Hari ini rakyat Indonesia memperingati hari pahlwan. Tadi malaam
malam Minggu banyak teman-teman yang asyik bagadang dan hari ini ada
diantara mereka yang bangun kesiangan. Mereka yang bangun kesiangan di
hari Pahlawan ini diharapkan diplesetkan dengan anekdot semoga kelak
mereka tidak akan berpotensi menjadi pahlawan kesiangan ...hehehehehe.
Menjadi pahlawan kesiangan tentu lebih mudah dari pada menjadi pahlawan
kenyataan (The real hero).
Banyak orang yang dulu
mungkin tidak terkenal atau tidak punya andil apa-apa dan mungkin tidak
punya prestasi apa-apa dan bahkan tidak ikut berpartisipasi nyata
dalam pembangunan (Zero) tapi kemudian mereka sadar dan berbuat banyak
mewujudkan partisipasi nyata dalam pmbangunan sehingga mereka menjadi
orang yang sangat berjasa (Hero). Mungkin kenyataan seperti
dicontohkan di atas tadi dapat juga diungkapkan dengan ungkapan "From
Zero to Hero".
Namun, dewasa ini ada fenomena
kontroversial yang mana ungakapan seperti di atas sering terbalik
misalnya ada sejumlah orang yang mungkin dulu dianggap sangat berjasa
melalui prestasi dan partisipasi nyata dalam pmbangunan tapi sayangnya
mereka telah kehilngan integritas moral akhirnya kesandung kasus
TIPIKOR dan terjerumus masuk ke dalam jurang kehinaan dan mungkin
ungkapan ini bisa juga disebut dengan ungkapan "From Hero to Zero" tapi
walaupun demikian kita harus tetap optimis dan selalu berprasangka
baik serta berharap semoga mereka bisa bangkit kembali dan
merehabilitasi nama baik mereka kembali ke masyarakat menjadi pahlawan
keluarga, kerabat dan teman-teman.
Dulu
rakyat berjuang melawan PENJAJAHAN (KOLONIAL) oleh bangsa asing dan
sekarang rakyat berjuang melawan PENJARAHAN (KORUPSI) oleh bangsa
sendiri. Lain dulu lain
sekarang misalnya kalu dulu pejuang berjuang mengangkat senjata tapi
pejuang sekarang harus mampu berjuang bukan dengan cara mengangkat
senjata tapi sebaliknya dengan cara mengangkat harga diri dan martabat
bangsa yang nyaris terpuruk ini melalui partisipasi nyata dalam
pendidikan dan keikutsertaan mendukung termewujudnya pembangunan di
segala aspek kehidupan. Selamat berjuang di profesi dan bidangnya
masing-masing dan semoga menjadi pahlawan yang jasanya selalu dikenang.
From Zero to Hero !
"SELAMAT HARI PAHLAWAN".
Kata Wali Band "Neneku Pahlawanku"
Salam Perjuangan
Mochtar Marhum
Keluarga dan cucu Veteran Sulawesi Tengah
(Keluarga Pemuda Panca Marga)
Minggu, 17 November 2013
Minggu, 27 Oktober 2013
MEMAKNAI MAKNA SUMPAH PEMUDA
MEMAKNAI MAKNA SUMPAH PEMUDA
Oleh: Mochtar Marhum
Berita membanggakan ketika menyaksikan adanya sejumlah pemuda Indonesia yang meraih prestasi gemilang di berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, olahraga, seni dan kewirausahawan. Namun, belakangan ini masyarakat juga disuguhkan berita yang sangat memprihatinkan ketika menyaksikan berita di sejumlah media bahwa tidak sedikit pemuda yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, tawuran, Narkoba, terorisme, demo anarkis dan konflik sosial.
Akhir-akhir ini mungkin lebih banyak pemuda yg sering mengucapkan sumpah serapah dari pada mengamalkan nilai-nilai sumpah pemuda. Misalnya kalu lagi musim lampu PLN padam, banyak yang sering mengucapkan sumpah serapah atau caci maki pada PLN padahal kata kawan saya, PLN mungkin hanya ingin mengamalkan semngat "Habis Gelap Terbitlah Terang". Demikian juga sumpah serapah sering diucapkan jika mereka kesal dengan kebijakan pemerintah seperti kebijakan menaikkan tarif BBM dan harga kebutuhan pokok lainnya.
Dulu ketika belum ada teknologi informasi dan komunikasi, pemuda Indonesia mampu bersatu mengikrarkan persatuan kesatuan bangsa melalui "Sumpah Pemuda". Ironisnya dewasa ini ketika pemuda telah memiliki akses teknologi informasi yang bisa digunakan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bngsa, fasilitas itu sering disalahkan gunakan sehingga tidak sedikit pemuda yang sering terprovokasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya banyak yang sering terpancing ole SMS atau status di media sosial yang sering memancing permusuhan sehingga pemuda sering saling bermusuhan walaupun juga sering dikabarkan adanya sms yang sengaja dikirim untuk memprovokasi. Kasus konflik sosial jelas bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kasus konflik sosial dan tawuran pemuda sering terjadi di beberapa wilayah justru akibat salah menafsirkan berita yang ditulis di media sosial.
Jika penguasa (Pemerintah), pengusaha (enterpreneur) dan stakeholder terkait tidak mampu menciptakan pendidikan dan pelatihan dan juga lapangan kerja yang layak bagi pemuda-pemuda yang potensial, maka jargon sumpah pemudah kemungkinan akan berubah menjadi jargon sampah pemuda. Jika tidak tersedianya lapangan kerja yang layak, bebrgai masalah sosial akan timbul seperti salah satunya adalah kasus pengangguran sebab ditengarai terjadinya kasus pengangguran akan berpotensi menimbulkan potensi masalah sosial yg lebih berbahaya seperti kasus konflik sosial dan berbagai macam tindakan kriminal lainnya.
Untuk menyalurkan bakat dan keterampilan pemuda, pemerintah harus menciptakan dua macam lapangan untuk pemuda yaitu lapangan kerja dan lapangan olahraga. Lapangan kerja yang layak bisa menjamin masa depan pemuda sehingga mereka bisa hidup tenang dan damai serta mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Tersedianya Lapangan olahraga yang baik bisa menyalurkan bakat dan potensi pemuda sehingga bisa memperat tali silaturahmi dan persatuan antara pemuda. Olahraga prestasi dan olahraga rekreasi bisa mencegah terjadinya konflik sosial dan berbagai macam aksi kerusuhan sosial. Dan tentu yang lebih penting lagi melalui olahraga bisa menyalurkan bakat pemuda agar prestasi olahraga di Indonesia akan meningkat.
Seandainya bangsa Indonesia bisa mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, mungkin masalah konflik sosial, kasus intoleransi dan tindakan diskriminasi di negeri ini akan dapat diatasi tanpa mnegluarkan enersi, waktu yang banyak serta menghambur-hamburkan anggaran yang luar biasa besarnya untuk mengatasi masalah konflik sosial yang sering terjadi di beberapa wilayah di tanah yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Jayalah Indonesiaku !
Bravo Pemuda Indonesia
Selasa, 21 Mei 2013
PETA ALUMNI LUAR NEGERI: ANTARA PENGABDIAN DAN TANTANGAN Oleh: Mochtar Marhum, Australian Alumni Ambassador
Dari
perspektif sejarah dan kiprah elit-elit Indonesia yang pernah belajar
di luar negeri sebelum masa kemerdekaan dapat dikatakan sejak jaman
dahulu kala telah ada sejumlah pemuda Indonesia yang sempat mengenyam
pendidikan tinggi di luar negeri khususnya di negeri Belanda.
Di zaman Orde lama tidak sedikit pemuda-pemuda Indonesia yang potensial sempat dikirim ke luar negeri dan belajar di beberapa perguruan tinggi di Uni Soviet, Eropa Timur dan China. Namun, pasca terjadinya tragedi politik di Era tahun 1960-an, pemuda-pemuda Indonesia yang sangat potensial tersebut ada yang terpaksa tidak bisa kembali ke tanah air tapi harus mencari suaka politik. Ada banyak juga yang mengalami nasib kurang beruntung dan terkatung-katung di luar negeri. Ada yang menjadi orang yang tidak berkwarganegaraan (stateless). Kisah sedih sejumlah mantan pelajar (mahasiswa) Indonesia yang pernah belajar di Eropa Timur yang tidak bisa kembali ke Indonesia saat itu karena terjadinya revolusi telah dimuat di beberapa media nasional belum lama ini.
Di Zaman Orde baru, cukup banyak pemuda-pemuda dan elit Orde Baru yang dikirim ke luar negeri dan belajar terutama di sejumlah perguruan tinggi di Amerika Utara Eropa Barat, Jazirah Arab (Arab World) atau Timur Tengah dan Jepang. Di Zaman Rezim Orde Baru dulu ada jargon Mafia Barkley di mana sejumlah elit-elit di Kabinet Rezim Soeharto khususnya yang membidangi Ekonomi dan keuangan tergabung dalam kelompok elit yang pernah belajar di Amerika. Namun, dekade 1990-an atau Pasca reformasi peta alumni luar negeri sedikit bergeser dari Amerika Utara dan Eropa ke Australia (Oceania) dan Jepang (Asia).
Dalam dua dekade terakhir ini, Australia menjadi perguruan tinggi favorit dan terus menjadi primadona untuk pilihan studi ke luar negeri. Australia telah menjadi pilihan destinasi studi bagi warga negara Indonesia karena Australia dianggap salah satu negara maju yang stabil, aman dan relatif dekat dari Indonesia. Mutu pendidikan tinggi di Australia juga dapat dikatakan relatif sama dengan perguruan tinggi yang ada di Eropa, Jepang dan Amerika Utara.
Setiap tahun Australia menawarkan cukup banyak kuota beasiswa untuk belajar pada tingkat program pascasarjana di seluruh perguruan tinggi di Australia. Beasiswa Australia merupakan beasiswa luar negeri dalam bentuk hibah (grant) alias bukan utang luar negeri (bukan loan). Pemerintah Australia setiap tahun menyediakan sekitar 500-an beasiswa kepada calon-calon mahasiswa penerima (recepients) dari negara-negara sahabat di Asia Pacifik (Ocenia) dan Afrika.
Tidak sedikit alumni Australia yang telah memiliki posisi penting dan profesi yang terhormat di tanah air katakan mulai dari profesi pengamat politik, Rektor perguruan tinggi ternama, Wakil Menteri, Menteri Kabinet dan Wapres RI sekarang. Sejak Zaman Orde Baru posisi Menteri Kabinet, Sekjen dan Dirjen banyak yang didominasi alumni luar negeri asal dari perguruan tinggi Amerika dan Eropa Barat. Namun, dengan terus bertambahnya jumlah pemuda dan elit-elit Indonesia yang melirik akses pendidikan tinggi di negeri Kangguru telah membuka peluang bertambahnya jumlah alumni perguruan tinggi luar negeri asal negeri Kangguru di Indonesia. Dulu posisinya pernah di dominasi oleh alumni Amerika dan Eropa.
Namun, harus pula dipahami bahwa majoritas warga Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri bukan memiliki tujuan, niat dan ambisi untuk merebut posisi tertinggi dalam Rezim pemerintahan di negeri ini tapi kalaupun ada yang dipercayakan menduduki posisi penting dalam pemerintahan sebagai penyelenggara negara misalnya ini merupakan penghargaan atau reward atas prestasi terbaik yang telah mereka persembahkan.
Namun juga harus diakui bahwa ada tantangan klasik yang cukup berat bagi alumni luar negeri khususnya yang pernah belajar di negara-negara Barat (Western World) terutama ketika mereka terpilih atau diangkat sebagai penyelenggara negara atau penentu kebijakan (Policy Makers) di negeri ini. Tantangan itu makin berat dan sulit jika mereka tidak punya basis masa pendukung dan tidak punya kepercayaan diri.
