Selasa, 03 November 2015
MEMAKNAI SEMANGAT SUMPA PEMUDA
Oleh: Mochtar Marhum
87 tahun yang lalu pemuda dari berbagai wilayah di hampir seluruh penjuru nusantara telah menyadari penting persatuan dan kesatuan bangsa.
Bisa dibayangkan ketika teknologi informasi belum secanggi sekarang dan ketika alat transportasi publik fasilitasnya belum sebaik yang ada sekarang dan demikian juga ketika media massa seperti TV, Radio, Surat Kabar, Tabloid dan Majala belum tersedia seperti saat sekarang. Hanya bermodaltekad dan semangat untuk menyatukan bangsa Indonesia pemuda saat itu mampu melahirkan semangat persatuan bangsa.
Namun, ironisnya di Era kemerdekaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa justru secara perlahan mulai luntur. Kasus tawuran pelajar, perkelahian antara kampung dan kasus pemuda geng motor serta kasus konflik sosial yang di dalamnya terlibat pemuda bisa mengancam runtuhnya fondasi persatuan Bangsa.
Nilai-nilai Sumpa Pemuda harus menjadi inspirasi dan semangat untuk tetap memelihara dan meningkatkan semangat persatuan dan keasatuan bangsa. Jauh lebih penting mengamalkan Nilai-nilai dan semangat Sumpa Pemuda dari pada hanya sekedar menghapalkannya.
Mengucapkan Selamat Hari Sumpa Pemuda Ke-87 semoga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara dengan baik. Salam Persatuan Indonesia Raya ingat Torang Samua Basudara walaupun berbeda Suku dan agama, berbeda pendapat dan pendapatan kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia.
KENAPA PEMERINTAH TERUS DISUDUTKAN DENGAN MASALAH KABUT ASAP ?
Oleh: Mochtar Marhum
Banyak media asing yang ikut meliput serta turut memberitakan masalah kabut asap di Indonesia. Di laman headline salah satu media asing tertulis "The Biggest environmental crime in 21st Century" kasus kabut asap di Indonesia dianggap sebagai kejahatan lingkungan terbesar di abad ke-21. Bahkan majalah ASIAN REVIEW memuat covernya dengan gambar presiden Jokowi dan Tulisan LOST IN HAZE.
Setiap kritikan yang konstruktif dan apalagi memberikan solusi untuk setiap permasalahan pemerintahan harus diacungi jempol dan diapresiasi. Semua kebijakan dan program pemerintah harus diawasi dan dikritisi jika menyimpang dari visi dan misi serta nawacita. Kritikan terhadap semua kebijakan dan program pemerintah itu wajib dilakukan agar supaya roda pemerintahan selaku berjalan di rel yang benar (On the right track).
Namun, terkait dengan masalah kabut asap, mungkin masih banyak yang tidak menyadari bahwa UU dan PERDA yang mengisinkan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan ada yang dibuat oleh Rezim Pemerintahan sebelumnya tapi pemerintahan Jokowi-JK tetap disalahkan dan tentu dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kasus kabut asap akibat pembakaran hutan. Sikap dan tindakan masyarakat seperti ini tentu dapat dimaklumi sejauh mereka tidak hanya menghujat pemerintah dengan cara yang di luar kesantunan atau sangat vulgar.
Mungkin mereka yang setiap saat mencela dan menghujat pemerintahan Jokowi-JK terkait masalah penanganan kabut asap merupakan kader partai oposisi pemerintah atau mereka adalah pembenci Jokowi (Jokowi haters) dan akan merasa puas jika Jokowi-JK dihujat habis-habisan atau mungkin merekan menginginkan ketidakmampuan Jokowi-Jk menangani kabut asap bisa dijadikan alasan untuk mendesak Jokowi-Jk mundur.
Mereka mungkin hanya melihat semua kejelekan dan kelemahan pemerintah. Karena barangkali mereka telah memiliki prasangka buruk (negative prejudice) terhadap pemerintah sehingga semua kebijakan dan program pemerintah seakan-akan semuanya jelek walaupun tentu adapula yang baik tapi mereka sengaja menutup mata dan telinga serta enggan menilai semua sisi kebaikan dan prestasi yang dicapai pemerintahan Jokowi-Jk.
Evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pemerintahan sebaiknya tidak bias dan apalagi dibayangi sikap dendam masa lalu karena sikap seperti itu hanya akan menghasilkan penilaian yang tidak obejktif dan terkesan sangat tendensius. Evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pemerintah yang ideal adalah ketika menilai tidak hanya menilai kelemahan dan kekurangan pemerintah tapi juga mengapresiasi kelebihan dan pestasi yang telah dicapai pemerintah serta menilai peluang dan tantangan pemerintah ke depan. Namun, jika sikap penilaian itu sudah diawali dengan sikap buruk sangka (Negative Prejudice) dan pesimistis pasti mereka hanya memberikan penilaian yang semuanya jelek dan salah.
penulis bukan politisi dari partai yang memerintah (the rulling party) tapi sejak Jokowi dilantik jd Presiden, suka tidak suka mau tdk mau kita semua tentu harus mengakaui bahwa Jokowi adalah Presiden dan JK adalah wakil Presiden. Menyangkut penanganan kabut asap yang melulu disalahkan pemerintah (eksekutif), ada yang menyinggung bahwa politisi dan kader partai belum nampak terlihat terlibat langsung dalam upaya pemadaman kabut asap atau mungkin di saat jelang kampanye baru bisa terlihat orang yang berpakaian seragam partai iku berpartisipasi langsung dalam upaya pemdaman kabut asap karena ada udang dibalik batu.
