Selasa, 17 April 2018

ZAMAN ANOMALY DI TAHUN POLITIK


Oleh: Mochtar Marhum
Banyak yang mungkin telah lama terbius dengan penampilan spektakuler narasumber di ruang-ruang publik walaupun status profesi kepakarannya diduga fiktif.
Memiliki kepiawaian bersilat lidah dan mampu menghipnotis kelompok partisan dengan untaian argumentasi filosofi dan politik yang sangat menggoda, tajam dan pedas. Bahkan mungkin telah mampu menampar wajah lawan-lawan politik di depan umum sehingga mereka menunduk malu.
Apa yg disampaikannya, di mata fansnya sangat berkesan dan hebat yang seolah-olah sempurna, zero dosa dan minim potensi konflik.
Figur yang diidolakan tersebut dianggap selalu mampu menohok lawan-lawan politik yang seola-olah tanpa belas kasihan.
Semua kelompok yang bersebrangan dianggap seakan-akan berstatus sebagai musuh babuyutan yang harus ditundukkan melalui argumentasi yang politis dan filosofis.
Walaupun argumentasinya mengandung content ujaran yg mungkin jauh dari kebenaran, kepentingan politik tetap jadi prioritas nomor wahid. Meski kelihatan tidak punya keseimbangan bertutur tapi yang penting sikap partisan yg dimilikinya tetap istiqoma dan tidak pernah bergeming.
Nampaknya selalu ingin membela yg diinginkan walaupun pada akhirnya ketahuan terdapat kekeliruan dan kesalahan fatal akibat tidak tepat menggunakan diksi dan tidak prudent dalam bertutur.
Zaman now terkadang kualifikasi dan kompetenasi seakan-akan hanya aksesoris yang tidak compatible dengan selera kelompok tertentu dan menurut mereka mungkin lebih tepat ditempatkan dalam etalase atau bisa dijadikan hiasan dinding.
Kelihatan yang lebih dipentingkan terutama kemampuan menyampaikan ujaran yg bisa membela kelompoknya dan sekaligus mampu selalu menohok dan memojokkan lawan politik hingga bisa nyaris KO.
Kelihatan mungkin biar preman yg tdk berpendidikan akan menjadi idola yang penting mampu mengkritisi lawan politik yg sangat tidak diinginkannya.
Idola itu mungkin akan kelihatan jauh lebih dipercaya dan diapresiasi ketimbang pakar yg ahli dalam bidangnya tapi enggan memberikan kritikan yang pedas kepada lawan politik hingga mampu memukulnya mundur.
Zaman now zaman anomaly (aneh) di mana orang dgn mudah dan tanpa merasa bersalah bisa secara terang-terangan membalikkan fakta.
Ketika teknologi yg canggih dan kemampuan sumber daya mampu menangani masalah kasus perkara yang lagi rentan, mereka justru tetap membela dan membuat justifikasi atau pembenaran yang terkesan dipaksakan.
Anehnya lagi terkadang suatu kesalahan dan kekeliruan bisa diterima sebagai suatu kebenaran yg seolah-olah tidak dipaksakan.
Sebaliknya suatu kebenaran bisa dianggap sebagai suatu kesalahan atau bahkan ditolak tanpa merasa menyesal karena kebenaran tersebut dianggap tidak sesuai dgn keinginan dan cita-cita mereka.
Di tahun politik, sering terjadi anomaly. Peta politik bisa sja dengan enteng berubah-rubah seiring waktu, mengikuti irama dan lantunan musik elit politik serta kepentingannya masing-masing.
Penulis: Kolumnis Independen dan Akademisi

ANTARA TOKOH POLITIK, TOKO DAGANG DAN ISU SARA


Oleh Mochtar Marhum
Orang yang bijak, cerdas, religius dan sangat mencintai negeri ini setiap bertutur pasti sangat berhati-hati. Selalu memilih kata-kata yang tepat (Diksi) dan selalu prudent yaitu sangat berhat-hati setiap mengartikulasikan ide dan argumentasinya.

Jadilah tokoh politik, toko bangsa dan tokoh agama yang baik yaitu selalu menciptakan suasana yang sejuk dan harmonis walaupun saat ini telah memasuki tahun politik dan susana suhu politik semakin meningkat dan sering menimbulkan ketegangan dan riak-riak.

Beda Tokoh Politik dan Toko Dagang. Kalau tokoh politik mengandalkan modal sosial dan toko dagang mengandalkan modal finansial.

Tokoh politik sering mengharapkan keuntungan politik (political benefit) dan menghindari kebuntungan politik (Political loss). Sebaliknya toko dagang mengharapkan keuntungan finansial (Financial profit) dan selalu menghindari kerugian komersial (Bussines loss).

Idealnya tokoh politik dan toko dagang tidak mengeksploitasi tahun politik untuk memperoleh keuntungan yang merugikan bangsa ini.