Tak dapat disangkal lagi bahwa alumni dari pendidikan tinggi di negara barat sering dicurigai sebagai antek-antek Barat yang pro-demokrasi dan mendukung paham Kapitalisme. Kelompok yang menentang elit-elit pemerintahan yang alumni perguruan tinggi dari negara barat kebanyakan adalah kelompok yang anti Demokrasi dan penentang paham Kapitalisme. Kebanyakan mereka adalah kelompok gerakan Pro-Khilafah dan kelompok pendukung gerakan Sosialisme yang jumlah populasinya relatif kecil tapi gaungnya kedengaran mulai membesar.
Penunjukkan Chatib Basri, Ekonom dan akademisi UI jebolan Australian National University (ANU) sebagai Menteri Keuangan RI menjadi sorotan media Nasional dan Internasional. Walaupun nanti periode jabatan Menkeu yang disandang Chatib Basri relatif singkat, perlu diplototi bersama apakah akan ada terobosan baru dan perubahan di negeri ini yang terus masih mengalami krisis kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi yang paradoks atau bahkan sebaliknya. Chatib Basri harus mampu menjawab tantangan tertutama dengan isu kebijakan Fiskal atau isu kebijakan pencabutan Subsidi BBM yang mendapat tantangan dan telah menjadi trending topik di media sosial dan media konvensional. Situasi ekonomi-keungan di tahun politik dan jelang Pemilu ini cukup berat dirasakan. Dan yang jelas bangkit atau bangrutnya negara ini sangat ditentukan oleh kita semua sebagai pelaksana constituent dan stakeholders pembangunan. Negara akan maju sesuai harapan kita jika penyelenggara negara dan penduduk di negara ini bisa berjalan harmonis. Rakyat percaya pemerintah dan mendukung program pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas publik harus terus dilkasanakan . Fungsi pengawasan dan penegakkan hukum harus lebih ditingkatkan dan terus mendapat perhatian jika kita ingin menjadi bangsa yang maju, berwibawa dan dihormati di mata internasional.
Penunjukkan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru merupakan pertimbangan yang matang dari Rezim pemerintahan SBY setelah mendapat pertimbangan yang cukup lama dan penuh kehati-hatian terutama dari orang dekat SBY. Penunjukkan Chatib Basri sebagai Menkeu yang baru akhirnya menjawab teka-teki setelah sempat tersiar kabar bahwa Presiden telah menunjuk Drajda Hari Wibowo, politisi PAN sebagai Menkeu yang baru.
Chatib Basri yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal adalah seorang ekonom (Akademisi UI) dan sebelumnya telah digadang-gadang sebagai salah satu kandidat Menkeu dari latar belakang teknokrat (Non-politisi) yang paling potensial disamping dua lainnya termasuk Dradjad Hari Wibowo, wakil ketua umum PAN juga sempat diberitakan media telah ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Menkeu baru tapi akhirnya kenyataan itu berbalik.
Chatib Basri dan Dradjad Hari Wibowo merupakan dua alumni Australia yang sukses meniti karirnya di bidangnya masing-masing. Chatib Basri menyelesaikan Masters dan Program Doktor (PhD) dalam bidang Ekonomi dari Australian National University (ANU) dan Dradjad Hari Wibowo juga menyelesaikan program Masters dan PhD dari University of Queensland, Australia juga dalam bidang Ekonomi.
Mewakili teman-teman alumni Australia, kami ingin mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Chatib Basri, PhD. Yang telah ditunjuk secara resmi oleh Presiden SBY sebagai Menteri Keungan yang baru menggantikan Agus Marto Wardoyo dan dijadwalkan dilantik hari ini. Semoga sukses menjalankan amanah yang muliah sesuai harapan kita semua
"Good on you mate".
(Penulis, Alumni Masters dan PhD, Flinders University, Australia)
Di zaman Orde lama tidak sedikit pemuda-pemuda Indonesia yang potensial sempat dikirim ke luar negeri dan belajar di beberapa perguruan tinggi di Uni Soviet, Eropa Timur dan China. Namun, pasca terjadinya tragedi politik di Era tahun 1960-an, pemuda-pemuda Indonesia yang sangat potensial tersebut ada yang terpaksa tidak bisa kembali ke tanah air tapi harus mencari suaka politik. Ada banyak juga yang mengalami nasib kurang beruntung dan terkatung-katung di luar negeri. Ada yang menjadi orang yang tidak berkwarganegaraan (stateless). Kisah sedih sejumlah mantan pelajar (mahasiswa) Indonesia yang pernah belajar di Eropa Timur yang tidak bisa kembali ke Indonesia saat itu karena terjadinya revolusi telah dimuat di beberapa media nasional belum lama ini.
Di Zaman Orde baru, cukup banyak pemuda-pemuda dan elit Orde Baru yang dikirim ke luar negeri dan belajar terutama di sejumlah perguruan tinggi di Amerika Utara Eropa Barat, Jazirah Arab (Arab World) atau Timur Tengah dan Jepang. Di Zaman Rezim Orde Baru dulu ada jargon Mafia Barkley di mana sejumlah elit-elit di Kabinet Rezim Soeharto khususnya yang membidangi Ekonomi dan keuangan tergabung dalam kelompok elit yang pernah belajar di Amerika. Namun, dekade 1990-an atau Pasca reformasi peta alumni luar negeri sedikit bergeser dari Amerika Utara dan Eropa ke Australia (Oceania) dan Jepang (Asia).
Dalam dua dekade terakhir ini, Australia menjadi perguruan tinggi favorit dan terus menjadi primadona untuk pilihan studi ke luar negeri. Australia telah menjadi pilihan destinasi studi bagi warga negara Indonesia karena Australia dianggap salah satu negara maju yang stabil, aman dan relatif dekat dari Indonesia. Mutu pendidikan tinggi di Australia juga dapat dikatakan relatif sama dengan perguruan tinggi yang ada di Eropa, Jepang dan Amerika Utara.
Setiap tahun Australia menawarkan cukup banyak kuota beasiswa untuk belajar pada tingkat program pascasarjana di seluruh perguruan tinggi di Australia. Beasiswa Australia merupakan beasiswa luar negeri dalam bentuk hibah (grant) alias bukan utang luar negeri (bukan loan). Pemerintah Australia setiap tahun menyediakan sekitar 500-an beasiswa kepada calon-calon mahasiswa penerima (recepients) dari negara-negara sahabat di Asia Pacifik (Ocenia) dan Afrika.
Tidak sedikit alumni Australia yang telah memiliki posisi penting dan profesi yang terhormat di tanah air katakan mulai dari profesi pengamat politik, Rektor perguruan tinggi ternama, Wakil Menteri, Menteri Kabinet dan Wapres RI sekarang. Sejak Zaman Orde Baru posisi Menteri Kabinet, Sekjen dan Dirjen banyak yang didominasi alumni luar negeri asal dari perguruan tinggi Amerika dan Eropa Barat. Namun, dengan terus bertambahnya jumlah pemuda dan elit-elit Indonesia yang melirik akses pendidikan tinggi di negeri Kangguru telah membuka peluang bertambahnya jumlah alumni perguruan tinggi luar negeri asal negeri Kangguru di Indonesia. Dulu posisinya pernah di dominasi oleh alumni Amerika dan Eropa.
Namun, harus pula dipahami bahwa majoritas warga Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri bukan memiliki tujuan, niat dan ambisi untuk merebut posisi tertinggi dalam Rezim pemerintahan di negeri ini tapi kalaupun ada yang dipercayakan menduduki posisi penting dalam pemerintahan sebagai penyelenggara negara misalnya ini merupakan penghargaan atau reward atas prestasi terbaik yang telah mereka persembahkan.
Namun juga harus diakui bahwa ada tantangan klasik yang cukup berat bagi alumni luar negeri khususnya yang pernah belajar di negara-negara Barat (Western World) terutama ketika mereka terpilih atau diangkat sebagai penyelenggara negara atau penentu kebijakan (Policy Makers) di negeri ini. Tantangan itu makin berat dan sulit jika mereka tidak punya basis masa pendukung dan tidak punya kepercayaan diri.
Tak dapat disangkal lagi bahwa alumni dari pendidikan tinggi di negara barat sering dicurigai sebagai antek-antek Barat yang pro-demokrasi dan mendukung paham Kapitalisme. Kelompok yang menentang elit-elit pemerintahan yang alumni perguruan tinggi dari negara barat kebanyakan adalah kelompok yang anti Demokrasi dan penentang paham Kapitalisme. Kebanyakan mereka adalah kelompok gerakan Pro-Khilafah dan kelompok pendukung gerakan Sosialisme yang jumlah populasinya relatif kecil tapi gaungnya kedengaran mulai membesar.
Penunjukkan Chatib Basri, Ekonom dan akademisi UI jebolan Australian National University (ANU) sebagai Menteri Keuangan RI menjadi sorotan media Nasional dan Internasional. Walaupun nanti periode jabatan Menkeu yang disandang Chatib Basri relatif singkat, perlu diplototi bersama apakah akan ada terobosan baru dan perubahan di negeri ini yang terus masih mengalami krisis kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi yang paradoks atau bahkan sebaliknya. Chatib Basri harus mampu menjawab tantangan tertutama dengan isu kebijakan Fiskal atau isu kebijakan pencabutan Subsidi BBM yang mendapat tantangan dan telah menjadi trending topik di media sosial dan media konvensional. Situasi ekonomi-keungan di tahun politik dan jelang Pemilu ini cukup berat dirasakan. Dan yang jelas bangkit atau bangrutnya negara ini sangat ditentukan oleh kita semua sebagai pelaksana constituent dan stakeholders pembangunan. Negara akan maju sesuai harapan kita jika penyelenggara negara dan penduduk di negara ini bisa berjalan harmonis. Rakyat percaya pemerintah dan mendukung program pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas publik harus terus dilkasanakan . Fungsi pengawasan dan penegakkan hukum harus lebih ditingkatkan dan terus mendapat perhatian jika kita ingin menjadi bangsa yang maju, berwibawa dan dihormati di mata internasional.
Penunjukkan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru merupakan pertimbangan yang matang dari Rezim pemerintahan SBY setelah mendapat pertimbangan yang cukup lama dan penuh kehati-hatian terutama dari orang dekat SBY. Penunjukkan Chatib Basri sebagai Menkeu yang baru akhirnya menjawab teka-teki setelah sempat tersiar kabar bahwa Presiden telah menunjuk Drajda Hari Wibowo, politisi PAN sebagai Menkeu yang baru.
Chatib Basri yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal adalah seorang ekonom (Akademisi UI) dan sebelumnya telah digadang-gadang sebagai salah satu kandidat Menkeu dari latar belakang teknokrat (Non-politisi) yang paling potensial disamping dua lainnya termasuk Dradjad Hari Wibowo, wakil ketua umum PAN juga sempat diberitakan media telah ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Menkeu baru tapi akhirnya kenyataan itu berbalik.
Chatib Basri dan Dradjad Hari Wibowo merupakan dua alumni Australia yang sukses meniti karirnya di bidangnya masing-masing. Chatib Basri menyelesaikan Masters dan Program Doktor (PhD) dalam bidang Ekonomi dari Australian National University (ANU) dan Dradjad Hari Wibowo juga menyelesaikan program Masters dan PhD dari University of Queensland, Australia juga dalam bidang Ekonomi.
Mewakili teman-teman alumni Australia, kami ingin mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Chatib Basri, PhD. Yang telah ditunjuk secara resmi oleh Presiden SBY sebagai Menteri Keungan yang baru menggantikan Agus Marto Wardoyo dan dijadwalkan dilantik hari ini. Semoga sukses menjalankan amanah yang muliah sesuai harapan kita semua
"Good on you mate".