Kini dikotomi koalisi pemerintahan secara perlahan tapi pasti mulai memudar. Isu koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat semakin pudar apalagi di daerah di mana hiruk pikuk menyambut pesta pilkada langsung makin mengaburkan dikotomi koalisi karena telah terjadi pernikahan koalisi antara partai pendukung Capres-Cawapres yang lalu di daerah dan keluhatan antara KMP dan KIH kelihat telah berdamai dan tambah harmonis memberi dukungan kepada calon kepala daerahnya masing-masing. Tidak ada lagi dikotomi koalisi merah putih versus koalisi Indonesia hebat saat ini di daerah.
Ingat kasus pembakaran hutan oleh Korporasi sudah berlangsung sejak Zaman Pemerintahan Orde Baru dan masalah kabut asap kita yang alami hampir setiap tahun. Semua UU dan PERDA yg mengisinkan pembakaran hutan bukan di buat di Era pemerintahan Jokowi tapi justru telah dibuat sebelum Jokowi-Jk memerintah. Kini DPR ingin membuat Pansus kabut asap tapi aneh sebab kenapa pansus ini baru dibuat sedangkan masalah kabut asap sudah lama berlangsung dan dialami hampir setiap tahun.
Mungkin akan terkesan aneh dan kelihatan ada sikap anomaly ketika perusahaan besar terlibat pembakaran hutan dan pemerintah daerah mengisinkan dan memfasilitasi semua upaya pembakaran hutan untuk buka lahan perkebunan sawit tapi semua selalu dianggap merupakan kesalahan pemerintah pusat semata. Namun juga, walaupun WALHI telah merilis daftar korporasi yang terlibat kasus pembakaran hutan tapi daftar korporasi yang terlibat pembakaran hutan dari versi pemerintah belum ada sehingga sebahagian masyarakat ada yang merasa masih curiga dengan sika dan upaya serius pemerintah menindak pelaku kejahatan lingkungan yang telah melakukan pembakaran hutan dan menimbulkan kabut asap nasional yang membuat banyak orang menderita. Namun, yang jelas masyarakat juga menginginkan adanya kejelasan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam kasus penanganan kabut asap.
Beberapa media yang sempat beredar menulis berita yang mengejutkan bahwa ada kader-kader dari partai oposisi yg terlibat dalam kasus pembakaran hutan bahkan ada media yg menyebutkan kasus pembakaran hutan diduga ada unsur kesengajaan agar semua menyalahkan jokowi-jk dan meminta mereka mundur. Namun, yang jelas sebaiknya politisi harus memikirkan masa depan bangsa dan negara dan bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Penulis: Akademisi, Peneliti dan Internet Blogger Concerned dgn isu-isu Sosial-Humaniora
Rabu, 10 Juni 2015
PENERAPAN KEBIJAKAN BAHASA: ANTARA MEMPERTAHANKAN BAHASA IBU ATAU MENGEMBANGKAN BAHASA ASING
Oleh Mochtar Marhum
Jepang dan Korea Selatan, dua negara di Asia yang menjadi negara maju setara dengan negara-negara maju dan sejahtera di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia dan New Zealand.
Dua negara maju di Asia Jepang dan Korea Selatan ini telah menjadi bangsa dari negara terbuka (Open Society) yang maju yang lebih mengandalkan Sumber Daya Manusia dan sekaligus mampu mengelola Sumber Daya Alamnya secara maksimum dan efektif.
Dua negara serumpun ini tetap mempertahankan bahasa, budaya dan tradisinya dari arus globalisasi serta tekanan asimilasi dan kontaminasi budaya asing (Barat dan Arab) dan budaya aseng (China). Sama dengan Kore Selatan, di Jepang Bahasa dan tulisan (Scripts) Jepang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri walaupun masih ada sebagian bahasa asing yg terlihat dalam beberapa iklan komersil. Namun, harus diakui bahwa hampir semua produk makanan, minuman, cendera mata, elektroni dan produk otomotif misalnya semua tertulis dalam bahasa resmi mereka.
J Nehru bapak dan tokoh bangsa India pernah mengingatkan masyarakat India ketika beliau diwawancarai oleh salah satu media Internasional. Beliau ingatkan kepada masyarakat India untuk tidak menggunakan bahasa Inggris sebgai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di India karena bahasa Inggris adalah bahasa Imperialis. Namun, Ironisnya Nehru mengingatkan warganya pada saat itu menggunakan bahasa Inggris. India adalah negara Ex-Colony Inggris (Common Wealth Country) dan bahasa Inggris adalah bahasa kedua (Second Language). Ini menunjukkan hegemonik dan pengaruh kuat bahasa Inggris di dunia ini sulit ditandingi.
