Rabu, 19 Desember 2012
First Female President of South Korea and Issues of North Versus South
TV AlJazeera International just reported the announcement of Presidential Election result in South Korea. South Korea has a new leader and first female president.She was the daughter of former South Korean Dictator. She won the Presidential Election with 51,6 % of Votes. Conservative candidate Park Geun-hye claimed victory Wednesday in South Korea's presidential election, a result that will make her the country's first woman president.It was argued that more elder generations voted her candidacy. Addressing crowds in Seoul's central Gwanghwamun Square, Park said her win was a victory for the people. "I will be the president of the nation who keeps pledges," she said (See CNN's Soo Bin Park and Laura Smith-Spark).
North Korea has also a new young President aged 29. He has a European Tertiary Education background. He was the son of Dictator Kim Jong Ill. He was not elected but appointed. North Korea is a communist and it has a totalitarian system. Political dynasty is implemented as well. The main question is "Will the new young leader of North Korea be able to bring change in their country?" Or he will keep maintaining a statusquo and continue a controversial nuclear program while many people suffer from hunger and poverty.
On the one hand North Korea is just like an absolute Monarch though it's a Republic. Unfortunately it's a poor and underdeveloped country. It spends a lot of money on sophisticated military equipments and Nuclear programs meanwhile there are lot of people in North Korea who are poor. Hunger cases are often reported in many parts of North Korea. Most recently North Korea successfully launched a rocket to the outer space on the commemoration of the birthday of North Korean Revolutionary Leader. Though they claimed the launching program has a peaceful purpose, many countries especially western powers and its allies condemned the launching program.
On the other hand, people of the Neighboring country in South Korea are wealthy, healthy and peaceful. Both North Korea and South Korea have the same linguistic and cultural roots but they also have different political and economic ideology. From economy and health perspectives unfortunately they share different fates.
North Korea is very exclusive and closed but South Korea is Opened and Inclusive. South Korean Economic Growth is good meanwhile North Korean Economy is poor and underdeveloped. South Korea used to be a closed country and used to have a dictator and authoritarian leader. However, today South Korea is much different from North Korea. South Korea a democratic and developed country.
South Korea is also famous for its Gangnam style dance...hehehehehehe...
By the way, congratulations Madam President !
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanity
Senin, 17 Desember 2012
Majalah Tempo Versus Trio Mallarangeng
Sejak dulu saya
termasuk salah satu pengagum Mallarangeng bersaudara, Andi Alfian
Mallarangeng, Andi Rizal Mallaraneng dan Andi Zulkarnain Mallarangeng.
Mereka tiga bersaudara tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan termasuk
generasi muda yang terbilang sukses dalam karir pendidikan dan profesi
bisnis dan politik.
Dua bulan lalu Menpora Andi Mallarangeng ke Palu dalam rangka membuka event Peringatan Hari Sumpa Pemuda Nasional dan Jambore Pemuda ASEAN yang dipusatkan di Lokasi Eks-MTQ Kota palu dan juga sempat memberikan kuliah umum di Kampus UNTAD sehari setelah kunjungan Menpora Andi Mallarangeng saya sempat tampil di TVRI turut memandu dan mejadi narasumber pada program Mingguan Forum Mahasiswa Bijak. Saya menjadikan Menpora Andi Alfian Mallarangengsebagai contoh dari kelaurga anak pejabat yang berhasil. Mereka berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Kakek mereka mantan pejuang Kemerdekaan asal SulSel yang punya andil besar dan Ayah mereka mantan Walikota Pare-pare yang sangat dihormati.
Andi Alfian dan Andi Rizal Mallarangeng kedua kakak beradik ini berhasil menyelesaikan pendidikan Pascasarjana mereka di Amerika. Andi Alfian Mallarangeng sempat menyelesaikan pendidikan S3 (PhD) dalam bidang Political Sciences di Northern Illinois State University dan Rizal Malarangeng alumniS3 (PhD) dalam bidang Sociology dari Ohio State University. Sedangkan Zulkarnain, Coel sendiri, adik bungsu mereka alumni dari salah satu perguruan tinggi ternama di tanah air.
Karir edukasi, politik dan bisnis mereka cukup cemerlang dan membanggakan. Andi Alfian Mallarangeng sempat berkarir sebgai akademisi di UNHAS dan kemudian Hijarah ke Jakarta. Andi Alfian sempat menjadi dosen Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta dan merupakan Kader Prof. Ryas Rasyid. Karir Alfian Mallarangeng di Jakarta cukup melejit apalagi setelah terlibat dalam politik praktis di beberapa parpol dan akhirnya menemukan tambatan hatinya di Partai Demokrat dan merupakan salah satu kader terbaik di partai tersebut. Walaupun gagal menjadi Ketum Partai Demokrat setelah dikalahkan oleh Anas Urba Ningrum akhirnya Andi ALfian Mallarangeng masuk dalam Kabinet SBY-Boediono dan menjadi Menpora.
Namun,belum lama ini adanya hasil audit investigasi BPK dan pengumuman dari Pimpinan KPK terkait kasus Hambalang, indikasi keterlibatan serta status tersangka Andi Alfian Malarangeng dan adiknya Andi Zulkarnaen Malarangeng akhirnya dicekal ke luar negeri . Kasus Megaprojek Hambalang yang menyeret Mallarangeng bersaudara telah membuat persepsi di masyarakat mulai agak berubah walalupun mereka tetap masih menghormati azas preaduga tak bersalah. Apalagi ketika sejumlah media ibukota dan media lokal melaporkan indikasi keterlibatan mereka.
Malam ini Trio Malarangeng mengajukan gugatan kepada Majalah Tempo dan meminta Manajemen Majalah tersebut meminta maaf kepada mereka karena telah memuat kasus Hambalang yang telah menyudutkan mereka. Mereka mengaku sangat keberatan karena di cover Majalah tersebut ada gambar yang sangat sensitif dan sangat menyinggung perasaan mereka. Di cover majalah Tempo ada gambar Trio Malarangeng memeluk gambar uang dollar Raksasa yang diilustrasikan mirip ikan besar yang habis dipancing.
