Minggu, 12 Februari 2017

MENANGGAPI PERATURAN MENRISTEK DIKTI YANG JADI POLEMIK DI KALANGAN DOSEN


Oleh Mochtar Marhum
Pada umumnya di negara-negara maju, profesi dosen adalah akademisi yaitu sebagai pengajar dan sekaligus peneliti (Academic).
Di luar negeri pada umumnya universitas atau perguruan tinggi sering dikategorikan berdasarkan dua paradigma yaitu Research University dan Teaching University.
Ada adigium di kalangan akademisi di negara-negara maju yang mungkin kedengaran ekstrima yaitu Publish or Perish.
Dosen harus produktif yaitu harus aktif tidak hanya mengajar tapi juga meneliti dan publikasi. Dan jika dosen tidak produktif bisa dianggap tertinggal atau istilah ekstrim mereka sama dengan binasa (Perish).
PERMEN YANG JADI PERDEBATAN
Peraturan Kemenristek Dikti No.20 Tahun 2017 dianggap oleh sejumlah dosen di tanah air sangat memberatkan karena menurut Peraturan Mentri tersebut, dosen yang berpangkat Guru Besar (Professor) dan Lektor Kepala (Associate Professor) harus mampu menerbitkan Jurnal Ilmiah yang bertaraf Internasional dan terindeks sertas Jurnal nasional yang terkareditasi dan juga ditambah dengan penulisan buku dan peniliannya dalam tiga tahun terkahir. Adapun konsekwensi jika tidak memenuhi persyaratan dimaksud, tunjangan Profesi Lektor Kepala dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar terancam dicabut.
Teman-teman dosen dari Background Ilmu Hukum dan Administrasi atau praktisi hukum bisa memberikan pencerahan menyangkut status dan Hirarki dalam Sistem Hukum (Rezim Hukum dan Undang-undang).
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen telah diatur dalam Undang Guru dan Dosen (UGD). Dan menurut hirarki hukum, tentu Undang-undang lebih tinggi tingkatannya atau hirarkinya dari pada peraturan.
Walaupun Peraturan Mentri tersebut masih dalam taraf sosialisasi dan mungkin ada peluang untuk direvisi atau peninjauan kembali, sejumlah dosen di beberapa grup media sosial sempat curhat dan bahkan ada yang mengeluarkan statement aneh dan lucuh atau mungkin cuman bergurau. Bahkan ada dosen yang bilang kalau seandainya aturan itu akan diterapkan, lebih baik kami mengajukan permohonan untuk diturunkan pangkat dosen dari Lektor Kepala jadi Lektor...,hehehehehehe...??? Curhat and Baper ni ye.
Tentu harus dipahami bahwa Setiap kebijakan Publik yang dituangkan melalui instrumen hukum seperti peraturan atau Undang-undang sering mengalami berbagai reaksi dari pemangku kepentingan (stakeholders). Misalnya ada yang langsung menerima kebijakan yang digulirkan tersebut dan terkadang ada juga yang menentang (Resisten) terhadap suatu kebijakan publik (Public Policy) yang digulirkan pemerintah.
Mungkin salah satu alasan mendasar Kemenristek Dikti mengeluarkan Permen adalah diharapkan agar setiap dosen menjadi lebih produktif dalam melakukan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan publikasi. Dan juga menurut sejumlah sumber terpercaya, Indonesia dianggap masih kurang memiliki publikasi jurnal ilmiah yang terindeks jika dibandingkan beberapa negara sahabat lainnya.
FAKTOR-FAKTOR PENTING YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN
Sebaiknya pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa hal penting terkait dengan masalah penelitian dan publikasi.
Pertama, jumlah dana penelitian yang dianggarkan untuk Kementrian Ristek Dikti untuk tahun ini justru dipangkas oleh pemerintah sehingga berpengaruh pada peluang dosen untuk melakukan penelitian sehingga aktivitas dosen untuk memenuhi persyaratan itu akan terbatas karena berkurang jatah dana penelitian.
Kedua jumlah jurnal yang terkareditasi dan terindeks dan bertaraf internasional di Indonesia sangat terbatas jumlahnya. Kalaupun ada hanya banyak terdapat di perguruan tinggi yang sudah maju khususnya di pulau Jawa.