Prof. David Crystal, seorang pakar bahasa dari Universitas Cambridge Inggris menulis sebuah buku berjudul "Language Death" beliau mengklaim bahwa telah banyak bahasa di dunia yang telah punah dan atau terancam punah (Moribund and endangered) dan beliau perkirakan bahwa dalam waktu 40 tahun ke depan akan ada 50 %bahasa minoritas di dunia ini akan punah. Beliau berpendapat bahwa jika bahasa dan budaya lokal punah maka akan ada tragedi sosial. Buku Prof. Crystal ini juga melaporkan hasil studi tentang keterancaman dan kepunahan bahasa dan pentingnya Pemerintah dan pemangku kepentingan (Stakeholders) membuat kebijakan bahasa yang mengatur dan mempertahankan bahasa minoritas dan bahasa yang terancam punah serta mengembangkan bahasa-bahasa yang ada. Buku Prof. Crystal. Ini juga menggambarkan hegemoni dan kuatnya pengaruh bahasa Inggris di dunia sehingga mampu mematikan bahasa-bahasa minoritas di beberapa negara ex-colony Inggris. Bahasa inggris oleh Prof. Crystal dianggap sebagai bahasa pembunuh (Killer Langauge) yaitu dengan pengaruh kuatnya bahasa Inggris mampu membunuh bahasa-bahasa minoritas di mana masyarakat di negara-negara telah didominasi oleh pengaruh bahasa Inggris akan lebih bangga dan cenderung menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan dan di sisi lain mengabaikan bahasa ibu mereka. Dan kenyataan ini juga diperkuat denga fenomena yang terjadi dewasa ini di mana dalam era Informasi Teknologi intensitas penggunaan bahasa Inggris di media sosial jauh lebih intens. Iklan komersial juga didominasi bahasa Inggris. Arus globalisasi bahasa inggris semakin kuat dan berpotensi mengancam eksistensi bahasa nasional dan bahasa ibu setempat.
Indonesia pernah membuat suatu kebijakan bahasa yang termasuk progressif dan responsif tapi kebijakan itu kemudian terpaksa harus ditinjau kembal setelah kurang lebih hampir satu dekade Pemerintah mengintsruksikan agar semua kota-kota di Indonesia memiliki Kelas Sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan bahasa pengantar yang digunakan di sekolah RSBI adalah bahasa Inggris. Penerapan kebijakan Bahasa di RSBI telah menghasilkan banyak siswa yang juara lomba debat dan Olimpiade sains yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Pengantar dan di sisi lain semua guru-guru yang mengajar di Kelas RSBI terpacu dan sekaligus termotivasi untuk belajar bahasa keterampilan bahasa Inggris.
Kebijakan penerapan Sekolah RSBI memiliki sejumlah mamfaat seperti memicu kemampuan dan keterampilan bahasa Inggris siswa dan guru menjadi lebih baik dan relatif fasih serta mendorong sekolah RSBI meningkatkan kualitasnya menjadi sekolah yang memiliki standard relatif selevel mirip sekolah-sekolah di negara maju Kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan Bahasa didukung oleh Organization of Economic Cooperation Development (OECD) dan World Bank. Namun, Kebijakan ini akhirnya mendapat kritikan dan tantangan dari sejumlah pemangku kepentingan dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihak penggugat menganggap bahwa pemerintah telah melanggar UUD dalam hal penggunaan bahasa yang sah sebagai bahasa pengantar di sekolah di mana UUD telah menetapkan bahwa bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Akhirnya kasus ini dimenangkan oleh pihak penggugat (stakeholders) dan akhirnya Kelas sekolah RSBI dibatalkan dan dikembalikan seperti kelas sekolah yang sebelumnya. Dan demikian juga UNESCO badan PBB yang membidangi masalah pendidikan dan Budaya merekomendasikan penggunaan bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa yang dimerngerti oleh peserta didik yaitu bahasa ibu.
Juga pada waktu itu ada sejumlah tudingan dan kritikan dari masyarakat tentang kebijakan bahasa di Sekolah RSBI ramai di media. Tudingan dan kritikan itu antara lain seperti sekolah RSBI telah menciptakan kastanisasi dan deskriminasi pendidikan terhadap kelas Reguler. Demikian juga ada yang membuat plesetasan RSBI singkatan dari "Rintisan Sekolah Bertarif Internasional" karena mahalnya biaya sekolah di Kelas RSBI.
Beberapa waktu lalu Malaysia yang tergabung dalam organisasi negara-negara Persemakmuran Inggris (Common Wealth) telah mencabut kebijakan penggunaan bahasa Inggris di sekolah sebagai bahasa pengantar yang mana dulu pernah lama menerapkan kebijakan bahasa (Language Policy) di mana bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah adalah bahasa Inggris dan akhirnya kebijakan itu dicabut karena dianggap bertentangan dengan dengan UU yang Hirarkinya lebih tinggi di mana dalam UU ditetapkan bahawa bahasa yang harus digunakan adalah sebagai bahasa Inggris.
Di Indonesia Kebijakan bahasa masih generalis dan masih terintegrasi dalam kebijakan pendidikan beda dengan di negara-negara maju di mana kebijakan bahasa berdiri sendiri dan lebih eksplisit. Di negara maju bahasa internasional nampak sekali dikomersilkan dan jelas menghasilkan income yang tidak sedikit. Bahasa Internasional sebagai intrument vital bagi mahasiswa dan siswa asing yang akan mengikuti pendidikan formal dan harus dipersiapkan dengan kemampuan dan Kerampilan Bahasa (TOEFL dan IELTS) dan Demikian juga untuk pelaku bisnis disiapkan dengan keterampilan komunikasi (TOIC).
