Jumat, 30 Maret 2018

ISU UTANG JADI KOMODITAS PROPAGANDA POLITIK PALING SEXY.


Oleh Mochtar Marhum
Tidak satupun Pemerintah di dunia yang memghendaki negaranya jadi pengutang terbesar. Namun, ketika devisa negara melalui export barang dan jasa belum mampu mendongkrak pendapatan negara (Revenue Generating) serta belum masikmumnya pengelolaan pajak sehingga suka-tidak suka, mau tidak mau, setiap negara terpaksa harus berutang untuk bisa membiayai kelanjutan pembangunan di negeranya.
Di tahun Politik, isu utang pemerintah kelihatan jadi komoditas politik. Isu utang digoreng sampai nyaris gosong kemudian diviralkan di media sosial dengan tujuan tak lain untuk mengkritisi kelemahan pemerintah.
Bahkan juga diduga merupakan isu telah dijadikan alat propaganda politik untuk memjatuhkan reputasi pemerintah sehingga kelak isu utang bisa menjadi pertimbangan pemilih menjatuhkan pilihannya di Pilpres 2019.
Namun, kemungkinan besar masyarakat yang masih banyak masyarakat yang bijak dan masih mampu berpikir kritis dan sangat rasional serta selalu tabayyun tentu sehingga ke depan tidak mudah dikibuli dengan propoganda politik yang memainkan isu utang sebagai komoditas politik yang paling sexy.
Fakta membuktikan bahwa semua negara di dunia pasti punya utang luar negeri yang sangat besar. Bahkan negara paling makmur (Welfare States) ternyata jadi negara yg mempunyai utang paling besar di dunia seperti terlihat dalam daftar negara pengutang terbesar didunia yang dilansir oleh beberapa media mainstream.
Berikut ini media mainstream Jerman, DW.Com, media terpercaya melaporkan daftar beberapa negara yang memiliki utang paling besar. Ternyata Amerika yang menempati urutan pertama dgn nilai utang sebesar 16, 3 Triliun Dolar AS disusul urutan kedua Jepang sebesar 10,46 Triliun Dolar As, urutan ketiga Cina sebesar 8,2 Triliun Dolar AS, urutan ke empat Italia Sebesar 2,25 Triliun Dolar AS, urutan ke lima Yunani sebesar 447 M, dan urutan ke enam Singapur sebesar 310 Miliar Dolar AS.
Utang luar negeri pada umumnya dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur suatu negara, seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan udara dan pelabuhan samudra, fasilitas umum seperti rumah sakit dan pasar, dan utang tentu juga digunakan untuk belanja modal dan belanja sosial.
Utang pemerintah per-Februari 2018 tembus Rp 4.034,8 triliun. Utang tersebut dinilai masih wajar jika memang digunakan untuk kegiatan yang produktif (Media mainstream, Detikfinance.com, 22/03/2018).
Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan proporsi utang terhadap total aset yang dimiliki negara. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB (Harian Merdeka.com, 21/03/2018).
Saat ini menurut pakar ekonomi (Ekonom) yang juga Mentri Keuangan RI, Sri Muliani mengatakan bahwa menurut UU Nomor 17 tahun 2013, utang Indonesia masih aman karena total utang Pemerintah per Februari berjumlah Rp4.034 triliun atau masih 29,2% terhadap PDB.
Daftar Negara Pengutang Terbesar di Dunia yang dilansir dari media mainstream terpercaya dari luar negari dan dalam negeri.
Secara umum negara-negara maju mencuat berkat nilai utang yang menggunung dan terus membengkak. Menurut Dana Moneter Internasional, Jepang, Amerika Serikat dan Cina adalah tiga negara dengan jumlah utang terbesar. (DW.Com, 01/04/2015).
Jumlah utang yang besar tentu bikin pesimis jika memaang pendekatan propaganda politik sengaja membuat rasa takut dan pesimisme di masyarakat dan sengaja dibesar-besarkan sehingga mungkin masyarakat banyak yang mudah termakan isu dan mungkin menjadi takut dan bersikap pesimis dan resisten.
Namun, melihat fakta di atas dan jika tetap masih bepikir rasional, kritis, bijak dan mampu membuang jauh-jauh sikap delusional dan emosional, Insya Allah akan tetap Optimis mengharapakan Indonesia tidak akan bubar tiga belas tahun yang akan datang.
Insya Allah Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat ekonominya dan akan menempati urutan ke-lima, di atas Saudi Arabia dan Jerman seperti laporan dari hasil kajian lembaga Riset dan Think Tank ternama di dunia, PricewaterhouseCoopers dan laporan tersebut telah dimuat di beberapa media mainstream dunia.
Penulis: Kolumnis Independent dan Aktivist Sosial.
Catatan:
Link Berita Mainstream Terkait.

