Oleh: Mochtar Marhum
Telah diduga jauh sebelumnya bahwa kebijakan menaikkan harga BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK akan menuai protes, kritikan dan resistensi dari masyarakat. Demo anti kenaikan BBM di beberapa kota di Indonesia berlangsung beberapa saat pasca diumumkan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kenaikan BBM yang hanya 2000 rupiah telah memicu aksi unjuk rasa yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pihak pendemo dengan petugas keamanan. Aksi demo di beberapa tempat telah melumpuhkan beberapa ruas jalan di sejumlah kota dan menghambat arus lalulintas karena pendemo menutup jalan utama dan membakar ban bekas. Bahkan diberitakan aksi demo tidak hanya menimbulkan korban di kedua belah pihak pendemo dan petugas keamanan tapi juga di sejumlah tempat masyarakat justru merasa terganggu dengan aksi penutupan jalan dan demo mengarah ke aksi anarkis sehingga ada masyarakat yang justru menentang dan menyerang pendemo.
MENGAPA SUBSIDI HARUS DIALIHKAN?
Walaupun kebijakan menaikkan harga BBM dianggap kebijakan yang tidak populer dan dapat menyusahkan rakyat. Namun, harus dimengerti bahwa siapapun Jadi Presiden pasti akan mengalihkan subsidi BBM ke yang produktif dan tepat sesaran. Jokowi dulu sebelum dilantik jadi presiden pernah mengatakan secara implisit akan mengambil kebijakn yang tidak populer termasuk akan menaikan harga BBM. Sebaliknya Prabowo-Hatta secara eksplisit dan lugas dalam kampanye mereka mnyatakan akan menaikkan harga BBM sebesar RP.12.500/Liter jika terpilih jadi Presiden/wapres.
Dan demikian juga Presiden-presiden sebelumnya juga pernah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Jadi mereka semua tentu telah menyadari dan sangat prihatin bahwa subsidi BBM selama ini ternyata belum tepat sesaran dan Konsumtif oleh sebab itu harus dialihkan untuk yang produktif dan lebih tepat sesaran.Subsidi BBM selama ini konsumtif dan tidak tepat sesaran dan disinyalir lebih dari 70 % subsidi dinikmati oleh orang mampu atau kelas menengah ke atas. Pemerintah bertekad mengalihkan subsidi dari barang ke subsidi orang tidak mampu dan dari yang konsumtif ke yang lebih produktif. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan subsidi BBM rata-rata 300 triliun dan dalam lima tahun mencapai 714 Trilliun. Dan subsidi BBM dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga membebani APBN dan mempersempit ruang gerak fiskal. Sebaliknya subsidi lainnya seperti subsidi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan nilainya jauh lebih sedikit. Mahalnya BBM di Indonesia juga disebabkan oleh permainan Mafia Migas dan Mafia penimbun Migas. Mafia Migas membuat Indonesia selalu tergantung pada import Migas. Mafia Migas juga sengaja menyebabkan pemerintah tidak membangun kilang minyak dan tidak membuat peremajaan kilang minyak sehingga harga minyak mahal.
Jauh lebih substantif dibicarakan adalah argumntasi dan alasan kenapa Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke yang lebih produktif dan lebih tepat sesaran dan bukan persoalan membuat polemik yang kurang substantif yang didasari pada sikap negative prejudice (buruk sangka) dan penuh curiga serta statement yang bias dan sangat simplistik misalnya Jokowi pernah ngomong tidak akan menaikkan BBM apalagi konteksnya tdk resmi hanya di kalangan tukang ojek waktu kampanye dulu. Ok taruhlah kita setuju Jokowi pernah katakan tidak akan menaikkan harga BBM tapi justru beliau sadari setelah dilantik jadi presiden ternyata subsidi harus dialihkan karena subsidi BBM yang terus bertambah tentu hanya akan mempersempit ruang fiskal dan tentu akan terus membebani keuangan negara serta akan menambah terus utang negara sehingga Indonesia disinyalir terus punya ketergantungan pada Lembaga keuangan asing (IMF dan Bank Dunia) karena menambah hutang dan digunakan untuk subsidi yang konsumtif dan tidak tepat sesaran. Juga diragukan Indonesia akan terus terjajah secara ekonomi karena utang negara terus bertambah.
Harus disadari bahwa siapapun jadi Presiden pasti menyadari bahwa Subsidi BBM harus dialihkan ke subsidi yang lebih peroduktif untuk pembangunan infrastruktur (Sekolah, Rumah sakit, jalan, Rel Kereta Api, Irigasi Bandara/Pelabuhan Samudra dll). Dan alasan pengalihan subsidi BBM ini yang tentu jauh lebih penting dibicarakan karena argumentasi dan alasan yang jauh lebih substantif dan rasional mengapa subsidi BBM harus dialihkan dari pada rakyat dan wakil rakyat di Parlemen harus mencari-cari kesalahan pemerintah.
Tentu semua pihak akan menentang keras pemerintah seandainya ditemukan bahwa subsidi itu hanya dikorupsi. Saya pribadi juga dengan tegas turut mengecam dan mendukung proses hukum jika terdapat pelanggaran pidana atau pelanggaran konstitusi tapi kan kenyataannya kan sekarang Pemerintah telah berniat baik utk mengalihakan subsidi ke yang lebih produktif dan tepat sesaran.
Mengenai implikasi dari kenaikan harga BBM tentu telah dipertimbangkan matang-matang dan diantisipasi jauh hari oleh pemerintah dan sama dengan pemerintah sebelumnya, pemerinthan Jkw-jk juga telah menyediakan solusi untuk konpensasi kenaikan harga BBM yang berimbas pada inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Sudah saatnya semua pihak lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi, kelompok dan Parpol. Penilaian yang bias, simplistik dan penuh buruk sangka (negatif prejudice) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan kinerja pemerintah tidak akan pernah mengahasilkan penilaian yang benar, objektif dan fair tapi sebaliknya justru hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi memecah belah persatuan.
BELAJAR DARI LUAR NEGERI
Sudah saatnya meniru negara-negara maju di mana masyarakatnya lebih cenderung menggunakan transportasi publik sehingga lebih efisient dan lebih mengirit BBM. Infstrukstur dan fasilitas transportasi publik yang canggih dan memadai telah mampu membuat masyarakat merasa lebih nyaman naik transportasi publik. Pemerintah kita harus mampu membangun infrastruktur yang memadai dan menyediakan alat transportasi publik yang lebih nyaman dan representatif. Manjemen transportasi harus dibenahi menjadi lebih baik. Kendaraan mobil hybrid dan sistem dual fuel termasuk bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan harus tersedia dan tentu SPBU untuk BBG harus dibangun sampai di daerah-daerah jika kendaraan menggunakan duel fuel (BBM/BBG) makin banyak jumlahnya. Masrakat di negara-negara maju secara sadar ikut membantu hemat BBM dan negara-negara maju akan punya cadangan minyak yang cukup memadai untuk beberapa dekade ke depan sedangkan satu waktu masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan negara dunia ketiga satu waktu akan kehabisan cadangan minyaknya (Unrenewbale energy) ditambah lagi kita belum mampu mengembangkan energi terbaruhkan (renewable energy) yang ramah lingkungan dan lebih efisien.
Penulis: Akademisi, Pemerhati
dan Blogger Isu Sosial-Humaniora
Tidak ada komentar:
Posting Komentar