Penulis: Akademisi UNTAD, menyelesaikan Program Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang Kebijakan Bahasa (Language Policy) dan Pendidikan dari Flinders University Australia
Minggu, 17 Mei 2015
MENYIKAPI AKSI DEMO 20 MEI - MUNGKIN PERLU BERCERMIN SEBELUM DEMO
Oleh: Mochtar Marhum
Jelang tanggal 20 Mei rumor demo mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Presiden Jokowi semakin ramai beredar di media sosial dan media massa. Aktivis anti-kebijakan pemerintah semakin intensif melakukan konsolidasi dan persiapan untuk melakukan aksinya. Pada waktu yang hampir bersamaan, relawan Jokowi mengadakan kegiatan Jambore di Bumi Perkemahan Cibubur.
Mayo seorang penulis Amerika yang terkenal pernah berkata, "If you don't like something, please change it. If you can not change it, change yourself”. Ternyata perubahan untuk menjadi lebih baik itu harus datang dari diri kita sendiri dulu. Berkaitan dengan rencana aksi demo, saya teringat kata-kata bijak dari seorang tokoh salah satu organsisasi keagamaan yang ternama di Indonesia. Beliau pernah katakan bahwa setiap orang sebaiknya punya dua cermin. Yang satu cermin untuk melihat orang lain dan yang satu lagi cermin untuk melihat dirinya sendiri. Selama ini kayaknya orang yang ikut Demo dan menghujat pemerintah hanya menggunakan satu cermin sehingga yang dilihatnya hanya kelemahan orang lain sdangkan kelemahan dirinya sendiri seakan-akan hampir tidak terlihat.
Jangan membaca tulisan ini secara partial atau terpotong-potong. Perlu liihat ada paragragh yang justru saya katakan bahwa aksi demo itu bagus dan saya mendukung aksi demo tapi demo sejauh demo yang konstrukti dan solutif. Demo sebaiknya harus di jalur yg benar. Demo itu bagus karena pendemo sebagai stakeholders pembangunan bisa berpartisipasi membantu mengawasi jalannya pemerintahan agar pemerintah selalu berada di jalan yang benar (On the right Track).
Dulu pernah ada mahasiswa saya yang aktivis kampus, minta isin ikut Demo di gedung DPRD Provinsi menentang kebijakan pemerintah dan waktu itu saya isinkan karena saya mengenal mahasiswa tersebut tidak hanya pandai demo tapi juga memperhatikan studinya. Sekarang saya merasa bangga karena mantan mahasiswaku itu telah sukses menyelesaikan studi S1 dan S2 dan sekarang telah menjadi ketua PDIP dan pimpinan DPRD Provinsi. Dulu waktu mahasiswa saya juga pernah aktif di HMI dan di BEM tapi saya tdk pernah melupakan tugas pokok saya sebagai mahasiwa dan sekarang saya juga aktif menjadii pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Ketua Bidang Infromasi dan Komunikasi (INFOKOM).
Saya telah jadi dosen di Perguruan Tinggi Negeri selama 22 tahun. Saya merasa bangga karena Alhamdulilah selama jadi mahasiswa saya pernah mengikuti prograam pertukaran pemuda antara bangsa dan juga mendapat beasiswa dari jenjang pendidikan S1 studi dalam negeri dan Alhamdulillah setelah itu dapat kesempatan studi sampai jenjang pendidikan S2 dan S3 di luar negeri dan semuanya dibiayai beasiswa kerjasama Pemerintah RI dan negara sahabat. Saya juga merasa lebih bangga karena ketika diangkat jadi dosen di Perguruan Tinggi Negeri tidak pernah membayar sepeserpun tapi justru saya dibayar dengan beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas dan kemudian diangakat menjadi dosen PNS di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur beasiswa ikatan dinas. Jadi sudah dapat beasiswanya sekaligus juga dapat SK Pengangkatan mejadi dosen di Perguruan Tinggi Negeri (Dosen PNS di PTN).
Sebagai dosen terkadang, saya malu melihat mahasiswa yang mengkirtisi atau bahkan menghujat pemerintah tapi mereka sendiri seakan-akan tidak menyadari kalau prestasi mereka di kampus tidak sebaik yang diharapkan keluarga dan dosen-dosennya, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) di antar mereka mungkin ada yang sangat rendah alias tidak punya prestasi apa-apa. Buat apa kalian mengatakan orang lain jelek kalau diri anda sendiri mungkin jauh lebih jelek. Ironisnya mungkin masih banyak pula masalah internal di fakultas dan universitas yang lupa kita bantu kritisi dan atau kita bantu benahi. Saya yakin mahasiswa yang punya prestasi pasti sikapnya lebih santun dan selalu berhati-hati serta selalu bertindak lebih bijak.
Saya sepakat betul bahwa mengkritisi pemerintah itu adalah hak setiap individu Warga Negara Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang. Mengkritisi pemerintah itu bagus agar supaya pemerintah selalu berada di jalan yang benar (On the right track). Namun, mahasiswa juga harus menyadari bahwa tugas utama mereka itu bukan berdemo tapi belajar untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah. Mahasiswa harus membantu memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang konstruktif kepada pemerintah untuk pembangunan bangsa daan itu tentu jauh lebih baik dari pada ikut terlibat demo yang mungkin bisa deskruptif apalagi menghujat pemerintah. Lebih fatal lagi jika terlibat demo anarkis.