FENOMENA KEBENARAN BODONG


Oleh Mochtar Marhum
Dia bukan Ahli Ekonomi seperti Sri Mulayani yang bicara berdasarkan data dan dari hasil kajian ilmiah bukan fiksi dan cerita doang yang dibikin bagai propaganda politik seperti di video ini dgn tujuan utk mempengaruhi opini Publik jadi seakan-akan utang Pemerintah 7000 Triliun walaupun kenyataannya utang pemerintah hanya 4000 Triliun. Barusan tadi dapat video penjelasan tentang utang yg substansinya sengaja dikaburkan oleh seorang yg bukan pakar ekonomi.

Pakar menyebutkan era sekarang Era Post Truth (Era Fenomena Kebenaran Bodong), di mana orang mungkin ada yg sudah tercuci otak (Brainwash) sehingga berita hoax dan berita palsu langsung ditelan-telan mentah-mentah.

Sya sempat dengar ada dua orang dosen paling senior pernah percaya kalau Jokowi itu PKi padahal buku yg mungkin yg beliau pernah baca dulu hanya buku yg ditulis oleh seorang pembenci Jokowi dan informasi dan data yang digunakan sangat subjektif dan bias serta data dan informasi diperoleh hanya abal-abal dan bahkan dianggap mengandung Content Hoax yang mana kasus tersebut juga telah diamankan Polisi dan pelakunya juga telah dlam proses penyidikan.

Mana mungkin Jokowi PKI sedangkan Jokowi lahir tahun 62 dan kasus pemberontakkan PKI tahun 65, adakah PKI berumur balita?. Juga mana bisa Jadi Walikota, Gubernur dan kemudian jadi Presiden kalau beliau PKi. Juga mana mau JK berpasangan dgn Jokowi kalau beliau itu PKi.

Banyak orang sekarang sering Suuzon dan selalu bepandangan negatif atau buruk sangka (Prejudice) sehingga apa yg dilakukan pemerintah seakan pasti negatif dan tidak baik.

Sama dulu pernah seorang Tokoh agama yg cukup terkenal menyampaikan statemen yang berkomotasi fitnah yang sangat kejam dan sadis, fitnah tersebut kelihatan tanpa dasar dan omongan beliau menujukkan seperti beliau bukan seorang agamawan tapi hanya seorang ahli propoganda.

Masa hanya berdasarkan pikiran yg dipengaruhi, delusi dan halusinasi karena setiap hari di pikirannya selalu curiga sehingga ktika bercermah beliau sempat menyebutkan bahwa di Istana negara selalu ada rapat PKI dan Pendukung PKi utk mbangkitkan komunis. Akhirnya beliau diciduk polisi dan dimintai pertanggungjawaban dan klarifikasi atas fitnah yg dia ucapkan.

Kini masih bnyak yg lebih percaya orang yg tdk berkompoten asal punya pandangan politik yg sama. Sebaliknya seorang yg berkompoten dan punya data dan fakta yg benar tentang sesutu yg lagi disoroti tidak akan digubris atau tidak dipercaya karrna beda pandangan politik. Sehingga kini sering logika dan akal sehat hilang dan dikaburkan dgn fenomena kebenaran bodong. Demikian juga bnyak kasus pembalikkan fakta.