(Penulis, Alumni Masters dan PhD, Flinders University, Australia)
Kamis, 09 Mei 2013
KASUS PLAGIARISME DAN UPAYA PENANGANANNYA
Oleh Mochtar Marhum, Australian Alumni Ambassador and Member of Australian Alumni Referrence Group (ARG)
EVENT ILMIAH YANG INSPIRATIF
Tangga 8 Mei 2013 kelompok kerja Australian Alumni Refence Group (ARG), salah satu organisasi alumni penerima beasiswa Australia, mengadakan Seminar Nasional tentang isu plagiarisme di Universitas Binus Internasional Jakarta. Event ilmiah yang bergengsi ini disponsori Universitas Binus Internasional Jakarta, ARG Australia Awards AusAID, DIKTI Kemendikbud RI dan DIKTIS Kemenag RI. Event ini dihadiri oleh sejumlah akademisi, pakar dan peneliti dari berbagai lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta serta sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan.
Agenda kegiatan seminar sehari membahas tentang kasus plagiat yang disinyalir rawan terjadi di sejumlah lembaga perguruan tinggi di tanah air dan melibatkan sivitas akademika seperti kalangan akademisi dan mahasiswa baik program sarjana maupun mahasiswa program pascasarjana.
Tujuan dari kegiatan ilmiah ini adalah untuk menemukan suatu solusi untuk penanganan masalah plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi; menyamakan perspesi tentang plagiarsme dan upaya melakukan standarisasi penanganan kasus plagiarisme. Di samping itu keputusan dan hasil dari seminar menjadi rumusan rekomendasi kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh stakeholders di lingkungan pendidikan tinggi khususnya dalam lingkungan Ditjen Dikti Kemendikbud RI, Ditjen Diktis Kemenag RI dan semua perguruan tinggi terutama lembaga pendidikan tinggi yang disanyalir rawan terjadi kasus plagiarisme.
Tentu disadari bahwa kegiatan seminar, diskusi dan kampanye antiplagiarisme terasa masih sangat langkah dan seharusnya kalanganga akademisi dan stakeholders terkait harus menjadi penggagas dan pelopor kampanya antiplagiarisme. Di sisi lain isu kasus plagiarisme di Indonesia dewasa ini nampaknya masih lebih fokus pada kasus penjiplakan karya-karya musisi ternama yang kasusnya telah berhasil di bawa ke ranah Hukum dengan mengandalkan perangkat UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tulisan ini hanya fokus pada isu plagiarisme dalam konteks karya ilmiah baik yang dalam konteks karya ilmiah yang diterbitkan (Published) dalam bentuk buku dan jurnal maupun belum diterbitkan (unpublished) dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi.
ISU KASUS PLAGIARISME DALAM KONTEKS GLOBAL DAN LOKAL
Dalam konteks isu kasus plagiarisme global, sejumlah media melaporkan kasus yang menghebohkan seperti berita Kompas tanggal 3 April 2012 yaotu berita tentang Presiden Hongaria, Pal Schmitt yang meletakkan jabatan tahun 2012 setelah gelar doktornya yang diraihnya tahun 1992 dibatalkan pasca temuan bahwa terbukti ada unsur plagiat sebagian dari disertasinya setebal 200 halaman. Presiden Schmitt melepaskan jabatan kurang dari dua tahun terhitung sejak resmi dilantik menjadi presiden. Desas-desus pengunduran diri sang president terekspos sehari setelah Semmelweis University di Budapest mencabut gelar doktornya. Namun, Schmitt tetap bertahan dan berkeras ia "tak melihat hubungan" antara masalah plagiat dan pekerjaannya seperti dilansir koran Kompas.
Tahun 2011, Media Online DW memberitakan kasus Menteri Pertahanan Jerman, Karl Theodor zu Guttenberg menghadapi masalah tuduhan kasus penjiplakan beberapa bagian dalam tesis doktornya. Guttenberg, 39 tahun, menulis tesis doktornya di Universitas Bayreuth pada tahun 2006 lalu. Tesis setebal 475 halaman itu berjudul ‚"Verfassung und Verfassungsvertrag" (Konstitusi dan Perjanjian Konstitusi), sebuah perbandingan antara sistem konstitusi di Amerika Serikat dan di Eropa. Beberapa bagian dalam tesis itu ternyata merupakan jiplakan langsung dari tulisan orang lain, tanpa ada catatan mengenai sumbernya dan tanpa ada kutipan. Ada bagian dari analisa di koran yang dikutip langsung, tanpa menyebut sumbernya. Antara lain dari koran Swiss Neue Zürcher Zeitung dan koran Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dalam tesis doktornya, Guttenberg juga mengutip beberapa tulisan yang dipublikasi di Internet. Tuduhan awal dilontarkan oleh profesor hukum Andreas Fischer-Lescano. Ia membaca tesis Guttenberg karena tertarik secara ilmiah. Namun ia menemukan beberapa bagian yang sama dengan teks dari sumber lain. Tidak ada catatan kaki mengenai sumber asli. Tadinya, Fischer-Lescano ingin mengungkapkan hal ini dalam sebuah jurnal ilmiah akhir Februari. Tapi temuan Fischer-Lescano lalu diberitakan oleh harian Süddeutsche Zeitung. Sejak itu, makin banyak temuan plagiarisme dalam tesis Guttenberg yang diungkap berbagai media.
Pada tanggal 9 Februari 2013 Media online suaramerdeka.com melaporkan berita pengunduran diri Menteri Pendidikan Jerman, Annette Schavan, mundur dari jabatannya setelah Universitas Duesseldorf menuduhnya plagiat dan mencabut gelar doktornya. Schavan yang dikenal sebagai sekutu dekat Kanselir Jerman, Angela Merkel, ini membuat malu koalisi yang memerintah. Namun, Schavan menyatakan mundur bukan karena bersalah. "Saya tak akan menerima putusan (universitas) dan akan melakukan tindakan hukum," katanya dalam jumpa pers. Schavan adalah menteri kabinet Kanselir Angela Merkel kedua yang kehilangan gelar doktor akibat hal yang sama. Seperti yang diberitakan Telegraph, Rabu 6 Februari 2013, komite akademisi Universitas Heinrich Heine di Duesseldorf menyatakan wanita 57 tahun ini melakukan plagiat di beberapa bagian thesisnya pada tahun 1980.
Dalam kontekas lokal di tanah air Kasus plagiat dilaporkan rawan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelidiki dugaan kasus plagiat di sejumlah perguruan tinggi. Mereka yang terbukti melakukan plagiat bisa dijatuhi sanksi, mulai dari penurunan pangkat, pencabutan gelar akademik, hingga pemberhentian jabatan. Namun, dalam prakteknya sangsi terhadap kasus tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa, umumnya diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing melibatkan komisi etik, senat universitas dan senat guru besar. Adapun keputusan. Akhir ada di tangan rektor masing-masing.
Adapun beberapa kasus plagiarisme di Indonesia yang sempat terekspos luas beritanya misalnya kasus plagiat yang dilakukan oleh Guru besar Universitas Riau, Prof II. Beliau dinyatkan terbukti melakukan plagiarisme dalam sebuah buku berjudul Sejarah Maritim. Buku dimaksud merupakan jiplakan dari buku Budaya Bahari karya Mayor Jenderal Marinir Joko Pramono terbitan Gramedia, tahun 2005. Akibat kasus tersebut, Komisi Etika ditambah unsur guru besar senior melakukan pertemuan dan berdasarkan bukti yang diperoleh, Prof II dinyatakan terlibat melakukan tindakan plagiarisme.” Setelah menganalisa dan melihat berbagai pertimbangan akademik, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, tim mengusulkan beliau dijatuhkan sanksi diturunkan pangkat fungsionalnya (Kompas, 24/08/2011).
Prof AA B. Perwita, Guru Besar Unpar Bandung ketahuan melakukan tindakan plagiarisme dalam salah satu tulisannya yang dimuat suratkabar The Jakarta Post. Yang bersangkutan telah mengakui tulisannya berjudul ”RI as a New Middle Power?”. Telah terbukti ia menyontek tulisan asli dari penulis seorang akademisi asal Australia, Carl Ungerer berjudul ”The Middle Power Concept in Australian Foreign Policy”. Menurut Rektor Unpar, Dr Cecilia Lauw, Banyu mengajukan surat pengunduran diri pada Senin 8 Februari lalu, namun baru disetujui pada Selasa (9/2/2010) kemarin.
Salah satu kasus yang juga diselidiki adalah dugaan plagiat yang dilakukan salah seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menanggapi dugaan plagiat di kampusnya, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada dosen yang dinyatakan melakukan plagiat. Namun, menurut Rektor tersangka pelaku tindakan plagiarisme menggugat rektor melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan bukti yang beredar, plagiat tersebut dilakukan dosen dengan cara menjiplak skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa bernama Sarika itu dijiplak salah seorang dosen dan diklaim menjadi hasil penelitiannya. Judul penelitian dan obyek penelitian itu nyaris sama dengan skripsi yang dibuat mahasiswa. Bahkan, beberapa kecerobohan pun terungkap. Hal itu, misalnya, di halaman empat dan enam penelitian itu, kata ”skripsi” tidak terhapus. Kejanggalan juga terjadi di metode penelitian, tabel, dan daftar pustaka yang nyaris sama. Kasus-kasus dugaan plagiat hanya bisa terungkap jika ada laporan dari masyarakat. Tanpa itu, kasus plagiat tidak akan ketahuan. Menurut Dirjen Dikti, biasanya pengecekan karya ilmiah lebih diperketat pada karya ilmiah dosen yang akan mengusul kenaikan pangkat akademik Guru Besar (Professor). Satu per satu karyanya dicek ulang dengan berbagi sumber. Ia melanjutkan laporan yang masuk dari masyarakat selalu ditindaklanjuti dengan memanggil pimpinan perguruan tinggi untuk dimintai keterangannya. Pihak perguruan tinggi pun kemudian diminta menyelesaikan masalah itu secara internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Dikti Menilai pihak perguruan tinggi seharusnya mengetahui adanya plagiat karena semestinya mereka memiliki data yang rinci dan lengkap tentang karya-karya mahasiswa dan dosen. ”Dengan data yang lengkap dan rinci, akan mudah ketahuan”. Dari pengalaman penyelesaian kasus-kasus plagiat yang pernah terjadi menurut pak Dirjen, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan beragam. Beliau mencontohkan, antara lain sanksi pemberhentian, pencabutan predikat guru besar, penurunan pangkat, dan larangan kenaikan pangkat untuk selamanya (Kompas, 6 Juni 2012).
