terjadi rekayasa dan pabrikasi data. Hindari hasil hitung cepat (Quick Count) jika hanya dibuat samau-maunya sendiri dengan versi kubu pendukung Capres-Cawapres masing-masing yang mungkin berdasarkan motivasi ABS (Asal Bapak Senang) dan atau menggunakan rujukan atau sumber data yang kurang kredibel atau masih diragukan keabsahan data yang disajikan.

Ironisnya beberapa relawan salah satu kubu telah merilis angka-angka kemengan PILPRES versi relawan mereka dilapangan. Dan kemudian merilisnya dan ternyata ada perbedaan dengan hasil hitung cepat majoritas lembaga survey sebelah. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang menjadi bingung dengan klaim kemenangan dari kubu ini. Namun yang jelas laporan yang dirilis liwat media mainstream yang resmi dan kredibel itulah yang cukup meyakinkan. Sebaliknya laporan yang tidak resmi dan yang dilaporkan oleh individu secara tidak resmi tentu masih harus dipertanyakan kredibilitasnya.

Laporan yang sah (Yang legal) adalah laporan dari media mainstream yang independent dan Kredibel yg merupakan produk jurnalistik misalnya laporan dari Antara News, Kompas, Jawapos, Media Indonesia, Tempo, TribuneNews, VivaNews, Merdeka.Com, DetikNews, RRI dan Media Elektronik yg Kredibel dll. Dan demikian juga hanya mengandalkan Laporan dari Lembaga Survey Resmi yang telah diatur oleh PERSEPI dan telah secara berkala diaudit oleh lembaga audit resmi.

Semua berita dan laporan dari media mainstream merupakan Produk Jurnalistik dan telah diatur oleh UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Semua jurnalis dan media mainstream ini tentu tunduk pada UU Pers dan tdk boleh melakukan pembohongan Publik (Merekayasa data atau pabrikasi data).

Beda dgn media abal-abal dan laporan individu tidak diatur oleh UU Pers dan kode etik jurnalistik karena bukan produk jurnalistik dan tentu data tdk bisa dipertanggungjawabkan karena tdk diatur oleh UU Pers dan kode etik jurnalistik. Data dan laporan yg bukan produk jurnalistik bisa dibuat seenaknya. Sambil menanti laporan resmi versi KPU berikut dibawa ini laporan dari 33 Provinsi hasil perhitungan cepat yang diterbitkan oleh AntaraNews.

Ini laporan dari 33 Provinsi terkait perhitungan cepat (Quick count) yang sah, kredibel dan dan dapat dipercaya dilaporkan oleh AntaraNews http://m.antaranews.com/pemilu/quick-count-pilpres-2014
Quick Count Pemilu Presiden 2014 - Pemilu Presiden 2014 ANTARA News
antaranews.com

Saatnya masyarakat Indonesia bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Petugas Keamanan, KPU/KPUD, Bawaslu dan Panwaslu serta semua stakeholders Pemilu atas terselenggaranya Pemilu yang damai, aman dan lancar. Ingat kemenangan PILPRES yang resmi dan sah adalah kemenangan untuk semua rakayat Indonesia di mana saja berada. Dan Insya Allah siapapun yang diumumkan secara resmi sebagai pemenang PILPRES oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 harus diterima dengan lapang dada sebagai perwujudan dari rasa hormat kita pada prinsip-prinsip Demokrasi dan sikap kejujuran dari stakeholders penyelenggara PILPRES. Semoga proses akhir PILPRES sampai pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 bisa berjalan lancar, aman dan damai. Akhirnya Salam lima jari untuk Indonesia Bangkit menjadi Indonesia Hebat.

Penulis: Akademisi, Aktivis Damai dan Blogger Isu Sosial Humaniora

PILPRES 2014 PESTA DEMOKRASI PALING SERU

Oleh: Mochtar Marhum

Sejak Reformasi dan dibukanya keran Demokrasi seluas-seluasnya, banyak politisi yang potensial harus bersyukur karena mereka bisa bikin partai dan terbukti ada beberapa partai yang lahir di masa reformasi dan berhasil menarik simpatik masyarakat dan bahkan ada yang menjadi partai penguasa (the Rulling Party) seperti Demokrat dan ada yang menjadi Parpol yang mendapat kenaikan elektabilitas (jumlah suara) yang sangat fantastik dalam Pileg tahun ini seperti Garindra. Seharusnya kita semua bersyukur kepada aktivis pro-Demokrasi yang telah berjuang mengorbankan pikiran, tenaga bahkan jiwa raga mereka untuk membawa bangsa ini keluar dari sistem yang membelenggu kebebasan politik dan berbagai kreativitas masyarak untuk bisa berkembang maju.

Jokowi-JK terpilih jadi Presiden RI ke 7 dan tadi malam telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Terpilihnya Jokowi jadi Presiden sebaiknya menjadi inspirasi politik bagi kepala-kepala daerah yang punya reputasi dan rekam jejak yang baik untuk mengikuti jejak Jokowi dinominasikan jadi calon pemimpin di tingkat nasional ke depan menjadi figur Capres dan Cawapres ke depan. Jokowi yang dalam karir politik dan birokrasinya pernah menjabat Walikota  Solo dan Gubernur DKI Jkt. Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara di mana mantan Walikota dan Gubernur pernah terpilih jadi Presiden. Di Indonesia banyak kepala Daerah yang sukses memimpin daerah dan mereka sangat berpotensi untuk diorbitkan jadi Capres-Cawapres ke depan.