Ketiga, paradigma research university di Indonesia pada umumnya belum terbangun dan justru yang lebih fokus adalah teaching university. Bobot SKS research misalnya relatif rendah yang banyak adalah bobot coursework (mata kuliah). Di luar negeri yang khususnya di negara yang sudah punya paradigma research university, telah dikembangkan paradigma teaching and research. Dan menawarkan program research students. Dosen diberi fasilitas untuk melakukan penelitian, menyajikan makala pada forum bertaraf internasional seperti event international conference atau international symposium serta diberi motivasi dan fasilitas untuk publikasi ilmiah. Dosen juga sering melakukan riset melibatkan mahasiswa bimbingannya.
Keempat, dana penelitian di luar negeri selalu meningkat dan hasil penelitian juga selalu bisa dimamfaatkan oleh industri dan sektor formal. Hampir semua kebijakan pembangunan selalu bersumber dari kontribusi hasil penelitian (research findings).
Kelima, jurnal yang terkareditas dan terindeks jauh lebih banyak jumlahnya sehingga dosen dan peneliti lebih mudah mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka.
Keenam rata-rata Lembaga penelitian dan pengembangan baik di sektor formal maupun sektor swasta sangat maju dan punya dana yang cukup serta sering sekali menawarkan dosen-dosen peneliti dari perguruan tinggi untuk melakukan penelitian kerjasama.
Ketujuh, di luar negeri banyak mengembangkan penelitian insterdisiplin disamping penelitian monodisiplin. Namun sebaliknya di Indonesia yang lebih fokus dan diagung-agungkan justru terkadang penelitian monodisiplin karena untuk mematuhi lineritas disiplin ilmu. Mungkin ini karena pengaruh dari paradigma teaching university yang lebih hanya mengandalkan monodisiplin ilmu padahal ketika masuk ke wilayah ranah penelitian maka yang juga cenderung muncul adalah topik penelitian interdisiplin.
SOLUSI ALTERNATIF
Jika Pemerintah ingin meningkatkan produktifitas dosen dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, Pemerintah tidak boleh memangkas jumlah dana penelitian dosen seperti tahun ini kan itu ironis jadinya masa dana penelitian dosen dipangkas kemudian dosen dituntut untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas.
Rencana pemerintah untuk mendatangkan dosen yang berstatus diaspora dari luar negeribpatut diapresiasi. Namun, program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan universitas masing-masing. Dosen dari luar negeri diharapkan bisa menjadi mitra atau conuterpart untuk pengembangan penelitian dan publikasi dosen.
Pemerintah harus mengembangkan wacana perguruan tinggi di Indonesia menjadi researc university dan membuka peluang program research students. Selama ini kultur dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia baru mengenal teaching university dan coursework students. Jika ada program research students kemungkinan akan menghidupkan budaya meneliti karena mahasiswa riset dan supervisor riset selalu bekerjasama untuk pembibingan penelitian sehingga budaya penelitian di perguruan tinggi akan maju.
Perguruan tinggi harus punya unit atau UPT yang khusus menangani masalah penelitian mahasiswa dan dosen jika ada masalah baik menyangkut pengembangan penulisan artikel ilmiah termasuk penulisan jurnal ilmiah, pengolahan data penelitian dan pengembagan bahasa akademik yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah.
Jurnal dan lembaga penerbitan di perguruan tinggi harus dihidupkan dan pemerintah harus memberi dukungan agar lembaga penerbitan dan jurnal terakreditasi meningkat kualitas dan statusnya.
Penulis: Akamdemisi UNTAD menyelesaikan Pendidikan Masters and PhD., di Flinders University, Australia