Dan bisa diliat saat ini, masa ada sejumlah orang yg lebih percaya omongannya seorang Neno Warisman yg hanya mantan pekerja seni yg tidak punya latar latar belakang Sarjana Ekonomi dan kini lebih fokus ke aktivitas agama dan dalam dlm ceramahnya justru menyinggung isu tentang Ekonomi (Utang). Kini kelihatan ada sebahagia masyarakat yg ironisnya lebih percaya statemen Neno Warisman dari pada pakar ekonomi (Ekonom) sekelas Sri Muliani. Neno Warisman yang juga seorang penggagas kampanye ganti presiden pernah dibungkam karena keterlibatannya dgn kasus penipuan travel Umro yg gagal brangkat. Dan akhirnya muncul plesetan, mbak Neno bukan ganti Presiden yg anda harus kampanyekan tapi ganti uang Jamaah yg gagal berangkat Umroh.

Kasus kebenaran Bodong (Berita Hoax dan berita Palsu) termasuk berbagai macam kepalsuan sperti telur palsu, beras pelastik yg sempat beredar di masyarakat dan banyak yang percaya.
Seorang Mentri Propaganda Politik di Zaman Rezim Fasis bin Diktator, Hitler pernah berkata bahwa kebohongan yang yang selalu diulang-ulang lama-lama bisa dipercaya sebagai kebenaran. Nah kelihatan modus ini yg dipakai oleh Organisasi penyebar Hoax yang telah diamankan Dir Cyber Crime POLRI dan Satgas Nusantara bentukan POLRI.

Yang sangat ironis lagi ketika sejumlah orang terdidik tdk percaya suatu pendekatan ilmiah apalagi jika yg menyampaikannya merupakan orang yg punya pandangan politik yg berbeda. Terkadang data dan fakta empiris diabaikan dan lebih percaya yang non-ilmiah atau fiksi.
Penulis: Kolumnis Impartial

Kamis, 04 Januari 2018

POLITISASI AGAMA - ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Kalau ingin terjun ke dunia politik praktis harus masuk jadi kader parpol atau dirikan saja parpol dan bukan jadi kader parlemen jalanan yang bekoar-koar dan berada di luar sistem, suka bercuap-cuap di luar sistem, kader dan elitnya sering suka mencaci maki pemerintah.

Kalau ingin agama dibawa ke rana politik praktis, ya terserah mungkin saja itu benar menurut pendapat kalian dan tentu merupakan hak konstitusi setiap warga negara dan telah diatur oleh Undang-Undang.
Jadi mungkin jauh lebih baik daftar saja gerakan atau organisasinya jadi Parpol supaya bisa masuk dalam sistem menurut perspektif Demokrasi Prosedural.

Namun, harus disadari bahwa fakta sejarah telah membuktikan ada sejumlah Parpol yang dulu ekslusif dan berafiliasi agama tapi kini telah bermetamorfosa dan berubah menjadi Parpol yang inklusif dan lebih nasionalis.

Hampir semua Parpol yang berafialiasi agama kenyataannya memiliki tingkat elektabilitas dan akseptabilitas relatif rendah atau mungkin rakyat semakin cerdas dan kritis dan mereka tidak ingin mengotori agama yang suci dan sakral dan sangat dihormati dan dicintai penganutnya tidak boleh dikotori oleh politik praktis yg terkadang licik, kotor (Political Decay) dan terkadang penuh tipu daya.

Ada sejumlah Parpol yang berafiliasi agama dan memiliki tingkat elektabilitas di bawa rata-rata Parpol yang non-afiliasi agama. Bahkan ada juga Parpol yang berafiliasi agama tapi gagal mengantarkan kader-kadernya masuk parlemen Senayan. Ironisnya ketua umumnya suka mengkritisi kinerja Presiden Jokowi tapi dia mungkin selalu menutup mata atas kelemahan kinerjanya sendiri yang telah gagal memimpin partainya sehingga kader-kader Parpol tersebut gagal masuk parlemen Senayan.

Bayangkan baru memimpin partai saja sudah gagal apalagi mau mau memimpin negeri ini. Kalu gitu ngaca dulu donk.