Ini malam Rizal Malarangeng mewakili saudara-saudaranya melakukan presentasi dan klarifikasi berkaitan sangkaan keterlibatan mereka dalam kasus Hambalang di TV One. Juga dengan teas mewakili Mallarangeng bersaudara Rizal Mallarangeng menuntut via media televisi agar Majalah Tempo meminta maaf kepada mereka atas pemberitaan dan cover majalah tempo yang sangat sensitif menyinggung perasaan mereka.
Walaupun demikian Media sebagai salah satu pillar Demokrasi yang punya peranan sangat penting dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia melalui pelaporan berita yang diharapkan berimbang, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga jika pers melakukan pelanggran dapat dilaporkan ke Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Pekerjaan jurnalistik harus diapresiasi lepas dari sejumlah pelanggaran yang mungkin pernah dilaporkan oleh masyarakat. Juga harus dihormati karena dari perspektif legal forma kegiatan jurnalistikl media telah diatur dalam UU Pers dan demikian juga jurnalist harus menghormati kode etik jurnalistik.
Namun, sebagai warga negara yang bajik dan bijak tentu harus menghormati Hukum dan terutama azas Praduga tak bersalah "Presumption of Innocence" tapi juga harus tetap menghormati Azas Hukum "Equality Before the Law" yang mungkin walaupun masih dinaggap utopia, diharapkan semua sama di depan hukum dan hukum tentu harus berpihak pada keadilan.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial-Humaniora
Dua bulan lalu Menpora Andi Mallarangeng ke Palu dalam rangka membuka event Peringatan Hari Sumpa Pemuda Nasional dan Jambore Pemuda ASEAN yang dipusatkan di Lokasi Eks-MTQ Kota palu dan juga sempat memberikan kuliah umum di Kampus UNTAD sehari setelah kunjungan Menpora Andi Mallarangeng saya sempat tampil di TVRI turut memandu dan mejadi narasumber pada program Mingguan Forum Mahasiswa Bijak. Saya menjadikan Menpora Andi Alfian Mallarangengsebagai contoh dari kelaurga anak pejabat yang berhasil. Mereka berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Kakek mereka mantan pejuang Kemerdekaan asal SulSel yang punya andil besar dan Ayah mereka mantan Walikota Pare-pare yang sangat dihormati.
Andi Alfian dan Andi Rizal Mallarangeng kedua kakak beradik ini berhasil menyelesaikan pendidikan Pascasarjana mereka di Amerika. Andi Alfian Mallarangeng sempat menyelesaikan pendidikan S3 (PhD) dalam bidang Political Sciences di Northern Illinois State University dan Rizal Malarangeng alumniS3 (PhD) dalam bidang Sociology dari Ohio State University. Sedangkan Zulkarnain, Coel sendiri, adik bungsu mereka alumni dari salah satu perguruan tinggi ternama di tanah air.
Karir edukasi, politik dan bisnis mereka cukup cemerlang dan membanggakan. Andi Alfian Mallarangeng sempat berkarir sebgai akademisi di UNHAS dan kemudian Hijarah ke Jakarta. Andi Alfian sempat menjadi dosen Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta dan merupakan Kader Prof. Ryas Rasyid. Karir Alfian Mallarangeng di Jakarta cukup melejit apalagi setelah terlibat dalam politik praktis di beberapa parpol dan akhirnya menemukan tambatan hatinya di Partai Demokrat dan merupakan salah satu kader terbaik di partai tersebut. Walaupun gagal menjadi Ketum Partai Demokrat setelah dikalahkan oleh Anas Urba Ningrum akhirnya Andi ALfian Mallarangeng masuk dalam Kabinet SBY-Boediono dan menjadi Menpora.
Namun,belum lama ini adanya hasil audit investigasi BPK dan pengumuman dari Pimpinan KPK terkait kasus Hambalang, indikasi keterlibatan serta status tersangka Andi Alfian Malarangeng dan adiknya Andi Zulkarnaen Malarangeng akhirnya dicekal ke luar negeri . Kasus Megaprojek Hambalang yang menyeret Mallarangeng bersaudara telah membuat persepsi di masyarakat mulai agak berubah walalupun mereka tetap masih menghormati azas preaduga tak bersalah. Apalagi ketika sejumlah media ibukota dan media lokal melaporkan indikasi keterlibatan mereka.
Malam ini Trio Malarangeng mengajukan gugatan kepada Majalah Tempo dan meminta Manajemen Majalah tersebut meminta maaf kepada mereka karena telah memuat kasus Hambalang yang telah menyudutkan mereka. Mereka mengaku sangat keberatan karena di cover Majalah tersebut ada gambar yang sangat sensitif dan sangat menyinggung perasaan mereka. Di cover majalah Tempo ada gambar Trio Malarangeng memeluk gambar uang dollar Raksasa yang diilustrasikan mirip ikan besar yang habis dipancing.
Ini malam Rizal Malarangeng mewakili saudara-saudaranya melakukan presentasi dan klarifikasi berkaitan sangkaan keterlibatan mereka dalam kasus Hambalang di TV One. Juga dengan teas mewakili Mallarangeng bersaudara Rizal Mallarangeng menuntut via media televisi agar Majalah Tempo meminta maaf kepada mereka atas pemberitaan dan cover majalah tempo yang sangat sensitif menyinggung perasaan mereka.
Walaupun demikian Media sebagai salah satu pillar Demokrasi yang punya peranan sangat penting dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia melalui pelaporan berita yang diharapkan berimbang, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga jika pers melakukan pelanggran dapat dilaporkan ke Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Pekerjaan jurnalistik harus diapresiasi lepas dari sejumlah pelanggaran yang mungkin pernah dilaporkan oleh masyarakat. Juga harus dihormati karena dari perspektif legal forma kegiatan jurnalistikl media telah diatur dalam UU Pers dan demikian juga jurnalist harus menghormati kode etik jurnalistik.