Sudah 16 tahun bangsa Indonesia menikmati iklim Demokrasi dan Reformasi pasca hijranya bangsa ini dari sistem Oligarki ke Era Demokrasi. Sudah tiga kali dilaksanakan pemilihan langsung serta berbagai suka dan duka, peluang dan tantangan dihadapi. Sejak pertama kali diterapkan Demokrasi langsung dalam Pemilihan Presiden di Indonesia tahun 2004 dan kemudian tahun 2009, PILPRES telah berjalan lancar dan tertib. Masyarakat sangat anthusias menyambut pesta Demokrasi walaupun pada masa itu tingkat partispasinya dianggap relatif lebih rendah dibandingkan Pilpres tahun 2014. Tahun 2004 ada 4 pasang Capres-Cawapres yang mengikuti kontestasi dan tahun 2003 ada 3 pasang Capres-Cawapres dan tahun 2014 hanya ada 2 pasang Capres-Cawapres. PILPRES tahun 2014 diklaim sebagai PILPRES yang tingkat partisipasi Pemilihnya cukup tinggi termasuk Pilpres yang diselenggarakan di luar negeri tingkat partisipasi justru meningkat sangat signifikan dan juga dilaporkan pemilih yang dulu pernah mengambil sikap Golput tahun ini justru ikut berpartisipasi dalam Pilpres.

Dari seajarah Demokrasi langsung, Pilpres kali ini dianggap cukup unik dan termasuk paling rumit (complicated) serta penuh dinamika politik kompetisi dan tantangan cukup berat. PILPRES kali ini yang hanya diikuti oleh 2 pasang Capres-Cawapres tapi justru dirasakan cukup membingungkan masyarakat dan membuat stakeholders penyelenggara Pemilu mengalami tantangan dan kesulitan. Mulai dari tahapan kampanye berbagai insiden. Masyarakat terbelah dan ketegangan sempat terjadi ketika hasil Quikc Count pasca Pilpres 2014 yang dirilis oleh 8 Lembaga Survey kredibel dikacaukan oleh 4 Lembaga survey abal-abal dan partisan. Ketegangan akhirnya teratasi dengan sikap bijak untuk menanti hasil keputusan perhitungan resmi Real Count oleh KPU Pusat. Juga suasana yang cukup unik dan kontroversial ketika sejumlah media yang ikut meliput dan melaporkan kegiatan kampanye Pilpres dan moment Pilpres didominasi oleh sejumlah media yang diidentifikasi sebagai media mainstream versus media abal-abal. Sejumlah media juga ada yang larut ke dalam peran mereka ada yang dianggap bahka sudah melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers. Selama kampanye juga diwarnai dengan beredarnya sejumlah instrumen propaganda Politik dalam bentuk kampanye hitam yang disebarkan liwat Tabloid Obor rakyat dan Tabloid Sapu Jagad. Tabloid ini dianggap bukan produk jurnalistik karena content nya justru tidak sesuai kode etik jurnalistik dan melanggar UU Pers.

Pemandangan yang berbeda dan kontroversial terlihat ketika Calon Prabowo menolak hasil Pilpres dan sekaligus menarik sejumlah saksinya dalam tahapan Pleno KPU kemarin. Namun, menurut Komisoner KPU Hadar Nafis Giami dan Pakar Hukum Tata Negara UI, Refly Harun dan Prof. Sadly Isra, sikap menolak hasil Pilpres oleh Kubu Prabowo tidak akan menghentikan kegiatan perhitungan suara dan tidak akan mengurangi legitimasi agenda Pleno KPU. Pleno KPU akan terus berlangsung dan pengumuman hasil pemenang Pilpres juga akhirnya dilaksanakan semalam. Yang jelas dari hasil Pilpres tersebut telah terbukti bahwa ada lebih banyak jumlahnya masyarakat yang menginginkan Jkw-JK memimpin negeri ini karena mereka mungkin telah sadar dan menginginkan Indonesia harus berubah menjadi Indonesia Baru bukan Neo Orde Baru. 

Sikap kubu Prabowo yang menarik diri dari proses lanjut rekapitulasi perhitungan suara karena menganggap telah terjadi kecurangan justru oleh ketua MPR dan Ketua Umum PP Ansor menganggap sikap Prabowo tidak pantas. Kenyataan di lapangan selama Kampanye Pilpres dan pasca pencoblosan dilaporkan oleh sejumlah media justru yang paling banyak jadi korban fitnah dan korban kecurangan  berlangsung justru Kubu pasangan No.2 Jkw-Jk dan banyak masyarakat tahu kasus tersebut. Kasus tersebut sangat memalukan terjadi di alam Demokrasi. Kini disaat agenda Pleno berlangsung sikap anomali ditunjukkan dan sikap tersebut justru hanya menambah catatan track record buruk dari seorang Capres yang mengaku berjiwa besar. Sikap menarik diri tersebut juga justru telah mempertontonkan kelemahannya dan watak aslinya yg selama ini ditutup-tupi. Kedepan Seleksi Capres harus lebih ketat lagi dan jangan sekali-kali meloloskan Capres yang tidak layak ikut kontestasi karena terindikasi punya sikap ambisius, arogan dan tidak ksatria, suka mencla mencle dan hanya mau menerima kemenangan tapi ironisnya menolak kekalahan dengan alasan dan argumentasi yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut di MK. Indonesia butuh figur pemimpin yang ksatria yang menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Agenda PILPRES sejak tahapan awal sampai Pleno KPU hari kemarin disaksikan tidak hanya masyarakat Indonesia di dalam negeri tapi juga disaksikan secara luas oleh masyarakat dunia melalui berbagai media. Sikap elit-elit Kubu pasangan No.1 kemarin yang menarik diri dari rapat pleno rekapitulasi suara hasi Pilpres justru akhirnya membuka mata masyarakat dunia dan mereka akhirnya mereka makin tahu watak asli calon pemimpin yg mencla mencle. Masyarakat dunia tahu siapa yg punya komitmen melaksaknakan agenda Demokrasi dengar benar dan pihak mana yang menabrak mekanisme PILPRES dan tidak menghormati Prinsip Demokrasi baik itu Demokrasi Prosedural maupuDemokrasi Substantif. Agenda Keputusan Pleno KPU hanya bisa dibatalkan melalui mekanisme Hukum liwat gugatan di Mahkamah Konstitusi bukan dgn cara yang tidak ksatria dan menabrak mekanisme PILPRES dan tdk menghormati agenda Pleno KPU yang telah ditetapkan.