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS PlAGIARISME
Menurut Professor Manalu, Guru Besar IPB dan juga sebagai salah satu Tim Pokja DP2M DIKTI Kemendikbud, dalam makalahnya yang dipaparkan pada seminar tentang isu plagiarisme di Binus, "Plagiarisme merupakan tindakan mengambil ide, data, atau tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau mengakui pemiliknya". Beliau lanjut menjelaskan bahwa plagiarisme itu terdiri atas dua kategori, yaitu: 1. Plagiarisme karya orang lain dan 2 Plagiarisme atas karya sendiri. Menurut Professor Rhoten dari Universitas California, plagiarisme adalah tindakan penggunaan ide, atau kata dari penulis lain dengan tidak menjelaskan sumbernya secara pantas. Dengan tegas beliau tegaskan bahwa perbuatan plagiarisme dapat merusak nilai-nilai akademik dan tindakan plagiarisme bisa dikategorikan sebagai kasus pencurian akademik. Permendikbud No. 17 tahun 2010, Plagiarisme merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip atau seluruh karya dan/karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
Dari hasil diskusi seminar dan juga diskusi di media online termasuk di grup mailing list, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kasus plagiarisme. Pertama, masih kurangnya program sosialisasi masalah plagiarisme terutama di kalangan mahasiswa, akademisi dan penulis. Survey yang dilakukan di 72 Peguruan Tinggi di Indonesia oleh Tim Pendidikan Alumni Reference Group (ARG) terhadap sosialisasi PERMENDIKNAS No 17/2010 mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Hasilnya cukup signifikan karena ada 77 % responden menjawab bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang permendiknas tersebut. Kedua, masih banyak yang mungkin belum mengetahui dan menyadari tentang plagiarisme sehingga mereka sering tidak menyadari jika mereka telah melakukan perbuatan tindakan plagiarisme. Ketiga, belum adanya perangkat aturan atau kode etik yang secara eksplisit dan tegas dapat menjadi perangkat yang lebih efektif untuk upaya pencegahan plagiarisme. Ketiga putusan sangsi pelaku tindak plagiarisme belum efektif dan belum tersosialisasi dengan baik. Keempat, masih adanya mindset atau perspesi yang keliru dan menganggap bahwa mengambil atau mencuri ide, hak cipta (copy rights) dan hak intelectual seseorang (intelectual property) bukan merupakan masalah serius atau mungkin dianggap sudah lazim. Keempat, banyak mahasiswa yang cenderung ingin menyelesaikan studi akhir dengan cara yang lebih mudah dan mengambil jalan pintas karena ingin cepat selesai. Kelima, pada umumnya kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia hanya menawarkan satu pilihan studi di perguru tinggi yaitu hanya kebijakan full-time studi atau belum menawarkan kebijakan pat-time studi seperti perguruan tinggi di luar negeri sehingga mahasiswa yang sibuk bekerja full-time di kantor sangat sulit membagi waktunya untu melaksanakan studi full-time di kampus. Kalau di luar negeri ada kebijakan di mana mahasiswa yang kerja full-time harus mengikuti studi part-time dan yang studi full-time harus bekerja part-time. Ironisnya di Indonesia banyak mahasiswa yang super karena berstatus sebagai mahasiswa full-time dan sekaligus pegawai atau karyawan full-time bahkan ada yang punya jabatan penting sehingga disangsikan kemampuan mereka untuk bisa membagi waktu.Dalam konteks seperti inilah sering terjadi pemikiran untuk menyelesaikan tugas akhir studi dengan cara jalan pintas yang berpeluang terjadinya praktek plagiarisme.
UPAYA PENANGANAN KASUS PLAGIARISME
Dari perspektif hukum, kasus pelagiarisme merupakan rana etika moral dan kalaupun kasus ini dibawa ke rana hukum, akan terkait dengan hukum perdata. Di lain sisi, adapun dasar hukum untuk kasus plagiarisme adalah UU No. 20 thn 2003, pasal 25 ayat 2 "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesin atau vokasi terbukati merupakan jiplakan dapat dicabut gelarnya.
Pasca maraknya terjadi kasus plagiarisme, sejumlah perguruan tinggi mengklaim telah berhasil membuat alat atau perangkat software antiplagiarisme. Salah satu perguruan tinggi yang yang bangga memperkenalkan produk software antiplagiarisme adalah Unpar Bandung. Universitas Surabaya dan Universitas Binus juga telah berhasil membuat buku panduan atau buku pedoman tentang upaya mencegah dan mengatasi masalah plagiarisme. Belum lama ini Ditjen Dikti juga mengeluarkan edaran tentang ancaman sangsi berat bagi pelaku tindak tindakan plagiarisme. Upaya inisiatif dari masing-masing individu untuk memiliki kejujuran akademis mulai dari diri individu masing-masing seperti yang juga direkomendasika ole Prof. Manalu dalam presentasinya di Seminar Nasional Plagiarisme di Universitas Binus. Namun, terdapat tantangan cukup berat mengadapi upaya penegakkan aturan dan uU misalnya ada kasus di beberapa perguruan tinggi yang tenaga akademiknya pernah terlibat kasus plagiarisme dan telah dijatuhi sangsi administratif yang cukup berat telah menggugat Rektornya. Dalam beberapa kasus gugatan di PTUN, cukup mengejutka karena gugatan itu sering diimenangkan oleh dosen yang telah dinyatakan tersangka melakukan plagiat.
EVENT ILMIAH YANG INSPIRATIF
Tangga 8 Mei 2013 kelompok kerja Australian Alumni Refence Group (ARG), salah satu organisasi alumni penerima beasiswa Australia, mengadakan Seminar Nasional tentang isu plagiarisme di Universitas Binus Internasional Jakarta. Event ilmiah yang bergengsi ini disponsori Universitas Binus Internasional Jakarta, ARG Australia Awards AusAID, DIKTI Kemendikbud RI dan DIKTIS Kemenag RI. Event ini dihadiri oleh sejumlah akademisi, pakar dan peneliti dari berbagai lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta serta sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan.
Agenda kegiatan seminar sehari membahas tentang kasus plagiat yang disinyalir rawan terjadi di sejumlah lembaga perguruan tinggi di tanah air dan melibatkan sivitas akademika seperti kalangan akademisi dan mahasiswa baik program sarjana maupun mahasiswa program pascasarjana.
Tujuan dari kegiatan ilmiah ini adalah untuk menemukan suatu solusi untuk penanganan masalah plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi; menyamakan perspesi tentang plagiarsme dan upaya melakukan standarisasi penanganan kasus plagiarisme. Di samping itu keputusan dan hasil dari seminar menjadi rumusan rekomendasi kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh stakeholders di lingkungan pendidikan tinggi khususnya dalam lingkungan Ditjen Dikti Kemendikbud RI, Ditjen Diktis Kemenag RI dan semua perguruan tinggi terutama lembaga pendidikan tinggi yang disanyalir rawan terjadi kasus plagiarisme.
Tentu disadari bahwa kegiatan seminar, diskusi dan kampanye antiplagiarisme terasa masih sangat langkah dan seharusnya kalanganga akademisi dan stakeholders terkait harus menjadi penggagas dan pelopor kampanya antiplagiarisme. Di sisi lain isu kasus plagiarisme di Indonesia dewasa ini nampaknya masih lebih fokus pada kasus penjiplakan karya-karya musisi ternama yang kasusnya telah berhasil di bawa ke ranah Hukum dengan mengandalkan perangkat UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tulisan ini hanya fokus pada isu plagiarisme dalam konteks karya ilmiah baik yang dalam konteks karya ilmiah yang diterbitkan (Published) dalam bentuk buku dan jurnal maupun belum diterbitkan (unpublished) dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi.
ISU KASUS PLAGIARISME DALAM KONTEKS GLOBAL DAN LOKAL
Dalam konteks isu kasus plagiarisme global, sejumlah media melaporkan kasus yang menghebohkan seperti berita Kompas tanggal 3 April 2012 yaotu berita tentang Presiden Hongaria, Pal Schmitt yang meletakkan jabatan tahun 2012 setelah gelar doktornya yang diraihnya tahun 1992 dibatalkan pasca temuan bahwa terbukti ada unsur plagiat sebagian dari disertasinya setebal 200 halaman. Presiden Schmitt melepaskan jabatan kurang dari dua tahun terhitung sejak resmi dilantik menjadi presiden. Desas-desus pengunduran diri sang president terekspos sehari setelah Semmelweis University di Budapest mencabut gelar doktornya. Namun, Schmitt tetap bertahan dan berkeras ia "tak melihat hubungan" antara masalah plagiat dan pekerjaannya seperti dilansir koran Kompas.
Tahun 2011, Media Online DW memberitakan kasus Menteri Pertahanan Jerman, Karl Theodor zu Guttenberg menghadapi masalah tuduhan kasus penjiplakan beberapa bagian dalam tesis doktornya. Guttenberg, 39 tahun, menulis tesis doktornya di Universitas Bayreuth pada tahun 2006 lalu. Tesis setebal 475 halaman itu berjudul ‚"Verfassung und Verfassungsvertrag" (Konstitusi dan Perjanjian Konstitusi), sebuah perbandingan antara sistem konstitusi di Amerika Serikat dan di Eropa. Beberapa bagian dalam tesis itu ternyata merupakan jiplakan langsung dari tulisan orang lain, tanpa ada catatan mengenai sumbernya dan tanpa ada kutipan. Ada bagian dari analisa di koran yang dikutip langsung, tanpa menyebut sumbernya. Antara lain dari koran Swiss Neue Zürcher Zeitung dan koran Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dalam tesis doktornya, Guttenberg juga mengutip beberapa tulisan yang dipublikasi di Internet. Tuduhan awal dilontarkan oleh profesor hukum Andreas Fischer-Lescano. Ia membaca tesis Guttenberg karena tertarik secara ilmiah. Namun ia menemukan beberapa bagian yang sama dengan teks dari sumber lain. Tidak ada catatan kaki mengenai sumber asli. Tadinya, Fischer-Lescano ingin mengungkapkan hal ini dalam sebuah jurnal ilmiah akhir Februari. Tapi temuan Fischer-Lescano lalu diberitakan oleh harian Süddeutsche Zeitung. Sejak itu, makin banyak temuan plagiarisme dalam tesis Guttenberg yang diungkap berbagai media.
Pada tanggal 9 Februari 2013 Media online suaramerdeka.com melaporkan berita pengunduran diri Menteri Pendidikan Jerman, Annette Schavan, mundur dari jabatannya setelah Universitas Duesseldorf menuduhnya plagiat dan mencabut gelar doktornya. Schavan yang dikenal sebagai sekutu dekat Kanselir Jerman, Angela Merkel, ini membuat malu koalisi yang memerintah. Namun, Schavan menyatakan mundur bukan karena bersalah. "Saya tak akan menerima putusan (universitas) dan akan melakukan tindakan hukum," katanya dalam jumpa pers. Schavan adalah menteri kabinet Kanselir Angela Merkel kedua yang kehilangan gelar doktor akibat hal yang sama. Seperti yang diberitakan Telegraph, Rabu 6 Februari 2013, komite akademisi Universitas Heinrich Heine di Duesseldorf menyatakan wanita 57 tahun ini melakukan plagiat di beberapa bagian thesisnya pada tahun 1980.
Dalam kontekas lokal di tanah air Kasus plagiat dilaporkan rawan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelidiki dugaan kasus plagiat di sejumlah perguruan tinggi. Mereka yang terbukti melakukan plagiat bisa dijatuhi sanksi, mulai dari penurunan pangkat, pencabutan gelar akademik, hingga pemberhentian jabatan. Namun, dalam prakteknya sangsi terhadap kasus tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa, umumnya diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing melibatkan komisi etik, senat universitas dan senat guru besar. Adapun keputusan. Akhir ada di tangan rektor masing-masing.
Adapun beberapa kasus plagiarisme di Indonesia yang sempat terekspos luas beritanya misalnya kasus plagiat yang dilakukan oleh Guru besar Universitas Riau, Prof II. Beliau dinyatkan terbukti melakukan plagiarisme dalam sebuah buku berjudul Sejarah Maritim. Buku dimaksud merupakan jiplakan dari buku Budaya Bahari karya Mayor Jenderal Marinir Joko Pramono terbitan Gramedia, tahun 2005. Akibat kasus tersebut, Komisi Etika ditambah unsur guru besar senior melakukan pertemuan dan berdasarkan bukti yang diperoleh, Prof II dinyatakan terlibat melakukan tindakan plagiarisme.” Setelah menganalisa dan melihat berbagai pertimbangan akademik, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, tim mengusulkan beliau dijatuhkan sanksi diturunkan pangkat fungsionalnya (Kompas, 24/08/2011).
