Oleh Mochtar Marhum
Pengurus Kahmi (Ketua Bidang Infokom) dan Pengurus Ikatan Sarjana NU (Bidang LitBang) Wilayah Sulawesi Tengah
Dari
perspektif dan konteks global, Saya menyaksikan kebangkitan umat Muslim
cukup signifikan terutama pasca bubarnya blok Fakta warsawa dan krisis
ekonomi/Utang beberapa negara-negara kapitalist. Dan juga terlebih
pasca insiden serangan 11 September.
Revolusi Arab dikenal
dengan jargon Arab Spring atau Arab awakening melalui gerakan people
power dan juga digerakkan oleh kelompok oposisi diikuti dengan gerakan
pemberontakkan (uprising) telah berhasil menjatuhkan beberapa Rezim
Diktator mulai dari Tunisia, Libiya, Mesir, Yaman dan terakhir Syria
yang sampai saat ini gerakan pemberontakan oposisi masih mendapat
tantangan resistensi yang belum terkalahkan oleh Regime Basyar AlAsad.
Fenomena
yang menarik dari Regime-regime yang digulingkan di Jazirah Arab (Arab
World) cukup menarik dan unik karena eks-Rgime yang pernah mejabat
sebagai kepala Pemerintahan majoritas berasal dari kelompok sectarian
atau etnis yang relatif dianggap minoritas dan juga kebanyakan berasal
dari latar belakar perwira militer. Pada umumnya eks-Regime yang pernah
berkuasa memiliki karakter mirip pemimpin yang ada di negara monarki
absolut. Ada yang mempraktekkan Oligarki Politik-Ekonomi dan Dinasti
Politik. Dalam konteks Dinasti Politik (Political Dinasty) Jelang dan
jauh sebelum kejatuhan Regime-Regime yang lama berkuasa di Timur Tengah
tersebutmisalnya, mereka telah mempersiapkan putra-putra mereka yang
siapak akan menggantikan ayah mereka kelak sebagai kepala Pemerintahan.
Dan praktek Dinasti politik ini telah diterapkan di Syria sebelumnya dan
juga rencana dulu akan diterapkan di Irak oleh Regime Sadam tapi
keburuh digulingkan oleh Amerika dan sekutunya melalui doktrin
pre-emptive strike dan unilateral action.
Regime-regime di
negara-negara Jazirah Arab telah berhasil digulingkan melibatkan suatu
gerakan people power yang pejuangnya (Fighter/rebel) tercatat juga
melibatkan tidak hanya masyarakat umum tapi juga aktivist mudah yang
berasal dari Ormas sectarian sperti Element Ikwanul Muslimin atau Hizbut
Tahrir (HT).
Rezim yang mendapat legitimasi sebagai
penyelenggara negara pasca revolusi atau jatuhnya Rezim Diktator juga
melibatkan pemimpin ada yang berlatar belakang dari kader ormas
sectarian Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin. Juga yang tidak kalah
menarik untuk diamati adalah fenoma unik yang terjadi selama priode
uprising (pemberontakkan) di mana kelompok Ormas sectarian dan negara
barat (Western powers) yang mendukung misi menjatuhkan Regime berkuasa,
memiliki persepsi, misi dan visi yang hampir sama dalam konteks dan
upaya menjatuhkan Regime yang berkuasa. Namun, sebaliknya Regime Western
Powers sempat mendapat tantangan berat terutama ketika akan mengucurkan
bantuan persejataan kepada kelompok pemberontak karena mereka ragu
kalau-kalau bantuan persenjataan yang mereka berikan akan jatuh ke
tangan pemberontak yang mereka identifikasi sebagai kelompok atau elemen
Islam garis keras. Dan juga menurut laporan sejumlah media, Western
powers juga sering khawatir jika kelak nanti Regime yang berhasil
digulingkan akan diganti posisinya oleh pemimpin yang berlatar belakang
aktivis dari Kelompok Islam garis keras.
Pertumbuhan jumlah
populasi Muslim dunia cukup signifikan yang sekarang jumlahnya
diberitakan mampu bersaing dengan jumlah populasi sectarian umat kristen
Katolik. Pertumbuhan jumlah populasi Muslim dunia bertambah juga
dikabarkan oleh media karena ada juga bnyak umat non-Muslim yang sudah
mengucapkan syahadat dan masuk Islam seperti diberitakan di beberapa
media masa dan media konvensional dan berita itu juga cukup mengejutkan.
Dari perspektif ekonomi politik, gerakan Syariah Khilafah di
beberapa negara Jazira Arab, Asia Selatan dan Asia tenggara mulai
bangkit karena terinspirasi dan termotivasi oleh romantisme masa
Kekaisaran Otoman (otoman Empire) yang dari perspektif historis sempat
menguasai sebagian wilayah Eropa Barat dan meninggalkan bukti artefak
sejarah Islam sperti di Cordoba Sepanyol. Banyak aktivis Ormas Islam
yang menganggap bahwa solusi alternatif yang paling tepat untuk
mengatasi masalah krisis multidimensi akhir-kahir ini adalah dengan
kembalinya umat Islam ke Konsep Syariah Khilafah dan gerekan ini mulai
dikampanyekan oleh kelompok Ormas sectarian yang cukup dikenal seperti
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Momentum terjadinya krisis
ideologi politik dan krisis ekonomi/utang di sejumlah negara kapitalis
belum lama ini membuat semakin banyak orang yang mendambakan ideologi
yang lebih ideal dan stabil yang menjanjikan masa depan yang cerah.
Gerakan ekonomi syariah juga mulai bangkit ditandai dengan tumbuh dan
mejamurnya bank-bank Syariah dan Muamalat yang telah berkolaborasi
dengan bank konvensional di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pihak
perbankan convensional Kerajaan Inggris telah memberikan penghargaan
kepada Bank Syariah yang berhasil mengembangkan sayap usaha perbankannya
di daratan Great Britain (Inggris Raya). Namun, sebaliknya usaha BMT
yang sempat diperkenalkan beberapa wialayah di tanah air sempat timbul
tenggelam dan bahkan ada yang gulung tikar.
Fenomena yang
mungkin agak mengejutkan justru dalam konteks politik di Indonesia di
mana Parpol yang dulu pernah berideologi dan mengusung misi Islam serta
dulu agak ekslusif kini secara perlahan mulai bangkit tapi tampil dengan
baju yang berbeda. Tampil lebih terbuka (inclusif) kecuali PKS yang
tetap konsisten dan yang disinyalir berafiliasi dengan Gerakan Hizbut
Tahrir.
Sebaliknya beberapa Parpol sectarian yang lahir dan
dibidani oleh Ormas Sectarian Islam seperti PKB dan PAN (NU dan
Muhammadiya) akhirnya menjadi Parpol terbuka (Inclusif) dan lebih
mengejutkan lagi Parpol yang dulu pernah sangat sectarian dan Ekslusif,
PPP (Partai Persatuan Pembangunan) baru-baru ini telah mendeklarasikan
Parpolnya sebagai partai terbuka. Ini fenoma menarik yang perlu dikaji
secara sosiollogis-historis. Akhir-akhir ini, saya juga menyaksikan di
TV Aljazeera banyak berita tentang kebangkitan Gerakan Sectarian seperti
Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir (HT) yang bangkit di Jazira Arab
(Arab World) seiring dengan hadirnya gerakan revolusi Arab.
Sebagai
akademisi yang pernah belajar di luar negeri dan setiap saat aktif di
media sosial (Mailing List, FB dan Twitter), hampir setia saat saya
mendapakan informasi tentang pertumbuhan populasi dan perkembangan
Muslim dunia dan juga kebangkitan gerakan Islam di Luar Negeri. Gerakan
Islam di luar negeri justru digerakkan oleh teman-teman Mahasiswa
Muslim dari berbagai belahan dunia yang sedang belajar di universitas
dan politeknik di negara-negara barat dan berkolaborasi dengan kelompok
Permanent Resident/Warga Negara atau umat Muslim di negara tempat
belajar mahsiswa Muslim melalui kegiatan pengajian rutin dan
kegiatan-kegiatan sosial.
Saya melihat justru kembangkitan umat
Muslim juga lebih nampak misalnya di negara-negara barat seperti di
Eropa, Amerika Utara dan Australia. Namun, aktivitas mahasiswa dan
masayarakat Muslim di negara-negara di Barat (Western World) sering
mendapat tantangan dan kendala karena terkadang dicurigai akan menjadi
gerakan Islam garis keras atau gerakan yang mendukung kelompok ekstrimis
walaupun kenyataannya tentu banyak yang tidak seperti itu. Aktifitas
mengumpulkan dana (Charity) kemanusian untuk dikirimkan kembali ke
negara-negaranya mahasiswa Muslim bersangkuta juga bahkan sering ada
yang dicurigai aliran dana yang terkumpul mungkin akan disalurkan untuk
gerakan terorisme walaupun kenyataannya dugaan atau kecurigaaan itu
banyak yang tidak benar. Juga kegiatan sosial dan ritual lainnya seprti
pengajian dan aktifitas sosial umat Muslim lainnya di negara-negara
Barat ada yang sering tidak luput dari pengawasan (surveilence).
Umat
Muslim harus bersatu terutama dalam konteks ikut membangun tatanan
dunia yang lebih sejahtera, aman dan damai. Ide Khilafah/Syariah yang
dikampanyekan oleh kelompok Ormas Sectarian yang berafiliasi dengan
Ikwnul Muslimin/Hizbut Tarir merupakan salah satu alternatif
mempersatukan kekuatan umat Muslim dunia tapi ide ini tentu akan
mengalami kendala politik dan kultural yang cukup berat karena tentu
akan mengalami resistensi oleh kekuatan gerakan kelompok pluarilist dan
gerakan aktivist HAM. Di samping itu ide Khilafah tentu akan
berbenturan dengan hukum Internasional dan UU Negara Bangsa (Nation
states). Juga menyangkut RUU Keormasan ternyata banyak kelompok ormas
sectarian yang menyatakan resistensinya. Ada yang menduga RUU
Ke-Oramasan dapat menjegal tumbuh dan berkembangnya gerakan Ormas
sectarian yang ekslusif.