Sunggu malu aku disaksikan oleh masyarakat dunia agenda Demokrasi di Indonesia dicedrai oleh elit-elit yang tidak legowo menerima hasil Pilpres. Mereka menunjukkan sikap tidak mau secara ksatria menerima kenyataan hasil PILPRES. Padahal mereka pernah berkata tunggu hasil Pilpres yang disahkan KPU dan juga Prabowo pernah bilang bahwa dia akan menerima apapun hasil Pilpres yang akan diumumkan.

Pilpres 2014 termasuk berjalan lancar dan sukses walaupun di sana-sini terdapat kekurangan. Presiden SBY harus mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berhasil mencairkan suasana ketegangan Pilpres. Dan demikian juga lembaga penyelengga Pemilu KPUD, KPU, Panwaslu dan Bawaslu serta semua stakeholders penyelenggara Pemilu termasuk semua pihak petugas kemanan juga harus diapresiasi atas kerja keras mereka yang berhasil menggelar pesta Demokrasi dan mengamankan jalannya Pilpres 2014. Juga diucapkan "Selamat dan  Sukses kepada bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bpk H. Drs. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 Republik Indonesia semoga bisa menjalankan amanah sesuai harapan kita semua.

Kini hasil Pilpres telah ditetapkan KPU Pusat dan tinggal menunggu tahapan sengketa Pilpres di MK jika kubu Prabowo-Hatta jadi mengajukan gugatan. Dan setelah itu sisa menyambut tahapan akhir yang menggembirakan dan merupak etape klimaks dari proses demokrasi prosedural dalam agenda pelantikan Pilpres bulan Oktober 2014. Saatnya semua pihak meninggalkan simbol-sombol partisan yang memicu ketegangan dan sikap kurang bersahabat. Tinggalkan simbol No.1 dan dan Nomor 2 dan ganti dengan nomor 3 yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat yang pernah terbelah dengan sikap politiknya yang berbeda harus bersatu untuk menjadikan Indonesia bangkit dan kemudian siap berubah menjadi Indonesia hebat. Kemenangan Pilpres 2014 adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya jabat erat selalu dan salam 5 jari untuk Indonesia Raya.

Penulis: Akademisi, Aktivis Damai dan Blogger Isu Sosial Humaniora

MEMBACA ARAH KOALISI DAN GERAKAN KAMPANYE HITAM JELANG PILPRES Oleh Mochtar Marhum

 

Menurut agenda KPU, Pemilihan Presiden RI tinggal menghitung hari Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pasca Pemilu Legislatif dan Jelang Pendaftaran PILPRES hampir Semua Parpol sibuk mengatur strategi mencari kawan koalisi dan mempersiapkan Capres yang akan diusung; menominasikan dan menyeleksi Cawapre yang akan disandingkan. Hasil Pemilu Legislatif menunjukkan bahwa tidak satupun Parpol yang meraih suara terbanyak mencapai persyaratan Presidential Threshold sehingga dengan demikian tidak ada satupun Parpol yang bisa langsung mengusung Capres-Cawapresnya tapi harus berkoalisi deangan Parpol lain.

Menarik diamati sepak terjang Parpol-parpol dalam mencari kawan koalisi yang cocok. Empat Parpol peraih suara terbanyak menjadi leading parpol dalam mencari teman koalisi. Menggunakan jargon typical semua ingin menujukkan ksatria dengan menawarkan koalisi tanpa syarat tapi disinyalir ternyata ada Parpol yang menawarkan koalisi bersyarat dan menggunakan pendekata transaksional atau politik dagang sapi. Praktek sperti ini walaupun sering ditutup-tupi, tetap juga terekspos di media.

Nominasi figur Capres dan Cawapres ramai memenuhi halaman media cetak dan layar kaca Televisi. Jumlah figur Capres mulai berkurang secara signifikan pasca penetapan hasil Pemilu Legislatif dan mengerucut menjadi tiga lalu akhirnya melalui seleksi alam atau mungkin juga karna pengaruh tekanan dominat hasil survey dan pemberitaan media akhirnya pasangan Capres-Cawapres  mengkristal dan menjadi dua figure Capres dan kedua figure ini telah dibuktikan melalui hasil survey menunjukkan mereka memiliki tingkat elektabilitas tertinggi. Pasangan Jokowi dan Prabowo akhirnya siap diusung pada Pemilu Presiden tahun ini. Sebaliknya figur Cawapres ketika itu sempat tercatat jumlahnya masih jauh lebih banyak dan potensial untuk dipilih akhirnya terjadi perubahan peta politik dan akhirnya dipilih hanya dua figur melalui seleksi dan kompromi.