FUNGSI ORMAS DAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF SOSIAL, KULTURAL DAN RITUAL KEGAMAAN


Oleh Mochtar Marhum
Wadah tempat untuk menyalurkan sahwat politik adalah Parpol bukan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Dan rumah ibadah adalah tempat umat beragama melaksanakan kewajibannya melaksanakan kegiatan ritual kegamaan.
Jika ingin jadi politisi dan ingin merebut kekuasan secara konstitusional harus masuk parpol dan jadi anggota Parlemen atau kepala Pemerintahan.
Jangan jadikan Ormas mirip Parpol. Ingat fungsi Ormas bukan untuk tujuan politik praktis tapi fungsinya sebagai organisasi sosial kemasyarakat termasuk bermitra dengan pemerintah membantu menangani masalah sosial kemasyarakat dan membantu meringankan bencana alam dan tragedi kemanusian termasuk konflik kekerasan (violent conflict) jika terjadi.
Ormas keagamaan sebaiknya tidak dijadikan wadah untuk berpolitik praktis karena bukan Parpol. Jika ingin menyalurkan sahwat politik, sebaiknya ORMAS diupgrade saja statusnya dan didaftarkan menjadi Parpol baru tapi dengan catatan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Namun, harus diakui pula bahwa melalui Ormas banyak pengetahuan dan keterampilan yang bisa diperoleh yang mungkin setting dan strategi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan tersebut agak berbeda konteksnya dengan pendidikan formal.
Melalui ORMAS atau OKP, pengetahuan kepemimpinan bisa diperoleh. Banyak yang bisa dipelajari melalui ORMAS ATAU OKP misalnya belajr teori kepemimpinan, manajemen, loby dan negosiasi yang bisa dgunakan sebagai bekal jika berminat masuk ke Politik Praktis.
Dalam kenyataanya di masyaraka terdapat sejumlah ORMAS yang secara terang-terangan merupakan underbow dari Parpol tertentu atau berafiliasi dengan parpol tertentu.
Rumah ibadah seperti Masjid dan Gereja misalnya, adalah tempat yang suci dan sakral dan sebaiknya dijaga kemurniaanya dan kesuciannya agar tidak tercemar dengan kepentingan politik praktis.
Di luar negeri setiap rumah ibadah memiliki fungsi utama yaitu fungsi ritual keagamaan di samping juga punya fungsi sosial misalnya sebagai tempat menyalurkan bantuan sedekah, Donasi untuk orang miskin, Zakat Fitrah dan pada hari Raya Idul Qurban misalnya di Kompleks Masjid dijadikan tempat sekretriat untuk tempat penyakuran hewan Qurban.
Juga lebih nampak lagi di kota-kota besar, Kompleks Bangunan Rumah Ibadah atau Masjid bisa berfungsi tidak hanya fungsi ritual keagamaan tapi juga fungsi Tarbiya (Fungsi pendidikan keagamaan, anak-anak belajar mengaji dan anak-anak bisa belajar Agama).
Di Palu Gedung Masjid Agung Palu yang berlantai dua memiliki fungsi masing-masing yaitu di lantai satunya digunakan untuk fungsi sosial kultural yaitu disediakan untuk acara resepsi pernikahan. Dan lantai duanya memiliki fungsi ritual keagamaan dan merupakan tempat sholat berjemaah dan sekaligus sering di digunakan sebagai tempat berlangsung acara Akad Nikah.
Bahkan sering di halaman Kompleks Masjid Agung Palu diisinkan sebagai tempat bimbingan Manasik Haji untuk calon Jemaah Haji Umroh dan Jemaah Calon Haji. Di samping itu di halaman Masjid yang luas biasa digunakan oleh masyarakat untuk berolahrga dan berjualan.

Selasa, 02 Februari 2016

MENANGGAPI KASUS KEMATIAN MIRNA YANG DIBAHAS DI ACARA INDONESIA LAWYERS CLUB

Oleh Mochtar Marhum
Jassika dan Mirna adalah sahabat lama ketika mereka sama-sama melanjutkan studinya di Australia. Banyak yang terkejut dan bersimpatik dengan kasus kematian Mirna yang diduga kuat diracun oleh sahabatnya sendiri yang kini telah ditetapkan oleh Polisi sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Metrojaya.