Prof AA B. Perwita, Guru Besar Unpar Bandung ketahuan melakukan tindakan plagiarisme dalam salah satu tulisannya yang dimuat suratkabar The Jakarta Post. Yang bersangkutan telah mengakui tulisannya berjudul ”RI as a New Middle Power?”. Telah terbukti ia menyontek tulisan asli dari penulis seorang akademisi asal Australia, Carl Ungerer berjudul ”The Middle Power Concept in Australian Foreign Policy”. Menurut Rektor Unpar, Dr Cecilia Lauw, Banyu mengajukan surat pengunduran diri pada Senin 8 Februari lalu, namun baru disetujui pada Selasa (9/2/2010) kemarin.
Salah satu kasus yang juga diselidiki adalah dugaan plagiat yang dilakukan salah seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menanggapi dugaan plagiat di kampusnya, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada dosen yang dinyatakan melakukan plagiat. Namun, menurut Rektor tersangka pelaku tindakan plagiarisme menggugat rektor melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan bukti yang beredar, plagiat tersebut dilakukan dosen dengan cara menjiplak skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa bernama Sarika itu dijiplak salah seorang dosen dan diklaim menjadi hasil penelitiannya. Judul penelitian dan obyek penelitian itu nyaris sama dengan skripsi yang dibuat mahasiswa. Bahkan, beberapa kecerobohan pun terungkap. Hal itu, misalnya, di halaman empat dan enam penelitian itu, kata ”skripsi” tidak terhapus. Kejanggalan juga terjadi di metode penelitian, tabel, dan daftar pustaka yang nyaris sama. Kasus-kasus dugaan plagiat hanya bisa terungkap jika ada laporan dari masyarakat. Tanpa itu, kasus plagiat tidak akan ketahuan. Menurut Dirjen Dikti, biasanya pengecekan karya ilmiah lebih diperketat pada karya ilmiah dosen yang akan mengusul kenaikan pangkat akademik Guru Besar (Professor). Satu per satu karyanya dicek ulang dengan berbagi sumber. Ia melanjutkan laporan yang masuk dari masyarakat selalu ditindaklanjuti dengan memanggil pimpinan perguruan tinggi untuk dimintai keterangannya. Pihak perguruan tinggi pun kemudian diminta menyelesaikan masalah itu secara internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Dikti Menilai pihak perguruan tinggi seharusnya mengetahui adanya plagiat karena semestinya mereka memiliki data yang rinci dan lengkap tentang karya-karya mahasiswa dan dosen. ”Dengan data yang lengkap dan rinci, akan mudah ketahuan”. Dari pengalaman penyelesaian kasus-kasus plagiat yang pernah terjadi menurut pak Dirjen, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan beragam. Beliau mencontohkan, antara lain sanksi pemberhentian, pencabutan predikat guru besar, penurunan pangkat, dan larangan kenaikan pangkat untuk selamanya (Kompas, 6 Juni 2012).
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS PlAGIARISME
Menurut Professor Manalu, Guru Besar IPB dan juga sebagai salah satu Tim Pokja DP2M DIKTI Kemendikbud, dalam makalahnya yang dipaparkan pada seminar tentang isu plagiarisme di Binus, "Plagiarisme merupakan tindakan mengambil ide, data, atau tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau mengakui pemiliknya". Beliau lanjut menjelaskan bahwa plagiarisme itu terdiri atas dua kategori, yaitu: 1. Plagiarisme karya orang lain dan 2 Plagiarisme atas karya sendiri. Menurut Professor Rhoten dari Universitas California, plagiarisme adalah tindakan penggunaan ide, atau kata dari penulis lain dengan tidak menjelaskan sumbernya secara pantas. Dengan tegas beliau tegaskan bahwa perbuatan plagiarisme dapat merusak nilai-nilai akademik dan tindakan plagiarisme bisa dikategorikan sebagai kasus pencurian akademik. Permendikbud No. 17 tahun 2010, Plagiarisme merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip atau seluruh karya dan/karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
Dari hasil diskusi seminar dan juga diskusi di media online termasuk di grup mailing list, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kasus plagiarisme. Pertama, masih kurangnya program sosialisasi masalah plagiarisme terutama di kalangan mahasiswa, akademisi dan penulis. Survey yang dilakukan di 72 Peguruan Tinggi di Indonesia oleh Tim Pendidikan Alumni Reference Group (ARG) terhadap sosialisasi PERMENDIKNAS No 17/2010 mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Hasilnya cukup signifikan karena ada 77 % responden menjawab bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang permendiknas tersebut. Kedua, masih banyak yang mungkin belum mengetahui dan menyadari tentang plagiarisme sehingga mereka sering tidak menyadari jika mereka telah melakukan perbuatan tindakan plagiarisme. Ketiga, belum adanya perangkat aturan atau kode etik yang secara eksplisit dan tegas dapat menjadi perangkat yang lebih efektif untuk upaya pencegahan plagiarisme. Ketiga putusan sangsi pelaku tindak plagiarisme belum efektif dan belum tersosialisasi dengan baik. Keempat, masih adanya mindset atau perspesi yang keliru dan menganggap bahwa mengambil atau mencuri ide, hak cipta (copy rights) dan hak intelectual seseorang (intelectual property) bukan merupakan masalah serius atau mungkin dianggap sudah lazim. Keempat, banyak mahasiswa yang cenderung ingin menyelesaikan studi akhir dengan cara yang lebih mudah dan mengambil jalan pintas karena ingin cepat selesai. Kelima, pada umumnya kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia hanya menawarkan satu pilihan studi di perguru tinggi yaitu hanya kebijakan full-time studi atau belum menawarkan kebijakan pat-time studi seperti perguruan tinggi di luar negeri sehingga mahasiswa yang sibuk bekerja full-time di kantor sangat sulit membagi waktunya untu melaksanakan studi full-time di kampus. Kalau di luar negeri ada kebijakan di mana mahasiswa yang kerja full-time harus mengikuti studi part-time dan yang studi full-time harus bekerja part-time. Ironisnya di Indonesia banyak mahasiswa yang super karena berstatus sebagai mahasiswa full-time dan sekaligus pegawai atau karyawan full-time bahkan ada yang punya jabatan penting sehingga disangsikan kemampuan mereka untuk bisa membagi waktu.Dalam konteks seperti inilah sering terjadi pemikiran untuk menyelesaikan tugas akhir studi dengan cara jalan pintas yang berpeluang terjadinya praktek plagiarisme.
UPAYA PENANGANAN KASUS PLAGIARISME
Dari perspektif hukum, kasus pelagiarisme merupakan rana etika moral dan kalaupun kasus ini dibawa ke rana hukum, akan terkait dengan hukum perdata. Di lain sisi, adapun dasar hukum untuk kasus plagiarisme adalah UU No. 20 thn 2003, pasal 25 ayat 2 "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesin atau vokasi terbukati merupakan jiplakan dapat dicabut gelarnya.
Pasca maraknya terjadi kasus plagiarisme, sejumlah perguruan tinggi mengklaim telah berhasil membuat alat atau perangkat software antiplagiarisme. Salah satu perguruan tinggi yang yang bangga memperkenalkan produk software antiplagiarisme adalah Unpar Bandung. Universitas Surabaya dan Universitas Binus juga telah berhasil membuat buku panduan atau buku pedoman tentang upaya mencegah dan mengatasi masalah plagiarisme. Belum lama ini Ditjen Dikti juga mengeluarkan edaran tentang ancaman sangsi berat bagi pelaku tindak tindakan plagiarisme. Upaya inisiatif dari masing-masing individu untuk memiliki kejujuran akademis mulai dari diri individu masing-masing seperti yang juga direkomendasika ole Prof. Manalu dalam presentasinya di Seminar Nasional Plagiarisme di Universitas Binus. Namun, terdapat tantangan cukup berat mengadapi upaya penegakkan aturan dan uU misalnya ada kasus di beberapa perguruan tinggi yang tenaga akademiknya pernah terlibat kasus plagiarisme dan telah dijatuhi sangsi administratif yang cukup berat telah menggugat Rektornya. Dalam beberapa kasus gugatan di PTUN, cukup mengejutka karena gugatan itu sering diimenangkan oleh dosen yang telah dinyatakan tersangka melakukan plagiat.
Kamis, 11 April 2013
PROSPEK GERAKAN ISLAM KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI-POLITIK
Oleh Mochtar Marhum
Pengurus Kahmi (Ketua Bidang Infokom) dan Pengurus Ikatan Sarjana NU (Bidang LitBang) Wilayah Sulawesi Tengah
Dari perspektif dan konteks global, Saya menyaksikan kebangkitan umat Muslim cukup signifikan terutama pasca bubarnya blok Fakta warsawa dan krisis ekonomi/Utang beberapa negara-negara kapitalist. Dan juga terlebih pasca insiden serangan 11 September.
Revolusi Arab dikenal dengan jargon Arab Spring atau Arab awakening melalui gerakan people power dan juga digerakkan oleh kelompok oposisi diikuti dengan gerakan pemberontakkan (uprising) telah berhasil menjatuhkan beberapa Rezim Diktator mulai dari Tunisia, Libiya, Mesir, Yaman dan terakhir Syria yang sampai saat ini gerakan pemberontakan oposisi masih mendapat tantangan resistensi yang belum terkalahkan oleh Regime Basyar AlAsad.
Fenomena yang menarik dari Regime-regime yang digulingkan di Jazirah Arab (Arab World) cukup menarik dan unik karena eks-Rgime yang pernah mejabat sebagai kepala Pemerintahan majoritas berasal dari kelompok sectarian atau etnis yang relatif dianggap minoritas dan juga kebanyakan berasal dari latar belakar perwira militer. Pada umumnya eks-Regime yang pernah berkuasa memiliki karakter mirip pemimpin yang ada di negara monarki absolut. Ada yang mempraktekkan Oligarki Politik-Ekonomi dan Dinasti Politik. Dalam konteks Dinasti Politik (Political Dinasty) Jelang dan jauh sebelum kejatuhan Regime-Regime yang lama berkuasa di Timur Tengah tersebutmisalnya, mereka telah mempersiapkan putra-putra mereka yang siapak akan menggantikan ayah mereka kelak sebagai kepala Pemerintahan. Dan praktek Dinasti politik ini telah diterapkan di Syria sebelumnya dan juga rencana dulu akan diterapkan di Irak oleh Regime Sadam tapi keburuh digulingkan oleh Amerika dan sekutunya melalui doktrin pre-emptive strike dan unilateral action.
Regime-regime di negara-negara Jazirah Arab telah berhasil digulingkan melibatkan suatu gerakan people power yang pejuangnya (Fighter/rebel) tercatat juga melibatkan tidak hanya masyarakat umum tapi juga aktivist mudah yang berasal dari Ormas sectarian sperti Element Ikwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir (HT).
Rezim yang mendapat legitimasi sebagai penyelenggara negara pasca revolusi atau jatuhnya Rezim Diktator juga melibatkan pemimpin ada yang berlatar belakang dari kader ormas sectarian Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin. Juga yang tidak kalah menarik untuk diamati adalah fenoma unik yang terjadi selama priode uprising (pemberontakkan) di mana kelompok Ormas sectarian dan negara barat (Western powers) yang mendukung misi menjatuhkan Regime berkuasa, memiliki persepsi, misi dan visi yang hampir sama dalam konteks dan upaya menjatuhkan Regime yang berkuasa. Namun, sebaliknya Regime Western Powers sempat mendapat tantangan berat terutama ketika akan mengucurkan bantuan persejataan kepada kelompok pemberontak karena mereka ragu kalau-kalau bantuan persenjataan yang mereka berikan akan jatuh ke tangan pemberontak yang mereka identifikasi sebagai kelompok atau elemen Islam garis keras. Dan juga menurut laporan sejumlah media, Western powers juga sering khawatir jika kelak nanti Regime yang berhasil digulingkan akan diganti posisinya oleh pemimpin yang berlatar belakang aktivis dari Kelompok Islam garis keras.