Penulis: Pemerhati Masalah Sosial Humaniora dan Ketua DPD Forum Dosen Indonesia Sulawesi Tengah

ANTARA PEMIMPIN GLOBAL ZAMAN EDAN DAN PEMIMPIN LOKAL ZAMAN NOW

Pemimpin Global Zaman now beda dengan Pejuang Lokal Zaman Old. Pempin Global zaman now sering membuat masyarakat dunia bingung dan khawatir akan masalah stabilitas keamanan dunia. Dan fenomena aneh ini telah dipertontonkan oleh Donald Trump dan juga sejumlah pemimpin lokal di Indonesia.

Akhir-akhir ini media banyak menyoroti keputusan sepihak (unilateral decision) Presiden Amerika, Donald Trump, yang mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel akibatnya berujung pada aksi penolakan besar-besaran dan unjuk rasa massif menentang keputusan sepihak tersebut oleh masyarakat di Timur Tengah dan masyarakat luas di Negara-negara berpenduduk majoritas Muslim.

Selama masa kampanye capres Amerika yang lalu, sejumlah komentar masyarakat dunia dan warga negara Amerika di sejumlah media mainstream asing menyangkut pencapresan Donald Trump kedengaran sangat pedas dan kritis. Banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa Donald Trump adalah seorang pemimpin yang tidak waras, rasist dan suka pencitraan. Ada juga sejumlah wanita yang mengaku pernah menjadi korban pelecehan sex oleh Donald Trump.

Potensi gangguan keamanan dan ancaman stabilitas politik di Timur Tengah bisa meningkat pasca keputusan sepihak Donald Trump.

Telah lama diakui oleh PBB dan masyarakat dunia bahwa kota Suci Yerusalem telah memiliki Status Quo dan diakui oleh tiga agama besar di sana yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Beberapa media mainstream asing menyebutkan bahwa Keputusan Trump mengakui Jerusalem menjadi ibukota Israel itu ironisnya justru terjadi pasca kunjungan Presiden Trump ke Kerajaan Arab Saudi beberapa bulan yang lalu.

Hampir bersamaan waktunya pada level isu Lokal, Bupati Tolitoli, Moh. Saleh Bantilan, mengeluarkan wacana penggantian nama lapangan Haji Hayun di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Bantilan. Yang akan dilaunching bersamaan perayaan HUT Kabupaten Tolitoli. Dr. H. (HC) Moh. Saleh Bantilan, SH. MH., merupakan salah seorang kepala daerah yang berasal dari keturunan bangsawan Tolitoli. Ayahnya, H. Anwar Bantilan, Raja Tolitoli. H. Moh Saleh Bantilan akan dilantik menjadi Raja Tolitoli bersamaan perayaan HUT Kabupaten Tolitoli yang puncak acaranya berlangsung dalam mnggu ini.

Keputusan sepihak yang kontroversial telah menimbulkan polemik, debat ilmiah dan bahkan debat kusir yang berkepanjangan. Aksi demonstrasi masyarakat Salumpaga dan sejumlah aktivist sosial menentang penggantian nama Lapangan Hi. Hayun mendapat perhatian luas dan menjadi viral di sejumlah grup media sosial.

Sebahagian besar politisi di Parlemen Tolitoli bahkan mendukung perjuangan rakyat Salumpaga dan masyarakat penentang perubahan nama lapangan Hi. Hayun. Bahkan sikap heroik dan patriotis ketua DPRD telah menarik perhatian. Bung Ali, Ketua DPRD Tolitoli membuat statemen yang menarik yaitu beliau akan mempertaruhkan jabatannya untuk memperjuangkan tuntutan rakyat agar nama lapangan Hi. Hayun tidak dirubah oleh penguasa.

Fakta sejarah membuktikan bahwa nama lapangan Hi. Hayun telah lama menjadi salah satu icon kota Tolitoli dan telah lama melegenda karena Hi. Hayun adalah simbol pejuang melawan keseweng-wenangan dan sikap resistensi terhadap bentuk penindasan penjajah dan antek-anteknya di zaman itu.

Prinsip Demokrasi adalah bentuk pengakuan (recognation) yang bersifat top-down dari penguasa tapi juga bersamaan merupakan pengakuan dari masyarakat (Bottom-Up). Dan nama lapangan Haji Hayun diberi nama dengan cara yang lebih Demokratis dan bukan dalam bentuk keputusan sepihak (unilateral) yang sangat tidak demokratis dan melukai hati rakyat dan keluarga pejuang.