Kamis, 11 April 2013
Senin, 08 April 2013
Perspektif Media dan Kasus Hukum Rimba
Kemarin pagi TV ONE menayangkan dialog tentang kasus serangan ke
LP Cebongan. Even dialog itu mungkin bisa dianggap kurang fair dan tidak
berimbang karena Nara sumber yg diundang semua memiliki ikatan
emosional dengan oknum yg terlibat serangan ke Cebongan karena katakan
tidak ada nara sumber yg, netral dan independent (Impartial).
Dapat dianggap lebih ideal, berimbang, proporsional dan Profesional jika suatu tayangan dialog di TV swasta ternama jika juga melibatkan nara sumber yang independent dan berimbang sehingga dialog itu bisa menjadi lebih objektif dan fair. Masyarakat tentu berhak mendapatkan akses informasi yang mencerahkan, lebih objektif dan berimbang.
Saya berlangganan TV Indovision dan hampir setiap saat menyaksikan program dialog-dialog TV luar negeri dan nara sumber yang dilibatkan selalu berimbang dan harus ada nara sumber yang independent dan impartial (Netral) sehingga masyarakat tidak pernah mencurigai kalau tayangan seperti itu adalah tayangan mungkin katakan semacam pesanan untuk tujuan membentuk opini publik (Public Opinion).
Yang tampil kemarin pagi Jendral Purnawiran Doktor Hendro Priyono dan seorang akdemisi UI (Putra Purnawirawan TNI). Di satu sisi terus ternag saya apresiasi dengan dialog yang bagus dan mencerahkan itu tapi di sisi lain tentu saya menduga mungkin ada juga masyarakat yang mempertanyakan objektifitas statement dan argumentasi narasumber dalam even dialog TV One tersebut karena posisi dan satus narasumber semua katakan tidak impartial (independent/netral). Dan katakan tentu karena faktor physikologis dan ikatan emosional mungkin akan sulit membuat statemnt dan argumentasi yang lebih objektif.
Juga media seharusnya cover both sides karena peristiwa LP cebongan tentu tidak berdiri sendiri dan tentu juga harus dipahami kenapa kasus hukum rimba atau misalnya serangan LP Cebongan itu bisa terjadi di lembaga permasyarakat yang merupakan tempat yang dianggap paling aman yang bisa melindungi tahanan yang notabene juga punya hak dan hak-hak mereka sebagai tahanan juga harus mendapat perlindungan.
Menurut sejumlah pakar dan praktisi media bahwa dari hasil survey LSI salah satu Lembaga Survey ternama, sungguh hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia mulai menurun sehingga ada spekulasi bahwa masyarakat telah memahami dan bahkan mentolerir aksi brutal pembantaian di LP cebongan karena menurut mereka dalam beberapa kasus terkait hukum tidak ditegakkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Misalnya ada yang melaporkan ternyata di antara korban pembantaian yang diidentifikasi preman pernah membunuh dan memperkosa tapi hanya mendapt hukuman yang relatif ringan.
Banyak masyarakat yang hampir kehilangan kepercayaan pada sistem penegakkan hukum sehingga kasus main hakim sendiri dan semacam praktek kelompok vigalante di negeri ini makin memprihatinkan. Bedah editorial Media Indonesia pagi ini berjudul "Titik Nadir Hukum". Informasi yang sangat mencerahkan tapi juga beritanya memprihatinkan dan laporan bedah editorial ini harus menjadi feedbacks dan refleksi bagi pihak penegak hukum (law enforcers) dan stakeholders terkait.
Banyak kasus di mana ada sejumlah terdakwa yang telah diputuskan dipengadilan ternyata ada yang hanya mendapat hukuman yang relatif dianggap ringan dan lebih ironis lagi bahkan ada pihak penegak hukum yang tersandung tindak pidana korupsi (Tipikor) misalnya sehingga sejumlah pakar mengatakan bahwa masyarakat telah kecewa dengan sitem penegakkan hukum di Indonesia akibatnya setiap terjadi kasus hukum rimba atau kasus main hakim sendiri, masyarakat dapat memahami dan bahkan ironis lagi ada yang mentolerir kasus hukum rimba.
Insiden kasus LP Cebongan harus menjadi pelajaran berharga sebagai feedbacks untuk perbaikan sistem penegakkan hukum di Indonesia. Aparat TNI dan Polri yang jadi korban serangan rakyat sipil dan preman misalnya harus juga mendapat liputan dan sorotan media secara berimbang dan masyarakat juga harus menaruh simpati terhadap setiap kasus main hakim sendiri yang melibatkan rakyat sipil dan kelompok preman.
Aksi premanisme dan tindakan main hakim sendiri oleh warga sipil yang telah mengorbankan aparat negara juga harus dikecam sehingga pemberitaan media dan argumentasi dan statement pakar/pengamat di media bisa dianggap profesional dan proporsional serta objektif dan fair.
Dalam dialog di TV One pagi ini seorang komisoner Police Watch dan seorang politisi Parlemen menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak preman dimamfaatkan oleh aparat atau pejabat. Yang ironis lagi ada pernyataan bahwa banyak yang memamfaatkan preman karena preman bisa dan biasa melanggar hukum sedangkan petugas atau aparat tidak bisa atau tidak biasa ehingga banyak yang lebih cenderung memamfaatkan jasa preman. Ada juga pameo yang dan plesetan yang menyatakan "Aparat itu adalah aset negara tapi preman itu aset siapa atau siapa yang backing Preman?".
Di negara Demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum punya azas equality before the law or the law is above everyone. Tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum (impunity) dan juga tentu tidak bole ada pembenaran (justifikasi) terhadap semua bentuk tindakan kejahatan di muka bumi (there is no justification for any crime or what so ever).
Ada adigium yang menyatakan "negara semakin berbahaya bukan karena jumlah penjahat semakin banyak tapi negara semakin berbahaya karena ada yang membiarkan kejahatan itu terus terjadi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist and Blogger on Social Humanity Issues
Dapat dianggap lebih ideal, berimbang, proporsional dan Profesional jika suatu tayangan dialog di TV swasta ternama jika juga melibatkan nara sumber yang independent dan berimbang sehingga dialog itu bisa menjadi lebih objektif dan fair. Masyarakat tentu berhak mendapatkan akses informasi yang mencerahkan, lebih objektif dan berimbang.
Saya berlangganan TV Indovision dan hampir setiap saat menyaksikan program dialog-dialog TV luar negeri dan nara sumber yang dilibatkan selalu berimbang dan harus ada nara sumber yang independent dan impartial (Netral) sehingga masyarakat tidak pernah mencurigai kalau tayangan seperti itu adalah tayangan mungkin katakan semacam pesanan untuk tujuan membentuk opini publik (Public Opinion).
Yang tampil kemarin pagi Jendral Purnawiran Doktor Hendro Priyono dan seorang akdemisi UI (Putra Purnawirawan TNI). Di satu sisi terus ternag saya apresiasi dengan dialog yang bagus dan mencerahkan itu tapi di sisi lain tentu saya menduga mungkin ada juga masyarakat yang mempertanyakan objektifitas statement dan argumentasi narasumber dalam even dialog TV One tersebut karena posisi dan satus narasumber semua katakan tidak impartial (independent/netral). Dan katakan tentu karena faktor physikologis dan ikatan emosional mungkin akan sulit membuat statemnt dan argumentasi yang lebih objektif.
Juga media seharusnya cover both sides karena peristiwa LP cebongan tentu tidak berdiri sendiri dan tentu juga harus dipahami kenapa kasus hukum rimba atau misalnya serangan LP Cebongan itu bisa terjadi di lembaga permasyarakat yang merupakan tempat yang dianggap paling aman yang bisa melindungi tahanan yang notabene juga punya hak dan hak-hak mereka sebagai tahanan juga harus mendapat perlindungan.
Menurut sejumlah pakar dan praktisi media bahwa dari hasil survey LSI salah satu Lembaga Survey ternama, sungguh hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia mulai menurun sehingga ada spekulasi bahwa masyarakat telah memahami dan bahkan mentolerir aksi brutal pembantaian di LP cebongan karena menurut mereka dalam beberapa kasus terkait hukum tidak ditegakkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Misalnya ada yang melaporkan ternyata di antara korban pembantaian yang diidentifikasi preman pernah membunuh dan memperkosa tapi hanya mendapt hukuman yang relatif ringan.
Banyak masyarakat yang hampir kehilangan kepercayaan pada sistem penegakkan hukum sehingga kasus main hakim sendiri dan semacam praktek kelompok vigalante di negeri ini makin memprihatinkan. Bedah editorial Media Indonesia pagi ini berjudul "Titik Nadir Hukum". Informasi yang sangat mencerahkan tapi juga beritanya memprihatinkan dan laporan bedah editorial ini harus menjadi feedbacks dan refleksi bagi pihak penegak hukum (law enforcers) dan stakeholders terkait.
Banyak kasus di mana ada sejumlah terdakwa yang telah diputuskan dipengadilan ternyata ada yang hanya mendapat hukuman yang relatif dianggap ringan dan lebih ironis lagi bahkan ada pihak penegak hukum yang tersandung tindak pidana korupsi (Tipikor) misalnya sehingga sejumlah pakar mengatakan bahwa masyarakat telah kecewa dengan sitem penegakkan hukum di Indonesia akibatnya setiap terjadi kasus hukum rimba atau kasus main hakim sendiri, masyarakat dapat memahami dan bahkan ironis lagi ada yang mentolerir kasus hukum rimba.
Insiden kasus LP Cebongan harus menjadi pelajaran berharga sebagai feedbacks untuk perbaikan sistem penegakkan hukum di Indonesia. Aparat TNI dan Polri yang jadi korban serangan rakyat sipil dan preman misalnya harus juga mendapat liputan dan sorotan media secara berimbang dan masyarakat juga harus menaruh simpati terhadap setiap kasus main hakim sendiri yang melibatkan rakyat sipil dan kelompok preman.