Sebaiknya jadilah mahasiswa yang berprestasi dan bukan menjadi mahasiswa yang berprustrasi yang kehilangan visi dan rencana masa depan. Ketika studi mahasiswa tidaak menunjukkan prestasi yang diharapakan tentu akan mengecewakan orangtua dan keluarga yang telah mendukung studi mereka baik secara moril maupun secara material. Saatnya mendukung kebijakan pemerintah jika kebijakan itu pro-pembangunan dan memperhatikan kepentingan rakyat. Namun, mahasiswa tetap harus mempertahankan idealismenya dan meningkatkan kecedasan sosial serta tetap berpikir kritis dan punya kepekaan sosial yang tinggi. Jjika mahasiswa tidak puas dengan kebijakan pemerintah, mereka harus menyalurkan aspirasanya liwat jalur yang benar atau sesuai prosedurnya.
Bangsa Indonesia harus bersyukur karena situasi politik dan keamanan di tanah air masih sangat kondusif dan sangat baik dan harus dipertahankan. Alhamdulillah kinerja eksekutif, Legislatif dan Judikatif relatif kelihatan relatif makin baik. Bangsa Indonesia juga harus bersyukur karena TNI-POLRI masih kuat dan masih mendaapat kepercayaan dari rakyat dan aparat pertahanan dan keamanan ini masih solid bersatu serta loyal walaupun terkadang ada tantangan dan riak-riak kecil.
Alhamdulillah semua melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun disadari tentu masih banyak yang perlu dan harus dibenahi untuk menjadi lebih baik. Kita semua bersyukur Indonesia sampai saat ini situasi politik dan kemanan di negeri ini masih masih aman dan terkendali. Bandingkan dengan beberapa negara sahabat yang sekarang mengalami perang saudara, konflik kekerasan dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Sungguh menyedihkan menyaksikan pengungsi yang eksodus ke luar negeri dan menderita lahir batin. Demikian juga pengungsi yang bertahan di wilayah medan perang (War Torn Countries) justru jauh lebih menderita. Penderitaan rakyat di negeri yang terkoyak oleh perang saudra karena ambisi politik elit-elit yang berkonflik telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan rakyat tak berdosa (Innocent Civilians). Ingat perang saaudara di beberapa negara sahabat itu mulanya berawal dari demo-demo yang kemudian diboncengi oleh kepentingan dan ambisi politik elit-elit opportunis. Demo yang semula damai lama kelamaan berubah menjadi demo anarkis dan demo anti pemerintah yang kemudian dibekengi oleh oposisi dan disusupi oleh kelompok pemberontak.
Seharusnya rakyat Indonesia bersyukur dengan stabilitas politik dan keamanan di negeri ini. Jika rakyat dan Pemerintah bersatu memikirkan dan berbuat untuk massa depan bangsa Insya Allah negara ini akan menjadi lebih baik tapi sebaliknya jika ambisi politik dan ideologi kebencian tetap masih bersemi dan terus disemai, bahaya ancaman disintegrasi bangsa justru akan selalu membayang.
Semoga kita semua sadar bahwa lebih baik memikirkan kepentingan bangsa dari pada hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dan lebih baik memikirkan masa depan bangsa dari pada hanya ingin mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok.
Akhirnya jabat erat selalu dan salam persudaraan.
Penulis: Akademisi UNTAD dan Aktivis Damai alumni Flinders University of South Australia
Rabu, 11 Februari 2015
SAVE KPK SAVE POLRI SAVE OUR FUTURE
SAVE KPK SAVE POLRI SAVE OUR FUTURE
Oleh Mochtar Marhum
Oleh Mochtar Marhum
Polemik tentang isu krisis KPK Vs POLRI dalam beberapa minggu
balakangan ini semakin santer dibicarakan di kalangan masyarakat dan ramai
diberitakan berbagai media. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menyinggung
kembali kasus Cecak Vs Buaya yang dulu pernah ramai disoroti.
Transparansi Internasional pada tanggal
2 Desember 2014 merilis laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2014. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014, Indonesia
berada pada urutan ke 107. Artinya sedikit lebih baik dibanding tahun lalu, di
mana Indonesia ada di urutan ke 114. Tentu
harus tetap perihatin karena posisi Indonesia masih bertahan pada posisi buncit
dalam kaitannya dengan Indeks persepsi Korupsi jika di bandingkan beberapa negara
tetangga. Yang jelas fakta membuktikan bahwa semakin rendah tingkat persepsi
korupsi suatu negara semakin baik tingkat kesejahteraan negara tersebut. Sebaliknya tercatat bahwa kasus korupsi yang
makin marak bisa menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Jika KPK dilemahkan, Kasus Pidana Korupsi tentu akan semakin
marak terjadi dan Koruptor akan selalu tersenyum.
Namun, harus
pula disadari bahwa jika POLRI lemah akan jauh lebih berbahaya lagi karena
berbagai macam kejahatan akan marak terjadi sehingga Indonesia akan nampak
seperti negara gagal (failed state) karena kasus seperti Vigilante, praktek
main-hakim sendiri, civil disobidient, ketika rakyat tidak lagi percaya
pemerintah dan tidak lagi mematuhi hukum dan aturan yg berlaku, Looting atau kasus penjarahan,
Social Unrest Kerusuhan massa dan berbagai macam tindak pindana kemungkinan
akan lebih marak terjadi.