Namun, sebagai warga negara yang bajik dan bijak tentu harus menghormati Hukum dan terutama azas Praduga tak bersalah "Presumption of Innocence" tapi juga harus tetap menghormati Azas Hukum "Equality Before the Law" yang mungkin walaupun masih dinaggap utopia, diharapkan semua sama di depan hukum dan hukum tentu harus berpihak pada keadilan.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial-Humaniora
Rabu, 12 Desember 2012
Mono-Disiplin Ilmu Versus Lintas-Disiplin Ilmu dari Seminar Nasional Yg Inspiratif di Kampus UKSW Salatiga Jawa Tengah
Tanggal
27 Nopember bulan lalu saya menghadiri dan sekaligus menyajikan makala
pada seminar Nasional di Kampus UKSW Salatiga dalam rangka peringatan
Dies Natalies bekerjasama dengan Pogram Pascasarjana Fakultas Ekonomi Kajian Ekonomi Pembangunan (Interdisiplin), Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia dan DItjen DIKTI Kemendiknas. UKSW merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua
di Indonesia dan juga merupakan perguruan tinggi swasta yang juga bisa
dikategorikan perguruan tinggi berkelas internasional.
Tema Seminar Nasional "Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu". Sejumlah makala yang berkaitan dengan isu kajian interdisiplin dipaparkan oleh teman-teman dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di negeri ini. Seminar Nasional ini bisa menjadi inspirasi untuk meng-counter claim lineiritas yang kaku yang telah mengorbankan teman-teman dosen terutama mereka yang sedang mengurus pangkat akademik. Banyak dari dari mereka yang telah dirugikan secara adminisratif dan akademik yang berimplikasi pada karir mereka karena mereka dianggap mengikuti pendidikan pascasarjana yang tidak lagi lineritas dengan ilmu S1 mereka dulu.
Dulu awal sebelum dicangkan kebijakan Perguruan Tinggi BHP sempat beredar isu Research University Versus Teaching Universiy. Universitas yang dikategorikan Research University adalah universitas yang maju dan terbesar di Indonesia (leading universties) yang sekarang pada umumnya telah berstatus perguruan tinggi BHP. Akademi, politeknik dan beberapa universitas yang masih lebih banyak mengfokuskan bobot aktifitas akademiknya pada kegiatan teaching (pengajaran) dari pada bobot research (penelitian) masuk kategori teaching university.
Dari UU pendidikan Tinggi yang baru secara implisit arah kebijakan pendidikan tinggi ialah mejadikan perguruan tinggi di Indonesia menjadi perguruan tinggi berkelas internasional (World Class University) dengan penekanan pada inovasi dan kualitas pengajaran dan penelitian. Juga kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia ke depan akan menggabungkan dua institusi yaitu lembaga pengadian masyarakat dan lembaga penelitian akan dimerjer mejadi satu lembaga. Kebijakan pendidikan tinggi ini mengikuti trend pendidikan tinggi dunia di mana hanya ada dua fokus aktifitas ilmiah yang menonjol di perguruan tinggi yaitu "Teaching and Research" (Pengajaran dan Penelitian).
Dulu mungkin hanya di Indonesia yang menggunakan Jargon Tri Darma Peguruan Tinggi di mana aktivitas pendidikan Tinggi meliputi Penelitian, Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat. Padahal di seluruh dunia jargon akademik hanya ada dua yaitu "Teaching and Research" karena isu pengabdian masyarakat sudah terintegrasi di dalamnya (Teaching and Research). Ada bahkan yang berasumsi bahwa kenapa di Indonesia ditambahkan lagi satu yaitu pengabdian masyarakat biar tambah banyak aktifitas dan pekerjaan dan tambah jumlah jabatan di lembaga perguruan tinggi. Kenyataannya kegiatan pengabdian masyarakat secara sederhana bisa dikatakan hanya merupakan aktivitas praktis yang mirip pekerjaan yang digeluti oleh siswa sekolah kejuruan atau aktifitas LSM misalnya cara membuat minyak VCO. Kegiatan seperti ini tentu hanya membutuhkan tenaga profesional sekelas diploma atau atau tamatan dari sekolah kejuruan menengah atas (SMK) dan tentukan hanya mubatsir kalau yang dilibatkan dalam aktivitas ini mereka yang berlatar belakang pendidikan S2 atau S3 atau bahkan mereka yang punya jabatan Profesor kecuali mereka jadi konsultan ahli dalam projek ini.
Kembali ke rigiditas pohon ilmu dan rigiditas liniritas disiplin ilmu yang sangat berpengaruh dengan karir dan kepangkatan seorang dosen terutama di Peguruan Tinggi sangat nampak. Mungkin dewasa ini ada jauh lebih banyak jumlah dosen yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) yang tidak lagi linier dari Ilmu S1 nya. Ada yang masih dalam rumpun ilmunya dan ada bahkan yang lebih jauh menyimpang dari ilmu S1 nya. Dengan kebijakan administrasi kepangkatan akademik maka mereka yang melanjutkan studi pada bidang ilmu yang jauh dari ilmu S1 nya akan mengalami kesulitan ketika akan mengurus kepangkatan terutama ke pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar. Namun, untuk pengurusan sertifikasi dosen keliatan sampai saat ini relatif tidak masalah. Padahal harus dipertimbangkan bahwa tenaga dosen adalah tenaga pengajar dan sekaligus tenaga peneliti. Dalam konteks penelitian kajian interdisiplin ilmu (lintas disiplin ilmu) itu sesuatu yang lumrah atau bukan hal yang baru dan bahkan hibah-hibah penelitian yang ditwarkan oleh dikti justru sekarang banyak juga yang mempromosikan kajian lintas disiplin ilmu.
Banyak kajian penelitian yang tidak boleh dikaji dengan pendekatan mono-disiplin ilmu (lineritas) atau menggunakan kacamata kuda tapi justru dengan kehidupan yang sangat kompleks ini sangat bnyak kajian penelitian justru membutuhkan berbagai perspektif ilmu atau interdisiplin ilmu. Justru judul atau topik penelitian itu akan jenuh jika hanya mengkajinya dari perspektif tunggal. Walaupun harus juga diakui bahwa ada kajian ilmu yang wajib didekati dengan pendekatan mono-disiplin dan demikian juga tentu banyak kajian penelitian yang harus didekati dengan kajian lintas disiplin ilmu. Ingat dosen bukanlah dokter spesialis yang misalnya kalau dia dokter ahli jantung tentu hanya fokus pada penyakit jantung misalnya dan demikian juga dosen bukanlah seorang guru SMA atau dosen di akademi atau politeknik dan penekanan pada kegiatan pengajaran yang sangat monodisiplin itu misalnya kalau dia pengajar Biologi keahliannya harus hanya bilogi saja.