Toko politik mungkin ada yang menjual wacana pergantian rezim tahun 2019 dan toko dagang mungkin ada yang menjual kaus bertuliskan "2019 Ganti Presiden" dan semua itu merupakan hak semua pihak dan dijamin oleh Undang-Undang apalagi di negara demokrasi semua warga negara berhak mengeluarkan pendapat politik yg diinginkan dan sekaligus berhak meraup pendapatan komersil yang diharapkan.

Beda dengan di negara sistem totalitarian dan sebagian di negara dgn sistem Monarki Absolut atau feodal. Di mana rakyat sering sulit mengeluarkan pendapat dan juga sangat sering sulit merauf pendapatan.

Mengeluarkan pendapat yg terindikasi mengandung content atau ujaran yg menyinggung pemerintah bisa dibui dan sadisnya lagi sering tanpa melalui due process of law yang fair.

Di negara yg disebut di atas tadi, bisnis dikuasai oleh royal family alias keturunan dara biru dan di negara sistem totalitarian hanya elit politik di inner cyrcle yang menikmati kesejahteraan plus. Rakya jelita lebih nyaman hidupnya dibandingkan rakyat jelata.

Zaman now di tahun politik nampak dengan jelas ada indikasi upaya penggiringan Sentimen Agama dan upaya memainkan isus SARA. Menarik isu SARA dan Sentimen agama ke ruang publik sama dengan memantik api provokasi dan agitasi untuk memancing timbulnya benih-benih hostility (permusuhan) di masyarakat.

Isu SARA dan dugaan penggiringan sentimen agama di tahun politik menjadi alat propaganda dan komoditas politik yg paling laris tapi akibat atau resiko yg ditimbulkan bisa sangat-sangat berbahaya.
Harus diwaspadai karena Isu SARA dan Sentimen Agama tidak hanya bisa mencedrai prinsip Demokrasi tapi juga dampaknya tentu sangat berbahaya dan merugikan semua pihak karena bisa berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan atau bahkan bisa berpotensi membawa ancaman disintegrasi bangsa.

Idealnya politisi dan simpatisannya lebih dominan hanya mengemukakan kelebihan dan potensi yg dimiliki pemimpin yg idolakan dan menghindari isu SARA dan Sentimen agama di ruang publik.
Mau memperkenalkan kepada khalayak luas semua prestasi dan program kerja yang ideal dari pemimpin yang diidolaknnya.

Juga selalu mau menerima kritikan yang konstruktif, inovatif dan inspiratif tapi bukan hujatan dan fitnah yang merugikan kubuh lawan politik.