Kini yang jadi pertanyaan: Seandainya ada pemimpin yg memiliki karakter seperti Donald Trump dan terpilih menjadi Bupati Tolitoli di masa yg akan datang, akankah dia buat wacana pemindahan ibukota Tolitoli ? dan juga akankah dia mengganti nama jembatan Cukoi yang telah lama melegenda dan menjadi icon sejarah kota Tolitoli, misalnya menjadi nama Jembatan Donald Bebek ?....😄🙏😙

Penulis: Ketua DPD Forum Dosen Indonesia Sulawesi Tengah

ANTARA TRUMP DAN TRUMPET (Catatan Kecilku di Malam Hari)


Jelang Malam Tahun Baru kemungkinan masyarakat dunia masih ribut mempermasalahkan isu kontroversial Keputusan sepihak President Trump dan tentu juga malam tahun baru masih akan ada ribut-ribut dgn bunyi-bunyi...Trumpet...yg akan menandai malam perpisahan tahun.

Resolusi tahun 2018 berharap Semoga Tahun depan akan ada solusi terbaik Untuk masalah isu pemindahan ibukota Israel ke Jerusalem/Alquds.

Semoga Doa umat Muslim seluruh dunia dan tekanan masyarakat dunia yg cinta damai akan membatalkan keputusan kontroversial Trump.

Semoga Trump dan sekutunya akan tetap ingat pentingnya masa depan perdamaian umat agama-agama samawi di Palestine, Alquds/Jerusalem.

Semoga trump tidak tuli dan bisa mendengar bunyi-bunyi Trumpet malam tahun baru dan semoga bunyi trumpet bisa menyadarkan President Trump akan pentingnya hidup rukun dan damai di atas planet bumi yang semakin tua ini dan kelak akan menyongsong akhir Zaman.

Ingat di atas langit masih ada langit. Dan kelak tiba saatnya nanti, tentu Trumpet Sangkakala akan jauh lebih dasyat dari pada Trump punya power.

MEMAHAMI DEMOKRASI DAN TRIAS POLITIKA

Di negara yg menganut sistem Demokrasi termasuk Indonesia, semua orang selayaknya memahami dan menghormati Independensi dan Tupoksi masing-masing lembaga kenegaraan terutama dalam konteks Trias Politika dalam hal ini termasuk Eksekutif, Judikatif dan Legislatif.

Pada umumnya Rancangan Undang-undang dibahas bersama eksekutif dan Legislatif dan terkadang juga dibutuhkan masukan dari masyarakat melalui proses Bottom up Policy.

Hampir semua produk Hukum/Undang-undang dibuat oleh lembaga Legislatif sebagai satu-satunya lembaga negara yg punya tugas pokok dan fungsi pembuat undang-undang (Law Making/Fungsi Legislasi). Jadi Hukum dan UU dibuat dan disahkan oleh DPR.

Mahkamah Konstitusi punya wewenang meninjau kembali atau mereview Produk Hukum (Law) jika ada yang menghendaki Judicial Review
Jika ada yg menyalahkan eksekutif menyangkut produk hukum dan Undang-undang serta masalah Judicial review, mungkin mereka salah alamat kali ????.

Namun, tentu masih butuh penjelasan dan pencerahan lebih lanjut dari teman-teman pakar Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik.

Rabu, 15 November 2017

ATURAN REGISTRASI ULANG KARTU PRABAYAR DAN KASUS RESISTENSI PELANGGAN SELULER


Oleh Mochtar Marhum
Kasus Cyber Crime atau kejahatan yang memamfaatkan Teknologi Informasi rentan dan bahkan marak terjadi di Indonesia. Kasus seperti ini sering terjadi berulang-ulang dan saat ini belum bisa teratasi.