Rigiditas pohon ilmu dan kekakuan lineritas ilmu di Indonesia terbentuk dan terpelihara karena di perguruan tinggi di Indonesia paradigma dan mindset itu terbentuk kaku oleh terbiasanya kita dengan sekat-sekat Program Studi-program studi yang lebih banyak penekanan padan aktifitas perkuliahan "Coursewok" teaching (bobot pengajaran) dan hampir melupakan bahwa perguruan tinggi di negara-negara maju banyak yang menekankan lebih banyak pada pada bobot penelitian dan membuka peluang research lintas disiplin dan pendidikan tinggi melalui program gelar "By Research". Pendidikan Tinggi yang menawarkan kajian by research (penelitian) hampir menghapus persepsi lineritas yang kaku dan membuka peluang kajian lintas disiplin(Interdisiplin) yang lebih demokratis, fleksible, inklusif dan lebih inovatif.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial-Humaniora
Tema Seminar Nasional "Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu". Sejumlah makala yang berkaitan dengan isu kajian interdisiplin dipaparkan oleh teman-teman dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di negeri ini. Seminar Nasional ini bisa menjadi inspirasi untuk meng-counter claim lineiritas yang kaku yang telah mengorbankan teman-teman dosen terutama mereka yang sedang mengurus pangkat akademik. Banyak dari dari mereka yang telah dirugikan secara adminisratif dan akademik yang berimplikasi pada karir mereka karena mereka dianggap mengikuti pendidikan pascasarjana yang tidak lagi lineritas dengan ilmu S1 mereka dulu.
Dulu awal sebelum dicangkan kebijakan Perguruan Tinggi BHP sempat beredar isu Research University Versus Teaching Universiy. Universitas yang dikategorikan Research University adalah universitas yang maju dan terbesar di Indonesia (leading universties) yang sekarang pada umumnya telah berstatus perguruan tinggi BHP. Akademi, politeknik dan beberapa universitas yang masih lebih banyak mengfokuskan bobot aktifitas akademiknya pada kegiatan teaching (pengajaran) dari pada bobot research (penelitian) masuk kategori teaching university.
Dari UU pendidikan Tinggi yang baru secara implisit arah kebijakan pendidikan tinggi ialah mejadikan perguruan tinggi di Indonesia menjadi perguruan tinggi berkelas internasional (World Class University) dengan penekanan pada inovasi dan kualitas pengajaran dan penelitian. Juga kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia ke depan akan menggabungkan dua institusi yaitu lembaga pengadian masyarakat dan lembaga penelitian akan dimerjer mejadi satu lembaga. Kebijakan pendidikan tinggi ini mengikuti trend pendidikan tinggi dunia di mana hanya ada dua fokus aktifitas ilmiah yang menonjol di perguruan tinggi yaitu "Teaching and Research" (Pengajaran dan Penelitian).
Dulu mungkin hanya di Indonesia yang menggunakan Jargon Tri Darma Peguruan Tinggi di mana aktivitas pendidikan Tinggi meliputi Penelitian, Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat. Padahal di seluruh dunia jargon akademik hanya ada dua yaitu "Teaching and Research" karena isu pengabdian masyarakat sudah terintegrasi di dalamnya (Teaching and Research). Ada bahkan yang berasumsi bahwa kenapa di Indonesia ditambahkan lagi satu yaitu pengabdian masyarakat biar tambah banyak aktifitas dan pekerjaan dan tambah jumlah jabatan di lembaga perguruan tinggi. Kenyataannya kegiatan pengabdian masyarakat secara sederhana bisa dikatakan hanya merupakan aktivitas praktis yang mirip pekerjaan yang digeluti oleh siswa sekolah kejuruan atau aktifitas LSM misalnya cara membuat minyak VCO. Kegiatan seperti ini tentu hanya membutuhkan tenaga profesional sekelas diploma atau atau tamatan dari sekolah kejuruan menengah atas (SMK) dan tentukan hanya mubatsir kalau yang dilibatkan dalam aktivitas ini mereka yang berlatar belakang pendidikan S2 atau S3 atau bahkan mereka yang punya jabatan Profesor kecuali mereka jadi konsultan ahli dalam projek ini.
Kembali ke rigiditas pohon ilmu dan rigiditas liniritas disiplin ilmu yang sangat berpengaruh dengan karir dan kepangkatan seorang dosen terutama di Peguruan Tinggi sangat nampak. Mungkin dewasa ini ada jauh lebih banyak jumlah dosen yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) yang tidak lagi linier dari Ilmu S1 nya. Ada yang masih dalam rumpun ilmunya dan ada bahkan yang lebih jauh menyimpang dari ilmu S1 nya. Dengan kebijakan administrasi kepangkatan akademik maka mereka yang melanjutkan studi pada bidang ilmu yang jauh dari ilmu S1 nya akan mengalami kesulitan ketika akan mengurus kepangkatan terutama ke pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar. Namun, untuk pengurusan sertifikasi dosen keliatan sampai saat ini relatif tidak masalah. Padahal harus dipertimbangkan bahwa tenaga dosen adalah tenaga pengajar dan sekaligus tenaga peneliti. Dalam konteks penelitian kajian interdisiplin ilmu (lintas disiplin ilmu) itu sesuatu yang lumrah atau bukan hal yang baru dan bahkan hibah-hibah penelitian yang ditwarkan oleh dikti justru sekarang banyak juga yang mempromosikan kajian lintas disiplin ilmu.
Banyak kajian penelitian yang tidak boleh dikaji dengan pendekatan mono-disiplin ilmu (lineritas) atau menggunakan kacamata kuda tapi justru dengan kehidupan yang sangat kompleks ini sangat bnyak kajian penelitian justru membutuhkan berbagai perspektif ilmu atau interdisiplin ilmu. Justru judul atau topik penelitian itu akan jenuh jika hanya mengkajinya dari perspektif tunggal. Walaupun harus juga diakui bahwa ada kajian ilmu yang wajib didekati dengan pendekatan mono-disiplin dan demikian juga tentu banyak kajian penelitian yang harus didekati dengan kajian lintas disiplin ilmu. Ingat dosen bukanlah dokter spesialis yang misalnya kalau dia dokter ahli jantung tentu hanya fokus pada penyakit jantung misalnya dan demikian juga dosen bukanlah seorang guru SMA atau dosen di akademi atau politeknik dan penekanan pada kegiatan pengajaran yang sangat monodisiplin itu misalnya kalau dia pengajar Biologi keahliannya harus hanya bilogi saja.