Penulis: Kolumnis dan Akademisi

Selasa, 03 April 2018

DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN REGIONAL


Oleh Mochtar Marhum
Agama itu suci (Sakral) dan agama harus dijaga dan dihormati oleh semua umat. Sebaliinya Politik itu sifatnya profan dan berkonotasi duniawi (sekuler).
Di negara-negara Barat yang menerapkan Demokrasi Liberal pada umumnya memisahkan ruang publik dengan ruang privat misalnya termasuk dalam hal isu agama dan politik, terutama dalam konteks praktek kehidupan sosial dan politik. Di negara yang dijuluki Sekuler, Liberal dan individualistis itu telah lama memisahkan isu politik dan agama.
Namun, kenyataan dalam prakteknya masih juga terdapat negara-negara barat yang bahkan sekelas negara Champion Demokrasi seperti Amerika, beberapa negara Uni Eropa termasuk Belanda dan Jerman dalam hal tertentu di konteks politik praktis terbukti masih tetap membawa isu agama ke ruang publik.
Di barat anak-anak sejak dini diajarkan pendidikan nilai (value education) dan dibiasakan untuk jujur dan bersikap adil serta menghormati perbedaan. Praktek kantin kejujuran yang pernah dikampanyekan oleh KPK, telah lama berhasil dipraktekkan di negara-negara Demokrasi Barat.
Menghormati anak-anak, orang difabel (Orang Cacat), orang-orang tua jompo dan ibu-ibu hamil di tempat-tempat umum dan transport publik sering jadi pemandangan yang mengesankan. Anak-anak di sana sejak usia dini dilatih hidup mandiri misalnya sejak Balita mulai diajarkan mandiri seperti makan sendiri dan memakai Sepatu mereka sendiri. Setelah tamat SMP dan masuk SMA pada umumnya anak-anak sudah pisah dengan orang tuanya dan pergi tinggal di rumah kos tapi mereka biasa juga hidup bersama pacarnya.
Anak-anak mencari pekerjaan sendiri dan membiayai hidupnya sendiri. Ketika kuliah, mereka justru jauh lebih mandiri lagi. Bekerja dan membiayai hidupnya masing-masing atau mengikuti program student loan sambil bekerja part-time atau Casual work. Setelah selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan tetap, mereka membayar utang atau pinjamannya.
Sebaliknya di masyarakat timur pada umumnya agak berbeda karena terkadang hal-hal yang privat di negara barat justru di masyarakat timur sering bisa dibawa ke ruang publik dan demikian juga hal-hal yang sifatnya publik di negara barat terkadang di timur bisa dimasukkan ke dalam wilayah privat. Masyarakat timur pada umumnya agamis, humble dan cenderung menerapkan praktek kehidupan sosial yang menonjolkan sifat colectivism.
Di masyarakat, timur anak-anak diajarkan mata pelajaran agama dan doktrin ideologi negaranya masing-masing seperti di Indonesia diajarkan Agama dan Pancasila dulu dan kini mulai dihidupkan kembali. Di Tiongkok, Korea Utara dan Vietnam Utara diajarkan Doktrin Ideologi Komunis walaupun paham komunis dalam tiga dekade belakangan ini mulai pudar popularitasnya dan mulai dianggap kurang compatible lagi dengan kondisi zaman now. Di timur anak-anak diajarkan menghormati orang yang lebih tua, berprilaku sopan dan santun.
Politik terkadang licik dan kotor (Decay Politics) terutama jika peran politik disalah tafsirkan dan disalahgunakan oleh politisi oportunist dan pendukungnya atau simpatisannya. Sebaliknya agama yang dibawa ke ruang publik dianggap baik seperti kegiatan muamalah yang tentu harus jujur dan adil dan mampu memenuhi kebutuhan dan keingan umat. Kini di Indonesia ekonomi Syariah mulai berkembang melalui bisnis perbankan Syariah dan Bisnis Lembaga Keungan lainnya. Membawa isu agama ke ruang publik bisa rawan memicu konflik terutama jika terjadi exploitasi dan politisasi agama.
Jika politik dipraktekkan dengan benar sesuai prinsip-prinsip Demokrasi, bisa menjadikan masyarakat makmur dan negaranya bisa masuk ketegori negara sejahtera (Welfare State) karena di negara makmur pada umumnya mampu menerapkan prinsip masyarakat terbuka (Open Society), toleran dan egaliterian seperti lazimnya dipraktekkan di negara yang menganut Demokrasi dan mampu menerapkan Demokrasi Substantif dan Demokrasi Prosedural dengan baik. Pemerintah selalu selalu memperhatikan jaminan sosial warga negaranya (Social Security).
Negara-negara Demokrasi pada umumnya mampu secara efektif menegakkan hukum (Law Enforcement) dengan baik dan mengutamakan tujuan dari penerapan hukum yaitu azas keadilan, azas kepastian hukum dan azas mamfaat. Pada umumnya rakyat takut melanggar hukum karena selalu penerapan hukum tanpa pandang bulu dan sangat tegas sehingga sering dapat menimbulkan efek jerah.
Kasus kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime) seperti kasus Korupsi termasuk kasus pencucian uang (money laundering) yang dapat memiskinkan negara, kasus pelanggaran HAM yang dapat merendahkan derajat kemanusiaan, tragedi kemanusian seperti kasus kekerasan dan kesewenang-wenangan yang sangat tidak menghormati nilai-nilai kemanusian, di negara-negara maju tersebut pada umumnya relatif dapat ditangani dengan baik. Dan kenyataannya negara sejahtera dan damai bisa menjalankan roda pembangunan dengan baik dan lancar karena negaranya stabil dan masyarakatnya pada umumnya sejahtera dan relatif damai.
Namun, dari perspektif kultur dan adab ketimuran negara-negara Demokrasi di Barat ( Western World) dan negara-negara makmur pada umumnya sering mendapat kritikan yang pedas dan keras serta sorotan yang tajam dari masyarakat timur yang selalu mengkritisi beberapa hal antara lain seperti negara yang menganut Demokrasi Liberal telah melegalkan praktek LGBT (Lesbian, Gay, Bisex and Transgender) termasuk melegalkan pernikahan sejenis melalui UU yang dibuat Parlemen negara-negara tersebut. Selain itu, dari perspektif masaalah sosial, tingkat kasus bunuh diri sangat tinggi, maraknya penggunaan narkoba, prostitusi dan perjudian juga dilegalkan karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara (revenue generating).