Pertumbuhan jumlah populasi Muslim dunia cukup signifikan yang sekarang jumlahnya diberitakan mampu bersaing dengan jumlah populasi sectarian umat kristen Katolik. Pertumbuhan jumlah populasi Muslim dunia bertambah juga dikabarkan oleh media karena ada juga bnyak umat non-Muslim yang sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam seperti diberitakan di beberapa media masa dan media konvensional dan berita itu juga cukup mengejutkan.
Dari perspektif ekonomi politik, gerakan Syariah Khilafah di beberapa negara Jazira Arab, Asia Selatan dan Asia tenggara mulai bangkit karena terinspirasi dan termotivasi oleh romantisme masa Kekaisaran Otoman (otoman Empire) yang dari perspektif historis sempat menguasai sebagian wilayah Eropa Barat dan meninggalkan bukti artefak sejarah Islam sperti di Cordoba Sepanyol. Banyak aktivis Ormas Islam yang menganggap bahwa solusi alternatif yang paling tepat untuk mengatasi masalah krisis multidimensi akhir-kahir ini adalah dengan kembalinya umat Islam ke Konsep Syariah Khilafah dan gerekan ini mulai dikampanyekan oleh kelompok Ormas sectarian yang cukup dikenal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Momentum terjadinya krisis ideologi politik dan krisis ekonomi/utang di sejumlah negara kapitalis belum lama ini membuat semakin banyak orang yang mendambakan ideologi yang lebih ideal dan stabil yang menjanjikan masa depan yang cerah. Gerakan ekonomi syariah juga mulai bangkit ditandai dengan tumbuh dan mejamurnya bank-bank Syariah dan Muamalat yang telah berkolaborasi dengan bank konvensional di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pihak perbankan convensional Kerajaan Inggris telah memberikan penghargaan kepada Bank Syariah yang berhasil mengembangkan sayap usaha perbankannya di daratan Great Britain (Inggris Raya). Namun, sebaliknya usaha BMT yang sempat diperkenalkan beberapa wialayah di tanah air sempat timbul tenggelam dan bahkan ada yang gulung tikar.
Fenomena yang mungkin agak mengejutkan justru dalam konteks politik di Indonesia di mana Parpol yang dulu pernah berideologi dan mengusung misi Islam serta dulu agak ekslusif kini secara perlahan mulai bangkit tapi tampil dengan baju yang berbeda. Tampil lebih terbuka (inclusif) kecuali PKS yang tetap konsisten dan yang disinyalir berafiliasi dengan Gerakan Hizbut Tahrir.
Sebaliknya beberapa Parpol sectarian yang lahir dan dibidani oleh Ormas Sectarian Islam seperti PKB dan PAN (NU dan Muhammadiya) akhirnya menjadi Parpol terbuka (Inclusif) dan lebih mengejutkan lagi Parpol yang dulu pernah sangat sectarian dan Ekslusif, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) baru-baru ini telah mendeklarasikan Parpolnya sebagai partai terbuka. Ini fenoma menarik yang perlu dikaji secara sosiollogis-historis. Akhir-akhir ini, saya juga menyaksikan di TV Aljazeera banyak berita tentang kebangkitan Gerakan Sectarian seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir (HT) yang bangkit di Jazira Arab (Arab World) seiring dengan hadirnya gerakan revolusi Arab.
Sebagai akademisi yang pernah belajar di luar negeri dan setiap saat aktif di media sosial (Mailing List, FB dan Twitter), hampir setia saat saya mendapakan informasi tentang pertumbuhan populasi dan perkembangan Muslim dunia dan juga kebangkitan gerakan Islam di Luar Negeri. Gerakan Islam di luar negeri justru digerakkan oleh teman-teman Mahasiswa Muslim dari berbagai belahan dunia yang sedang belajar di universitas dan politeknik di negara-negara barat dan berkolaborasi dengan kelompok Permanent Resident/Warga Negara atau umat Muslim di negara tempat belajar mahsiswa Muslim melalui kegiatan pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan sosial.
Saya melihat justru kembangkitan umat Muslim juga lebih nampak misalnya di negara-negara barat seperti di Eropa, Amerika Utara dan Australia. Namun, aktivitas mahasiswa dan masayarakat Muslim di negara-negara di Barat (Western World) sering mendapat tantangan dan kendala karena terkadang dicurigai akan menjadi gerakan Islam garis keras atau gerakan yang mendukung kelompok ekstrimis walaupun kenyataannya tentu banyak yang tidak seperti itu. Aktifitas mengumpulkan dana (Charity) kemanusian untuk dikirimkan kembali ke negara-negaranya mahasiswa Muslim bersangkuta juga bahkan sering ada yang dicurigai aliran dana yang terkumpul mungkin akan disalurkan untuk gerakan terorisme walaupun kenyataannya dugaan atau kecurigaaan itu banyak yang tidak benar. Juga kegiatan sosial dan ritual lainnya seprti pengajian dan aktifitas sosial umat Muslim lainnya di negara-negara Barat ada yang sering tidak luput dari pengawasan (surveilence).
Umat Muslim harus bersatu terutama dalam konteks ikut membangun tatanan dunia yang lebih sejahtera, aman dan damai. Ide Khilafah/Syariah yang dikampanyekan oleh kelompok Ormas Sectarian yang berafiliasi dengan Ikwnul Muslimin/Hizbut Tarir merupakan salah satu alternatif mempersatukan kekuatan umat Muslim dunia tapi ide ini tentu akan mengalami kendala politik dan kultural yang cukup berat karena tentu akan mengalami resistensi oleh kekuatan gerakan kelompok pluarilist dan gerakan aktivist HAM. Di samping itu ide Khilafah tentu akan berbenturan dengan hukum Internasional dan UU Negara Bangsa (Nation states). Juga menyangkut RUU Keormasan ternyata banyak kelompok ormas sectarian yang menyatakan resistensinya. Ada yang menduga RUU Ke-Oramasan dapat menjegal tumbuh dan berkembangnya gerakan Ormas sectarian yang ekslusif.
Pengurus Kahmi (Ketua Bidang Infokom) dan Pengurus Ikatan Sarjana NU (Bidang LitBang) Wilayah Sulawesi Tengah
Dari perspektif dan konteks global, Saya menyaksikan kebangkitan umat Muslim cukup signifikan terutama pasca bubarnya blok Fakta warsawa dan krisis ekonomi/Utang beberapa negara-negara kapitalist. Dan juga terlebih pasca insiden serangan 11 September.
Revolusi Arab dikenal dengan jargon Arab Spring atau Arab awakening melalui gerakan people power dan juga digerakkan oleh kelompok oposisi diikuti dengan gerakan pemberontakkan (uprising) telah berhasil menjatuhkan beberapa Rezim Diktator mulai dari Tunisia, Libiya, Mesir, Yaman dan terakhir Syria yang sampai saat ini gerakan pemberontakan oposisi masih mendapat tantangan resistensi yang belum terkalahkan oleh Regime Basyar AlAsad.
Fenomena yang menarik dari Regime-regime yang digulingkan di Jazirah Arab (Arab World) cukup menarik dan unik karena eks-Rgime yang pernah mejabat sebagai kepala Pemerintahan majoritas berasal dari kelompok sectarian atau etnis yang relatif dianggap minoritas dan juga kebanyakan berasal dari latar belakar perwira militer. Pada umumnya eks-Regime yang pernah berkuasa memiliki karakter mirip pemimpin yang ada di negara monarki absolut. Ada yang mempraktekkan Oligarki Politik-Ekonomi dan Dinasti Politik. Dalam konteks Dinasti Politik (Political Dinasty) Jelang dan jauh sebelum kejatuhan Regime-Regime yang lama berkuasa di Timur Tengah tersebutmisalnya, mereka telah mempersiapkan putra-putra mereka yang siapak akan menggantikan ayah mereka kelak sebagai kepala Pemerintahan. Dan praktek Dinasti politik ini telah diterapkan di Syria sebelumnya dan juga rencana dulu akan diterapkan di Irak oleh Regime Sadam tapi keburuh digulingkan oleh Amerika dan sekutunya melalui doktrin pre-emptive strike dan unilateral action.
Regime-regime di negara-negara Jazirah Arab telah berhasil digulingkan melibatkan suatu gerakan people power yang pejuangnya (Fighter/rebel) tercatat juga melibatkan tidak hanya masyarakat umum tapi juga aktivist mudah yang berasal dari Ormas sectarian sperti Element Ikwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir (HT).
Rezim yang mendapat legitimasi sebagai penyelenggara negara pasca revolusi atau jatuhnya Rezim Diktator juga melibatkan pemimpin ada yang berlatar belakang dari kader ormas sectarian Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin. Juga yang tidak kalah menarik untuk diamati adalah fenoma unik yang terjadi selama priode uprising (pemberontakkan) di mana kelompok Ormas sectarian dan negara barat (Western powers) yang mendukung misi menjatuhkan Regime berkuasa, memiliki persepsi, misi dan visi yang hampir sama dalam konteks dan upaya menjatuhkan Regime yang berkuasa. Namun, sebaliknya Regime Western Powers sempat mendapat tantangan berat terutama ketika akan mengucurkan bantuan persejataan kepada kelompok pemberontak karena mereka ragu kalau-kalau bantuan persenjataan yang mereka berikan akan jatuh ke tangan pemberontak yang mereka identifikasi sebagai kelompok atau elemen Islam garis keras. Dan juga menurut laporan sejumlah media, Western powers juga sering khawatir jika kelak nanti Regime yang berhasil digulingkan akan diganti posisinya oleh pemimpin yang berlatar belakang aktivis dari Kelompok Islam garis keras.
Pertumbuhan jumlah populasi Muslim dunia cukup signifikan yang sekarang jumlahnya diberitakan mampu bersaing dengan jumlah populasi sectarian umat kristen Katolik. Pertumbuhan jumlah populasi Muslim dunia bertambah juga dikabarkan oleh media karena ada juga bnyak umat non-Muslim yang sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam seperti diberitakan di beberapa media masa dan media konvensional dan berita itu juga cukup mengejutkan.
Dari perspektif ekonomi politik, gerakan Syariah Khilafah di beberapa negara Jazira Arab, Asia Selatan dan Asia tenggara mulai bangkit karena terinspirasi dan termotivasi oleh romantisme masa Kekaisaran Otoman (otoman Empire) yang dari perspektif historis sempat menguasai sebagian wilayah Eropa Barat dan meninggalkan bukti artefak sejarah Islam sperti di Cordoba Sepanyol. Banyak aktivis Ormas Islam yang menganggap bahwa solusi alternatif yang paling tepat untuk mengatasi masalah krisis multidimensi akhir-kahir ini adalah dengan kembalinya umat Islam ke Konsep Syariah Khilafah dan gerekan ini mulai dikampanyekan oleh kelompok Ormas sectarian yang cukup dikenal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Momentum terjadinya krisis ideologi politik dan krisis ekonomi/utang di sejumlah negara kapitalis belum lama ini membuat semakin banyak orang yang mendambakan ideologi yang lebih ideal dan stabil yang menjanjikan masa depan yang cerah. Gerakan ekonomi syariah juga mulai bangkit ditandai dengan tumbuh dan mejamurnya bank-bank Syariah dan Muamalat yang telah berkolaborasi dengan bank konvensional di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pihak perbankan convensional Kerajaan Inggris telah memberikan penghargaan kepada Bank Syariah yang berhasil mengembangkan sayap usaha perbankannya di daratan Great Britain (Inggris Raya). Namun, sebaliknya usaha BMT yang sempat diperkenalkan beberapa wialayah di tanah air sempat timbul tenggelam dan bahkan ada yang gulung tikar.