Aksi premanisme dan tindakan main hakim sendiri oleh warga sipil yang telah mengorbankan aparat negara juga harus dikecam sehingga pemberitaan media dan argumentasi dan statement pakar/pengamat di media bisa dianggap profesional dan proporsional serta objektif dan fair.
Dalam dialog di TV One pagi ini seorang komisoner Police Watch dan seorang politisi Parlemen menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak preman dimamfaatkan oleh aparat atau pejabat. Yang ironis lagi ada pernyataan bahwa banyak yang memamfaatkan preman karena preman bisa dan biasa melanggar hukum sedangkan petugas atau aparat tidak bisa atau tidak biasa ehingga banyak yang lebih cenderung memamfaatkan jasa preman. Ada juga pameo yang dan plesetan yang menyatakan "Aparat itu adalah aset negara tapi preman itu aset siapa atau siapa yang backing Preman?".
Di negara Demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum punya azas equality before the law or the law is above everyone. Tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum (impunity) dan juga tentu tidak bole ada pembenaran (justifikasi) terhadap semua bentuk tindakan kejahatan di muka bumi (there is no justification for any crime or what so ever).
Ada adigium yang menyatakan "negara semakin berbahaya bukan karena jumlah penjahat semakin banyak tapi negara semakin berbahaya karena ada yang membiarkan kejahatan itu terus terjadi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist and Blogger on Social Humanity Issues
Jumat, 05 April 2013
Isu Kontroversi Pasca Insiden Serangan di LP Cebongan
Konferensi pers tim investigasi TNI telah dilakukan dan telah menjawab
semua teka-teki dan misteri aksi brutal yang terjadi di LP Cebongan
dengan mengumumkan adanya indikasi keterlibatan 11 orang oknum kopasus.
Untuk menjawab segala macam argumentasi defensif dan upaya pengajuan alibi yang berupaya menyangkal aksi brutal tersebut, dapat dibuat analisa dan logika sederhana bahwa yang jelas ada kecenderungan setiap tindakan aksi kejahatan (Crime Act) dilakukan oleh pihak-pihak baik yg profesional maupun kurang profesional selalu berusaha menyembunyikan identitas atau karakter asli para pelaku kejahatan tersebut agar sulit dideteksi oleh tim penyidik. Hanya kelompok yang tidak profesional dan berlaku ceroboh yang menampakkan identitas dan karakter aslinya dalam melakukan kejahatan.
Menyangkut pernyataan Pangdam Diponegoro, mungkin juga ada benarnya tapi jika dikaitkan lagi dengan statement dari LSM Kontras, Harri Azhar di TV One tadi malam bahwa mereka mencium ada pertemuan sejumlah stakeholders terkait sebelum insiden brutal itu terjadi. Dan pernyataan Hari Azhar juga bisa dikaitkan dengan anomali pada saat kejadian misalnya tahanan dipindahkan dari Polres Sleman Ke Polda DIY dan setelah itu banyak yang curiga kenapa tahanan dipindahkan ke Lapas Cebongan kelas 2. Dan kalau alasan Polda DIY karena ruang tahanan Polda lagi renovasi tapikan kalau renovasi sudah ada bahan-bahan bangunan disiapkan di tempatnya dan sudah kelihatan dimulainya renovasi atau sudah siap dilakukan renovasi dan juga kegiatan renovasi sel tahanan sudah dianggarkan tapi kenyataannya tidak ada. Dan juga yang jadi tanda tanya besar kenapa pada saat kejadian itu semua CC TV di jalanan yang diliwati pelaku sedang tidak berfungsi sehingga banyak yang curiga dan demikian statemen dari sejumlah pakar dan tim independent LSM Kontras dalam dialog di TV. Dan juga jika pernyataan tersebut benar berarti mungkin telah terjadi tindakan aksi kolaborasi ilegal yang mengarah ke tindakan brutal aksi illegal extra judicial. Dan benar tim dari Kopasus tidak menggunakan senjata yang dari gudang persenjataannya seperti pernyataan yang membela pelaku dan kalau begitu mungkin senjata yang digunakan tentu dari tempat lain tapi yang jelas mereka telah mengaku melakukan tindakan brutal melawan hukum seperti dalam laporan tim investigasi TNI AD.
Salut dan apresiasi dengan sikap ksatria Danjen Kopasus yang menunjukkan sikap tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Jiwa Corps dan semangat solidaritas prajurit TNI juga patut diapresiasi tapi tentu sangat tidak tepat jika semangat solidaritas atau jiwa Korps prajurit diterapkan di luar konteks medan tempur (battle field) apalagi dilakukan dengan cara brutal dan menabrak UU dan melakukan tindakan main hakim sendiri (taking the law into their own hand) mirip tindakan kelompok vigalante yang banyak dilakukan di negara gagal (failed state) sering terjadi di negara dunia ke tiga (third world) seperti di Afrika sana. Tindakan brutal seperti itu tentu sangat disesali terjadi.
Namun, juga sangat disesali aksi brutal kelompok preman yang membunuh secara sadis mantan anggota kopasus di Huga Cafe. Turut berbelasungkawa atas insiden tragis tersebut dan berharap agar aksi premanisme dan kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (drug abuse) serta semua aksi tindakan melawan hukum harus bisa diselesaikan permasalahan ini secara adil, jujur, independen dan transparan.
Pernyataan Pangdam Diponegoro dan stakeholders terkait hanyalah semacam alibi untuk menangkis tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukti lapangan menyangkut barang bukti yang ditemukan dan telah dilaporkan oleh tim independen TNI AD dalam konferensi Pers. Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair.Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair. Tidak ada pembenaran apapun terhadap semua tindakan kejahatan (There is no justification for crime act or what so ever) dan tidak ada yang kebal hukum (Impunity) di negara Demokrasi yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
Selamat bekakhir pekan "Have a great weekend"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest and Blogger on Social Humanity Issues
Untuk menjawab segala macam argumentasi defensif dan upaya pengajuan alibi yang berupaya menyangkal aksi brutal tersebut, dapat dibuat analisa dan logika sederhana bahwa yang jelas ada kecenderungan setiap tindakan aksi kejahatan (Crime Act) dilakukan oleh pihak-pihak baik yg profesional maupun kurang profesional selalu berusaha menyembunyikan identitas atau karakter asli para pelaku kejahatan tersebut agar sulit dideteksi oleh tim penyidik. Hanya kelompok yang tidak profesional dan berlaku ceroboh yang menampakkan identitas dan karakter aslinya dalam melakukan kejahatan.
Menyangkut pernyataan Pangdam Diponegoro, mungkin juga ada benarnya tapi jika dikaitkan lagi dengan statement dari LSM Kontras, Harri Azhar di TV One tadi malam bahwa mereka mencium ada pertemuan sejumlah stakeholders terkait sebelum insiden brutal itu terjadi. Dan pernyataan Hari Azhar juga bisa dikaitkan dengan anomali pada saat kejadian misalnya tahanan dipindahkan dari Polres Sleman Ke Polda DIY dan setelah itu banyak yang curiga kenapa tahanan dipindahkan ke Lapas Cebongan kelas 2. Dan kalau alasan Polda DIY karena ruang tahanan Polda lagi renovasi tapikan kalau renovasi sudah ada bahan-bahan bangunan disiapkan di tempatnya dan sudah kelihatan dimulainya renovasi atau sudah siap dilakukan renovasi dan juga kegiatan renovasi sel tahanan sudah dianggarkan tapi kenyataannya tidak ada. Dan juga yang jadi tanda tanya besar kenapa pada saat kejadian itu semua CC TV di jalanan yang diliwati pelaku sedang tidak berfungsi sehingga banyak yang curiga dan demikian statemen dari sejumlah pakar dan tim independent LSM Kontras dalam dialog di TV. Dan juga jika pernyataan tersebut benar berarti mungkin telah terjadi tindakan aksi kolaborasi ilegal yang mengarah ke tindakan brutal aksi illegal extra judicial. Dan benar tim dari Kopasus tidak menggunakan senjata yang dari gudang persenjataannya seperti pernyataan yang membela pelaku dan kalau begitu mungkin senjata yang digunakan tentu dari tempat lain tapi yang jelas mereka telah mengaku melakukan tindakan brutal melawan hukum seperti dalam laporan tim investigasi TNI AD.
Salut dan apresiasi dengan sikap ksatria Danjen Kopasus yang menunjukkan sikap tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Jiwa Corps dan semangat solidaritas prajurit TNI juga patut diapresiasi tapi tentu sangat tidak tepat jika semangat solidaritas atau jiwa Korps prajurit diterapkan di luar konteks medan tempur (battle field) apalagi dilakukan dengan cara brutal dan menabrak UU dan melakukan tindakan main hakim sendiri (taking the law into their own hand) mirip tindakan kelompok vigalante yang banyak dilakukan di negara gagal (failed state) sering terjadi di negara dunia ke tiga (third world) seperti di Afrika sana. Tindakan brutal seperti itu tentu sangat disesali terjadi.
Namun, juga sangat disesali aksi brutal kelompok preman yang membunuh secara sadis mantan anggota kopasus di Huga Cafe. Turut berbelasungkawa atas insiden tragis tersebut dan berharap agar aksi premanisme dan kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (drug abuse) serta semua aksi tindakan melawan hukum harus bisa diselesaikan permasalahan ini secara adil, jujur, independen dan transparan.