Tinggal serumah alias kumpul kebo, maaf meminjam istilah lawas, sudah lazim dipraktekkan di negara Demokrasi Liberal. Kehidupan sex bebas dipraktekkan di negara-negara tersebut karena berdasarkan prinsip HAM antara lain yaitu sex without consent is a crime dan makna tersbut dibalik yaitu tidak ada pasal kejahatan bagi mereka yang berhubungan sex asal suka sama suka tapi dengan catatan harus di atas umur 18 tahun. Namun, sebaliknya berhubungan sex dengan anak di bawa umur 18 tahun bisa dikenakan pasal pidana yaitu bisa dianggap melakukan perbuatan Molesting (mencabuli anak di bawa umur).
Masyarakat di negara-negara Demokrasi sering bangga mengklaim bahwa tingkat kasus pemerkosaan di negaranya rendah jika dibandingkan di negara-negara yang budayanya tertutup dan sangat konservatif. Namun, mungkin mereka juga tidak menyadari bahwa secara ironis dan sangat simplistik bisa diartikulasikan bahwa kenapa tingkat pemerkosaan di sana rendah? Mungkin karena kehidupan yang bebas dan keseringan masyarakat menyaksikan busana transparan yang minim bin tipis dan terbuka sehingga banyak yang mengatakan dengan dialek lokal yaitu mereka sudah bosan lihat ubi kupas yang lalulalang di jalanan atau di tempat-tempat umum..hehehehehe...
Kita dapat menyaksikan kenyataan dan secara global, dapat dibuktikan saat ini bahwa pada umumnya negara yang makmur, sejahtera dan relatif damai pada umumnya bisa dikategorikan sebagai negara yang Zero Conflict dan tingkat toleransinya tinggi dan pada umumnya terdapat di negara-negara Demokrasi Liberal seperti di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia dan New Zealand serta Negara Sosial Demokrasi seperti di Eropa Timur atau sebagian negara ex-komunis.
Jepang, Korea Selatan dan Singapura juga termasuk negara Demorasi dan telah menjadi masyarakat terbuka dan termasuk negara makmur. Lagi pula beberapa negara di Kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara yang berpenduduk majoritas Muslim juga kini telah jadi negara yang relatif aman dan makmur seperti Bahrain, Kuwait, Dubai, jordania, Oman, Malyasia dan Brunei Darusalam. Negara-negara tersebut identik dengan Wajah Keislamannya yang sebenarnya. Mereka juga sebenarnya enggan mengakui sebagai negara Demokrasi walaupun pada kenyataannya di negara-negara tersebut masyarakatnya juga telah menerapkan prinsip Demokrasi Substantif yaitu masyarakatnya mulai relatif lebih terbuka, toleran serta menghormati perbedaan. Namun, kebanyakan negara-neagara tersebut dalam praktek sebenarnya menerapkan hukum Islam (Syaria Law).
Brunei Darusaalam sendiri bahkan mendapat sorotan dan tanggapan serius dari negara-negara Barat terutama akhir-akhir ini ketika satu-satunya negera kerajaan Monarki Absolut di ujung utara Pulau Kalimantan itu mengumumkan penerapan Hukum Islam (Syariah Law) dan akan menghukum LGBT. Malasyia sebagai negara Kerajaan Monarki Konstitusional dan merupakan salah satu negeri serumpun yang pernah jadi murid Indonesia karena dulu bnyak warganya yang menuntut ilmu di Indonesia tapi kini terbalik dan justru ada lebih banyak pelajar, mahasiswa dan tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib di Malaysia. Namun, kini Malaysia selangkah lebih maju dari Indonesia dalam banyak aspek.
Sebaliknya di negara-negara sedang berkembang dan negara dunia ketiga (third world) pada umumnya merupakan negara miskin dan negara sedang berkembang. Banyak yang telah menerapkan ideologi Demokrasi tapi pada umumnya baru sebatas Demokrasi Prosedural seperti ikut dalam kegiatan Pemilu, Pilres dan Pilkada. Walaupun juga di beberapa wilayah telah ada yang mampu mengimplementasikan Demokrasi Substantif seperti dalam hal menghormati umat yang berbeda keyakinan, menegakkan toleransi dan bersikaf egaliter.
Tingkat kemsikinan dan kesenjangan ekonomi di beberapa negara sedang berkembang dan negara dunia ketiga (third world) cukup tinggi. Kasus kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi, kasus pencucian uang dan kasus pelanggaran HAM serta tragedi kemanusian cukup marak terjadi. Negara-negara sedang berkembang dan negara dunia ketiga banyak yang digolongkan jadi negara gagal (failed states) karena terjadi konflik kekerasan dan perang saudara yang berkepanjangan.
Pada umumnya di negara tergolong negara gagal (Failed State) pemimpinnya adalah pemimpin Dikatator yang banyak hanya memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan, dan memikirkan bagaimana membeli alat persenjataan canggih ketimbang memenuhi subsidi, kebutuhan sembako dan jamaninan sosial termasuk menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja buat rakyatnya.
Di negara gagal tersebut banyak pemimpinnya yang naik ke singgasana kekuasaan melalui cara-cara kotor, sadis dan berdarah-darah, mereka sering melabrak undang-undang dan konstitusi negara termasuk kudeta dan pemilu curang (Vote Rigging). Di negara tersebut elit pemerintahan sering terlibat praktek KKN dan Kasus pencucian uang dan pelanggaran HAM. Lord Acton pernah katakan, "Power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
Praktek penegakkan hukum di lain sisi masih belum memperhatikan tujuan dan azas dari penegakkan hukum termasuk seperti azas keadilan, azas kepastian hukum dan Azas mamfaat. Azas equality before the law (Kesamaan di depan hukum) dan Azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) terkadang hanya jadi jargon hukum (Legal Jargon) yang masih di awan-awan dan belum membumi.
Sejak zaman old sampai zaman now agama dan politik sulit dipisahkan walaupun di kebanyakan negara-negara yang telah menerapkan Demokrasi Liberal pada umumnya telah memisahkan Politik dan agama terutama dalam ruang publik yg mana isu agama hanya di bawa di ruang privat sdangkan isu politik tempatnya di ruang publik. Dan saya sudah beberapa kali dengar pertanyaan yang cukup tricky dan challanging yaitu apakah agama compatible dengan Demokrasi ?
Penulis: Kolumnis Independent