Fenomena yang mungkin agak mengejutkan justru dalam konteks politik di Indonesia di mana Parpol yang dulu pernah berideologi dan mengusung misi Islam serta dulu agak ekslusif kini secara perlahan mulai bangkit tapi tampil dengan baju yang berbeda. Tampil lebih terbuka (inclusif) kecuali PKS yang tetap konsisten dan yang disinyalir berafiliasi dengan Gerakan Hizbut Tahrir.
Sebaliknya beberapa Parpol sectarian yang lahir dan dibidani oleh Ormas Sectarian Islam seperti PKB dan PAN (NU dan Muhammadiya) akhirnya menjadi Parpol terbuka (Inclusif) dan lebih mengejutkan lagi Parpol yang dulu pernah sangat sectarian dan Ekslusif, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) baru-baru ini telah mendeklarasikan Parpolnya sebagai partai terbuka. Ini fenoma menarik yang perlu dikaji secara sosiollogis-historis. Akhir-akhir ini, saya juga menyaksikan di TV Aljazeera banyak berita tentang kebangkitan Gerakan Sectarian seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir (HT) yang bangkit di Jazira Arab (Arab World) seiring dengan hadirnya gerakan revolusi Arab.
Sebagai akademisi yang pernah belajar di luar negeri dan setiap saat aktif di media sosial (Mailing List, FB dan Twitter), hampir setia saat saya mendapakan informasi tentang pertumbuhan populasi dan perkembangan Muslim dunia dan juga kebangkitan gerakan Islam di Luar Negeri. Gerakan Islam di luar negeri justru digerakkan oleh teman-teman Mahasiswa Muslim dari berbagai belahan dunia yang sedang belajar di universitas dan politeknik di negara-negara barat dan berkolaborasi dengan kelompok Permanent Resident/Warga Negara atau umat Muslim di negara tempat belajar mahsiswa Muslim melalui kegiatan pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan sosial.
Saya melihat justru kembangkitan umat Muslim juga lebih nampak misalnya di negara-negara barat seperti di Eropa, Amerika Utara dan Australia. Namun, aktivitas mahasiswa dan masayarakat Muslim di negara-negara di Barat (Western World) sering mendapat tantangan dan kendala karena terkadang dicurigai akan menjadi gerakan Islam garis keras atau gerakan yang mendukung kelompok ekstrimis walaupun kenyataannya tentu banyak yang tidak seperti itu. Aktifitas mengumpulkan dana (Charity) kemanusian untuk dikirimkan kembali ke negara-negaranya mahasiswa Muslim bersangkuta juga bahkan sering ada yang dicurigai aliran dana yang terkumpul mungkin akan disalurkan untuk gerakan terorisme walaupun kenyataannya dugaan atau kecurigaaan itu banyak yang tidak benar. Juga kegiatan sosial dan ritual lainnya seprti pengajian dan aktifitas sosial umat Muslim lainnya di negara-negara Barat ada yang sering tidak luput dari pengawasan (surveilence).
Umat Muslim harus bersatu terutama dalam konteks ikut membangun tatanan dunia yang lebih sejahtera, aman dan damai. Ide Khilafah/Syariah yang dikampanyekan oleh kelompok Ormas Sectarian yang berafiliasi dengan Ikwnul Muslimin/Hizbut Tarir merupakan salah satu alternatif mempersatukan kekuatan umat Muslim dunia tapi ide ini tentu akan mengalami kendala politik dan kultural yang cukup berat karena tentu akan mengalami resistensi oleh kekuatan gerakan kelompok pluarilist dan gerakan aktivist HAM. Di samping itu ide Khilafah tentu akan berbenturan dengan hukum Internasional dan UU Negara Bangsa (Nation states). Juga menyangkut RUU Keormasan ternyata banyak kelompok ormas sectarian yang menyatakan resistensinya. Ada yang menduga RUU Ke-Oramasan dapat menjegal tumbuh dan berkembangnya gerakan Ormas sectarian yang ekslusif.
Senin, 08 April 2013
Perspektif Media dan Kasus Hukum Rimba
Kemarin pagi TV ONE menayangkan dialog tentang kasus serangan ke
LP Cebongan. Even dialog itu mungkin bisa dianggap kurang fair dan tidak
berimbang karena Nara sumber yg diundang semua memiliki ikatan
emosional dengan oknum yg terlibat serangan ke Cebongan karena katakan
tidak ada nara sumber yg, netral dan independent (Impartial).
Dapat dianggap lebih ideal, berimbang, proporsional dan Profesional jika suatu tayangan dialog di TV swasta ternama jika juga melibatkan nara sumber yang independent dan berimbang sehingga dialog itu bisa menjadi lebih objektif dan fair. Masyarakat tentu berhak mendapatkan akses informasi yang mencerahkan, lebih objektif dan berimbang.
Saya berlangganan TV Indovision dan hampir setiap saat menyaksikan program dialog-dialog TV luar negeri dan nara sumber yang dilibatkan selalu berimbang dan harus ada nara sumber yang independent dan impartial (Netral) sehingga masyarakat tidak pernah mencurigai kalau tayangan seperti itu adalah tayangan mungkin katakan semacam pesanan untuk tujuan membentuk opini publik (Public Opinion).
Yang tampil kemarin pagi Jendral Purnawiran Doktor Hendro Priyono dan seorang akdemisi UI (Putra Purnawirawan TNI). Di satu sisi terus ternag saya apresiasi dengan dialog yang bagus dan mencerahkan itu tapi di sisi lain tentu saya menduga mungkin ada juga masyarakat yang mempertanyakan objektifitas statement dan argumentasi narasumber dalam even dialog TV One tersebut karena posisi dan satus narasumber semua katakan tidak impartial (independent/netral). Dan katakan tentu karena faktor physikologis dan ikatan emosional mungkin akan sulit membuat statemnt dan argumentasi yang lebih objektif.
Juga media seharusnya cover both sides karena peristiwa LP cebongan tentu tidak berdiri sendiri dan tentu juga harus dipahami kenapa kasus hukum rimba atau misalnya serangan LP Cebongan itu bisa terjadi di lembaga permasyarakat yang merupakan tempat yang dianggap paling aman yang bisa melindungi tahanan yang notabene juga punya hak dan hak-hak mereka sebagai tahanan juga harus mendapat perlindungan.
Menurut sejumlah pakar dan praktisi media bahwa dari hasil survey LSI salah satu Lembaga Survey ternama, sungguh hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia mulai menurun sehingga ada spekulasi bahwa masyarakat telah memahami dan bahkan mentolerir aksi brutal pembantaian di LP cebongan karena menurut mereka dalam beberapa kasus terkait hukum tidak ditegakkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Misalnya ada yang melaporkan ternyata di antara korban pembantaian yang diidentifikasi preman pernah membunuh dan memperkosa tapi hanya mendapt hukuman yang relatif ringan.
Banyak masyarakat yang hampir kehilangan kepercayaan pada sistem penegakkan hukum sehingga kasus main hakim sendiri dan semacam praktek kelompok vigalante di negeri ini makin memprihatinkan. Bedah editorial Media Indonesia pagi ini berjudul "Titik Nadir Hukum". Informasi yang sangat mencerahkan tapi juga beritanya memprihatinkan dan laporan bedah editorial ini harus menjadi feedbacks dan refleksi bagi pihak penegak hukum (law enforcers) dan stakeholders terkait.
Banyak kasus di mana ada sejumlah terdakwa yang telah diputuskan dipengadilan ternyata ada yang hanya mendapat hukuman yang relatif dianggap ringan dan lebih ironis lagi bahkan ada pihak penegak hukum yang tersandung tindak pidana korupsi (Tipikor) misalnya sehingga sejumlah pakar mengatakan bahwa masyarakat telah kecewa dengan sitem penegakkan hukum di Indonesia akibatnya setiap terjadi kasus hukum rimba atau kasus main hakim sendiri, masyarakat dapat memahami dan bahkan ironis lagi ada yang mentolerir kasus hukum rimba.
Insiden kasus LP Cebongan harus menjadi pelajaran berharga sebagai feedbacks untuk perbaikan sistem penegakkan hukum di Indonesia. Aparat TNI dan Polri yang jadi korban serangan rakyat sipil dan preman misalnya harus juga mendapat liputan dan sorotan media secara berimbang dan masyarakat juga harus menaruh simpati terhadap setiap kasus main hakim sendiri yang melibatkan rakyat sipil dan kelompok preman.
Aksi premanisme dan tindakan main hakim sendiri oleh warga sipil yang telah mengorbankan aparat negara juga harus dikecam sehingga pemberitaan media dan argumentasi dan statement pakar/pengamat di media bisa dianggap profesional dan proporsional serta objektif dan fair.
Dalam dialog di TV One pagi ini seorang komisoner Police Watch dan seorang politisi Parlemen menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak preman dimamfaatkan oleh aparat atau pejabat. Yang ironis lagi ada pernyataan bahwa banyak yang memamfaatkan preman karena preman bisa dan biasa melanggar hukum sedangkan petugas atau aparat tidak bisa atau tidak biasa ehingga banyak yang lebih cenderung memamfaatkan jasa preman. Ada juga pameo yang dan plesetan yang menyatakan "Aparat itu adalah aset negara tapi preman itu aset siapa atau siapa yang backing Preman?".
Di negara Demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum punya azas equality before the law or the law is above everyone. Tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum (impunity) dan juga tentu tidak bole ada pembenaran (justifikasi) terhadap semua bentuk tindakan kejahatan di muka bumi (there is no justification for any crime or what so ever).
Ada adigium yang menyatakan "negara semakin berbahaya bukan karena jumlah penjahat semakin banyak tapi negara semakin berbahaya karena ada yang membiarkan kejahatan itu terus terjadi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist and Blogger on Social Humanity Issues
Dapat dianggap lebih ideal, berimbang, proporsional dan Profesional jika suatu tayangan dialog di TV swasta ternama jika juga melibatkan nara sumber yang independent dan berimbang sehingga dialog itu bisa menjadi lebih objektif dan fair. Masyarakat tentu berhak mendapatkan akses informasi yang mencerahkan, lebih objektif dan berimbang.
Saya berlangganan TV Indovision dan hampir setiap saat menyaksikan program dialog-dialog TV luar negeri dan nara sumber yang dilibatkan selalu berimbang dan harus ada nara sumber yang independent dan impartial (Netral) sehingga masyarakat tidak pernah mencurigai kalau tayangan seperti itu adalah tayangan mungkin katakan semacam pesanan untuk tujuan membentuk opini publik (Public Opinion).
Yang tampil kemarin pagi Jendral Purnawiran Doktor Hendro Priyono dan seorang akdemisi UI (Putra Purnawirawan TNI). Di satu sisi terus ternag saya apresiasi dengan dialog yang bagus dan mencerahkan itu tapi di sisi lain tentu saya menduga mungkin ada juga masyarakat yang mempertanyakan objektifitas statement dan argumentasi narasumber dalam even dialog TV One tersebut karena posisi dan satus narasumber semua katakan tidak impartial (independent/netral). Dan katakan tentu karena faktor physikologis dan ikatan emosional mungkin akan sulit membuat statemnt dan argumentasi yang lebih objektif.
Juga media seharusnya cover both sides karena peristiwa LP cebongan tentu tidak berdiri sendiri dan tentu juga harus dipahami kenapa kasus hukum rimba atau misalnya serangan LP Cebongan itu bisa terjadi di lembaga permasyarakat yang merupakan tempat yang dianggap paling aman yang bisa melindungi tahanan yang notabene juga punya hak dan hak-hak mereka sebagai tahanan juga harus mendapat perlindungan.
Menurut sejumlah pakar dan praktisi media bahwa dari hasil survey LSI salah satu Lembaga Survey ternama, sungguh hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia mulai menurun sehingga ada spekulasi bahwa masyarakat telah memahami dan bahkan mentolerir aksi brutal pembantaian di LP cebongan karena menurut mereka dalam beberapa kasus terkait hukum tidak ditegakkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Misalnya ada yang melaporkan ternyata di antara korban pembantaian yang diidentifikasi preman pernah membunuh dan memperkosa tapi hanya mendapt hukuman yang relatif ringan.