 

Penetapan Cawapres pasangan Prabowo ditetapkan relatif lebih cepat walaupun sempat ada reaksi kecil dan protes dari Parpol pengusung kolaisi yang juga ingin menominasikan cawapresnya. Sebaliknya nominasi dan penunjukkan cawapres pasangan Jokowi relatif lama diputuskan dan sebelumnya walalupun melalui  proses yang relatif lama tapi signal dan gambaran ciri-ciri figur Capwapres yang ingin disandingkan dengan Jokowi sebenarnya sudah bisa diprediksi. Sebaliknya, ada Capres dan ada juga beberapa Cawapres yang lain terpaksa harus mengurut dada kecewa dan mengambil sikap untuk berlabuh di salah satu Koalisi Parpol. Banyak spekulasi yang berkembang pasca penetapan Tim Sukses. Dan dari laporan sejumlah media masing-masing kubu memiliki Tim Sukses pendukung yang kuat dan handal. Mereka berasal dari berbagai latar belakang Profesi dan status sosial, ada dari Purnawirawan TNI yang sangat berpengalamna, ada dari mantan Pejabat Tinggi Negara dan penyelenggara negara yang sukses, Pengusaha, Politisi senior, aktivis Ormas dan akademisi ternama. Dari figure-figur pendukung di kedua Kubu sempat muncul isu-isu controversial terkai dukungan mereka. Misalnya ada yang mengatakan bahwa dukungan diberikan kepada salah satu kubu karena terjadi transaksi politik. Ada yang diiming-imingi jabatan setingkat Mentri. Sejumlah figure-figur pendukung salah satu satu pasangan Capres-Cawapres juga tidak luput dari kritikan di media sosial. Misalnya Amin Rais mendapat kritikan keras  dan pertanyaan menyangkut sikap Amin Rais mendukung PAN bergabung dengan Kubu Prabowo-Hatta. Juga sempat diertanyakan sikap pak Amin karena dukungannya itu  bertentangan dengan sikapnya dulu memimpin gerakan reformasi dan menentang Rezim Orde Baru dan aparat negara yang sempat terlibat aksi penculikan activist dan tragedy Mei 98. Beberapa pengguna media sosial juga berkomentar dengan mengatakan bahwa kini mereka baru tahu saiapa Mahfud MD sebenarnya. Mereka mengkritisi sikap Mahfud MD dan mengatakan bahwa Mahfud MD tidak berhak menggunakan gelar Negarawan karena ambisi jabatan dan telah kehilangan idealisme..

 

Ada dua Poros kekuatan politik yang akan mengusung pasangan Capres dan Cawapresnya pada Pemilu 9 Juli 2014. Di kubu pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Jusuf Kalla yang semula diusung oleh PDIP.  Nasdem sebagai pendatang baru merupakan Parpol yang paling cepat mengambil sikap untuk berkoalisi disusul oleh PKB, Hanura dan terakhir PKPI. Sedangkan di kubu pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa mulanya diusung oleh Garindra kemudian disusul merapatnya sejumlah kawan koalisi antara lain PKS, PAN, PPP dan Golkar sedangkan Demokrat yang dulu pernah jadi the ruling Party akhirnya mengambil sikap non-block alias sikap netral. Semula diperkirakan akan terbentuk tiga Poros kekuatan yang mana sempat diprediksikan bahwa Parpol-Parpol yang berafiliasi Islam akan membentuk satu Poros kekuatan dan mengusung Capres-Cawapresnya sendiri tapi akhirnya gagal dengan alasan adanya sikap egoisme. Demikian juga di masa injury time diperkirakan Demokrat dan Golkar akan berkoalisi dan membentuk Poros ketiga serta mengusung Capres-Cawapresnya akhirnya juga batal.

 

Walaupun jumlah Parpol koalisi yang mendukung masing-masing kubu terlihat hampir seimbang, dari segi jumlah kursi di Parlemen Kubu Prabowo-Hatta memiliki jumlah seat lebih banyak dari pada kubuh Jokowi-Jusuf Kalla. Sejumlah analist mengatakan bahwa Pemilu President beda dengan Pemilu Legislatif. Pemilu president sangat ditentukan figure pasangan capres dan cawapres yang diusung dan juga tentu harus didukung oleh kerja keras mesin politik melalui dukungan tim suksesnya masing-masing. Sebaliknya, ada banyak pendukung fanatik tapi masih awam yakin bahwa Kubu Prabowo Hatta akan menang didasarkan pada jumlah perolehan suara koalisi pendukung dan kursi di Parlemen. Harapan mereka mungkin bisa menjadi kenyataan jika saja pemilihan president masih menggunakan system lama yaitu sisitem pemilihan President di Parlement.  Sebaliknya harus disadari bahwa sejak Indonesia menerapkan system Demokrasi Langsung (Direct Democracy), figure pasangan Capres dan Cawapres bisa menjadi penentu kemenangan dalam Pemilu President. Sebab kenyataan di lapangan banyak terjadi pembelotan. Simpatisan dan pemilih lintas partai juga juga dalam prakteknya tercatat pernah membelot. Rakyat akan memilih Capres-Cawwapresnya pada Pemilu Presiden bukan berdasarkan parpol yang mengusungnya tapi sebaliknya yang lebih pengaruh adalah figure Capres dan Cawapres idola mereka.

 