Sungguh menarik Menyaksikan acara Indonesian Lawyers Club Selasa Malam di TV One yang membahas tentang kasus kematian Mirna yang terbukti tewas karena diracun.
Acara tersebut menghadirkan ayah Mirna dan sejumlah pakar, pengacara, komisoner Kompolnas, Hakim Agung dan beberapa stakeholder terkait.

Setelah hampir sebulan penyidik memeriksa Jassika sebagai terduga pembunuh Mirna, akhirnya Polisi menetapkan Jassika sebagai tersangka berdasarkan alat bukti antara lain CC TV, sejumlah petunjuk dan keterangan saksi.

Ayah Mirna dihadirkan dalam acara Indonesia Lawyers Club dan secara gamblang mampu menceritakan kronologis dan sejumlah fakta nyata dalam kasus kematian anaknya. Ayah Mirna seorang pengusaha yg pernah lama tinggal dan belajar di Singapura dan juga pernah lama tinggal di Jerman sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas (Knowledgable). keterangan ayah Mirna bnyak dlm bentuk fakta sdangkan keterangan pengacara dan para pakar lebih bnyak hanya mengungkapkan teori dan opini dan bahkan ada yang terkesan lebih jauh, sangat teoritis dan bahkan terkesan ada yg menyederhanakan persoalan.

Jika pengacara, keluarga Jassika dan simpatisannya keberatan dengan kasus penangkapan Jassika dan menaikan statusnya tersangka, mereka bisa mengajukan Pra pradilan untuk menguji keabsahan proses penangkapan dan penetapan Jassika sebagai tersangka.

Ada adigium Hukum yg menyatakana "Beri aku fakta dan akan kuberikan kepada anda kebenaran. Jadi Yg jelas fakta bisa mementahkan teori dan opini.

Dalam waktu dekat diharapkan BAP akan rampung dan P21 siap. Namun, alangkah baiknya kita menghormati azas Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) dan menunggu hasilnya di persidangan nanti yg pd akhirnya akan ada pembuktian di persidangan dan Hakim akan memutuskan apakah Jassika yg telah berstatus tersangka akan dinyatakan "Guilty (Bersalah) or Innocent (tidak bersalah)".

Penulis adalah:
1. Mantan Pengurus PerhimpunanPelajar dan Mahasiswa Indonesia di Australia (1997-1998 dan 2001-2005)
2. Duta Alumni Penerima Beasiswa Australia (2008-2014)
3. Mantan Peserta Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia (1988-1989)

Kamis, 05 November 2015

ACARA KAMPANYE DEBAT PUBLIK CAGUB-CAWAGUB SULTENG PUTARAN KEDUA TIDAK TERKORDINASI DENGAN BAIK DAN TERPAKSA DITUNDA


Oleh: Mochtar Marhum
Acara kampanye debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah putaran kedua yg dilaksanakan di Ballroom Mercure Hotel Palu tanggal 4 November 2015 terpaksa ditunda sampai hari/waktu yg belum ditentukan karena masalah teknis.
Agenda debat putaran pertama justru terkesan berjalan lancar dan sukses. Juga acara debat kandidat Cabup-cawabup dan debat calon Walikota-Wawali di Sulteng telah terselenggara dengan baik. Semoga tidak terdapat intervensi dari luar sehingga teknis dan mekanisme debat tergangganggu.

Sya tidak menyalahkan moderatornya tapi ada kesan kurang baiknya koordinasi dan juga teknik dan mekanisme pelaksanaan debatnya yang kurang tepat sehingga memicu hujan interupsi dan protes. Soal debat diduga telah bocor karran tidak tersegel. Akhinya acara debat ditunda. Bisa dibayangkan penundaan agenda debat ini tentu akan berimplikasi pada agenda berikutnya termasuk pendanaannya.

Saya heran dgn mekanisme debat kali ini kok Moderatornya minta tim pakar menyerahkan pertanyaan sehingga terjadi hujan interupsi dan protes dari supporter yg hadir bahkan ada yg berteriak soal bocor akhirnya suasana acara debat tiba-tiba jadi kacau dan panitia terpaksa menunda acara debat.