Masih ingat kasus mama minta pulsa?; kasus maraknya berita palsu fake news atau hoax; kasus penyebaran hate speech atau kebencian liwat medsos; kasus surat kaleng; kasus penipuan liwat SMS dan kasus ancaman dan intimidasi liwat media sosial dan banyak lagi kasus yang sama yang penyebaran liwat media sosial yang memamfaatkan identitas palsu dan terkadang mungkin sulit dilacak karena pelaku kejahatan cyber sangat sering menggunakan akun palsu. Kemungkinan besar jadi alasan sehingga tahun ini dibuat aturan registrasi kartu ulang kartu perdana prabayar.

Menyangkut aturan dan waktu regiatrasi kartu prabayar diberikan cukup lama yaitu dari yaitu mulai dari tanggal 31 Oktober 2017 sampai bulan 28 Februari 2018.

Mungkin hanya di Indonesia yg selama ini tidak ketat dengan aturan registrasi kartu perdana prabayar. Di Saudi dan beberapa negara lain sangat ketat. Misalnya di Saudi setiap orang harus registrasi kartu prabayar dan bukan hanya dimintai nomor KTP atau nomor kartu keluarga tapi juga hanya diisinkan miliki satu kartu dan setiap penjual kartu perdana dilengkapi dgn alat sidik jari serta setiap orang yg mau beli kartu harus dirigistrasi dgn KTP atau paspor serta harus diambil sidik jarinya jdi aturan mereka jauh lebih ketat lagi sehingga kasus kejahatan cyber yg sering memfaatkan teknologi informasi dapat diatasi.

Demikian juga di banyak negara lainnya sangat ketat aturan registrasi kartu perdana dan tidak hanya dicatat alamat No. KTP dan Nomor Kartu Keluarga tapi juga diambil sidik jarinya. Mungkin salah satu sebab kasus di Indonesia kasus kejahatan cyber rentan terjadi karena selama ini belum ada aturan yang baku sehingga semua orang bisa beli kartu tanpa diregistrasi dan habis pakai kartu besok dibuang atau diganti kemudian mungkin terlibat melakukan kejahatan Cyber lagi. Registrasi sangat mudah dan tentu harus sabar.

Registasi jauh lebih mudah karena yg diminta hanya nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga dan kemudian dikirim ke provider seluler kartu prabayar. Kecuali anda tidak punya KTP dan Kartu Keluarga baru mengalami kesulitan. Sya dan teman keluarga serta kebanyakan teman-teman lain tidak mengalami kesulitan.

Kasus kejahatan seperti ancaman bom, teror dan penipuan di indonesia sering terjadi karena mudah membeli kartu tanpa terigistrasi dan sekarang pemerintah mau menertibkan tapi dicurigai dan kelompok anti pemerintah sengaja memviralkan kampanye propaganda anti registrasi.
Masih ingat ketika pemerintah merigistrasi kembali PNS secara Online dan setelah itu ternyata ditemukan banyak PNS bodong yg tdk terigistrasi di BKN tapi menikmati uang negara yg sebagian besar bersumber dari pajak dan selama pegawai Bodong di daerah sempat makan gaji buta.
Yang akhir-akhir ini kita lihat jadi viral justru ada kelompok agitator yang menghasut pelanggan seluler untuk tidak merigistrasi dengan alasan yang kelihatan dibuat-buat dan kayaknya ingin menjadikan isu registrasi jadi komoditas politik mungkin untuk kepentingan politik kelompok yg punya pandangan politik yg berbeda.

Yang jelas di seluruh dunia selama ini telah banyak negara yang telah menerapkan aturan registrasi kartu prabayar dengan aturan yang sangat ketat seperti di Saudi Arabia yang kebetulan saya sempat alami ketika saya ikut Haji tahun ini dan sempat menggunakan kartu prabayar provider seluler yang ada di Saudi. Saya sempat wawancara dengan beberapa orang di Saudi menyangkut penggunaan kartu prabayar. Juga aturan penggunaan kartu prabayar di Australia aturannya ketat hal yang sama juga pernah saya alami ketika saya menempuh pendidikan Pascasarjana di sana. Kedua negara Barat dan negara Arab ini memperlakukan aturan registrasi kartu perdana yang sangat ketat. Lalu kenapa aturan registrasi ulang kartu prabayar di Indonesia ada yang permasalahkan ?