Proses mencari kawan koalisi memang cukup cukup unik. Ada Parpol yang sejak masih masa kampanye pemilu legislatif sudah terlibat secara langsung dan vulgar untuk melakukan gerakan koalisi dengan keikut sertaan beberapa elit parpolnya yang menggunakan seragam partai ikut kampanye dengan parpol lain yang rencana akan diajak berkoalisi. Kemudian dengan sikap agresif  dan dengan mengambil keputusan sepihak (unilateral), ketua umumnya mengajak parpol yang meraih suara terbanyak keempat untuk berkoalisi tapi terjadi konflik internal dan akhirnya sikap dan keputusan yang tergesa-gesa untuk berkoalisi dibatalkan dan dianggap koalisi bodong. Namun, setelah proses islah dan Rapimnas partai akhirnya secara aklamasi diputuskan untuk berkoalisi. Ada juga Parpol yang ketua umumnya melakukan Tawab Politik dan kegiatan window shopping yaitu berkeliling mencari kawan Koalisi yang dirasakan pas  dan  akhirnya merapat ke pasangan Prabowo-Hatta Rajasa setelah mengalam kecocokan dan disinyalir telah dijanjikan jabatan Mentri Utama. Namun, Jabatan Mentri Utama oleh  sejumlah pakar Hukum Tata Negara mengkritisinya Karen dalam system Ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal jabatan Mentri Utama (Prime Minister) karena Nomenklatur jabatan ini hanya ada di negara yang menganut system parlementer. Yang menarik dalam prsoes koalisi ini terlihat keunikan dan anomaly dukungan koalisi karena ada kader dan elit-elit politik yang justru memilki pandangan yang berbeda dangan garis kebijakan koalisi Parpol yang mendukung Capres-Cawapresnya. Aksi mbalelo, pembangkangan dan pembeloton dukung Capres –Cawapres terjadi. Misalnya di Golkar ada sejumlah elit Parpol dan Kader Muda Parpol Golkar yang menyatakan sikap mereka untuk menolak bergabung dengan Kubu Prabowo-Hatta dan sebaliknya mereka memutuskan untuk bergabung dengan kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Di Hanura terjadi juga pembelotan di mana salah seorang dewan pembinanya menyatakan sikap bergabung dengan Kubu Prabowo-Hatta

Dalam bulan terakhir ini kampanya tidak resmi liwat media sosial sangat ramai. Sudah lazim dalam dunia politik praktis melibatkan bumbu-bumbu tidak sedap dalam bentuk kampanye hitam (black campaign) dan Kampanye Negative (Negative Campaign). Black Campaign harus dilarang karena merupakan instrument propaganda politik yang dimamfaatkan dengan menbarkan berisi content kampanye yang berisi fitnah, hoax dan berbagai macam kebohongan dan ditebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi mesyarakat secara langsung maupun tidak langsung utuk tidak memilih figur-figur Capres yang dijagokan Parpol pendukung. Kampanye hitam sering tidak didukung oleh data, fakta dan angka yang benar atau semua data hanya direkayasa. Kampanye hitam jelang PIPLRES 2014 banyak dalam bentuk gambar-gambar, angka-angka dan teks. Beberapa pesan  mengandung content yang berbau sentiment agama dan isu rasisme (SARA). Dan kampanye hitam sering menggambarkan bentuk penghujatan dan penghinaan. Sedangkan kampanye negatif adalah bentuk kampanye yang digunakan sebagai instrument propaganda politik tapi masih didukung oleh data, fakta dan angka yang referensinya berasal dari sejumlah sumber yang mungkin sebagaian ada yang bisa dipercaya karena telah  telah dipublikasin. Kampanye negatif masih bisa ditolerir karena isi pesan yang disampaikan lebih berkonotasi ke ranah kritikan dan protes. Capres Jokowi sempat jadi korban kampanye hitam yang diterbakan oleh Jokowi haters dan lawan-lawan politiknya. Melalui fitna dan hoax mereka menggunakan sentiment agama dengan tujuan agar masyarakat tidak akan memilih Jokowi dan demikian juga Jusuf Kalla beberapa hari terakhir ini menjadi korban kampanye negative terkait dengan video wawancaranya di TV pada bulan Januari lalu tentang tanggapannya atas keputusan Jokowi yang mencalonkan diri jadi President. Jokowi juga sempat diterpa dengan kampanye neagatif melalui pemberitaan kasus pengadaan mobil trans Jakarta yang telah menyeret Kepala Dinas Perhubungan DKI Jkt yang dinyatakan jadi tersangka korupsi. Namun, tiga hari yang lalu Jaksa Agung dalam jumpa persnya mengatakan bahwa Jokowi tidak terlibat dalam kasus pengadaan bis Trans Jakarta. Kampanye negative sejak lama menerpa Prabowo terutama menyangkut kasus penculikan dan tragedy Mei 98. Yang terakhir Prabowo diterpa kampanye negative dengan munculnya sejumlah berita bahwa Prabowo memiliki kwarganegaraan ganda yaitu dia pernah mendapat warga negara kehormatan dari kerajaan Jordania. Sedangkan Hatta Rajasa di media sosial ramai digosipkan dengan kasus korupsi kereta api, vonis bebas putranya dan berita terbaru tentang prestasi minus Kementrian yang dinakhodainya. Sebenarnya kampanye yang ideal adalah kampanye yang cerdas dan santun. Hanya menyoroti dan mengkritisi Visi, Misi, rekam jejak dan Kinerja Figur Capres-Cawapres selama ini. Kampanye yang baik adalah kampanye yang tidak menyerang pribadi lawan politik dengan menggunakan Kampanye Hitam dan mengangkat isu sentimen agama dan rasialisme (SARA). Kampanye yang baik adalah kampanye yang tidak mejatuhkan lawan politik dengan fitnah dan kebohongan tapi sebaliknya mengangkat kawan politik dengan data yang dibuat-buat dan atau bahkan direkayasa.

Penulis: Akademesi, Aktivist Damai dan Blogger Isu-Isu Sosial Humaniora

 

 

BEBERAPA CATATAN DAN PENILAIN TENTANG PRABOWO (CAPRES 2014). Oleh Mochtar Marhum

Dari latar belakang keluarga dan prestasi yang dicapai Prabowo selama bertugas sebagai perwira TNI patut dibanggakan walaupun karir militernya harus berakhir dgn catatan kelam yaitu dipecat dgn tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas perintah Presiden BJ Habibi sebaga panglima tertinggi (Commander in Chief) karena telah terindikasi terlibat kasus penculikan dan beberapa kasus lainnya yang dalam kamus hukum dianggap merupakan kejahatan terhadap kemanusian (Crime against humanity) atau pelanggaran HAM. Prabowo juga di beberapa media yang terbit di Indonesia dan luar negeri dilaporkan memiliki kewarganegaraan Ganda (Bi-Citizenship) yaitu Indonesia dan Jordania. Dalam UU KPU Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 huruf b UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. "Isinya menyatakan syarat menjadi capres atau cawapres adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri tapi tuduhan kepemilikan kwarganegaraan ganda Prabowo telah dibantah oleh Sekjend Garindra, Fadily Zone.