ANTARA KASUS PENIPUAN BERKEDOK AGAMA DAN KASUS PENISTAAN AGAMA BERDIMENSI POLITIK


Oleh Mochtar Marhum
Sejak zaman Old sampai Zaman Now isu agama sering menjadi polemik terutama ketika isu agama dibawa ke ruang publik.
Kasus kejahatan berkedok agama termasuk kasus penipuan dan kasus penistaan agama hampir selalu menjadi headline berita di media mainstream dan tagline di media sosial.
Kasus penistaan agama (Blasphemy) di negara yang berpenduduk majoritas Muslim di Timur Tengah, Asia Selatan dan Benua Afrika sering rentan terjadi. Kasus penistaan agama terutama sering terjadi di negara-negara yang masyarakatnya konservatif, sangat religius dan memghormati nilai-nilai agama.
Di beberapa negara Asia Selatan seperti Pakistan, Parsia (Iran) dan Timur Tengah, kasus penistaan agama hukumannya sangat berat dan demikian juga di beberapa negara di Jazirah Arab, kasus penistaan agama hukumannya juga bahkan lebih berat lagi.
Sebaliknya di negara-negara Demokrasi Liberal yang masyarakatnya Sekuler dan di negara komunis, kasus penistaan agama hampir tidak pernah kedengaran.
Di negara-negara komunis tentu pada umumnya masyarakatnya tidak punya urusan lagi dengan agama dan sebaliknya di negara-negara sekuler masyarakatnyanya makin jauh dengan kehidupan spiritual bahkan banyak yang mulai atheis dan nampaknya kehidupan materialistik jauh lebih menonjol ketimbang kehidupan spiritual.
Namun, dari perspektif sejarah masa lalu kasus penistaan agama dahulu kala di negara-negara barat seperti di Eropa Barat juga sangat sensitif dan sangsi hukuman bagi pelaku penistaan agama juga cukup berat.
Beberapa kasus kejahatan berkedok agama kelihatan lebih berdimensi isu Sosial-Ekonomi contoh kasus penipuan travel umro (First Travel, SBL dan Abu Tour), kasus korupsi Alquran, kasus Penipuan Komunitas Kanjeng Dimas dan Kasus Gatot Brajamuati yang juga pernah jadi guru spiritual di kalangan artis.
Kasus Penistaan Agama Mungkin Lebih Berdimensi Ke Isu Sosial-Politik contoh kasus Ahok saat Kampanye Pilkada DKI tahun lalu yang kini Ahok telah divonis Penjara dan yang lagi hangat disoroti media dan jadi polemik saat ini yaitu kasus Puisi Sukmawati yang diduga mengandung unsur penistaan agama.
Dua kasus tersebut mungkin kelihatan sangat sexy dan sensitif. Dikatakan sexy karena laris jadi bahan berita di media dan dikatakan sensitif karena merupakan isu SARA yang bisa berpotensi memicu konflik sosial.
Isu agama masih jadi isu yang paling laris dan telah jadi trending topik yang paling genit di media sosial dan media mainstream.
Di mata orang bijak dan orang baik, isu agama tidak akan dikembangkan menjadi isu yang provokatif dan agitatif apalagi di tahun politik yang sering mudah terjadi kerawanan sosial.
Masih banyak orang yang belum trampil menggunakan kata-kata yang tepat dalam bertutur baik secara lisan maupun tulisan terutama dalam kalimat dan phrase (Diction) dan masih banyak yang belum mampu berhati-hati menggunakan kata-kata dalam bertutur (PRUDENT).
Di luar niat dalam mengartikulasikan gagasan atau pendapat seseorang, dari perspektif linguistik, kasus penistaan agama dan fitnah mungkin bisa jadi disebabkan juga oleh persoalan Diksi (Diction) dan Prudent.
Di mata orang terpelajar dan intelektual isu agama dapat dipahami dan bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran penting kepada masyarakat agar lebih berhati-hati.
Namun, semua kasus yang telah terindikasi merupakan pelanggaran hukum haruslah diserahkan kepada pihak penegak hukum untuk selanjutnya diprocess (due process of law). Nanti Pengadilan yang akan memutuskan apakah seseorang itu bersalah (Guilty) atau tidak bersalah (Innocent) berdasarkan sejumlah bukti, fakta dan kesaksian di pengadilan nati.
Yang jadi pertanyaan penting saat ini ialah apakah ada yg mungkin ingin menjadikan kedua kasus tersebut sebagai komoditas politik dan alat propaganda di tahun politik ?.
Penulis: Kolumnis Independent dan Akademisi UNTAD