Pernyataan Pangdam Diponegoro dan stakeholders terkait hanyalah semacam alibi untuk menangkis tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukti lapangan menyangkut barang bukti yang ditemukan dan telah dilaporkan oleh tim independen TNI AD dalam konferensi Pers. Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair.Yang jelas Insya Allah semua akan diputuskan di persidangan nanti dan mudah-mudah proses persidangan berjalan lancar, independent, transparant dan fair. Tidak ada pembenaran apapun terhadap semua tindakan kejahatan (There is no justification for crime act or what so ever) dan tidak ada yang kebal hukum (Impunity) di negara Demokrasi yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
Selamat bekakhir pekan "Have a great weekend"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest and Blogger on Social Humanity Issues
Kamis, 04 April 2013
Misteri Kasus Serangan Lapas Cebongan Akhirnya Terungkap
Kasus
serangan brutal ke Lapas Cebongan akhirnya terungkap menyusul
konferensi Pers yang dilakukan malam ini dan malam sebelumnya bersama
KASAD. Sebelumnya sejumlah masyarkat masih merasa pesimis dengan upaya pengungkapan misteri aksi brutal di Lapas Cebongan. Ada juga yang merasa skeptis akan pengungkapan misteri kasus cebongan akan diungkapkan secara luas ke publik melalui media oleh petinggi militer yang ditugaskan dalam Tim Inverstigasi TNI AD. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan suatu kemajuan dalam iklim Demokrasi.
Salut dengan sikap Ksatria Pak Jenderal Pramono Edi Wibowo, KASAD dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Petinggi TNI, POLRI, Komisoner Komnas HAM, LSM KONTRAS, Setara Institut, media massa dan media sosial serta sejumlah stakeholders yg mendukung dan membantu proses investigasi secara profesional, akuntabel dan transparant sehingga akhirnya berhasil mengungkap dan menyingkap hasil investigasi kasus ini ke depan publik.
Kasus ini mungkin juga relatif cukup mudah dianalisa dan ditarik kesimupalan dengan menarik benang merah atas kasus terkait sebelumnya yang juga mengorbankan aparat negara oleh kelompok preman. Walaupun sejumlah stakeholders membela dan membuat bantahan atas tuduhan yang mengidikasikan keterlibatan aparat TNI dalam insiden tersebut dengan membuat semacam alibi dan menegaskan bahwa aksi serangan itu jauh dari karakter aparat negara yang dimaksudkan. Padahal analisa sederhana dapat dinyatakan bahwa hanya pelaku kejahatan yang kurang profesional yang melakukan aksi kejahatan dengan sengaja atau tidak menunjukkan karakter sebenarnya. Dengan kata lain , orang profesional yang melakukan kejahatan cenderung menyembunyikan karakter dan identitasnya agar tidak mudah dilacak oleh penyidik.
Rakyat merasa cukup puas karena hasil konferensi pers malam ini yang mengumumkan hasil inverstigasi tim minimal telah menjawab teka-teki dan mengobati lukaphysihis (trauma) keluarga, kerabat dan teman-teman korban dari insiden-insiden yang terkait terutama karena sebelumnya telah beredar laporan investigasi anonim dan kurang profesional di media sosial (Facebook) beberapa waktu lalu yang mana melampirkan fakta dan gambar detil insiden tersebut. Dan yang juga lebih ironis lagi ketika laporan itu menuduh keterlibatan institusi tertentu serta analisa dan spekulasi prematur tentang adanya keterlibatan kasus kartel Narkoba terkait insiden serangan brutal di Lapas Cebongan.
Turut pula mengecam tindakan aksi kekerasan dan aksi premanisme dan jugauga turut simpati, prihatin dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban atas aksi kekerasan yang telah mengrobankan keluarga mereka yang juga merupakan aparat negara yang insiden itu terjadi pada kasus terkait sebelumnya. Semoga masalah premanisme, kasus predaran Narkoba dan segala bentuk aksi pelanggaran hukum di negeri ini bisa diselesaikan secara lebih profesional, proporsional, berkeadilan dan lebih bermartabat.
Walalupun kita memahami sikap emosional sejumalah pihak terkait pasca insident brutal itu, patut disesali dengan sikap bias sejumlah pemangku kepentingan (Stakeholders) yang membuat argumentasi defensif yang prematur (Jump to the conclusion) yang berusaha keras membela dan membuat semacam alibi bahwa aparat negara yg diduga terlibat dijamin tidak melakukan tindak sadis dan barbar.
Aksi main hakim sendiri (taking the law into one's hand) dan serangan brutal ke Lapas Cebongan telah merusak citra kota Yokyakarta sebagai kota pelajar yang paling damai dan aman di Indonesia. Insiden brutal dan barbar itu juga melecehkan institusi hukum dan tentu juga telah merendahkan martabat negara apalagi kasus pelanggaran HAM berat seperti ini menurut sejumlah laporan media, belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya.
Berharap inisiden brutal dan barbar yang telah merusak citra TNI tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.
BRAVO - TNI - Rakyat - POLRI.
Salam Perubahan
Dr. Mochtar Marhum, PhD.
Akademisi, Aktivis Damai dan Blogger Sosial-Humaniora
(Penulis Buku: Language, Culture and Education in Eastern Indonesia)
Salut dengan sikap Ksatria Pak Jenderal Pramono Edi Wibowo, KASAD dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Petinggi TNI, POLRI, Komisoner Komnas HAM, LSM KONTRAS, Setara Institut, media massa dan media sosial serta sejumlah stakeholders yg mendukung dan membantu proses investigasi secara profesional, akuntabel dan transparant sehingga akhirnya berhasil mengungkap dan menyingkap hasil investigasi kasus ini ke depan publik.
Kasus ini mungkin juga relatif cukup mudah dianalisa dan ditarik kesimupalan dengan menarik benang merah atas kasus terkait sebelumnya yang juga mengorbankan aparat negara oleh kelompok preman. Walaupun sejumlah stakeholders membela dan membuat bantahan atas tuduhan yang mengidikasikan keterlibatan aparat TNI dalam insiden tersebut dengan membuat semacam alibi dan menegaskan bahwa aksi serangan itu jauh dari karakter aparat negara yang dimaksudkan. Padahal analisa sederhana dapat dinyatakan bahwa hanya pelaku kejahatan yang kurang profesional yang melakukan aksi kejahatan dengan sengaja atau tidak menunjukkan karakter sebenarnya. Dengan kata lain , orang profesional yang melakukan kejahatan cenderung menyembunyikan karakter dan identitasnya agar tidak mudah dilacak oleh penyidik.
Rakyat merasa cukup puas karena hasil konferensi pers malam ini yang mengumumkan hasil inverstigasi tim minimal telah menjawab teka-teki dan mengobati lukaphysihis (trauma) keluarga, kerabat dan teman-teman korban dari insiden-insiden yang terkait terutama karena sebelumnya telah beredar laporan investigasi anonim dan kurang profesional di media sosial (Facebook) beberapa waktu lalu yang mana melampirkan fakta dan gambar detil insiden tersebut. Dan yang juga lebih ironis lagi ketika laporan itu menuduh keterlibatan institusi tertentu serta analisa dan spekulasi prematur tentang adanya keterlibatan kasus kartel Narkoba terkait insiden serangan brutal di Lapas Cebongan.
Turut pula mengecam tindakan aksi kekerasan dan aksi premanisme dan jugauga turut simpati, prihatin dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban atas aksi kekerasan yang telah mengrobankan keluarga mereka yang juga merupakan aparat negara yang insiden itu terjadi pada kasus terkait sebelumnya. Semoga masalah premanisme, kasus predaran Narkoba dan segala bentuk aksi pelanggaran hukum di negeri ini bisa diselesaikan secara lebih profesional, proporsional, berkeadilan dan lebih bermartabat.
Walalupun kita memahami sikap emosional sejumalah pihak terkait pasca insident brutal itu, patut disesali dengan sikap bias sejumlah pemangku kepentingan (Stakeholders) yang membuat argumentasi defensif yang prematur (Jump to the conclusion) yang berusaha keras membela dan membuat semacam alibi bahwa aparat negara yg diduga terlibat dijamin tidak melakukan tindak sadis dan barbar.
Aksi main hakim sendiri (taking the law into one's hand) dan serangan brutal ke Lapas Cebongan telah merusak citra kota Yokyakarta sebagai kota pelajar yang paling damai dan aman di Indonesia. Insiden brutal dan barbar itu juga melecehkan institusi hukum dan tentu juga telah merendahkan martabat negara apalagi kasus pelanggaran HAM berat seperti ini menurut sejumlah laporan media, belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya.
Berharap inisiden brutal dan barbar yang telah merusak citra TNI tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.
BRAVO - TNI - Rakyat - POLRI.
Salam Perubahan
Dr. Mochtar Marhum, PhD.
Akademisi, Aktivis Damai dan Blogger Sosial-Humaniora
(Penulis Buku: Language, Culture and Education in Eastern Indonesia)
Sabtu, 23 Maret 2013
ISU KASUS PLAGIAT DALAM KONTEKS GLOBAL DAN LOKAL
Isu kasus plagiarisme akhir-akhir ini semakin menjadi sorotan global dan
Nasional. Dari perspektif Global kasus plagiat belum lama ini sempat
menjadi sorotan dunia.
Sejumlah media Internasional melaporkan kasus yang menghebohkan masyarakat akademis dunia dengan pemberitaan tentang Mentri pendidikan Jerman yang terlibat kasus plagiat. Dilaporkan bahwa sebagian content Tesis/Disertasi PhD nya bu Mentri 30 tahun lalu ketika menyelesikan program Doktornya di salah satu universitas ternama ternyata mengandung karya orang lain dan tidak dilakukan pengutipan sebagaimana menurut aturan atau pedoman penulisan karya ilmiah yang baku dan tentu telah melanggar aturan tetnag kejujuran akademis (Academic Honesty) yang juga termuat dalam statuta Univeristas dan kebijakan pendidikan tinggi di Jerman. Demikian juga pada tahun 2011 lalu kasus yang sama pernah menimpa mentri Pertahanan Jerman yang dinyatakan terlibat kasus Plagiat karya ilmiah dalam tesis program Doktor (PhD). Kedua pejabat tinggi negara itu sempat menyangkal atas sejumlah tuduhan kasus plagiarisme tapi pada akhirnya sejumlah bukti yang cukup kuat tentu menghentikan upaya pembelaan diri mereka dari kasus ketidakjujuran akademis tersebut. Saya sempat menyaksikan berita tentang kasus plagiat ini di TV EuroNews saat pertama kali media Jerman melaporkannya. Juga beberapa tahun yang lalu seorang guru besar dari universitas ternama di negara bagian Victoria Australia terlibat kasus Plagiat dari karya ilmiah mahasiswa bimbingannya.
