Oleh: Mochtar Marhum
Kebijakan menaikkan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK dianggap berani dan
terburu-buru. Oleh sebagian politisi senayan kebijakan ini kurang tepat
dan mereka menganggap Jokowi telah melanggar amanat APBN. Politisi
Golkar dan PAN telah menginisiasi pengajuan hak interplesi yang mulai
digulirkan hari ini. Mereka akan mengundang Presiden untuk memberikan
keterangan dan alasan apa sehingga BBM harus dinaikkan di saat harga
minyak mentah dunia turun.
Telah diduga jauh sebelumnya bahwa
kebijakan menaikkan harga BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK akan menuai
protes, kritikan dan resistensi dari masyarakat. Demo anti kenaikan BBM
di beberapa kota di Indonesia berlangsung beberapa saat pasca diumumkan
kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kenaikan BBM yang hanya 2000 rupiah
telah memicu aksi unjuk rasa yang menimbulkan terjadinya bentrok antara
pihak pendemo dengan petugas keamanan. Aksi demo di beberapa tempat
telah melumpuhkan beberapa ruas jalan di sejumlah kota dan menghambat
arus lalulintas karena pendemo menutup jalan utama dan membakar ban
bekas. Bahkan diberitakan aksi demo tidak hanya menimbulkan korban di
kedua belah pihak pendemo dan petugas keamanan tapi juga di sejumlah
tempat masyarakat justru merasa terganggu dengan aksi penutupan jalan
dan demo mengarah ke aksi anarkis sehingga ada masyarakat yang justru
menentang dan menyerang pendemo.
Seingat saya waktu sekolah di luar negeri dulu harga BBM cukup unik
karena tiap-tiap pompa bensin harga BBMnya berbeda walaupun tdk jauh
bedanya. BBM dikuasai oleh pasar sehingga harganya berbeda-beda antara
Pompa bensin satu dgn yg lain dan setiap saat harga BBM bisa berubah
mengikuti perkembangan harga pasar dunia. BBM dikuasai oleh
perusahaan-perusahaan minyak raksaa seperti BP (British Pertolium), Exon
dan Texas. Pengendara yg berkunjung ke Pompa Bensin harus mengisi BBM
sendiri dan setelah itu pergi bayar di kasir swalayan mini yg ada di
tiap-tiap Pomp Bensin. Lebih unik lagi karena tidak ada petugas Pompa
bensin yang membantu mengisikan BBM ke kendaraan pengunjung tapi
pengunjung harus mengisi BBM sendiri dan diawasi oleh CCTV di mana-mana.
Mungkin merupakan suatu argumentasi yang juga bisa dianggap tidak
konsisten atau mencla-mencle ketika mengkritik pemerintah karena
menaikan harga BBM dengan alasan harga minyak dunia turun. Jika hanya
berpatokan pada argumentasi harga minyak dunia turun berarti secara
implisit mengamini ekonomi Liberal yang menyerahkan harga pada pasar dunia
yang notabene merupakan kebijakan ekonomi liberal dan kapitalisme yang
banyak ditantang oleh masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan di
negara dunia ketiga.
MENGAPA SUBSIDI HARUS DIALIHKAN ?
Walaupun kebijakan menaikkan harga BBM dianggap kebijakan yang tidak
populer dan dapat menyusahkan rakyat. Namun, harus dimengerti bahwa
siapapun Jadi Presiden pasti akan mengalihkan subsidi BBM ke yang
produktif dan tepat sesaran. Jokowi dulu sebelum dilantik jadi presiden
pernah mengatakan secara implisit akan mengambil kebijakn yang tidak
populer termasuk akan menaikan harga BBM. Sebaliknya Prabowo-Hatta
secara eksplisit dan lugas dalam kampanye mereka mnyatakan akan
menaikkan harga BBM sebesar RP.12.500/Liter jika terpilih jadi
Presiden/wapres.
Dan demikian juga Presiden-presiden sebelumnya
juga pernah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Jadi mereka semua
tentu telah menyadari dan sangat prihatin bahwa subsidi BBM selama ini
ternyata belum tepat sesaran dan Konsumtif oleh sebab itu harus
dialihkan untuk yang produktif dan lebih tepat sesaran.Subsidi BBM
selama ini konsumtif dan tidak tepat sesaran dan disinyalir lebih dari
70 % subsidi dinikmati oleh orang mampu atau kelas menengah ke atas.
Pemerintah bertekad mengalihkan subsidi dari barang ke subsidi orang
tidak mampu dan dari yang konsumtif ke yang lebih produktif. Setiap
tahun pemerintah menggelontorkan subsidi BBM rata-rata 300 triliun dan
dalam lima tahun mencapai 714 Trilliun.
PERMAINAN MAFIA MIGAS DAN BEBAN UTANG
Subsidi BBM dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga membebani APBN
dan mempersempit ruang gerak fiskal. Sebaliknya subsidi lainnya seperti
subsidi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan nilainya jauh lebih
sedikit. Mahalnya BBM di Indonesia juga disebabkan oleh permainan Mafia
Migas dan Mafia penimbun Migas. Mafia Migas membuat Indonesia selalu
tergantung pada import Migas. Mafia Migas juga sengaja menyebabkan
pemerintah tidak membangun kilang minyak dan tidak membuat peremajaan
kilang minyak sehingga harga minyak mahal. Kasus penimbunan Migas oleh
masyarakat dan juga disinyalir telah melibatkan sejumlah oknum aparat
tertentu tidak hanya merugikan negara tapi juga membuat BBM langka di
beberapa daerah tertentu dan harganya relatif mahal.