Jumat, 30 Maret 2018

ISU PEMILHAN REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI MENUJU PARADIGMA YANG INKLUSIF DAN DEMOKRATIS


Oleh: Mochtar Marhum
Kebijakan Pemilihan Rektor di Perguruan Tinggi Negeri saat ini telah jauh berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan pemilihan Rektor PTN di masa lalu terutama masa sebelum Era Reformasi.
Persyaratan untuk menjadi Rektor di Perguruan Tinggi Negeri yang telah berstatus BHMN juga berbeda dengan persyaratan Pemilihan Rektor di Perguruan Tinggi yang masih berstatus BLU.
Di Perguruan Tinggi BHMN persyaratannya sudah lebih terbuka dan modern mirip kebijakan pemilihan Rektor di Perguruan Tinggi di negera-negara maju yang mengutamakan paradigma terbuka dan mengandalkan merit system (Manajemen Terbuka) dan jauh dari paradigma suka tidak suka (like or dislike) apalagi pendekatan nepotisme.
Sebaliknya Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU masih belum banyak berubah secara signifikan walaupun harus tunduk pada aturan dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terutama menyangkut keikutsertaan pejabat kementrian dalam menentukan keterpilihan seorang rektor PTN.
Kini dalam hal pemilihan rektor PTN intervensi 35% suara dari kementrian juga menjadi pertimbangan utama untuk keterpilihan rektor PTN. Dan juga persyaratan teknis lainnya yang umum antara lain calon rektor PTN harus berusia misalnya maksimum sekitar 56 tahun, bergelar Doktor dan punya pangkat akademik Lektor Kepala dengan ruang pangkat/golongan minina IV/a. Persyaratan lainnya pernah jadi ketua jurusan atau yang sederajat dan pernah jadi wakil dekan atau wakil rektor atau yang sederajat.
Paradigma pemilihan rektor PTN saat ini juga sudah lebih terbuka dan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Misalnya semua calon rektor PTN harus membuat laporan kekayaan secara jujur dan transparan dan kemudian akan diverifikasi oleh komisoner KPK atau petugas yang berwenang.
Kembali ke masa lalu, disadari bahwa fakta sejarah membuktikan bahwa dulu Rezim Dirjend Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Kementrian) dulu pernah dikuasai oleh pejabat Kementrian yang punya background akademisi dari Perguruan Tinggi non-kependidikan (LPTK) atau Non-IKIP seperti dari UI, IPB, ITB, UNPAD, ITS, UNAIR, ITS dan dua perguruan tinggi di luar jawa yaitu UNHAS dan UNAND (Universitas Andalas Padang).
Ada dugaan bahwa hegemoni dan dominasi pejabat di Departemen Pendidikan berasal dari akademisi yang punya latar belakang Non-LPTK (Non-Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan) mungkin telah mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk menetapkan bursa calon Rektor Perguruan Tinggi negeri se-Indonesia saat itu.
Banyak yang bersepekulasi dan mengatakan bahwa itulah sebabnya sehingga mereka sesuka hatinya membuat kebijakan yang mungkin secara implisit menolak calon Rektor PTN dari background LPTK. Dan di zaman old itu pula, banyak dosen dan alumni IKIP, FKIP dan STIKIP merasa termarjinal tapi semoga dugaan itu hanya bersifat baper (sensitif) atau mungkin hanya perasaan oknum.
Ada contoh nyata yang mungkin menarik dan bisa dijadikan pengalaman dan refleksi yang sangat berharga menyngkut isu pemilihan rektor di UNTAD dulu. Mungkin berdasarkan kebijakan yang implisit dari Dirjend Pendidikan Tinggi ketika itu sehingga Prof. Aminuddin Ponulele yang waktu itu dosen (Guru Besar) di FKIP UNTAD harus dipindahkan ke Fakultas Pertanian dan kemudian baru diusulkan jadi Rektor UNTAD. Dan akhirnya beliau berhasil menjadi Rektor UNTAD selama dua priode sebelum menjadi Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Sulawesi Tengah sampai saat ini.
Kini sejak era reformasi paradigma dan kebijakan pendidikan tinggi mulai berubah dan dosen LPTK juga telah diberi berpeluang bisa jadi Rektor dan apalagi pasca kebijakan perubahan Perguruan Tinggi LPTK (IKIP) seluruh Indonesia ditransformasi menjadi Universitas Negeri oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Oleh Kementrian Agama diadakan Reformasi dan Transformasi sejumlah Peguruan Tinggi Keislaman (IAIN) di Indonesia menjadi universitas negeri, Universitas Islam Negeri (UIN) menyusul dilakukakn reformasi pendidikan tinggi dan perubahan kebijakan kurikulum yang lebih berorientasi pada kajian subject content termasuk kajian ilmu murni (Pure Science).
Jadwal dan kegiatan pemilihan rektor UNTAD sebagai salah satu PTN di kawasan timur Indonesia kini telah dibuka. Tahapan rekrutmen bakal calon (Balon) kini juga telah dimulai. Sejumlah calon yang memenuhi syarat kini telah digadang-gadang untuk maju bertarung di Pemilihan Rektor UNTAD bulan Sepetember 2018.
Isu yang berkembang, sempat viral dan jadi tranding topik di sejumlah grup medsos internal antara lain isu peluang alumni jadi rektor dan isu peluang akademisi dari LPTK ikut bertarung.
Namun, banyak yang berharap semoga racun hoaks dan isu SARA tidak akan dijadikan komoditas politik dan jadi senjata pamungkas untuk meraih ambisi kursi Rektor UNTAD dan tentu juga diharapkan tidak akan jadi polutan yang bisa mencemari bursa pemilihan rektor UNTAD 2018
Penulis: Akademisi UNTAD dan Ketua Forum Dosen Indonesia Sulawesi Tengah (DPD FDI SULTENG)