Padahal acara debat belum berlangsung satu jam dan akhirnya para undangan dan pemirsa TVRI Palu terpaksa kecewa. Walaupun hanya sempat menyaksikan liwat siaran langsung TVRI, sya juga sempat heran dan kecewa dengan acara debat yang tertunda akibat masalah yang dianggap sepele tapi terkesan berdampak luas terhadap penyelenggaraan agenda pemilukada terkait.

Alhamdulillah Untung acara debat kali ini bukan TV nasional yang menyiarkan seperti Pilkada Cagub-Cawagub yg lalu diliput dan disiarkan oleh Metro TV sehingga pasti bisa diketahui oleh masyarakat luas di nusantara..hehehehehe...

Semoga acara debat semalam bisa menjadi pengalaman dan dan pelajaran terbaik untuk perbaikan agenda debat publik berikutnya.

Selasa, 03 November 2015

KASUS PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HARUS MASUK KETEGORI KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME)


OLEH: Mochtar Marhum
Indonesia salah satu negara tropis
yang memiliki hutan tropis yang sangat luas di dunia. Dan negara-negara yang memiliki luas hutan tropis (tropical rain forest) dianggap sebagai paru-paru dunia. Kerusakan area hutan tropis dunia sama dengan kerusakan paru-paru dunia.

Dari tahun ke tahun luas hutan tropis di dunia terus menyusut salah satunya akibat perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan telah mengeksploitasi hutan dan merusak lingkungan hidup. Yang lebih sadis dan sangat ironis ketika terjadi pembakaran hutan secara masif dengan tujuan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit.

Sejumlah media menyebutkan bahwa pengusaha (Pihak Swasta) terlibat melakukan pembakaran hutan dan penguasa (Pemerintah) sibuk jadi pemadam kebakaran. Sejumlah perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan yang telah menimbulkan darurat bencana asap nasional.

Kemungkinan tak satupun perusahaan-perusahaan pemerintah di bawa bendera BUMN atau BUMD dalam bentuk usaha PT Perkebunan terlibat langsung dalam kasus kebakaran hutan tapi pmerintah tetap dimintai pertanggungjawaban dan terus disalahkan serta masih dianggap kurang becus menangani kasus pembakaran hutan. Dalam diskusi di Group Media Sosial sejumlah aktivis lingkungan dan akademisi bahkan menduga ada segelintir elit pemerintah yang duduk sebagai anggota dewan pengawas (komisaris) di beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan.
Akhir-akhir ini Pemerintahan Jokowi-Jk jadi bulan-bulanan dan disalahkan terus akibat bencana kabut asap dan sebaliknya pihak perusahaan swasta yang terlibat kasus ini mungkin masih berpangku tangan dan belum diproses hukum lebih lanjut.

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan dari hasil investigasi pihak petugas keamanan, jurnalis independen dan LSM pegiat lingkungan ditemukan adanya ketelibatan perusahan-perusahan besar pemegang konsesi dan usaha mereka ternyata telah mendapat restu dari pemerintah setempat. Mereka telah mendapat isin berivestasi dan mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan lainnya untuk membuka lahan perkebunan. Ada juga kasus kterlibatan sejumlah elit pemerintahan daerah yang terlibat kasus suap masalah perisinan telah menggiring seorang Gubernur kepala daerah menginap di Hotel Prodeo.

Seorang Guru Besar pakar lingkungan dari IPB beberapa waktu lalu dalam wawancara di media online menyebutkan bahwa kasus pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana asap nasional dilakukan oleh pihak perusahaan yang ingin membuka lahan perkebunan. Kegiatan pembakaran hutan dilakukan karena dianggap merupakan cara yang lebih efisien dan relatif murah tapi seperti tidak menyadari bahwa kegiatan ini justru membawa penderitaan orang banyak akibat bencana kabut asap yang ditimbulkan.