Dalam konteks nasional di tanah air, kasus plagiat juga telah menjadi konsumsi dan komoditas media masa dan media sosial. Beberapa waktu lalu seorang wartawan senior kompas dengan initial AP, yang menyelesaikan Program Doktor di FISIP UGM terpaksa mengalami pengalaman buruk setelah ditarik kembalik gelar Doktornya karena ditemukan sejumlah bukti ternyata sebagian besar content disertasi Doktornya mengandung karya hasil penelitian seorang mahasiswa yang telah lama selesai sebelumnya. Ada juga kasus seorang guru besar yang juga merupakan politisi kawakan di Sulawesi Tengah pada waktu itu sempat dilaporkan oleh seorang aktivis LSM senior dan juga merupakan akademisi yang cukup vocal.Guru besar tersebut dilaporkan terindikasi terlibat kasus plagiat kaena menjiplak sebuah makala dari seorang pejabat di salah satu Kementrian. Kasus lain yang juga paling menghebohkan ketika seorang guru besar dari salah satu PTS ternama di Bandung yang juga alumni dari satu univeristas di Australia dilaporkan terlibat kasus plagiat. Yang bersangkutan dinyatakan telah menjiplak sebuah artikel karya asli seorang akademisi Austrlia yang artikelnya pernah dimuat di Koran Sydney Morning Herald. Senat Universitas tempat si Profesor tersebut lalu bersidang dan memutuskan pencabutan gelar Guru Besar beliau dan sekaligus mencopotnya dari jabatan Deputi Rektor bidang Akademik. Oknum yang bersangkutan termasuk salah satu alumni yang mendapat gelar the rising star karena karir akademisnya meroket dan bahkan sempat diberikan pernghargaan alumni Australia terbaik. Juga kasus yang menghebohkan adalah kasus di mana seorang guru besar di salah satu PTN di Sumatra yang pada saat itu menjabat Rektor ditemukan terlibat kasus plagiat dari karya sebuah buku yang merupakan jiplakan karya asli dari seorang Marinir. Jabatan fungsional akademis paripurna Profesor (Guru Besar) beliau dicabut dan diturunkan pangkat fungsional dari Guru Besar menjadi Lektor Kepala.
Kasus plagiat juga diberitakan terjadi di salah satu universitas terbesar di Makassar di mana sejumlah dosen yang mengusulkan jabatan Guru Besar, karya ilmiah dalam bentuk jurnal Internasional dari luar negeri tapi setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi tempat di mana jurnal itu terbit, dikabrkan ternyata ada indikasi bahwa lokasi penerbitan jurnal itu fiktif. Akibatnya Dijtjen Dikti Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sangsi administratif Kolektif berupa tindakan semacam kebijakan moratorium penundaan/penghentian sementara usulan guru besar dari univerisitas yang bersangkutan. Beberapa tahun lalu ketika kebijakan terkahir Kementrian Pendidikan yang masih memberikan kesempatan terkahir untuk tenaga akademisi yang masih bergelar S2 untuk mengusul ke pangkat Guru Besar, puluhan dosen pengusul Guru besar terindikasi memiliki karya ilmiah yang merupakan hasil plagiat. Kasus plagiat yang banyak terjadi berupa Jurnal Fiktif (Jurnal Bodong) yang mana setelah di cek kantor penerbit jurnal tersebut di luar negri Fiktif. Ada juga kasus scan karya ilmiah orang lain dan diganti dengan nama dan identitas si plagiator aligator..hehehehehe..di tingkat sekolah menengah sejumlah guru yang mengajukan persyaratan untuk sertifikasi guru terindikasi memiliki karya Ilmiah hasil plagiat.
Walaupun Indonesia telah memiliki payung hukum dalam bentuk instrumen kebijakan UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi kekayaan intelektual atau hasil karya seseorang (intelektual property) atau semacam copy rights atau hak pantent, kasus plagiat masih tetap dianggap masih sebgai kasus yang cukup rentant terjadi karena UU HAKI disinyalir masih belum mampu diterapkan secara lebih efektif. Ditjen Dikti kementiran Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan dan sangsi yang berat bagi pelaku plagiarisme. Misalnya dewasa ini untuk pengusulan kenaikan pangkat akademis ke Lektor Kepala dan Guru Besar bagi tenaga akademisi di Perguruan Tinggi persyaratannya sangat berat dan ketat serta disertai ancaman sangsi akademis dan administratif yang cukup berat jika ditemukan terdapat kasus plagiat.
Beberapa waktu yang lalu sejumlah dosen di salah satu perguruan tinggi menyatakan kekhawatiran mereka stelah ada dari mereka yang menyatakan bahwa mereka pernah menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa bimbingannya tanpa mencantumkan nama eks-mahasiswa mereka (Co-Authorship) atau tanpa pemberitahuan atau izin dari mahasiswa eks-bimbingannya. Banyak dosen yang bergelar Guru Besar dan Lektor Kepala terus merasa was-was dan khawatir kalau-kalau satu satu waktu kemungkinan karya ilmiah yang pernah mereka terbitkan dan ajukan untuk pengusulan guru besar terindikasi karya hasil plagiat.
Saya teringat pernyataan salah seorang Guru Besar ternama dari Universitas Harvard Amerika Serikat menyangkut kasus plagiat. Beliau katakan, karya tulis ilmiah yang ideal atau jauh dari aroma isu plagiarisme adalah karya ilmiah yang merupakan ide asli atau gagasan dan argumentasi akademis asli dari seorang penulis atau peneliti. Terkait dengan statement pak Profesor di atas tentu masyarakat sivitas akademika juga turut perihatin dengan maraknya isu kasus pembuatan Skripsi/Tesis mahasiswa yang dilakukan oleh alumni atau dosen di beberapa pergurun tinggi yang dikenal dingan plesetan karya home industry atau mafia pembuatan skripsi atau Tesis...hehehehehehe. Kasus ini sudah tidak asing lagi dan sering dilaporkan di sejumlah media. Namun, untuk menggugat kasus ini secara akademis dan administratif kayaknya belum dianggap urgen dan signifikan padahal kasus ini sangat merugikan dunia akademis dan bisa merusak karakter bangsa terutama generasi muda kalangan intelektual, pelajar, mahasiswa, peneliti, akademisi dan pembuat kebijakan (policy makers/Decison Makers) yang pernah menimbah ilmu di perguruan tinggi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanities Issues and Alumni Ambassador of Australia Awards Scholarships
Sejumlah media Internasional melaporkan kasus yang menghebohkan masyarakat akademis dunia dengan pemberitaan tentang Mentri pendidikan Jerman yang terlibat kasus plagiat. Dilaporkan bahwa sebagian content Tesis/Disertasi PhD nya bu Mentri 30 tahun lalu ketika menyelesikan program Doktornya di salah satu universitas ternama ternyata mengandung karya orang lain dan tidak dilakukan pengutipan sebagaimana menurut aturan atau pedoman penulisan karya ilmiah yang baku dan tentu telah melanggar aturan tetnag kejujuran akademis (Academic Honesty) yang juga termuat dalam statuta Univeristas dan kebijakan pendidikan tinggi di Jerman. Demikian juga pada tahun 2011 lalu kasus yang sama pernah menimpa mentri Pertahanan Jerman yang dinyatakan terlibat kasus Plagiat karya ilmiah dalam tesis program Doktor (PhD). Kedua pejabat tinggi negara itu sempat menyangkal atas sejumlah tuduhan kasus plagiarisme tapi pada akhirnya sejumlah bukti yang cukup kuat tentu menghentikan upaya pembelaan diri mereka dari kasus ketidakjujuran akademis tersebut. Saya sempat menyaksikan berita tentang kasus plagiat ini di TV EuroNews saat pertama kali media Jerman melaporkannya. Juga beberapa tahun yang lalu seorang guru besar dari universitas ternama di negara bagian Victoria Australia terlibat kasus Plagiat dari karya ilmiah mahasiswa bimbingannya.
Dalam konteks nasional di tanah air, kasus plagiat juga telah menjadi konsumsi dan komoditas media masa dan media sosial. Beberapa waktu lalu seorang wartawan senior kompas dengan initial AP, yang menyelesaikan Program Doktor di FISIP UGM terpaksa mengalami pengalaman buruk setelah ditarik kembalik gelar Doktornya karena ditemukan sejumlah bukti ternyata sebagian besar content disertasi Doktornya mengandung karya hasil penelitian seorang mahasiswa yang telah lama selesai sebelumnya. Ada juga kasus seorang guru besar yang juga merupakan politisi kawakan di Sulawesi Tengah pada waktu itu sempat dilaporkan oleh seorang aktivis LSM senior dan juga merupakan akademisi yang cukup vocal.Guru besar tersebut dilaporkan terindikasi terlibat kasus plagiat kaena menjiplak sebuah makala dari seorang pejabat di salah satu Kementrian. Kasus lain yang juga paling menghebohkan ketika seorang guru besar dari salah satu PTS ternama di Bandung yang juga alumni dari satu univeristas di Australia dilaporkan terlibat kasus plagiat. Yang bersangkutan dinyatakan telah menjiplak sebuah artikel karya asli seorang akademisi Austrlia yang artikelnya pernah dimuat di Koran Sydney Morning Herald. Senat Universitas tempat si Profesor tersebut lalu bersidang dan memutuskan pencabutan gelar Guru Besar beliau dan sekaligus mencopotnya dari jabatan Deputi Rektor bidang Akademik. Oknum yang bersangkutan termasuk salah satu alumni yang mendapat gelar the rising star karena karir akademisnya meroket dan bahkan sempat diberikan pernghargaan alumni Australia terbaik. Juga kasus yang menghebohkan adalah kasus di mana seorang guru besar di salah satu PTN di Sumatra yang pada saat itu menjabat Rektor ditemukan terlibat kasus plagiat dari karya sebuah buku yang merupakan jiplakan karya asli dari seorang Marinir. Jabatan fungsional akademis paripurna Profesor (Guru Besar) beliau dicabut dan diturunkan pangkat fungsional dari Guru Besar menjadi Lektor Kepala.