Posisi
Jokowi-JK sangat sangat dilematis menghadapi permasalahan Krisis KPK - POLRI.
Namun, harus diapresiasi sikap Jokowi yang telah membentuk Tim Independent dan
meminta pendapat dan solusi dari berbagai pihak yang sangat kompoten dan dapat
dipercaya. Saatnya masyarakat mendukung KPK dan sekaligus mendukung POLRI (Save
KPK Save POLRI and Save Indonesia).
Islah dan
rekonsiliasi harus terwujud sehingga suasana bisa segera harmonis kembali dan
kedua lembaga hukum tersebut akan bisa kembali bersama-sama bergandengan tangan
melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Oknum-oknum
di kedua lembaga hukum yang telah terindikasi terlibat melakukan pelanggaran
hukum atau kode etik sebaiknya legowo menjalani proses hukum atau sidang kode
etik. Sikap arogansi dan Ego kelembagaan justru hanya akan menambah
permasalahan baru. Sikap ego dan arogansi kelembagaan harus ditanggalkan.
Tunjukkan sikap kenegarawanan dan patriotisme.
Saatnya
mengutamakan kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia. Harus disadari bahwa
krisis hukum sama bahayanya dengan krisis ekonomi. Ingat dalam krisis ekonomi
makin nampak jelas kesenjangan antara the haves and the haves not dan bisa
terlihat jelas orang yg mampu dan yg tidak mampu secara ekonomi.
Namun,
dalam krisis hukum akan sulit dibedakan antara orang yang bersalah (Guilty) dan
orang yg tidak bersalah (Innocent). Dan lebih sulit mebedakan kawan dan lawan.
Hukum bisa digunakan sebagai alat kekuasaan seperti di negara-negara yg
menganut sistem totalitarian yang pemimpinnya otoriter. Azas equality before
the law akan ditinggalkan dan praktek impunitas akan rentan terjadi.
Masyarakat
harus mendukung terwujudnya rekonsiliasi dan harmonisasi di kedua lembaga hukum
yang sangat dihormati dan dibanggakan tersebut. Bukan malah terlibah
memperkerus suasana dengan melakukan provokasi dan agitasi liar sehingga makin
menambah permasalahan. Masyarakat sebaiknya mendukung keputusan dan kebijakan
pemerintah yang dianggap rasional dan demokratis.
Save KPK
SAVE POLRI Save Indonesia for better future.
Bravo
Rakyat Indonesia !
Penulis: Akademisi UNTAD, Pemerhati masalah Sosial
Humaniora dan Aktivist Damai
Selasa, 25 November 2014
JADILAH GURU YANG MENGINSPIRASI
Oleh: Mochtar Marhum
Jepang pernah hancur oleh Bom Atom waktu perang dunia kedua. Nagasaki dan Hirosima dua kota besar di Jepang hancur berkeping-keping akibat kekejaman perang. Pasca Tragedi pengeboman itu, Kaisar Jepang bukan menanyakan barang-barang yang masih terselamatkan termasuk harta dan aset yg masih tersisa tapi sebaliknya kaisar menanyakan berapa jumlah guru yang selamat dari tragedi tersebut.
Jepang sangat menghargai pendidikan dan menghormati jasa guru sehingga mejadi negara yang maju, makmur dan unggul di berbagai bidang misalnya pernah menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Jepang adalah salah satu bangsa di dunia yang paling menghormati jasa guru. Kisah di atas harus menjadi inspirasi bagi semua bangsa-bangsa yang ingin bangkit dan maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju.
Malaysia adalah negeri Jiran yang relatif lebih maju dalam beberapa aspek pembangunan. Dulu banyak anak-anak dari Malasyia yang datang ke Indonesia menuntut ilmu di negeri ini. Pada waktu itu sektor pendidikan formal di negeri kita mungkin lebih bisa diandalkan dan pendidikan di Indonesia waktu itu banyak yang memikat minat anak-anak dari negeri jiran. Namun, harus diakui saat ini dalam beberapa bidang tertentu Malaysia relatif lebih unggul dari Indonesia dan terkadang kita merasa miris dan minder dengan prestasi dan pencapaian mereka. Wakil Presiden Jusuf Kalla dulu dengan bangga mengatakan bahwa kita harus bangga dengan pendidikan di Indonesia karena mantan murid SD Menteng Jakarta bisa jadi Presiden negara Adidaya Amerika. Obama dulu pernah bersekolah di SD Menteng Jakarta mengikuti orantuanya waktu itu. Mungkin sebaiknya Indonesia berbangga karena sebenarnya guru yang baik adalah guru yang menginspirasi dan berhasil mendidik muridnya mejadi relatif lebih maju. Dan itulah prestasi guru Indonesia yang pernah mendidik murid-muridnya dari luar negeri.
Harus diakui bahwa Pendidikan adalah pintu Gerbang menuju Kecerdasan dan peradaban bangsa yang maju. Profesi pendidik adalah salah satu profesi yang paling mulia di dunia. Murid yg baik adalah mereka yg lebih banyak mengingat Jasa Gurunya ketimbang Ijasa sekolahnya. Guru yg baik ialah guru yang menyenangkan, mencerahkan dan menginspirasi.