Kebijakan yang patut diapresiasi ialah sikap pemerintah yang berusaha untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dengan melibatkan ribuan personil TNI POLRI, BNPB dan pegiat lingkungan serta dibantu dengan bantuan pesawat pemadam kebakaran hutan dari negara-negara sahabat. Namun, pemandangan yang sangat mengejutkan dan mengagetkan ketika sejumlah media televisi menayangkan berita di atas lahan yang hutan yang baru dipadamkan telah ditanami bibit kelapa sawit yang tidak diketahui pihak mana yang melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan tersebut.

World Economic Forum media lingkungan online beberapa hari lalu merilis 10 daftar negara-negara di dunia yang dianggap paling punya perhatian dengan upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Salah satu kesuksesan dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup adalah pemerintah harus mendorong keterlibatan masyarakat dan segenap stakeholders untuk upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Peraturan dan perundang-undangan harus bisa diterapkan secara lebih efektif. Sangsi hukum harus memberikan efek jerah (Detterent Effect). Selama ini upaya penegakkan hukum untuk kasus pengrusakkan lingkungan dan hutan di Indonesia belum efektif karena belum berhasil meberikan efek jerah.

Di Indonesia pidana khusus dan kategori kejahatan luar biasa baru diterapkan untuk kasus korupsi, narkoba dan terorisme. Mungkin sebaiknya kasus pengrusakan hutan dan lingkungan hidup bisa dianggap sebagai musuh bersama (common enemy) dan kasus tersebut harus dikenakan pasal kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang di dunia internasional kasus ini sama dengan kasus kejahatan perang (war crime), kejahatan pembantaian etnis, genosida dan kasus ethnic cleansing. Upaya penegakkan hukum untuk kasus pengrusakan hutan dan lingkungan hidup hanya bisa dilakukan oleh institusi penegakkan hukum yang independen dan impartial yang personil penegak hukum masih memiliki integritas moral dan berwawasan lungkungan.
Penulis: Akademisi dan Internet Blogger konsen dengan Isu Sosial-Humaniora

GENAP SETAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK


Oleh: Mochtar Marhum
Kemarin genap setahun pemerintahan Jokowi JK dan ada berbagai ragam penilaian dan evaluasi kinerja pemerintahan. Ada yang pesimis dan ada juga yang tetap optimis.Tahun lalu jelang pelantikan dan pasca pelantikan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, ada sejumlah pengamat politik dan aktivis yang melontarkan statemen dan pedapat yang berkonotasi pesimistis. Mereka ada yang memprediksikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bertahan sampai setahun. Namun, prediksi mereka ternyata meleset dan bahkan peta politik koalisi mulai secara perlahan berubah seiring waktu dan kin ada dua kekuatan dari kubu Koalisi Merah Putih yang secara eksplisit telah menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Jokowi-Jk.

Lembaga Survey Polltracking merilis hasil surveynya yang mana cukup mengejutkan karena lebih dari separuh masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Jk. Namun, hasil yang lebih menjanjikan dan tetap optimis justru ditunjukkan oleh hasil survey Saiful Mujani yang menilai Kinerja Jokowi-jk justru lebih baik dari hasil survey Polltracking.

Harus diakui sejak perang dunia pertama sampai Era Millineum tidak ada satupun di dunia ini ditemukan pemerintahan yang terbaik atau tidak ditemukan cacatnya satupun walaupun terdapat negara-negara yang indeks persepsi korupsi paling rendah di dunia, ada negara-negara yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi dan HAM, ada negara-negara yang paling punya perhatian terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan negara-negara yang mampu menjamin kesetaraan pendidikan dan punya perhatian dengan kesetaraan gender serta negara-negara makmur yang mampu memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya.!
Demokrasi menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pembangunan. Kritikan konstruktif pembangunan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu wajib dilakukan agar roda pemerintahan selalu berjalan di rel yang benar. Sebagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan (stakeholders) dan sebagai pelaksana konstintusi (constituent), rakyat wajib mengawal jalannya roda pemerintahan dan wajib mengkritisi kebijakan pemerintah jika menyimpang dari Nawacita, visi dan misi pemerintah tapi juga sekaligus wajib memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi pemerintahan.