Jauh lebih
substantif dibicarakan adalah argumntasi dan alasan kenapa Pemerintah
mengalihkan subsidi BBM ke yang lebih produktif dan lebih tepat sesaran
dan bukan persoalan membuat polemik yang kurang substantif yang didasari
pada sikap negative prejudice (buruk sangka) dan penuh curiga serta
statement yang bias dan sangat simplistik misalnya Jokowi pernah ngomong
tidak akan menaikkan BBM apalagi konteksnya tdk resmi hanya di kalangan
tukang ojek waktu kampanye dulu. Ok taruhlah kita setuju Jokowi pernah
katakan tidak akan menaikkan harga BBM tapi justru beliau sadari setelah
dilantik jadi presiden ternyata subsidi harus dialihkan karena subsidi
BBM yang terus bertambah tentu hanya akan mempersempit ruang fiskal dan
tentu akan terus membebani keuangan negara serta akan menambah terus
utang negara sehingga Indonesia disinyalir terus punya ketergantungan
pada Lembaga keuangan asing (IMF dan Bank Dunia) karena menambah hutang
dan digunakan untuk subsidi yang konsumtif dan tidak tepat sesaran. Juga
diragukan Indonesia akan terus terjajah secara ekonomi karena utang
negara terus bertambah.
Harus disadari bahwa siapapun jadi
Presiden pasti menyadari bahwa Subsidi BBM harus dialihkan dan melalui
pengalihan subsidi BBM negara bisa menghemat 140 Triliun/tahun. Kemudian
subsidi BBM harus dialihkan ke subsidi yang lebih peroduktif untuk
pembangunan infrastruktur (Sekolah, Rumah sakit, jalan, Rel Kereta Api,
Irigasi Bandara/Pelabuhan Samudra dll). Dan alasan pengalihan subsidi
BBM ini yang tentu jauh lebih penting dibicarakan karena argumentasi dan
alasan yang jauh lebih substantif dan rasional mengapa subsidi BBM
harus dialihkan dari pada rakyat dan wakil rakyat di Parlemen harus
mencari-cari kesalahan pemerintah.
Tentu semua pihak akan
menentang keras pemerintah seandainya ditemukan bahwa subsidi itu hanya
dikorupsi. Saya pribadi juga dengan tegas turut mengecam dan mendukung
proses hukum jika terdapat pelanggaran pidana atau pelanggaran
konstitusi tapi kan kenyataannya kan sekarang Pemerintah telah berniat
baik utk mengalihakan subsidi ke yang lebih produktif dan tepat sesaran.
Mengenai implikasi dari kenaikan harga BBM tentu telah dipertimbangkan
matang-matang dan diantisipasi jauh hari oleh pemerintah dan sama dengan
pemerintah sebelumnya, pemerinthan Jkw-jk juga telah menyediakan solusi
untuk konpensasi kenaikan harga BBM yang berimbas pada inflasi dan
kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Sudah saatnya
semua pihak lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan
pribadi, kelompok dan Parpol. Penilaian yang bias, simplistik dan penuh
buruk sangka (negatif prejudice) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM
dan kinerja pemerintah tidak akan pernah mengahasilkan penilaian yang
benar, objektif dan fair tapi sebaliknya justru hanya akan memperkeruh
suasana dan berpotensi memecah belah persatuan.
BELAJAR DARI KESUKSESAN DI LUAR NEGERI
Sudah saatnya meniru negara-negara maju di mana masyarakatnya lebih
cenderung menggunakan transportasi publik sehingga lebih efisient dan
lebih mengirit BBM. Infstrukstur dan fasilitas transportasi publik yang
canggih dan memadai telah mampu membuat masyarakat merasa lebih nyaman
naik transportasi publik. Pemerintah kita harus mampu membangun
infrastruktur yang memadai dan menyediakan alat transportasi publik yang
lebih nyaman dan representatif. Manjemen transportasi harus dibenahi
menjadi lebih baik. Kendaraan mobil hybrid dan sistem dual fuel termasuk
bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan harus tersedia dan tentu SPBU
untuk BBG harus dibangun sampai di daerah-daerah jika kendaraan
menggunakan duel fuel (BBM/BBG) makin banyak jumlahnya. Masrakat di
negara-negara maju secara sadar ikut membantu hemat BBM dan
negara-negara maju akan punya cadangan minyak yang cukup memadai untuk
beberapa dekade ke depan sedangkan satu waktu masyarakat di negara
sedang berkembang termasuk Indonesia dan negara dunia ketiga satu waktu
akan kehabisan cadangan minyaknya (Unrenewbale energy) ditambah lagi
kita belum mampu mengembangkan energi terbaruhkan (renewable energy)
yang ramah lingkungan dan lebih efisien.
Juga Penertiban mafia migas
dan mafia penimbun migas mutlak diakukan oleh pemerintah dan harus
bergandengan tangan dengan stakeholders, komponen masyarakat dan NGO.
Saatnya masyarakat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada
rakyat dan mendukung program pengalihan subsidi BBM serta Program hemat
energiuntuk masa depan Indonesia yang lebih maju dan bermatabat.
Penulis: Akademisi, Pemerhati Media
dan Blogger Isu Sosial-Humaniora