Kasus plagiat juga diberitakan terjadi di salah satu universitas terbesar di Makassar di mana sejumlah dosen yang mengusulkan jabatan Guru Besar, karya ilmiah dalam bentuk jurnal Internasional dari luar negeri tapi setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi tempat di mana jurnal itu terbit, dikabrkan ternyata ada indikasi bahwa lokasi penerbitan jurnal itu fiktif. Akibatnya Dijtjen Dikti Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sangsi administratif Kolektif berupa tindakan semacam kebijakan moratorium penundaan/penghentian sementara usulan guru besar dari univerisitas yang bersangkutan. Beberapa tahun lalu ketika kebijakan terkahir Kementrian Pendidikan yang masih memberikan kesempatan terkahir untuk tenaga akademisi yang masih bergelar S2 untuk mengusul ke pangkat Guru Besar, puluhan dosen pengusul Guru besar terindikasi memiliki karya ilmiah yang merupakan hasil plagiat. Kasus plagiat yang banyak terjadi berupa Jurnal Fiktif (Jurnal Bodong) yang mana setelah di cek kantor penerbit jurnal tersebut di luar negri Fiktif. Ada juga kasus scan karya ilmiah orang lain dan diganti dengan nama dan identitas si plagiator aligator..hehehehehe..di tingkat sekolah menengah sejumlah guru yang mengajukan persyaratan untuk sertifikasi guru terindikasi memiliki karya Ilmiah hasil plagiat.
Walaupun Indonesia telah memiliki payung hukum dalam bentuk instrumen kebijakan UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi kekayaan intelektual atau hasil karya seseorang (intelektual property) atau semacam copy rights atau hak pantent, kasus plagiat masih tetap dianggap masih sebgai kasus yang cukup rentant terjadi karena UU HAKI disinyalir masih belum mampu diterapkan secara lebih efektif. Ditjen Dikti kementiran Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan dan sangsi yang berat bagi pelaku plagiarisme. Misalnya dewasa ini untuk pengusulan kenaikan pangkat akademis ke Lektor Kepala dan Guru Besar bagi tenaga akademisi di Perguruan Tinggi persyaratannya sangat berat dan ketat serta disertai ancaman sangsi akademis dan administratif yang cukup berat jika ditemukan terdapat kasus plagiat.
Beberapa waktu yang lalu sejumlah dosen di salah satu perguruan tinggi menyatakan kekhawatiran mereka stelah ada dari mereka yang menyatakan bahwa mereka pernah menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa bimbingannya tanpa mencantumkan nama eks-mahasiswa mereka (Co-Authorship) atau tanpa pemberitahuan atau izin dari mahasiswa eks-bimbingannya. Banyak dosen yang bergelar Guru Besar dan Lektor Kepala terus merasa was-was dan khawatir kalau-kalau satu satu waktu kemungkinan karya ilmiah yang pernah mereka terbitkan dan ajukan untuk pengusulan guru besar terindikasi karya hasil plagiat.
Saya teringat pernyataan salah seorang Guru Besar ternama dari Universitas Harvard Amerika Serikat menyangkut kasus plagiat. Beliau katakan, karya tulis ilmiah yang ideal atau jauh dari aroma isu plagiarisme adalah karya ilmiah yang merupakan ide asli atau gagasan dan argumentasi akademis asli dari seorang penulis atau peneliti. Terkait dengan statement pak Profesor di atas tentu masyarakat sivitas akademika juga turut perihatin dengan maraknya isu kasus pembuatan Skripsi/Tesis mahasiswa yang dilakukan oleh alumni atau dosen di beberapa pergurun tinggi yang dikenal dingan plesetan karya home industry atau mafia pembuatan skripsi atau Tesis...hehehehehehe. Kasus ini sudah tidak asing lagi dan sering dilaporkan di sejumlah media. Namun, untuk menggugat kasus ini secara akademis dan administratif kayaknya belum dianggap urgen dan signifikan padahal kasus ini sangat merugikan dunia akademis dan bisa merusak karakter bangsa terutama generasi muda kalangan intelektual, pelajar, mahasiswa, peneliti, akademisi dan pembuat kebijakan (policy makers/Decison Makers) yang pernah menimbah ilmu di perguruan tinggi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanities Issues and Alumni Ambassador of Australia Awards Scholarships
Minggu, 06 Januari 2013
KONFLIK SOSIAL DI SULAWESI TENGAH DAN SOLUSI ALTERNATIF
Menurut sejumlah pakar konflik, setiap individu yang lahir memiliki
innate atau potensi untuk berkonflik. Konflik berasal dari bahasa Latin
Configere yang bearti saling memukul. Dari perspektif Ilmu Sosiologi,
konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau
lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha
menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak
berdaya. Ada tiga teori konflik yang menonjol dalam ilmu sosial.
Pertama adalah teori konflik C' Gerritz, yaitu tentang Primordialisme,
kedua teori konflik Karl Marx, yaitu tentang pertentangan kelas dan
ketiga teori konflik James Scott, yaitu tentang Patron Klien.
Akhir-akhir ini sejumlah media melaporkan bahwa sulawesi Tengah termasuk
salah satu provinsi yang rawan konflik sosial. Isu dan berita tentang
insiden konflik sosial yang sering terjadi secara soparadis telah
merugikan banyak pihak.
Insiden konflik sectarian di Poso yang lalu dan beberapa konflik agraria dan konflik di daerah pertambangan pernah terjadi di wilayah Timur Sulawesi Tengah dan demikian juga di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Bahagian Utara pernah terjadi Konflik vertikal antara masyarakat Kabupaten Buol dan pihak kepolisian yang menewaskan delapan orang warga sipil Buol yang dikenal dengan insiden Ramadhan berdarah dan juga ada konflik Pemilukada Kabupaten Tolitoli yang berujung pada pembakaran kantor camat dan beberapa kantor kepala desa jelang Pemilukada lalu. Akibat sering terjadi kerawanan konflik sosial di Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah investor yang berniat melakukan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan matang-matang rencana mereka.
Kini suasana di daerah kawasan Timur dan Utara Provinsi Sulawesi Tengah mulai meredah bahkan suasana kehidupan yang damai dan harmonis mulai terlihat di Kabupaten Poso walaupun beberapa waktu lalu sempat digegerkan oleh berita konflik bersenjata di wilayah Kalora Poso menewaskan empat anggota Brimob dan yang lainnya luka-luka akibat penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata yang diduga merupakan kelompok teroris. Demikian juga suasana di wilayah kabupaten Buol dan Tolitoli mulai terlihat aman dan damai.
Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang yang letaknya berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Padahal penduduk yang terlibat konflik berasal dari kelompok etnis dan kultur yang sama serta memiliki ikatan kekerabatan yang sanagat dekat. Berbagai asumsi dan spekulasi dari masyarakat penyebab terjadinya konflik. Misalnya ada yang menduga karena masalah dendam lama; ada yang menduga karena adanya provokasi dan ada yang berasumsi karena tingkat pengangguran yang tinggi.
Tingkat frekwensi insiden konflik sosial di kabupaten Sigi yang dulu pernah merupakan bahagian dari Kabupaten Donggala dapat digolongkan termasuk paling tinggi. Misalnya dalam laporan salah satu TV sawsta, kurang lebih ada 20 kali insiden konflik sosial terjadi di Kabupaten Sigi pada tahun 2012. Konflik sosial yang sering terjadi di Kabupaten Sigi telah membuat kehawatiran Pemerintah Kabupaten Sigi. Belum lama ini Kapolri, Jenderal Timor Pradopo mengunjungi Kab Sigi dan sekaligus bertatap muka dengan Pemerintah Derah, tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah stakeholders konflik. Berbagai cara telah dilakukan tapi belum satupun ada cara yang efektif yang bisa mengatasi masalah konflik sosial di Kabupaten ini.
Mungkin solusi alternatif untuk masalah konflik sosial:
Pertama, pihak intel harus melaksanakan tugasnya secara lebih efektif. Sebab setiap terjadi insiden konflik komunal atau konflik kekerasan termasuk kerusuhan dan masalah terorisme, masayakat sering mengkritisi dan menyoroti lemahnya kinerja pihak inteljen.
Kedua, petugas keamana harus bekerjasama bergandengan tangan dengan masyarakat menciptakan suasana akrab rukun dan damai. Masyarakat harus dilibatkan untuk pencegahan terjadinya konflik sosial. Pihak petugas keamanan tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat apalagi menciptkan permusuhan dan dendam misalnya dalam kasus salah tangkap atau salah tembak seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah konflik.
Ketiga, pendidikan damai dan pendidikan harmoni harus tetap dipromosikan liwat liwat lembaga pendidikan formal. Pemerintah, pihak NGO dan masyarakat sebagai stakeholders pendidikan harus berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan damai dan pendidikan harmoni yang efektif.
Keempat, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat harus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing hasutan yang bersifat provokasi dan agitasi oleh kelompok oportunis yg tidak bertanggung jawab dan menginginkan agar kabupaten Sigi tetap dalam keadaan tidak aman sehingga mungkin mereka bisa mengambil keuntungan dari kondisi dan situasi ketidakamanan. Contoi masyarakat Poso yg mulai hidup damai dan berdampingan karna mereka mampu menangkal segala bentuk provokasi dan agitasi.
Kelima, ingatkan pada masayarakat yang terlibat konflik bahwa mereka harus sadar akan pentingnya hidup rukun dan damai karena mereka bersaudara dan tidak ada untungnya berkonflik. Jika daerahnya damai, semua aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar.