Banyak orang yang bangga dengan Prabowo karena pertama sikap tegasnya dan kewibawaannya. Keberhasilan memimpin Parpol Garindra hingga meraih suara terbesar ketiga dalam Pemilu Legislatif tahun ini menjadi perhatian utama dan apresiasi. Parpol yang dipimpinya berhasil naik ke peringkat tiga dan secara pesentasi menurut sejumlah pengamat berhasil memperoleh kenaikan emapat kali lipat dibandingkan pada Pemilu legislatif tahun 2009. Dari latar belakang keluarga banyak yang bangga karena Prabowo adalah anak seorang Guru Besar (Profesor Ekonomi) tapi tidak pernah menonjolkan diri bahwa beliau adalah anak seorang Guru Besar. Sejumlah teman-teman di Kota Palu bahkan sempat berkelakar dan mengatakan bahwa sedangkan di Palu saja ada seorang Caleg DPR yang memperkenalkan dirinya melalui Baliho yang terpasang besar di beberapa ruas sudut kota dan tertulis "Anak Guru Mengaji Menuju Senayan" dan Setelah gagal ke Senaya berniat mencalonkan diri jadi Walikota dan membuat Baliho kembali bertuliskan "Anak Guru Mengaji menuju Palu 1". Kata teman saya dengan kesederhanan Prabowo jika diparalelkan beliau tidak pernah memperkenalkan latar belakang orangtuanya dan membuat Baliho Besar dan bertulisakan "Anak Guru Besar Menuju Istana".

Prabowo punya pengalaman Internasional karena pernah tinggal, belajar dan bekerja di luar negeri sama seperti yang pernah saya alami. Dalam wawancara dengan beberapa teman dekat Prabowo semasa sekolah dan mengikuti pendidikan AKABRI, banyak teman-temanya yang menilai bahwa Prabowo termasuk perwira Militer yang paling cerdas. Dia menguasai tiga bahasa asing dengan fasih yaitu Bahasa Inggris, Francis dan Jerman. Dalam beberapa catatan media disebutkan beliau punya karir cemerlang di Militer dan prestasi lainnya di luar Militer termasuk menjadi pengusaha, Ketua Umum Parpol Garindra dan ketua umum beberapa Organisasi sosial.

Namun, dalam konteks pengalaman kerja di sektor pemerintahan tidak memilikinya. Prabowo hanya punya pengalaman kepemimpinan di Militer, Organisasi Sosial dan Parpol. itu juga dalam beberapa catatan dan laporan media disebutkan Prabowo tidak punya pengalaman teritorial yaitu pengalam bertugas dan berkarir di daerah misalnya dia tdk pernah bertugas sebagai Dandim, Danrem dan Pangdam. Jadi beliau tidak punya pengalaman teritorial di daerah seperti beberapa perwira TNI kebanyakan yang punya pengalaman bertugas di daerah selama bertahun-tahun. Pengalamannya bertugas di luar Jakarta hanya bersifat insidentil (sewaktu-waktu dan tapi tugas itu relatif singkat). Misalnya bertugas di Timortimor selama masa transisi dan proses Integrasi dan juga pernah bertugas di Mapanduma Papua ketika membebaskan tim peneliti yg diculik OPM. Harus diakui bahwa prestasinya selama bertugas di Militer sangat baik dan dibanggakan.

Beliau disebut punya karir dan kepangkatan yg luar biasa hebat dan melejit walaupun banyak media dan pengamat yg memberikan catatan bahwa karirnya yang melejit pada waktu pemerintahan orde baru karena kebetulan martuanya President. Kemudian menyangkut pengalaman berkarir di pemerintahan dari beberapa catatan dan sumber di berbagai media tidak ditemukan bahwa Prabowo punya riwayat pekerjaan sebagai penyelenggara negara (Pengalaman dalam pemerintahan). Prabowo tidak pernah punya pengalaman mejabat sebagai pejabat tinggi Negara atau penyelenggara negara yaitu sebagai kepala pemerintahan di daerah misalnya sebagai Bupati dan Gubernur padahal peluang pada waktu itu besar sekali dan peluang untuk meraih jabatan tersebut terbuka lebar apalagi beliau termasuk salah seorang perwira militer yang masuk dalam ring satu Istana Kresidenan dan ditambah lagi pada waktu itu ada kebijakan Dwifungsi ABRI di mana banyak Perwira Militer dikaryakan menjadi Kepala Daerah (Bupati atau Gubernur) contohnya pengalaman di Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah selama beberapa Priode Bupatinya dari Perwira TNI yang dikaryakan dan juga bahkan pada waktu itu sampai di tingkat pemerintahan yg lebih rendah ada juga perwiraTNI yg mendapat tugas sebagai camat dan bahkan ada juga jabatan di bawanya. Yang jelas, pengalaman memimpin di sektor Pemerintahan Sipil beda dengan pengalaman memimpin di Milter. Dari perspektif perilaku organisasi pemerintahan dan kultur pemerintahan antara Pemerintahan Sipil dan Militer berbeda. Misalnya di Militer menggunakan sistem garis komando, tegas dan sangat disiiplin serta sangat menghormati dan taat dengan Hirarki kepangkatan dan senioritas. Sebaliknya dalam pemerintahan sipil beda dan lebih terbuka dan bisa ada kompromi atau negosiasi. dan tidak kaku