Setiap Pemerintahan di dunia ini pasti punya kelebihannya dan kelemahannya tapi alangkah elok, fair dan bijaksananya jika kita bisa menilai pemerintahan dengan menggunakan analisa SWOT yaitu kita tidak hanya melihat kelemahan atau kekurangannya program dan kebijakan pememerintah tapi juga mampu menilai kelebihan atau prestasi yang telah dicapai pemerintah selama ini serta melihat peluang dan tantangan pemerintahan ke depan.

Mengucapakan selamat dan sukses atas genap setahun pemerintahan Jokowi-Jk semoga makin baik dan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat serta mampu menciptkan suasana rasa aman dan damai di tengah masyarakat "Happy Anniversary"

APRESIASI KAMPANYE MELAWAN KABUT ASAP


Oleh: Mochtar Marhum
Beredar di Media sosial himbauan dari Badan Metreologi dan Geogisika BMKG, agar supaya hari ini tanggal 22 oktober mulai jam 11 semua masyarakat menaruh ember atau baskom di depan rumah dan diisi air yg dicampuri garam dgn tujuan agar terbentuk uap air yg bisa menciptakan air hujan buatan.

Ada berbagai tanggapan dari Masyarakat mnyangkut himbauan ini. Sebagian masyarakat mengapresiasi gerakan kampanya ini dan sebagian lagi menganggap hanya Hoax dan meragukan efektifitas gerakan ini dan upaya tersebut. Bahkan ada tanggapan yang cukup ironis dan ekstrim tapi kedengaran jenaka. Misalnya, Masyarakat ada yang menduga bahwa himbauan ini bertujuan agar supaya petani garam, pedagang garam, pedagang ember dan baskom akan mendapat keuntungan besar dengan himbauan ini sehingga dicurigai ada kerjasama...hehehehehehe....????

Namun, segala perhatian dan Upaya upaya untuk mengatasi mSalah kabut asap diacungi jempol. Apapun bentuk dan upaya mengatasi kabut asap oleh masyarakat patut diapresiasi karena merupakan bentuk perhatian dan kprihatinan masyarakat terhadap bencana kabut asap yg telah merugikan masyarakat Indonesia dan masyarakat di negara tetangga Malaysia dan Singapur. Bencana kabut asap telah menelah korban jiwa anak-anak tidak berdosa menderita akibat kesulitan bernafas. Ada banyak jadwal penerbangan yang terpaksa tertunda. Tidak sedikit kegitan birokrasi, bisnis, perdagangan dan agenda politik yang tertunda. Beberapa sekolah di daerah bencana kabut asap di Sumatra dan Kalimantan terpaksa ada yang dilburkan.

Menanggapi himbauan ini, saya trmasuk orang yg kurang percaya dgn efektifitas ide mulia gerakan kampanye melawan kabu asap seperti ini karena bisa anda bayangkan laut sja yg sangat luas dan secara alami hujan terjadi karena ada pembentukan uap air dari lautan dan kemudian jdi awan tebal lalu turun jadi hujan. Namun, sampai saat ini hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Lagi pula menurt para pakar, saat ini Indonesia lgi dilanda Elnino yaitu keadaan di mana selama terjadi Elnino sulit terbentuk uap air sehingga tdk akan turun hujan dan terjadi musim kemarau yg berkepanjangan yg rawan menimbulkan kebakaran hutan.

Selain itu juga telah bahwa kebakaran hutan yg terjadi dilakukan secara sengaja untuk pembukaan kebun sawit dan pembakaran hutan dianggap cara paling mudah dan relatif murah tapi sangat merugikan Indonesia.

Lepas dari perasaan pesimisme dengan efektifitas upaya melawan kabut asap, masyarakat harus mengapresiasi semua bentuk perhatian dan keprihatinan terhadap bencana kabut asap. Semoga bencana kabut asap segera berlalu sebelum musim hujan di Bulan Desember Kelabu karena telah cukup lama masyarakat menderita dengan kabu asap dan lebih lama lagi jika harus menunggu datangnya musim hujan bulan Desember.