TIPOLOGI MASYARAKAT INDONESIA ZAMAN NOW, ANTARA OPTIMISME DAN PESIMISME


Oleh Mochtar Marhum
Dapat diteropong cukup jelas di media sosial terdapat dua tipologi masyarakat Indonesia yang konsern dgn isu-isu politik-ekonomi jelang tahun politik. Yaitu kelompok masyarakat yang Optimis dan Kelompok masyarakat yang Pesimis.
Kelompok yang pertama punya karakter yaitu suka berpandangan positif dan optimis, selalu menatap masa depan Indonesia yg cerah dengan penuh optimisme walaupun juga selalu terbuka mengakui kelemahan dan kekurangan pemerintah. Suka mendukung kebijakan pemerintah yang pro-pembangunan, mengapresiasi kinerja dan prestasi pemerintah.
Kelompok masyarakat yg pertama ini tidak penakut walaupun sering ditakut-takuti akan ancaman dan kegagalan.
Tipologi yg pertama ini punya pandangan yang terbuka (Inklusif) dan toleran serta selalu mengandalkan nalar dan suka berfikir rasional dan terbuka.
Tipologi yg kedua kelihatan suka pesimis dan berani berspekulasi dan memperkirakan bahwa masa depan Indonesia bisa bubar atau punah berdasarkan cerita fiksi dan menurut pendapat dan ramalan orang asing.
Mereka juga percaya Bahwa komunis akan bangkit kembali walaupun kenyataan PKI di Indonesia telah dibubarkan sejak tahun 1966 dan PKI telah lama dilarang di Indonesia yaitu sejak tahun 1965 sampai sekaran melalui Tap MPR No. 25 thn 1965. Mereka keliahatan sangat sering berusaha mengingatkan dan meyakinkan masyarakat akan bahaya bangkitnya PKI.
Kelompok yang kedua juga merupakan kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah dan masuk kategori kelompok oposisi. Mereka sangat sering mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, dari sejumlah keritikan pada pemerintah sering dianggap tidak punya dasar dan sebagian tidak didukung oleh data yang faktual dan empiris. Argumentasi mereka bahkan sering kurang berimbang, simplistik dan bias. Apresiasi terhadap kinerja dan preatasi pemerintah sangat minim.
Namun, kenyataan lebih lugas dalam konteks Global, ideologi Komunis sebenarnya mulai runtuh dan tidak favorit lagi pasca runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya Jerman timur dikuti bubarnya beberapa negara Komunis di Eropa Timur serta tenggelamnya Blok Fakta Warsawa. Sejumlah pakar bahkan pernah menyebutkan bahwa komunisme sebagian besar telah mati dimangsa Kapitalisme.
Negara raksasa ekonomi terbesar ke-dua di dunia, RRC saat ini justru kelihatan lebih serius dan tertarik mengurus bidang ekonomi dan bisnis ketimbang merawat ideologi komunis yg mulai kurang compatible di Zaman Now.
Tipologi kelompok yang kedua ini juga mendukung ramalan bahaya akan bubarnya NKRI. Dan mereka bahkan memberikan contoh tapi sangat simplistik dan kontroversial serta tentu konteks beda jauh. Mereka mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya dulu juga pernah ada di nusantara tapi akhirnya bisa bubar.
Lanjut mereka katakan bahwa tidak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa bubar. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa konteksnya jauh beda karena sistem pemerintahan yang paling tua di dunia itu secara perlahan tapi pasti mulai pudar daya tarik sistem pemerintahannya dan tentu ikut punah walaupun tidak semua tapi majoritas bentuk pemerintahan kerajaan Mornarki Absolut di dunia makin tidak diminati dan bahkan dalam beberapa kasus sejarah mencatatat beberapa kerajaan yang pernah ada di Timur Tengah juga akhirnya bubar dan ganti casing menyusul terjadinya kudeta pemerintahan kerajaan seperti yang pernah terjadi di Libya, Mesir dan beberapa negara kerajaan di Afrika.
Fakta sejarah membuktikan sejak lahirnya faham Demokrasi dan pasca Revolusi Francis serta berakhirnya perang dunia kedua, banyak terbentuk negara bangsa (Nation State), banyak negara bekas jajahan Kolonial Eropa Barat merdeka dan bangkit jadi negara bangsa (Nation State). Demikian juga bentuk Pemerintahan Khilafah Islamiah yang pernah menguasai wilayah yang cukup luas mulai dari sebahagian belahan wilayah Bumi Bagian Utara di Eropa Barat sampai di Wilayah Jazirah Arab di Afrika, Timur Tengah dan Asia Barat akhirnya berkahir dan bubar di abad ke 19.
Terlalu jauh menatap ke sejarah masa lalu melihat bubarnya dua kerajaan raksasa Majapahit dan Sriwijaya yang pernah lama menguasai nusantara dan sampai wilayah Asia Tenggara. Bubar dan runtuhnya sistem kerajaan akhirnya bisa juga kita saksikan pasca kemerdekaan Indonesia yang mana akhirnya sejumlah kerajaan-kerajaan di Indonesia dan bahkan di Sulawesi sendiri secara perlahan tapi pasti telah bubar ditelan oleh zaman dan kemudian ditransformasi menjadi bentuk sistem pemerintah demokrasi.
Dalam Konteks Global secara perlahan-lahan tapi pasti sejumlah negara yang berbentuk kerajaan Monarki Absoslut ada yang bubar dan ganti casing menjadi negara Monarki Konstitusional yang lebih demokratis dan bahkan ada yang yang berubah jadi Republik.
Pendapat dan statemen tentang ramalan akan bangkitnya partai komunis di Indonesia dan ramalan akan bubarnya Indonesia menjadikan polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terkahir ini. Dan ramalan dan prediksi tersebut ada yang tidak didasarkan pada kajian empiris yang mendalam tapi lebih hanya mengandalkan cerita fiksi dan mengandalkan data sekunder serta pendapat dari beberapa pakar asing.
Ramalan bubarnya NKRI tahun 2030 oleh Prabowo, yang sumbernya konon muncul dari inspirasi cerita fiksi novel berjudul Ghost Fleet yang ditulis oleh dua orang Amerika yaitu PW Singer dan Augusta Cole. Dan akhirnya ramalan tersebut juga terbantahkan dengan muncul laporan hasil kajian dari lembaga Think Thank luar negeri. Perusahaan jasa professional, Price Water Cooperhouse baru saja mengeluarkan prediksinya soal negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2030 mendatang dan Indonesia menempati urutan ke 5 dunia mengungguli Saudi Arabia dan Jerman.
Namun, sebaiknya pula masyarakat harus selalu waspada karena peluang ancama mungkin bisa saja sewaktu-waktu ada dan bisa jadi kenyataan. Harus tetap merawat persatuan dan kesatuan. Mungkin jauh lebih baik wasapada dari pada terlena. Namun, jangan pernah takut jika ada yang menakut-nakuti tanpa alasan dan bukti yang rasional.
Lebih baik selalu optimis dari pada tunduk pada pesimisme dan apalagi kalau pesimisme itu ditimbulkan oleh alasan politik yang irasional, delusional dan imajinatif.
Selamat menikmati weekend yang indah "Happy Saturday"
Penulis: Akademisi UNTAD dan Kolumnis Independen