Banyak masyarakat yang hampir kehilangan kepercayaan pada sistem penegakkan hukum sehingga kasus main hakim sendiri dan semacam praktek kelompok vigalante di negeri ini makin memprihatinkan. Bedah editorial Media Indonesia pagi ini berjudul "Titik Nadir Hukum". Informasi yang sangat mencerahkan tapi juga beritanya memprihatinkan dan laporan bedah editorial ini harus menjadi feedbacks dan refleksi bagi pihak penegak hukum (law enforcers) dan stakeholders terkait.
Banyak kasus di mana ada sejumlah terdakwa yang telah diputuskan dipengadilan ternyata ada yang hanya mendapat hukuman yang relatif dianggap ringan dan lebih ironis lagi bahkan ada pihak penegak hukum yang tersandung tindak pidana korupsi (Tipikor) misalnya sehingga sejumlah pakar mengatakan bahwa masyarakat telah kecewa dengan sitem penegakkan hukum di Indonesia akibatnya setiap terjadi kasus hukum rimba atau kasus main hakim sendiri, masyarakat dapat memahami dan bahkan ironis lagi ada yang mentolerir kasus hukum rimba.
Insiden kasus LP Cebongan harus menjadi pelajaran berharga sebagai feedbacks untuk perbaikan sistem penegakkan hukum di Indonesia. Aparat TNI dan Polri yang jadi korban serangan rakyat sipil dan preman misalnya harus juga mendapat liputan dan sorotan media secara berimbang dan masyarakat juga harus menaruh simpati terhadap setiap kasus main hakim sendiri yang melibatkan rakyat sipil dan kelompok preman.
Aksi premanisme dan tindakan main hakim sendiri oleh warga sipil yang telah mengorbankan aparat negara juga harus dikecam sehingga pemberitaan media dan argumentasi dan statement pakar/pengamat di media bisa dianggap profesional dan proporsional serta objektif dan fair.
Dalam dialog di TV One pagi ini seorang komisoner Police Watch dan seorang politisi Parlemen menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak preman dimamfaatkan oleh aparat atau pejabat. Yang ironis lagi ada pernyataan bahwa banyak yang memamfaatkan preman karena preman bisa dan biasa melanggar hukum sedangkan petugas atau aparat tidak bisa atau tidak biasa ehingga banyak yang lebih cenderung memamfaatkan jasa preman. Ada juga pameo yang dan plesetan yang menyatakan "Aparat itu adalah aset negara tapi preman itu aset siapa atau siapa yang backing Preman?".
Di negara Demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum punya azas equality before the law or the law is above everyone. Tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum (impunity) dan juga tentu tidak bole ada pembenaran (justifikasi) terhadap semua bentuk tindakan kejahatan di muka bumi (there is no justification for any crime or what so ever).
Ada adigium yang menyatakan "negara semakin berbahaya bukan karena jumlah penjahat semakin banyak tapi negara semakin berbahaya karena ada yang membiarkan kejahatan itu terus terjadi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist and Blogger on Social Humanity Issues
Jumat, 05 April 2013
Isu Kontroversi Pasca Insiden Serangan di LP Cebongan
Konferensi pers tim investigasi TNI telah dilakukan dan telah menjawab
semua teka-teki dan misteri aksi brutal yang terjadi di LP Cebongan
dengan mengumumkan adanya indikasi keterlibatan 11 orang oknum kopasus.
Untuk menjawab segala macam argumentasi defensif dan upaya pengajuan alibi yang berupaya menyangkal aksi brutal tersebut, dapat dibuat analisa dan logika sederhana bahwa yang jelas ada kecenderungan setiap tindakan aksi kejahatan (Crime Act) dilakukan oleh pihak-pihak baik yg profesional maupun kurang profesional selalu berusaha menyembunyikan identitas atau karakter asli para pelaku kejahatan tersebut agar sulit dideteksi oleh tim penyidik. Hanya kelompok yang tidak profesional dan berlaku ceroboh yang menampakkan identitas dan karakter aslinya dalam melakukan kejahatan.
Menyangkut pernyataan Pangdam Diponegoro, mungkin juga ada benarnya tapi jika dikaitkan lagi dengan statement dari LSM Kontras, Harri Azhar di TV One tadi malam bahwa mereka mencium ada pertemuan sejumlah stakeholders terkait sebelum insiden brutal itu terjadi. Dan pernyataan Hari Azhar juga bisa dikaitkan dengan anomali pada saat kejadian misalnya tahanan dipindahkan dari Polres Sleman Ke Polda DIY dan setelah itu banyak yang curiga kenapa tahanan dipindahkan ke Lapas Cebongan kelas 2. Dan kalau alasan Polda DIY karena ruang tahanan Polda lagi renovasi tapikan kalau renovasi sudah ada bahan-bahan bangunan disiapkan di tempatnya dan sudah kelihatan dimulainya renovasi atau sudah siap dilakukan renovasi dan juga kegiatan renovasi sel tahanan sudah dianggarkan tapi kenyataannya tidak ada. Dan juga yang jadi tanda tanya besar kenapa pada saat kejadian itu semua CC TV di jalanan yang diliwati pelaku sedang tidak berfungsi sehingga banyak yang curiga dan demikian statemen dari sejumlah pakar dan tim independent LSM Kontras dalam dialog di TV. Dan juga jika pernyataan tersebut benar berarti mungkin telah terjadi tindakan aksi kolaborasi ilegal yang mengarah ke tindakan brutal aksi illegal extra judicial. Dan benar tim dari Kopasus tidak menggunakan senjata yang dari gudang persenjataannya seperti pernyataan yang membela pelaku dan kalau begitu mungkin senjata yang digunakan tentu dari tempat lain tapi yang jelas mereka telah mengaku melakukan tindakan brutal melawan hukum seperti dalam laporan tim investigasi TNI AD.
Salut dan apresiasi dengan sikap ksatria Danjen Kopasus yang menunjukkan sikap tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Jiwa Corps dan semangat solidaritas prajurit TNI juga patut diapresiasi tapi tentu sangat tidak tepat jika semangat solidaritas atau jiwa Korps prajurit diterapkan di luar konteks medan tempur (battle field) apalagi dilakukan dengan cara brutal dan menabrak UU dan melakukan tindakan main hakim sendiri (taking the law into their own hand) mirip tindakan kelompok vigalante yang banyak dilakukan di negara gagal (failed state) sering terjadi di negara dunia ke tiga (third world) seperti di Afrika sana. Tindakan brutal seperti itu tentu sangat disesali terjadi.
Namun, juga sangat disesali aksi brutal kelompok preman yang membunuh secara sadis mantan anggota kopasus di Huga Cafe. Turut berbelasungkawa atas insiden tragis tersebut dan berharap agar aksi premanisme dan kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (drug abuse) serta semua aksi tindakan melawan hukum harus bisa diselesaikan permasalahan ini secara adil, jujur, independen dan transparan.
Pernyataan Pangdam Diponegoro dan stakeholders terkait hanyalah semacam alibi untuk menangkis tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukti lapangan menyangkut barang bukti yang ditemukan dan telah dilaporkan oleh tim independen TNI AD dalam konferensi Pers. Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair.Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair. Tidak ada pembenaran apapun terhadap semua tindakan kejahatan (There is no justification for crime act or what so ever) dan tidak ada yang kebal hukum (Impunity) di negara Demokrasi yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
Selamat bekakhir pekan "Have a great weekend"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest and Blogger on Social Humanity Issues
Untuk menjawab segala macam argumentasi defensif dan upaya pengajuan alibi yang berupaya menyangkal aksi brutal tersebut, dapat dibuat analisa dan logika sederhana bahwa yang jelas ada kecenderungan setiap tindakan aksi kejahatan (Crime Act) dilakukan oleh pihak-pihak baik yg profesional maupun kurang profesional selalu berusaha menyembunyikan identitas atau karakter asli para pelaku kejahatan tersebut agar sulit dideteksi oleh tim penyidik. Hanya kelompok yang tidak profesional dan berlaku ceroboh yang menampakkan identitas dan karakter aslinya dalam melakukan kejahatan.
Menyangkut pernyataan Pangdam Diponegoro, mungkin juga ada benarnya tapi jika dikaitkan lagi dengan statement dari LSM Kontras, Harri Azhar di TV One tadi malam bahwa mereka mencium ada pertemuan sejumlah stakeholders terkait sebelum insiden brutal itu terjadi. Dan pernyataan Hari Azhar juga bisa dikaitkan dengan anomali pada saat kejadian misalnya tahanan dipindahkan dari Polres Sleman Ke Polda DIY dan setelah itu banyak yang curiga kenapa tahanan dipindahkan ke Lapas Cebongan kelas 2. Dan kalau alasan Polda DIY karena ruang tahanan Polda lagi renovasi tapikan kalau renovasi sudah ada bahan-bahan bangunan disiapkan di tempatnya dan sudah kelihatan dimulainya renovasi atau sudah siap dilakukan renovasi dan juga kegiatan renovasi sel tahanan sudah dianggarkan tapi kenyataannya tidak ada. Dan juga yang jadi tanda tanya besar kenapa pada saat kejadian itu semua CC TV di jalanan yang diliwati pelaku sedang tidak berfungsi sehingga banyak yang curiga dan demikian statemen dari sejumlah pakar dan tim independent LSM Kontras dalam dialog di TV. Dan juga jika pernyataan tersebut benar berarti mungkin telah terjadi tindakan aksi kolaborasi ilegal yang mengarah ke tindakan brutal aksi illegal extra judicial. Dan benar tim dari Kopasus tidak menggunakan senjata yang dari gudang persenjataannya seperti pernyataan yang membela pelaku dan kalau begitu mungkin senjata yang digunakan tentu dari tempat lain tapi yang jelas mereka telah mengaku melakukan tindakan brutal melawan hukum seperti dalam laporan tim investigasi TNI AD.
Salut dan apresiasi dengan sikap ksatria Danjen Kopasus yang menunjukkan sikap tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Jiwa Corps dan semangat solidaritas prajurit TNI juga patut diapresiasi tapi tentu sangat tidak tepat jika semangat solidaritas atau jiwa Korps prajurit diterapkan di luar konteks medan tempur (battle field) apalagi dilakukan dengan cara brutal dan menabrak UU dan melakukan tindakan main hakim sendiri (taking the law into their own hand) mirip tindakan kelompok vigalante yang banyak dilakukan di negara gagal (failed state) sering terjadi di negara dunia ke tiga (third world) seperti di Afrika sana. Tindakan brutal seperti itu tentu sangat disesali terjadi.
Namun, juga sangat disesali aksi brutal kelompok preman yang membunuh secara sadis mantan anggota kopasus di Huga Cafe. Turut berbelasungkawa atas insiden tragis tersebut dan berharap agar aksi premanisme dan kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (drug abuse) serta semua aksi tindakan melawan hukum harus bisa diselesaikan permasalahan ini secara adil, jujur, independen dan transparan.
Pernyataan Pangdam Diponegoro dan stakeholders terkait hanyalah semacam alibi untuk menangkis tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukti lapangan menyangkut barang bukti yang ditemukan dan telah dilaporkan oleh tim independen TNI AD dalam konferensi Pers. Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair.Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair. Tidak ada pembenaran apapun terhadap semua tindakan kejahatan (There is no justification for crime act or what so ever) dan tidak ada yang kebal hukum (Impunity) di negara Demokrasi yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
Selamat bekakhir pekan "Have a great weekend"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest and Blogger on Social Humanity Issues
Langganan:
Postingan (Atom)