Keenam, perlu dipertimbangkan usulan dari berbagai pihak untuk membuka Kantor POLRES Kabupaten Sigi. Sejak berdiri menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Sigi belum memiliki Kantor POLRES dan sampai saat ini masih di
Ketuju, saatnya pemerintah mencari solusi untuk pembukaan lapangan kerja dan lapangan olahraga. Agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang layak. Juga dengan kegiatan olahraga rasa persaudaraan dan solidaritas warga akan lebih erat dan harmonis
Semoga sharing solusi alternatif ini bermamfaat buat stakeholders konflik dan khususnya masayarakat dan pemerintah di daerah rawan konflk.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai, Blogger Sosial-Humaniora
Insiden konflik sectarian di Poso yang lalu dan beberapa konflik agraria dan konflik di daerah pertambangan pernah terjadi di wilayah Timur Sulawesi Tengah dan demikian juga di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Bahagian Utara pernah terjadi Konflik vertikal antara masyarakat Kabupaten Buol dan pihak kepolisian yang menewaskan delapan orang warga sipil Buol yang dikenal dengan insiden Ramadhan berdarah dan juga ada konflik Pemilukada Kabupaten Tolitoli yang berujung pada pembakaran kantor camat dan beberapa kantor kepala desa jelang Pemilukada lalu. Akibat sering terjadi kerawanan konflik sosial di Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah investor yang berniat melakukan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan matang-matang rencana mereka.
Kini suasana di daerah kawasan Timur dan Utara Provinsi Sulawesi Tengah mulai meredah bahkan suasana kehidupan yang damai dan harmonis mulai terlihat di Kabupaten Poso walaupun beberapa waktu lalu sempat digegerkan oleh berita konflik bersenjata di wilayah Kalora Poso menewaskan empat anggota Brimob dan yang lainnya luka-luka akibat penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata yang diduga merupakan kelompok teroris. Demikian juga suasana di wilayah kabupaten Buol dan Tolitoli mulai terlihat aman dan damai.
Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang yang letaknya berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Padahal penduduk yang terlibat konflik berasal dari kelompok etnis dan kultur yang sama serta memiliki ikatan kekerabatan yang sanagat dekat. Berbagai asumsi dan spekulasi dari masyarakat penyebab terjadinya konflik. Misalnya ada yang menduga karena masalah dendam lama; ada yang menduga karena adanya provokasi dan ada yang berasumsi karena tingkat pengangguran yang tinggi.
Tingkat frekwensi insiden konflik sosial di kabupaten Sigi yang dulu pernah merupakan bahagian dari Kabupaten Donggala dapat digolongkan termasuk paling tinggi. Misalnya dalam laporan salah satu TV sawsta, kurang lebih ada 20 kali insiden konflik sosial terjadi di Kabupaten Sigi pada tahun 2012. Konflik sosial yang sering terjadi di Kabupaten Sigi telah membuat kehawatiran Pemerintah Kabupaten Sigi. Belum lama ini Kapolri, Jenderal Timor Pradopo mengunjungi Kab Sigi dan sekaligus bertatap muka dengan Pemerintah Derah, tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah stakeholders konflik. Berbagai cara telah dilakukan tapi belum satupun ada cara yang efektif yang bisa mengatasi masalah konflik sosial di Kabupaten ini.
Mungkin solusi alternatif untuk masalah konflik sosial:
Pertama, pihak intel harus melaksanakan tugasnya secara lebih efektif. Sebab setiap terjadi insiden konflik komunal atau konflik kekerasan termasuk kerusuhan dan masalah terorisme, masayakat sering mengkritisi dan menyoroti lemahnya kinerja pihak inteljen.
Kedua, petugas keamana harus bekerjasama bergandengan tangan dengan masyarakat menciptakan suasana akrab rukun dan damai. Masyarakat harus dilibatkan untuk pencegahan terjadinya konflik sosial. Pihak petugas keamanan tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat apalagi menciptkan permusuhan dan dendam misalnya dalam kasus salah tangkap atau salah tembak seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah konflik.
Ketiga, pendidikan damai dan pendidikan harmoni harus tetap dipromosikan liwat liwat lembaga pendidikan formal. Pemerintah, pihak NGO dan masyarakat sebagai stakeholders pendidikan harus berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan damai dan pendidikan harmoni yang efektif.
Keempat, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat harus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing hasutan yang bersifat provokasi dan agitasi oleh kelompok oportunis yg tidak bertanggung jawab dan menginginkan agar kabupaten Sigi tetap dalam keadaan tidak aman sehingga mungkin mereka bisa mengambil keuntungan dari kondisi dan situasi ketidakamanan. Contoi masyarakat Poso yg mulai hidup damai dan berdampingan karna mereka mampu menangkal segala bentuk provokasi dan agitasi.
Kelima, ingatkan pada masayarakat yang terlibat konflik bahwa mereka harus sadar akan pentingnya hidup rukun dan damai karena mereka bersaudara dan tidak ada untungnya berkonflik. Jika daerahnya damai, semua aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar.
Keenam, perlu dipertimbangkan usulan dari berbagai pihak untuk membuka Kantor POLRES Kabupaten Sigi. Sejak berdiri menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Sigi belum memiliki Kantor POLRES dan sampai saat ini masih di
Ketuju, saatnya pemerintah mencari solusi untuk pembukaan lapangan kerja dan lapangan olahraga. Agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang layak. Juga dengan kegiatan olahraga rasa persaudaraan dan solidaritas warga akan lebih erat dan harmonis
Semoga sharing solusi alternatif ini bermamfaat buat stakeholders konflik dan khususnya masayarakat dan pemerintah di daerah rawan konflk.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai, Blogger Sosial-Humaniora
Kamis, 27 Desember 2012
KASUS KEKERASAN DI POSO SULAWESI TENGAH - (COUNTERTERORISME Jangan Jadi COUNTERPRODUCTIVE)
Pasca
Konflik Horisontal dan Konflik Komunal (Sectarian Conflict) dan
akhirnya ditindaklanjuti dengan solusi tepat deklerasi Malino yang
digagas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu, suasana Poso menjadi
lebih aman dan masyarakat yang multikultur, multietnis dan multireligi
telah mulai hidup rukun dan damai. Upaya povokasi dan tindakan adudomba
yang konon perna dilakukakan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan
agar Poso tetap tidak aman tidak berhasil karena masyarakat Poso telah
sadar dan merasakan pentingnya hidup rukun dan damai. Akhir-akhir ini
justru berita keamanan Poso terusik karena adanya konflik bersenjata
antara kelompok Sipil bersenjata (Teroris) dan pihak petugas kemanan (konflik vertikal).
Koran Harian Radar SulTeng (JawaPos Grup) yang terbit di Palu, ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah hari ini memuat foto-foto dan berita berjudul "Lima Warga Poso Babak Belur Setelah ditahan Polisi 7X24 Jam". Di lain sisi gambar-gambar sadis polisi yang jadi korban sipil bersenjata (Terorist) yang sama juga beredar secara transparant di sejumlah media sosial BBM (Blackberry Massanger). Ada adigium "violance is common enemy" ingat segala bentuk aksi kekerasan baik itu dilakukan secara individual maupun institusional dan tentu telah melanggar hukum dapat dianggap sebagai musuh bersama.
Dalam laporan harian Radar SulTeng yang terbit hari ini diberitakan bahwa sejumlah warga Poso ditahan dan ada yang babak belur setelah ditahan dan diinterogasi oleh Polisi pasca insiden penembakan anggota Brimob yang beroprasi di Kalora dan menewaskan 4 orang anggota Brimob belum lama ini. Tindakan penahanan sejumlah warga Poso karena mereka dicurigai terlibat dalam aksi kekerasan (Terorisme) yang menewaskan empat orang anggota Brimob belum lama ini diberitakan di sejumlah media lokal di Sulawesi Tengah. Juga sebelumnya berita di media sempat terjadi penculikan dua personil Polisi yang menewaskan dua Polisi Intel POLRES Poso yang ditemukan tewas dan dicurigai terkubur hidup-hidup di desa Tamanjeka Poso yang dituduh dilakukan oleh kelompok teroris. Juga tahun lalu dua Polisi tewas meregang nyawa setelah dibrondong peluru kelompok Teroris di depan Bank BCA Palu Sulawesi Tengah di saat mereka lagi bertugas menjaga keaman Bank BCA.
Insiden kekerasan dan penggunaan senjata api oleh sipil bersenjata yang dicap sebagai kelompok teroris di Indonesia dalam dekade terakhir ini dinilai cukup meningkat. Dan Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso dalam sejumlah pemberitan media lokal dan media internasional diberitakan menjadi tempat pelatihan terorisme (Terorist Breeding Grounds). Namun, oleh sejumlah aktivist menganggap bahwa betul ada berita yang memuat fakta kebenaran tentang aksi dan pelatihan terorisme di Poso tapi sejumlah berita di media juga dianggap ada yang dibesar-besarkan karena mungkin menggunakan prinsip "Bad News is a good news".
Kebijakan Counterorisme di Indonesia pasca insiden serangan Twin Tower di New Yokr (Peristiwa 11 September) penerapannya semakin ditingkatkan apalagi menyusul peristiwa aksi terorisme di sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya kasus pengeboman Gereja dan kasus penembakan sejumlah pendeta dan sejumlah pengeboman Hotel mewah di ibu kota Jakarta dan pengeboman Kedutaan Besar Filipina, Australia, insiden Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 beberapa waktu lalu.
Kebijakan counterterorisme merupakan praktek penggabungan taktik, teknik dan strategi untuk menghadapi dan mengatasi aksi terorisme. Kebijakan counterterorisme merupakan program kerjasama melibatkan pihak pemerintah, Militer dan Polisi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dan serangan aksi terorisme. Namun, kebijakan Counterterorisme harus direviewed dan dievaluasi efektifitasnya. Kebijakan Counterterorisme masih kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Penerapan kebijakan Counterorisme yang melibatkan pasukan combatant sperti Tentara, Brimob dan Densus 88 yang oleh kalangan teman-teman Jurnalis, akademisi dan Aktivis LSM dianggap masih bersifat refresif dan opresif (Penindakan dan penindasan) mungkin dengan kebijakan yang bersifat refresif dan opresif seperti ini akan sulit merebut simpati dan empati dari rakyat dan tentu juga akan mustahil merebut hati rakyat (Winning the heart and mind of the people).