Rigiditas pohon ilmu dan kekakuan lineritas ilmu di Indonesia terbentuk dan terpelihara karena di perguruan tinggi di Indonesia paradigma dan mindset itu terbentuk kaku oleh terbiasanya kita dengan sekat-sekat Program Studi-program studi yang lebih banyak penekanan padan aktifitas perkuliahan "Coursewok" teaching (bobot pengajaran) dan hampir melupakan bahwa perguruan tinggi di negara-negara maju banyak yang menekankan lebih banyak pada pada bobot penelitian dan membuka peluang research lintas disiplin dan pendidikan tinggi melalui program gelar "By Research". Pendidikan Tinggi yang menawarkan kajian by research (penelitian) hampir menghapus persepsi lineritas yang kaku dan membuka peluang kajian lintas disiplin(Interdisiplin) yang lebih demokratis, fleksible, inklusif dan lebih inovatif.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial-Humaniora
Senin, 10 Desember 2012
Ketua Demokrat: Ibas Yudhoyono Itu Alumni Luar Negeri yang Tak Mungkin Terlibat Korupsi
Ini statement yang menarik dari seorang politisi Demokrat. Di satu sisi
statement seperti ini patut dihormati dan dipahami terutama ketika
merujuk pada indeks persepsi korupsi di sejumlah negara-negara makmur
yang berhasil mengatasi masalah korupsi melalui pendidikan informal
(dalam keluarga) dan pendidikan formal (Sekolah/universitas).
Kantin kejujuran yang mulai dibuka di beberapa lembaga pendidikan formal yang disponsori oleh lembaga penegakkan hukum (Kejaksaan) terinspirasi dari negara-negara makmur (welfare satetes) yang berhasil mengatasi masalah korupsi melalui pembiasaan kejujuran dan pendidikan nilai di lembaga pendidikan formal. Hasil dari pendidikan nilai (value education) dan pembiasan jujur anak didik menjadi siswa/mahasiswa yang berani dan jujur dan kelak ketika mereka jadi pemimpin yang jujur dan menjadi teladan dalam hal kepemimpinan dan penggunaan uang negara/uang rakyat. Di negara makmur masalah korupsi bisa teratasi sehingga rakyat dapat menikmati kemakmuran, jaminan sosial (social security dan berbagai hasil pembangunan secara merata) karena kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara miskin dapat dicegah dan diatasi secara lebih efektif.
Dulu ada ungkapan "student today leader tomorrow" tapi dengan maraknya kasus korupsi akhirnya ungkapan ini ada yang memplesetkan menjadi "Student today corruptor tomorrow". Soekarno pernah berkata, dulu banyak mahasiswa aktivis yang menjadi tahanan (political prisoner) ketika mereka masih aktif kuliah sehingga dikatakan dulu waktu kuliah jadi tahanan dan ketika selesai kuliah jadi pemimpin atau "masuk penjara dulu baru jadi pemimpin" tapi sekarang seperti apa yang pernah dikatakan oleh presiden Soekarano suasananya berbeda jadi mahasiswa dulu kemudian jadi pemimpin lalu jadi tahanan (prisoner) karena tersandung kasus pidana korupsi.
Dan fenomena ini ternyata telah terbukti walaupun jumlah kasus yang dimaksudkan belum signifikan. Kasus yang dimaksud di atas bisa terlihat secara nyata di mana banyak mantan aktifis mahasiswa yang dulunya sangat idealis dan sering mengkampanyekan gerakan anti korupsi tapi ironisnya mereka juga akhirnya terlibat korupsi ketika diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan penting baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.
Saya teringat kata-kata seorang Profesor saya di Australia pada saat saya akan pamitan dan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 (PhD). Beliau menasihati agar berhati-hati kalau menjadi pejabat di Indonesia jangan sampai anda tergoda dengan kasus penyelewengan uang negara alias kasus pidana korupsi. Saya sempat kaget tapi memahami apa yang dimaksud Profesor saya. Saya katakan mudah-mudahan pendidikan formal dan kultur kejujuran yang saya pelajari di Australia akan mampu saya terapkan di tanah air ketika kembali. Beliau lanjut berkata mungkin jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi karena sistem penegakkan hukum (law enforcement) yang belum efektif akan membuat kasus tindak pidana itu rentan terjadi di negeri anda.
Ada Adigium yang berbunyi bahwa sebenarnya bukan maraknya kasus korupsi yang berbahaya tapi sistem dan iklim yang memicu orang melakukan korupsi itu yang jauh lebih berbahaya dan sebenarnya bukanlah hanya koruptor yang harus disalahkan tapi sistem dan iklim yang membuat korupsi itu rentan terjadi itu yang jauh lebih berbahaya dan harus dirubah. Dunia ini menjadi berbahaya bukan karena makin banyaknya tindak kejahatan (Crime) atau makin banyaknya penjahat (criminal) tapi karena adanya sistem yang memicu orang untuk melakukan kejahatan dan apabila kita tidak mampu merubah atau membiarkan sistem yang kurang baik menjadi lebih baik maka kita adalah bahagian dari suatu kejahatan itu.