Sebenarnya prosedur untuk regiatrasi kartu prabayar cukup mudah dan bisa dilakukan di mana saja sepanjang terdapat signal seluler dan pelanggan hanya mengirimkan dua nomor ke provider yaitu nomor KTP dan Nomor Karty Keluarga (KK) bukan identitas yang detail seperti berita hoax yang diviralkan bahwa identital detail diminta seperti nama ibu kandung dan lain-lain. Bahkan ada propaganda yang menakut-nakuti pelanggan bahwa seluruh identitas pelanggan akan bocor karena mungkin akan dimamfaatkan pemerintah untuk keperluan pemilu 2019. Padahal sampai saat ini belum aturan PILPRES untuk calon independent yang memamfaatkan dukungan KTP seperti yang diragukan dalam berita yang disebarkan. Lagi pula kalau yang dipermasalahkan masalah data pelanggan akan diambil pemerintah, mungkin bukan alasan kuat karena kenyataan semua data masyarakat yang telah memiliki KTP dan telah terdaftar jadi pemilih (voter) telah tersimpan di server Pemerintah di Kementrian Kependudukan dan Catatan Sipil dan KPU.

Yang jelas Registrasi ulang kartu prabayar mungkin jauh lebih nyaman dan enteng dibandingkan ikut antrian di tempat fasilitas umum untuk tujuan khusus misalnya bayar rekening tagihan. Namun, juga harus diakui banyak teman-teman yang kesal karena beberapa kali mengirim nomor KTP dan KK untuk registrasi tapi hasilnya gagal. Ini mungkin masalah teknis karena mungkin ada ribuan atau bahkan jutaan pelanggan yang melakukan registrasi bersamaan dan sehingga masalah teknis terjadi dan hal ini juga pernag dialami oleh teman-teman PNS/ ASN ketika merigistrasi ulang status PNS beberapa waktu yang lalu.

Registasi jauh lebih mudah karena yg diminta hanya nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga dan kemudian dikirim ke provider seluler kartu prabayar. Kecuali anda tidak punya KTP dan Kartu Keluarga baru mengalami kesulitan. Alhamdulillah dan keluarga serta kebanyakan teman-teman lain telah berhasil melakukan registrasi kartu perdana prabayar dan tidak mengalami kesulitan.

Kasus kejahatan seperti ancaman bom, teror dan penipuan di indonesia sering terjadi karena mudah membeli kartu tanpa terigiatrasi dan sekarang pemerintah mau menertibkan tapi dicurigai dan kelompok anti pemerintah sengaja memviralkan kampanye propaganda anti registrasi.

Kebijakan pemerintah di Indonesia sering mendapatkan resistensi dan mungkin itu wajar apalagi di Era Reformasi dan Era Demokrasi. Walaupun kebijakan pemerintah itu bertujuan baik tapi sering dicurigai bahkan lebih buruk lagi jika terdapat kasus agitasi dan fitnah.

Masih ingat ketika pemerintah merigistrasi kembali PNS secara Online dan setelah itu ternyata ditemukan banyak jumlah PNS yang bodong atau tidak terigistrasi di BKN tapi ditemukan terdaftar jadi PNS dan sempat menikmati uang negara yg sebagian besar bersumber dari pajak dan selama jadi pegawai Bodong di daerah sempat makan gaji buta.

Juga Yang akhir-akhir ini kita lihat jadi viral justru ada kelompok agitator yang menghasut pelanggan seluler untuk tidak merigistrasi dengan alasan yang kelihatan dibuat-buat dan kayaknya ingin menjadikan isu registrasi jadi komoditas politik mungkin untuk kepentingan politik kelompok yg punya pandangan politik yg berbeda. Namun, itu adalah hak mereka mengeluarkan pendapat dan tentu dijamin oleh Undang-Undang. Juga tentu setiap warga negara punya hak mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang mungkin di mata mereka kurang tepat.

Zaman telah berubah dan kini kita masuk di erah Milienium dan masyarakat Milenial yang sempat hidup di era Milenium yang sangat mengandalkan teknologi digitalisasi harus beradaftasi dengan sistem teknologi informasi serta regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan Teknologi informasi.

Penulis: Akademisi dan Pemerhati Masalah Sosial Humaniora