Solusi alternatif terbaik adalah melibatkan masyarakat sebagai stakeholders keamanan (security) bukan menjauhi masyarakat atau bahkan mencurigai masyarakat tanpa alasan dan fakta yang benar. Upaya program Deradikalisasi yang melibatkan sejumlah kementrian terkait dan Ormas keagamaan dianggap cukup produktif tapi masih kurang efektif. Program Edukasi melalui pendidikan Damai dan Pendidikan Harmoni yang melibatkan NGO dan Lembaga Pendidikan formal merupakan upaya yang sangat inspiratif dan efektif tapi penekanannya harus pada implementasi dan follow up dan bukan bersifat doktrinisasi. Tindakan pencegahan (Preventive) dan tindakan penyerangan teroris sebelum mereka melakukan aksi kekerasan (Pre-empptive) juga merupakan upaya yang cukup efektive tapi sering dianggap counterproductive terutama ketika aksi itu mungkin kurang mendapat simpati dari masyarakat setempat karena dilakukan dengan aksi sangat refresif dan offensive.
Kebijakan Counterterorisme jangan hanya menjadi counterproductive karena hanya akan sia-sia dan tentu kurang mendapat simpatik dari masyarakat. Jangan ciptakan kondisi Racial Profiling dan Negative stereotyped yang bisa menciptkan image bahwa hanya kelompok tertentu (Muslim atau kelompok tertentu) memiliki kecenderungan terlibat dengan aksi kekerasan terorisme dan dicurigai sebagai teroris padahal kenyataan banyak juga aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok militan dan individu dan mereka bukan dari kalangan Muslim.
Kebijakan Counterterorisme tidak akan menjadi counterproductive tapi menjadi lebih efektif dan berhasil guna jika pemerintah mampu secara maksimal dan intens melibatkan warga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan aksi terorisme. Selama ini pemerintah baru melibatkan Ormas-ormas tertentu dalam kegiatan upaya pencegahan aksi terorisme. Masyarakat sebagai stakeholders harus diberi kepercayaan dan pemberdayaan untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan aksi terorisme.
Masyarakat adalah key instrument dan sekaligus key informant. Masyarakat jangan dicurigai atau dijauhi bahkan lebih parah lagi jika diitimidasi dan dikerasi (dianiaya) dalam upaya pencegahan aksi terorisme. Jika masyarakat dijauhi, dicurigai tanpa alasan yang tepat dan apalagi dilakukakan interogasi dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan berita yang kurang menarik simpatik masyarakat, upaya pencegahan aksi terorisme melalui kebijakan counterterorisme akan menjadi bertengan dengan harapan atau conterproductive (Tidak efektif).
Mari wujudkan Indonesia yang damai dan Sulawesi Tengah yang harmonis dan damai. Dan selamat menyambut tahun baru 2013.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Aktivis Damai dan Tim Ahli Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K UNTAD), Duta Alumni Australia (Australian Alumni Embassador) dan Blogger Isu Sosial Humaniora.
Koran Harian Radar SulTeng (JawaPos Grup) yang terbit di Palu, ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah hari ini memuat foto-foto dan berita berjudul "Lima Warga Poso Babak Belur Setelah ditahan Polisi 7X24 Jam". Di lain sisi gambar-gambar sadis polisi yang jadi korban sipil bersenjata (Terorist) yang sama juga beredar secara transparant di sejumlah media sosial BBM (Blackberry Massanger). Ada adigium "violance is common enemy" ingat segala bentuk aksi kekerasan baik itu dilakukan secara individual maupun institusional dan tentu telah melanggar hukum dapat dianggap sebagai musuh bersama.
Dalam laporan harian Radar SulTeng yang terbit hari ini diberitakan bahwa sejumlah warga Poso ditahan dan ada yang babak belur setelah ditahan dan diinterogasi oleh Polisi pasca insiden penembakan anggota Brimob yang beroprasi di Kalora dan menewaskan 4 orang anggota Brimob belum lama ini. Tindakan penahanan sejumlah warga Poso karena mereka dicurigai terlibat dalam aksi kekerasan (Terorisme) yang menewaskan empat orang anggota Brimob belum lama ini diberitakan di sejumlah media lokal di Sulawesi Tengah. Juga sebelumnya berita di media sempat terjadi penculikan dua personil Polisi yang menewaskan dua Polisi Intel POLRES Poso yang ditemukan tewas dan dicurigai terkubur hidup-hidup di desa Tamanjeka Poso yang dituduh dilakukan oleh kelompok teroris. Juga tahun lalu dua Polisi tewas meregang nyawa setelah dibrondong peluru kelompok Teroris di depan Bank BCA Palu Sulawesi Tengah di saat mereka lagi bertugas menjaga keaman Bank BCA.
Insiden kekerasan dan penggunaan senjata api oleh sipil bersenjata yang dicap sebagai kelompok teroris di Indonesia dalam dekade terakhir ini dinilai cukup meningkat. Dan Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso dalam sejumlah pemberitan media lokal dan media internasional diberitakan menjadi tempat pelatihan terorisme (Terorist Breeding Grounds). Namun, oleh sejumlah aktivist menganggap bahwa betul ada berita yang memuat fakta kebenaran tentang aksi dan pelatihan terorisme di Poso tapi sejumlah berita di media juga dianggap ada yang dibesar-besarkan karena mungkin menggunakan prinsip "Bad News is a good news".
Kebijakan Counterorisme di Indonesia pasca insiden serangan Twin Tower di New Yokr (Peristiwa 11 September) penerapannya semakin ditingkatkan apalagi menyusul peristiwa aksi terorisme di sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya kasus pengeboman Gereja dan kasus penembakan sejumlah pendeta dan sejumlah pengeboman Hotel mewah di ibu kota Jakarta dan pengeboman Kedutaan Besar Filipina, Australia, insiden Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 beberapa waktu lalu.
Kebijakan counterterorisme merupakan praktek penggabungan taktik, teknik dan strategi untuk menghadapi dan mengatasi aksi terorisme. Kebijakan counterterorisme merupakan program kerjasama melibatkan pihak pemerintah, Militer dan Polisi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dan serangan aksi terorisme. Namun, kebijakan Counterterorisme harus direviewed dan dievaluasi efektifitasnya. Kebijakan Counterterorisme masih kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Penerapan kebijakan Counterorisme yang melibatkan pasukan combatant sperti Tentara, Brimob dan Densus 88 yang oleh kalangan teman-teman Jurnalis, akademisi dan Aktivis LSM dianggap masih bersifat refresif dan opresif (Penindakan dan penindasan) mungkin dengan kebijakan yang bersifat refresif dan opresif seperti ini akan sulit merebut simpati dan empati dari rakyat dan tentu juga akan mustahil merebut hati rakyat (Winning the heart and mind of the people).
Solusi alternatif terbaik adalah melibatkan masyarakat sebagai stakeholders keamanan (security) bukan menjauhi masyarakat atau bahkan mencurigai masyarakat tanpa alasan dan fakta yang benar. Upaya program Deradikalisasi yang melibatkan sejumlah kementrian terkait dan Ormas keagamaan dianggap cukup produktif tapi masih kurang efektif. Program Edukasi melalui pendidikan Damai dan Pendidikan Harmoni yang melibatkan NGO dan Lembaga Pendidikan formal merupakan upaya yang sangat inspiratif dan efektif tapi penekanannya harus pada implementasi dan follow up dan bukan bersifat doktrinisasi. Tindakan pencegahan (Preventive) dan tindakan penyerangan teroris sebelum mereka melakukan aksi kekerasan (Pre-empptive) juga merupakan upaya yang cukup efektive tapi sering dianggap counterproductive terutama ketika aksi itu mungkin kurang mendapat simpati dari masyarakat setempat karena dilakukan dengan aksi sangat refresif dan offensive.
Kebijakan Counterterorisme jangan hanya menjadi counterproductive karena hanya akan sia-sia dan tentu kurang mendapat simpatik dari masyarakat. Jangan ciptakan kondisi Racial Profiling dan Negative stereotyped yang bisa menciptkan image bahwa hanya kelompok tertentu (Muslim atau kelompok tertentu) memiliki kecenderungan terlibat dengan aksi kekerasan terorisme dan dicurigai sebagai teroris padahal kenyataan banyak juga aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok militan dan individu dan mereka bukan dari kalangan Muslim.
Kebijakan Counterterorisme tidak akan menjadi counterproductive tapi menjadi lebih efektif dan berhasil guna jika pemerintah mampu secara maksimal dan intens melibatkan warga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan aksi terorisme. Selama ini pemerintah baru melibatkan Ormas-ormas tertentu dalam kegiatan upaya pencegahan aksi terorisme. Masyarakat sebagai stakeholders harus diberi kepercayaan dan pemberdayaan untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan aksi terorisme.
Masyarakat adalah key instrument dan sekaligus key informant. Masyarakat jangan dicurigai atau dijauhi bahkan lebih parah lagi jika diitimidasi dan dikerasi (dianiaya) dalam upaya pencegahan aksi terorisme. Jika masyarakat dijauhi, dicurigai tanpa alasan yang tepat dan apalagi dilakukakan interogasi dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan berita yang kurang menarik simpatik masyarakat, upaya pencegahan aksi terorisme melalui kebijakan counterterorisme akan menjadi bertengan dengan harapan atau conterproductive (Tidak efektif).
Mari wujudkan Indonesia yang damai dan Sulawesi Tengah yang harmonis dan damai. Dan selamat menyambut tahun baru 2013.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Aktivis Damai dan Tim Ahli Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K UNTAD), Duta Alumni Australia (Australian Alumni Embassador) dan Blogger Isu Sosial Humaniora.
Langganan:
Postingan (Atom)