Pernyataan bahwa Ibas adalah alumni luar negeri (Alumni Australia) dan tidak mungkin terlibat dengan kasus tindak pidana korupsi merupakan suatu pernyataan yang secara implisit menghormati dan menghargai bahwa di luar negeri peserta didik (student) tidak hanya mengalami pengajaran (teaching) tapi juga mereka megalami pendidikan (education) yang banyak penekanan pada pendidikan nilai (value education) dan dibiasakan atau terbiasa mengormati hukum. Penegakkan hukum (UU dan atau peraturan)di negara makmur betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu sehingga azas "Equality before the law" yang di negara sedang berkembang dianggap Utopia tapi di negara makmur bukan utopia tapi betul-betul diterapkan. Dan mereka yang pernah belajar di negara makmur (welfare state) pasti mengakuinya.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Sosial-Humaniora
Kantin kejujuran yang mulai dibuka di beberapa lembaga pendidikan formal yang disponsori oleh lembaga penegakkan hukum (Kejaksaan) terinspirasi dari negara-negara makmur (welfare satetes) yang berhasil mengatasi masalah korupsi melalui pembiasaan kejujuran dan pendidikan nilai di lembaga pendidikan formal. Hasil dari pendidikan nilai (value education) dan pembiasan jujur anak didik menjadi siswa/mahasiswa yang berani dan jujur dan kelak ketika mereka jadi pemimpin yang jujur dan menjadi teladan dalam hal kepemimpinan dan penggunaan uang negara/uang rakyat. Di negara makmur masalah korupsi bisa teratasi sehingga rakyat dapat menikmati kemakmuran, jaminan sosial (social security dan berbagai hasil pembangunan secara merata) karena kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara miskin dapat dicegah dan diatasi secara lebih efektif.
Dulu ada ungkapan "student today leader tomorrow" tapi dengan maraknya kasus korupsi akhirnya ungkapan ini ada yang memplesetkan menjadi "Student today corruptor tomorrow". Soekarno pernah berkata, dulu banyak mahasiswa aktivis yang menjadi tahanan (political prisoner) ketika mereka masih aktif kuliah sehingga dikatakan dulu waktu kuliah jadi tahanan dan ketika selesai kuliah jadi pemimpin atau "masuk penjara dulu baru jadi pemimpin" tapi sekarang seperti apa yang pernah dikatakan oleh presiden Soekarano suasananya berbeda jadi mahasiswa dulu kemudian jadi pemimpin lalu jadi tahanan (prisoner) karena tersandung kasus pidana korupsi.
Dan fenomena ini ternyata telah terbukti walaupun jumlah kasus yang dimaksudkan belum signifikan. Kasus yang dimaksud di atas bisa terlihat secara nyata di mana banyak mantan aktifis mahasiswa yang dulunya sangat idealis dan sering mengkampanyekan gerakan anti korupsi tapi ironisnya mereka juga akhirnya terlibat korupsi ketika diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan penting baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.
Saya teringat kata-kata seorang Profesor saya di Australia pada saat saya akan pamitan dan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 (PhD). Beliau menasihati agar berhati-hati kalau menjadi pejabat di Indonesia jangan sampai anda tergoda dengan kasus penyelewengan uang negara alias kasus pidana korupsi. Saya sempat kaget tapi memahami apa yang dimaksud Profesor saya. Saya katakan mudah-mudahan pendidikan formal dan kultur kejujuran yang saya pelajari di Australia akan mampu saya terapkan di tanah air ketika kembali. Beliau lanjut berkata mungkin jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi karena sistem penegakkan hukum (law enforcement) yang belum efektif akan membuat kasus tindak pidana itu rentan terjadi di negeri anda.
Ada Adigium yang berbunyi bahwa sebenarnya bukan maraknya kasus korupsi yang berbahaya tapi sistem dan iklim yang memicu orang melakukan korupsi itu yang jauh lebih berbahaya dan sebenarnya bukanlah hanya koruptor yang harus disalahkan tapi sistem dan iklim yang membuat korupsi itu rentan terjadi itu yang jauh lebih berbahaya dan harus dirubah. Dunia ini menjadi berbahaya bukan karena makin banyaknya tindak kejahatan (Crime) atau makin banyaknya penjahat (criminal) tapi karena adanya sistem yang memicu orang untuk melakukan kejahatan dan apabila kita tidak mampu merubah atau membiarkan sistem yang kurang baik menjadi lebih baik maka kita adalah bahagian dari suatu kejahatan itu.
Pernyataan bahwa Ibas adalah alumni luar negeri (Alumni Australia) dan tidak mungkin terlibat dengan kasus tindak pidana korupsi merupakan suatu pernyataan yang secara implisit menghormati dan menghargai bahwa di luar negeri peserta didik (student) tidak hanya mengalami pengajaran (teaching) tapi juga mereka megalami pendidikan (education) yang banyak penekanan pada pendidikan nilai (value education) dan dibiasakan atau terbiasa mengormati hukum. Penegakkan hukum (UU dan atau peraturan)di negara makmur betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu sehingga azas "Equality before the law" yang di negara sedang berkembang dianggap Utopia tapi di negara makmur bukan utopia tapi betul-betul diterapkan. Dan mereka yang pernah belajar di negara makmur (welfare state) pasti mengakuinya.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Sosial-Humaniora
Sabtu, 10 November 2012
SELAMAT HARI PAHLAWAN "PERJUANGAN DI ERA REFORMASI VS ERA REPOTNASI(B)
Ada jang mengorbankan suaminja, ada jang mengorbankan anaknja , ada jang mengorbankan harta-bendanja, ada jang mengorbankan isi-hati ketjintaan mereka jang mendjadi tiang daripada djiwa mereka itu. Pendek kata mengorbankan segala2nja, dan mereka ini Pahlawan pula. (Ini merupakan kutipan singkat dari the Presiden R.I pertama yang juga the Founding Father, Bung Karno, dalam pidatonya tahun 1960 dalam rangka memperingati hari Pahlawan).
Dulu bangsa ini berjuang membela negara sekarang bangsa ini berutang membangun negara. Dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata skarang berjuang mengangkat harga diri dari ancaman keterpurukan, krisis kepercayaan, aksi kekerasan dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yg besar adalah bangsa yg mengahargai jasa para pahlawan dan bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tetap memelihara nilai-nilai dan semangat perjuangan para pahlawan. Saatnya bangkit dari ancaman keterpurukan dan berjuang membangun Indonesia yg makmur, damai, aman dan menghargai perbedaan.
Kalau dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata, sekarang kita berjuang mengangkat harga diri dan martabat bangsa. Perjuangan Indonesia belum selesai karena sekarang rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan ketertinggalan.
Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mengucapkan Selamat memperingati Hari PAHLAWAN 10 November. Semoga semangat Pahlawan tetap tertanam di diri kita masing-masing untuk menjadikan Indonesia lebih baik, bersih dan berwibawa.