Hari ini kita memperingati hari guru. Saya ingin mengucapkan "Selamat Hari Guru buat Semua Sahabat-sahabat yang berprofesi Pendidik". Semoga ilmu pengetahuan dan jasa guru mendidik bangsa ini bisa menjadi cahaya yang akan terus meberi kedamaian dan dapat menerangi masa depan negeri ini.
Minggu, 23 November 2014
KEBIJAKAN MENAIKAN HARGA BBM DAN TANTANGAN PEMERINTAH KE DEPAN
Oleh: Mochtar Marhum
Kebijakan menaikkan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK dianggap berani dan terburu-buru. Oleh sebagian politisi senayan kebijakan ini kurang tepat dan mereka menganggap Jokowi telah melanggar amanat APBN. Politisi Golkar dan PAN telah menginisiasi pengajuan hak interplesi yang mulai digulirkan hari ini. Mereka akan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan dan alasan apa sehingga BBM harus dinaikkan di saat harga minyak mentah dunia turun.
Telah diduga jauh sebelumnya bahwa kebijakan menaikkan harga BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK akan menuai protes, kritikan dan resistensi dari masyarakat. Demo anti kenaikan BBM di beberapa kota di Indonesia berlangsung beberapa saat pasca diumumkan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kenaikan BBM yang hanya 2000 rupiah telah memicu aksi unjuk rasa yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pihak pendemo dengan petugas keamanan. Aksi demo di beberapa tempat telah melumpuhkan beberapa ruas jalan di sejumlah kota dan menghambat arus lalulintas karena pendemo menutup jalan utama dan membakar ban bekas. Bahkan diberitakan aksi demo tidak hanya menimbulkan korban di kedua belah pihak pendemo dan petugas keamanan tapi juga di sejumlah tempat masyarakat justru merasa terganggu dengan aksi penutupan jalan dan demo mengarah ke aksi anarkis sehingga ada masyarakat yang justru menentang dan menyerang pendemo.
Seingat saya waktu sekolah di luar negeri dulu harga BBM cukup unik karena tiap-tiap pompa bensin harga BBMnya berbeda walaupun tdk jauh bedanya. BBM dikuasai oleh pasar sehingga harganya berbeda-beda antara Pompa bensin satu dgn yg lain dan setiap saat harga BBM bisa berubah mengikuti perkembangan harga pasar dunia. BBM dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak raksaa seperti BP (British Pertolium), Exon dan Texas. Pengendara yg berkunjung ke Pompa Bensin harus mengisi BBM sendiri dan setelah itu pergi bayar di kasir swalayan mini yg ada di tiap-tiap Pomp Bensin. Lebih unik lagi karena tidak ada petugas Pompa bensin yang membantu mengisikan BBM ke kendaraan pengunjung tapi pengunjung harus mengisi BBM sendiri dan diawasi oleh CCTV di mana-mana.
Mungkin merupakan suatu argumentasi yang juga bisa dianggap tidak konsisten atau mencla-mencle ketika mengkritik pemerintah karena menaikan harga BBM dengan alasan harga minyak dunia turun. Jika hanya berpatokan pada argumentasi harga minyak dunia turun berarti secara implisit mengamini ekonomi Liberal yang menyerahkan harga pada pasar dunia yang notabene merupakan kebijakan ekonomi liberal dan kapitalisme yang banyak ditantang oleh masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan di negara dunia ketiga.
MENGAPA SUBSIDI HARUS DIALIHKAN ?
Walaupun kebijakan menaikkan harga BBM dianggap kebijakan yang tidak populer dan dapat menyusahkan rakyat. Namun, harus dimengerti bahwa siapapun Jadi Presiden pasti akan mengalihkan subsidi BBM ke yang produktif dan tepat sesaran. Jokowi dulu sebelum dilantik jadi presiden pernah mengatakan secara implisit akan mengambil kebijakn yang tidak populer termasuk akan menaikan harga BBM. Sebaliknya Prabowo-Hatta secara eksplisit dan lugas dalam kampanye mereka mnyatakan akan menaikkan harga BBM sebesar RP.12.500/Liter jika terpilih jadi Presiden/wapres.
Dan demikian juga Presiden-presiden sebelumnya juga pernah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Jadi mereka semua tentu telah menyadari dan sangat prihatin bahwa subsidi BBM selama ini ternyata belum tepat sesaran dan Konsumtif oleh sebab itu harus dialihkan untuk yang produktif dan lebih tepat sesaran.Subsidi BBM selama ini konsumtif dan tidak tepat sesaran dan disinyalir lebih dari 70 % subsidi dinikmati oleh orang mampu atau kelas menengah ke atas. Pemerintah bertekad mengalihkan subsidi dari barang ke subsidi orang tidak mampu dan dari yang konsumtif ke yang lebih produktif. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan subsidi BBM rata-rata 300 triliun dan dalam lima tahun mencapai 714 Trilliun.
PERMAINAN MAFIA MIGAS DAN BEBAN UTANG
Subsidi BBM dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga membebani APBN dan mempersempit ruang gerak fiskal. Sebaliknya subsidi lainnya seperti subsidi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan nilainya jauh lebih sedikit. Mahalnya BBM di Indonesia juga disebabkan oleh permainan Mafia Migas dan Mafia penimbun Migas. Mafia Migas membuat Indonesia selalu tergantung pada import Migas. Mafia Migas juga sengaja menyebabkan pemerintah tidak membangun kilang minyak dan tidak membuat peremajaan kilang minyak sehingga harga minyak mahal. Kasus penimbunan Migas oleh masyarakat dan juga disinyalir telah melibatkan sejumlah oknum aparat tertentu tidak hanya merugikan negara tapi juga membuat BBM langka di beberapa daerah tertentu dan harganya relatif mahal.