Namun, sebenarnya tdk etis menurut saya membuat dikotomi antara TNI dan SIPIL walaupun itu fakta. Bagi saya kepala Pemerintahan yang baik itu dari latar belakang Militer atau Sipil sama saja yg penting punya pengalaman dalam Pemerintahan, menjadikan rakyat merasa aman, dilindungi hak-hanya dan diperhatikan kesejahteraannya. Selanjutknya Lepas dari kelebihan ataupun kekurangannya, kita bisa menilai bahwa Presiden Sby juga merupakan president dari latar belakang Militer tapi beliau sangat terbuka dan demokratis. Saya termasuk salut dengan beliau karna beliau satu-satunya President Indonesia yang selama priode Pemerintahannya berhasil melakukan penegakkan hukum terutama di bidang kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOr) walaupun ada juga terdapat berita kontroversial dalam beberapa kasus tertentu berkaitan dengan proses penindkan hukum yang diduga terdapat anomaly. Harus di akui bahwa belum ada President-presedent terdahulu yang selama pemerintahannya mampu mnyeret pejabat tinggi negara setingkat Mentri diadili karena tersandung masalah korupsi. Pemerintahan SBY melaksanakan penegakkan Hukum walaupun kenyataannya itu sangat pahit bahkan pernah menyeret kerabat dekat beliau termasuk seorang Besannya dan juga ada beberapa elit parpolnya yang kini tersandung masalah hukum dan ditindaki tanpa pandang bulu.

Penulis: Akademesi, Aktivist Damai dan Blogger Isu-Isu Sosial Humaniora

KASUS KONFLIK DI KABUPATEN BUOL DALAM PERSPEKTIF LOKAL DAN NASIONAL

Oleh Mochtar Marhum

Kasus kerusuhan di Kabupaten Buol telah jadi sorotan media lokal dan nasional dalam dua hari terakhir. Insiden kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan sepakbola antara tim keseblasan Buol dan Tim Keseblasan asal Banyuwangi. Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan tim keseblasan tuan rumah Buol dengan skor 2-1.

Menurut informasi dari sejumlah media terpercaya bahwa pasca pertandingan sepak bola tersebut terjadi pertengkaran antara anak mudah yang habis menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut dan berbuntut pada kerusuhan. Ada juga versi cerita lain yang menyebutkan bahwa kekalahan tim kesayangan warga Buol menimbulkan protes dan patut disayangkan aksi protes berbuntut bentrok antara masyarakat pendukung sepak bola salah satu tim dengan pihak petugas keamanan. Juga sangat disesali aksi tersebut berbuntut pada tindakan anarkisme dari masyarakat pendukung sepak bolah yang kecewa dan selanjutnya secara defensif dan tidak dapat terhindari juga telah terjadi tindakan refresif dari pihak petugas keamanan. Aksi tersebut dibalas masa pendukung dan berujung pada aksi pembakaran kendaraan dan pengrusakan Kantor Polsek dan Asrama petugas Polsek.

Semoga kasus kerusuhan di Bumi Pogogul Buol tidak dipolitisir dan dimamfaatkan untuk kepentingan politik oleh kelompok atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemungkinan untuk kepentingan agenda politik lokal atau bahkan agenda Politik Nasional PILPRES 2014 baik secara implisit maupun eksplisit.

Stakeholders konflik termasuk Pemerintah, petugas keamanan, tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama harus bergandengan tangan dan bersama-sama mencegah agar eskalasi konflik tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak lagi korban. Trauma konflik beberapa tahun lalu pernah dikenal dengan istilah Ramadhan berdarah. Semoga tragedi Ramadhan Berdarah tidak akan berulang lagi karena tragedi seperti itu hanya akan merugikan semua pihak yang bertikai (Conflict stakeholders). Konflik kekerasan dan anarkisme yang yang lalu telah menimbulkan korban jiwa delapan orang warga sipil dan sampai sekarang penanganan kasus tersebut kabarnya belum tuntas atau belum jelas sehingga disinyalir ada pihak keluarga dan masyarakat yang masih belum puas dan kecewa dengan penanganan kasus tersebut. Insiden yang lalu itu juga menimbulkan tidak hanya trauma di kedua belah pihak tapi juga menimbulkan beban moril dan kerugian materil yang tidak sedikit di kedua belah pihak yang bertikai.

Law and Order di Buol harus segera ditegakkan kembali (restored). Semua bentuk kekerasan dan anarkisme yg dilakukan oleh siapa saja baik itu masyarakat maupun pihak petugas keamanan harus dianggap sebagai musuh bersama (Violance and Anarchism are common enemy). Justice must be done ! (Hukum dan Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu).

Belajar dari pengalaman yang berulang-ulang masyarakat di daerah yang rawan konflik termasuk di Buol harus mendapatkan akses penyuluhan tentang hukum, keadilan dan HAM. Sosialisasi tentang Hukum dan Undang-undang seharusnya menjangkau secara luas terutama sampai ke masyarakat yang masih awam tentang hukum dan undang-undang dan disampaikan dengan mekanisme dan metode yang sederhana, menarik dan mudah diphami masyarakat sehingga Insya Allah akan mampu diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Teringat Mmsa Regime Orde Baru dulu pernah ada kebijakan yang cukup inspiratif dan kebijakan itu dikenal dengan kebijakan atau program "Sadar Hukum" walaupun mungkin program atau kebijakan itu dianggap sebagai cosmetic policy, bisa menjadi inspirasi yang baik untuk program penyuluhan kesadaran hukum. Jangan biarkan terjadi semacam aksi civil disobidience di tengah masyarakat civil di mana masyarakt tidak lagi menghormati dan mempercayai pemerintah dan pihak penegak hukum sehingga potensi chaos akan terus mengintip. Kewibaan pemerintah dan pihak penegak hukum harus dikembalikan (restored).