Salam Perjuangan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Dulu bangsa ini berjuang membela negara sekarang bangsa ini berutang membangun negara. Dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata skarang berjuang mengangkat harga diri dari ancaman keterpurukan, krisis kepercayaan, aksi kekerasan dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yg besar adalah bangsa yg mengahargai jasa para pahlawan dan bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tetap memelihara nilai-nilai dan semangat perjuangan para pahlawan. Saatnya bangkit dari ancaman keterpurukan dan berjuang membangun Indonesia yg makmur, damai, aman dan menghargai perbedaan.
Kalau dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata, sekarang kita berjuang mengangkat harga diri dan martabat bangsa. Perjuangan Indonesia belum selesai karena sekarang rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan ketertinggalan.
Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mengucapkan Selamat memperingati Hari PAHLAWAN 10 November. Semoga semangat Pahlawan tetap tertanam di diri kita masing-masing untuk menjadikan Indonesia lebih baik, bersih dan berwibawa.
Salam Perjuangan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Rabu, 07 November 2012
Pidato Kemenangan Obama VS Pidato Kekalahan Romney:
Sungguh menarik menyimak pidato Kemenangan Obama dan Pidato kekalahan Romney yang disiarkan langsung oleh berbagai jaringan TV Internasional pasca dilaksanakan Pemilu dan Pilpres di Amerika Serikat. Saya sempat menyaksikan pidato mereka liwat TV AlJazeera Internasional.
Yang menarik dalam pidato mereka adalah "Obama mengucapkan selamat kepada Romney karena telah menjadi pesaing beratnya selama Kampanye PilPres" dan Romney mengatakan " Mengucapkan selamat kepada Obama dan mengajak semua yang hadir berdoa semoga Obama berhasil memimpin Amerika".
Tentu kata-kata yang elok Sebagai wujud dari Demokrasi Substansial seperti ini juga yang kita harapkan keluar dari mulut kandidat President yang menang dan yang kalah di Indonesia Pasca pelaksanaan Demokrasi Prosedural (PILPRES) di masa yang akan datang.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Sosial Humaniora
Minggu, 04 November 2012
INSIDEN KEKERASAN DI POSO: HUKUM YANG BERKEADILAN HARUS DITEGAKKAN
Berita memprihatinkan baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Qurban dan Peringatan hari Sumpah Pemuda terjadi bentrok antara warga, konflik kekerasan dan isu aksi terorisme dan gerakan counterterorisme yang dikecam oleh masyarakat karena dianggapa sangat refresif dan terkadang kurang menghormati azas praduga tak bersalah (the Presumption of Innocence) di beberapa wilayah di negeri ini termasuk di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Iklim perstuan, persaudaraan dan keharmonisan kehidupan masyarakat poso terusik akhir-akhir ini dengan adanya isu terorisme and tindakan counterterorisme. Juga sejumlah spekulasi berkembang ditengah mesyarakat pasca terjadinya sejumlah konflik kekerasan di tanah air. Ada yang yang berspekulasi bahwa isu konflik kekerasan dan aksi terorisem disejumlah daerah akhir-akhir ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian atas kasus-kasus besar seperti masalah korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang sedang dibongkar dan marak diberitakan oleh sejumlah media ibukota.
Konflik sosial dan konflik kekerasan (Violent Conflict) bisa mengarah pada konflik horizontal dan koflik vertikal jika tidak mampu dikelola dengan efektif. Dan pembiaran terjadinya konflik sosial akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, menggganngu stabilitas keamanan dan pembangunan. Bahkan bisa juga mengancam integrasi bangsa dan proses asimilasi dan harmonisasi masyarakat majemuk telah lama terbangun di negeri ini. Huntington mengatakan Era Pasca perang dingin identitas-identitas budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat dalam membangun integrasi atau kebersamaan (togetherness) atau juga sebaliknya menyebabkan disintegrasi. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan aspek kohesif tersebut negara nasional yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan distruktif (Huntington, 2000: 5).
Nilai-nilai persatuan dan persaudaraan telah terkoyak-koyak oleh tragedi konflik kekerasan di sejumlah daerah di Indoensia, konflik sektarian dan konfllik kekerasan yang terjadi secara soparadis diduga salah satu penyebabnya adalah persoalan kepercayaan. Menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok, saling percaya (mutul trust) adalah kunci untuk menyelesaikan krisis. Sementara itu empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan membangun empati masyarakat akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. Jadi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia juga dapat disebut krisis kepercayaan dan empati (Asia Week, December 1998).
Masyarakat bersama aparat pemerintah dan pihak penegak hukum harus mengandalkan modal sosial (Social Capital) bekerjasama menyelesaikan setiap konflik sosial dan masalah aksi kekerasan di masyarakat. Kerjasama Merupaka modal sosial (social capital) dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu merupakan suatu kebersamaan sebagai faktor kohesif yang dapat mengeliminir efek negatif dari prinsip keterbukaan dan otonomi sebagai prinsip utama Demokrasi dan mengelaminir juga prinsip yang sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa. Kebersamaan yang dapat menjadi modal sosial (social capital) dalam memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi pecundang (loser) tetapi menjadi gainer dalam proses globalisasi (Fukuyama, 1999: 11-14). Berdasarkan modal sosial seharusnya terbangun kepercayaan, kerjasama dan toleransi serta akan mendukung lahirnya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi panutan untuk menjadi mediator rekonsiliasi setiap terjadinya konflik sosial. Namun, ternyata selama ini bangsa ini kekurangan figur-figur tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan mampu memediasi rekonsiliasi setiap terjadinya konflik sosial di masyarakat termasuk aksi kekerasan. Kita lebih banyak memikirkan pembangunan infrastruktur perdagangan seperti toko-toko (mall-mall) ketimbang membangun tokoh-tokoh masyarakat (figur pemimpin yg jadi panutan).
Konflik horizontal yang pernah terjadi di Poso awal tahun 2000an telah memakan banyak korban harta dan jiwa serta telah berhasil mengoyak-ngoyakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Poso yang majemuk, toleran dan cinta damai. Berita tentang konflik sektarian yang terjadi di Poso dulu diliput tidak hanya media lokal tapi juga media internasional sehingga semakin banyak masyarakat di luar negeri yang mengetahui tragedi kemanusiaan tersebut.