TERNYATA ADA BENARNYA INDONESIA AKAN BUBAR ? (Catatan Pendek Akhir Pekan)


Oleh Mochtar Marhum
Saya baru menyadari bahwa mungkin ada juga benarnya Indonesia akan bubar tapi dengan catatan jika kelompok yg ingin menggantikan Pancasila berhasil menguasai Indonesia.
Oleh sebab itu mari kita sama-sama selalu waspada jangan sampai mereka yg ingin menggantikan Pancasila dan merubah bentuk negara ini berhasil menguasai Indonesia.
Mungkin betul pula apa yang dikemukakan oleh Jendral Gatot dan Letjen (Purn) Prabowo agar kita selalu waspada...wadpada...waspadalah...Namun disayangkan metode dan cara penyampain serta content statemen dalam ujaran mereka ada yg masih kurang.
Terima kasih pak Jenderal, anda berdua telah selalu memberikan peringatan dini yang sangat-sangat berharga.
Anda senantiasa mengingatkan kami akan ancaman dan potensi bubarnya NKRI terutama jika Pancasila hilang dari bumi Indonesia. Dan umat beragama di Indonesia tidak lagi percaya Tuhan dan tidak lagi saling menyayangi satu sama lainnya.
Teman-teman, anda semua pasti cinta Indonesiakan atau tidak ? Kalau begitu tentu semuanya harus berpulang pada diri individu kita masing-masing.
Selamat menikmati pagi yang cerah sahabat semua. Alhamdulilla bisa menikmati sarapan pagi yg nikmat dgn menu nasi goreng dari beras KEPALA campur lauk Ikan KALENG dan minuman Kopi SUSU dan Ubi KAYU....hmhmhmhmgmg ...nikmatinya.
Alhamdulillah, terima kasih Yaa Rab atas segala kenikmatan dan kesehatan yg tiada taranya. Engkau telah selalu memberikan kesehata dan kenikmatan kepada hamba setiap hari.
Selamat menikmati akhir pekan yang indah bersama sahabat, kerabat dan keluarga.
Have a Nice Weekend and Happy Saturday