Jauh lebih substantif dibicarakan adalah argumntasi dan alasan kenapa Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke yang lebih produktif dan lebih tepat sesaran dan bukan persoalan membuat polemik yang kurang substantif yang didasari pada sikap negative prejudice (buruk sangka) dan penuh curiga serta statement yang bias dan sangat simplistik misalnya Jokowi pernah ngomong tidak akan menaikkan BBM apalagi konteksnya tdk resmi hanya di kalangan tukang ojek waktu kampanye dulu. Ok taruhlah kita setuju Jokowi pernah katakan tidak akan menaikkan harga BBM tapi justru beliau sadari setelah dilantik jadi presiden ternyata subsidi harus dialihkan karena subsidi BBM yang terus bertambah tentu hanya akan mempersempit ruang fiskal dan tentu akan terus membebani keuangan negara serta akan menambah terus utang negara sehingga Indonesia disinyalir terus punya ketergantungan pada Lembaga keuangan asing (IMF dan Bank Dunia) karena menambah hutang dan digunakan untuk subsidi yang konsumtif dan tidak tepat sesaran. Juga diragukan Indonesia akan terus terjajah secara ekonomi karena utang negara terus bertambah.
Harus disadari bahwa siapapun jadi Presiden pasti menyadari bahwa Subsidi BBM harus dialihkan dan melalui pengalihan subsidi BBM negara bisa menghemat 140 Triliun/tahun. Kemudian subsidi BBM harus dialihkan ke subsidi yang lebih peroduktif untuk pembangunan infrastruktur (Sekolah, Rumah sakit, jalan, Rel Kereta Api, Irigasi Bandara/Pelabuhan Samudra dll). Dan alasan pengalihan subsidi BBM ini yang tentu jauh lebih penting dibicarakan karena argumentasi dan alasan yang jauh lebih substantif dan rasional mengapa subsidi BBM harus dialihkan dari pada rakyat dan wakil rakyat di Parlemen harus mencari-cari kesalahan pemerintah.
Tentu semua pihak akan menentang keras pemerintah seandainya ditemukan bahwa subsidi itu hanya dikorupsi. Saya pribadi juga dengan tegas turut mengecam dan mendukung proses hukum jika terdapat pelanggaran pidana atau pelanggaran konstitusi tapi kan kenyataannya kan sekarang Pemerintah telah berniat baik utk mengalihakan subsidi ke yang lebih produktif dan tepat sesaran.
Mengenai implikasi dari kenaikan harga BBM tentu telah dipertimbangkan matang-matang dan diantisipasi jauh hari oleh pemerintah dan sama dengan pemerintah sebelumnya, pemerinthan Jkw-jk juga telah menyediakan solusi untuk konpensasi kenaikan harga BBM yang berimbas pada inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Sudah saatnya semua pihak lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi, kelompok dan Parpol. Penilaian yang bias, simplistik dan penuh buruk sangka (negatif prejudice) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan kinerja pemerintah tidak akan pernah mengahasilkan penilaian yang benar, objektif dan fair tapi sebaliknya justru hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi memecah belah persatuan.
BELAJAR DARI KESUKSESAN DI LUAR NEGERI
Sudah saatnya meniru negara-negara maju di mana masyarakatnya lebih cenderung menggunakan transportasi publik sehingga lebih efisient dan lebih mengirit BBM. Infstrukstur dan fasilitas transportasi publik yang canggih dan memadai telah mampu membuat masyarakat merasa lebih nyaman naik transportasi publik. Pemerintah kita harus mampu membangun infrastruktur yang memadai dan menyediakan alat transportasi publik yang lebih nyaman dan representatif. Manjemen transportasi harus dibenahi menjadi lebih baik. Kendaraan mobil hybrid dan sistem dual fuel termasuk bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan harus tersedia dan tentu SPBU untuk BBG harus dibangun sampai di daerah-daerah jika kendaraan menggunakan duel fuel (BBM/BBG) makin banyak jumlahnya. Masrakat di negara-negara maju secara sadar ikut membantu hemat BBM dan negara-negara maju akan punya cadangan minyak yang cukup memadai untuk beberapa dekade ke depan sedangkan satu waktu masyarakat di negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan negara dunia ketiga satu waktu akan kehabisan cadangan minyaknya (Unrenewbale energy) ditambah lagi kita belum mampu mengembangkan energi terbaruhkan (renewable energy) yang ramah lingkungan dan lebih efisien.
Juga Penertiban mafia migas dan mafia penimbun migas mutlak diakukan oleh pemerintah dan harus bergandengan tangan dengan stakeholders, komponen masyarakat dan NGO. Saatnya masyarakat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan mendukung program pengalihan subsidi BBM serta Program hemat energiuntuk masa depan Indonesia yang lebih maju dan bermatabat.
Penulis: Akademisi, Pemerhati Media
dan Blogger Isu Sosial-Humaniora
Langganan:
Postingan (Atom)