Sebenarnya Silaturahmi masyarakat, toleransi dan harmony kehidupan antar suku, umat beragama dan kelompok masyarakat di Bumi Sintuwu Maroso Poso telah pulih pasca perundingan Malino yang diinisiasi mantan Wapres JK dan tokoh-tokoh masyarakat Poso serta sejumlah stakeholders konflik. Insiden penembakkan oleh orang tak dikenal, isu ancaman bom dan peledakan bom yang terjadi di Tentena dan Kota Poso, ditemukan dua mayat polisi intel yang hilang dan yang terkahir penembakan seorang pemuda yang diduga sebagai teroris menimbulkan ketegangan yang puncaknya kemarin ketika terjadi aksi unjuk rasa dari keluarga korban penembakan dan simpatisan korban penembakan.Aksi protes keras dari warga masyarakat berupa penutupan jalan, pembakaran ban bekas, kejar-kejaran antara warga dan aparat kepolisian nyaris berujung pada kerusuhan massa dan potensi terjadinya konflik vertikal.
Dari berita sejumlah media massa dan media sosial, konsentrasi dan mobilisasi massa serta aksi unjuk rasa yang sempat terjadi setelah pihak aparat membawa mayat korban penembakan yang diduga teroris ke Palu dan rencana akan dibawa ke Jakarta. Ketegan antar pihak petugas keamanan dan masyarakat sempat menyita perhatian dan menimbulkan ketegangan soparadis di masyarakat dan insiden tersebut dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan insiden konflik vertikal antar pihak aparat dan masyarakat (keluarga serta simpatisan) yang meminta mayat korban penembakan itu dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Namun, akhirnya suasan kembali normal setelah akhirnya mayat korban penembakan dikembalikan ke keluarga setelah sempat dibawa ke Palu.
Kurang lebih satu dekade masyarakat poso telah mulai hidup damai, harmoni dan toleran dan bangkit kembali dari puing-puing konflict kekerasan (Violent Conflict). Masyarakat hampir melupakan isiden konflik sectarian yang dulu pernah terjadi. Namun, insiden penembakan, penculikan yang disertai pembunuhan yang baru-baru ini terjadi telah membangkitkan kembali potensi ketidakamanan dan ketidaknyamanan kehidupan masyarakat Kabupaten Poso.
Masyarakat Sulawesi Tengah (SulTeng) dan Poso pada khususnya mencintai perdamaian dan selalu ingin hidup damai, harmonis dan toleran. Isu terorisme dan insiden kekerasan yang terjadi di wilayah SulTeng sperti di Poso patut disesali dan juga harus dicarikan solusi yang tepat.
Semua insiden aksi kekerasan yang pernah terjadi di Poso merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, Pemerintah dan pihak penegak hukum (Conflict Stakeholders). Ada ungkapan yang menyatakan bahwa setiap aksi tindakan kekerasan di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja merupakan musuh bersama masyarakat (Common enemy) terutama oleh masyarakat yang cinta damai. Setiap aksi kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan karna setiap tindakan kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan rantai kekersan selanjutnya (Violence breeds violence).
Seorang jurnalis senior juga pernah menceritakan bahwa Gubernur SulTeng sering ditanya oleh masyarakat di luar tentang keamanan SulTeng dan Poso khususnya. Banyak masyarak luar yang masih khawatir dengan kondisi keamanan Poso terutama pihak-pihak yang luar yang ingin menjadi kerjasama dengan pemerintah, pengusaha dan masyarakat di SulTeng.
Peringatan Sumpah Pemuda ke-84 dan Jambore Pemuda Indonesia/ASEAN yang baru-baru ini dipusatkan di Lokasi Eks- STQ Palu dijadwalkan dihadiri oleh Pemuda dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dan Pemuda dari sepuluh negara ASEAN. Namun, karena adanya sejumlah pemberitaan tentang kondisi keamanan di wilayah SulTeng terutama di Poso sehingga sebagian calon peserta event tersebut terpaksa harus mengurunkan niatnya untuk mengikuti event kepemudaan yg cukup spectaculer tersebut.
Sulawesi Tengah sangat dirugikan dengan kasus insiden kekerasan karena jelas merugikan perkembangan iklim investasi dan perkembangan berbagai aspek pembangunan di wilayah SulTeng. Masyarakat harus menggugah dan menggugat setiap insiden kekerasan baik yang terjadi secara alami (Natural) maupun yang mungkin terjadi secara artifisial atau by design. Namun, masyarakat harus tetap patuh pada rambu-rambu hukum, mengormati tugas-tugas pihak penegak hukum dan mau bekerjasama dengan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan insiden konflik kekerasan.
Konflik horizontal harus ditangani melalui menajemen konflik dan resolusi konflik dan diharapkan agar konflik Horizontal tidak akan berubah menjadi konflik vertikal (Aparat versus masyarakat). Sebab jika terjadi konflik vertikal tentu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang telah diamanahkan dalam Pancasila dan UUD 45.Konflik sosial da aksi kekerasan termasuk radikalisme dan terorisme sebenarnya solusinya telah ditawarkan oleh pemerintah seperti program deradikalisasi yang bekerjasama antara pemerintah (aparat penegak hukum), intansi terkait dan ormas kepemudaan/Ormas keagamaan. Demikian juga program edukasi telah ditwarkan melalui program pendidikan damai dan pendidikan harmoni di lembaga pendidikan formal dimulai dari level pendidikan dasar. Namun, nampaknya upaya mengatasi masalah aksi kekerasan dalam bentuk radikalisme dan terorisme oleh pemerintah lebih banyak dilakukan melalui program doktrin pre-emptive atau melakukan upaya penindakan berupa upaya penangkapan dan penyerangan pihak=pihak yang diduga terlibat dalam aksi terorisme dari pada upaya program preventive yaitu melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi radikalisme dan terorisme
Saatnya masyarakat, Aparat pemerintah dan pihak penegak hukum harus bergandengan tangan mencarikan solusi terbaik agar suasana keamanan dan Citra keamanan Poso bisa pulih. Azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dihormati. Hukum yang berkeadilah harus ditegakkan. "Equality before the law and Justice must be done" !!!.
Selamat berakhir pekan semoga menikmati akhir pekan yang indah "HAPPY SUNDAY"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Aktivis Damai dan Blogger Sosial-Humaniora
Langganan:
Postingan (Atom)