Semua petugas keamanan (law enforcers) yang akan ditugaskan di daerah-daerah yang rawan konflik sosial sebainya dibekali dengan pengetahuan tentang pemahaman lintas budaya lokal (Local Cross Culture Understanding) dan kemampuan menerapkan pendekatan sosio-kultural dengan masyarakat secara baik.

Namun, kita bisa berspekulasi dan mengatakan bahwa selama ini nampaknya petugas keamanan yang akan ditempatkan di wilayah rawan konflik ada yang hanya dibekali dengan pengetahuan umum masalah Geopolitik dan Demografy serta pendekatan keamanan (Pure Security Approach) termasuk bagaimana menangkal kerusuhan massa atau pengendalian massa (Dalmas) dan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan peralatan persenjataan untuk melakukan tindakan preventive dan tindakan pre-emptive. Jika pendekatan keamanan yang refresif dan sangat klasikal ini terus diterapkan, kemungkinan hampir setiap potensi kerusuhan sosial hanya akan sering diselesaikan dengan cara pendekatan keamanan yang refresif sehingga dapat dikatan bahwa tindakan tersebut bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah menjadi lebih rumit.

Pendekatan Sosio-kultural jauh lebih efektif dari pada pendekatan keamanan apalagi pendekatan keamanan yang menunjukkan show force dan heavy handed justru akan menimbulkan trauma di tengah masyarakat dan seolah-olah sikap permusuhan (hostility) ditunjukkan. Ideologi kebencian (hatred ideology) jangan pernah muncul di wilayah rawan konflik sebab jika ini terjadi makan harapan untuk menciptakan suasana damai dan harmonis mungkin akan sulit terwujud. Ingat masyarakat Buol adalah WNI yang selalu setia pada Pancasila, UUD dan NKRI. Mereka bukan musuh negara tapi mereka adalah saudara kita yang butuh perhatian dan binaan.

Setiap masalah konflik sosial harus bisa diselesaikan melalaui musyawarah (negotiating table) dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (Conflict stakeholders). Harus diberi penyadaran bahwa ingat "Segala bentuk kekerasan adalah musuh bersama (Violance is a common enemy).

Ada adigium berbunyi sebagai berikut "Negara semakin terancam bahaya bukan karena semakin banyak jumlah orang yang melakukan pelanggaran hukum (Criminals) tapi negara makin terancam bahaya karena ada orang yang membiarkan pelanggaran hukum itu terus terjadi".


Penulis, Akademisi UNTAD, Aktivis Damai dan Blogger Isu Sosial-Humaniora

POST INDONESIAN PARLIAMENTARY ELECTION 2014

Indonesian Parliamentary Election was held on 9 April 2014. Parliamentary election for Indonesian citizens who live overseas was held before. As can be seen through a number of media, the result of Quick count version by Indonesia Survey Institute showed that there was no single political party which met the presidential threshold of 20% as one of the main requirement to run for presidential election candidacy.

In this parliamentary election, many political analysts claimed that no single political party became a winner since no one achieved more than 20% electability. For that reasons, coalitions will have to be formed among political parties which will nominate their presidential candidates. From the result of LSI’s quick count reports, PDIP led the quick count version with around 19% followed by Golkar 14 %and Garindra 12%. PDIP made up around around 40 % of electability increase compared to the last parliamentary election. It will become a ruling party together with its coalitions hopeful.

PDIP have been consistently an opposition party for around ten years (2 periods). Golkar belongs to the Big Three along with the other two leading parties, PDIP and Gerindra post 2014 Parliamentary Election. There have been serious pros and cons as well as debates among Golkar’s elites regarding the presidential candidacy of Abu Rizal Bakri (ARB). Some political surveys showed that Abu Rizal Bakri’s electability was low.

Some media repoted that Rhoma Irama and Rusdi Kirana's effects boosted markedly the electability of PKB. Rusdi Kirana, a Chinese decent tycoon, was a boss of Lion Air and and a fanatical fan of the Gus Dur. He joined PKB because he really appreciated PKB's platform which respect pluralism and multiculture. Rhoma Irama, Indonesian King of Traditonal Dangdut music and a former Member of Parliament still has a lot of fanatical fans in many villages across Indonesia with his famous Dangdut song though he is also identified as one of controversial figures from celebrity backgrounds.

Meanwhile, the electability of Demokrat dropped significantly up to around 50 % due to the negative image of media reports on corruption scandals involving few Demokrat elites. The electability of Gerindra increased dramatically. It accounted for 200% (Fantastic Electability Increase). As a new comer, Nasdem's electability should be highly appreciated. PAN, PPP and PKS met the Parliamentary Thresholds.

Finally, it is unfortunately the other two political parties, PBB and PKPI, had low electabilities. They only had below 2% but they remained relatively slight stable in their electability achievement. Looking forward to seeing the result of Presidential election in the near future. Which will be held some time in July 2014. Some political analysts speculated that there will be only three up t to four presidential candidates from the coalitions of leading parties and the small ones. Some potential presidential candidates are recommended such as Jokowi, Prabowo, Hatta Radjasa, Irman Gusman, Gita Wirawan, Rhoma Irama, Mahfud MD, Yusup Kalla, Abu Rizal Bakri, Dahlan Iskan and Anis Baswedan. Many experts recommended that the future presidential candidates who will run for presidential elction in July should be the ones who have good track records. They must have strong commitment to law enforcement, social justice and people prosperity

Salam Demokrasi
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist and Blogger on Social and Humanities Issues