Tanggal
27 Nopember bulan lalu saya menghadiri dan sekaligus menyajikan makala
pada seminar Nasional di Kampus UKSW Salatiga dalam rangka peringatan
Dies Natalies bekerjasama dengan Pogram Pascasarjana Fakultas Ekonomi Kajian Ekonomi Pembangunan (Interdisiplin), Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia dan DItjen DIKTI Kemendiknas. UKSW merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua
di Indonesia dan juga merupakan perguruan tinggi swasta yang juga bisa
dikategorikan perguruan tinggi berkelas internasional.
Tema
Seminar Nasional "Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu".
Sejumlah makala yang berkaitan dengan isu kajian interdisiplin
dipaparkan oleh teman-teman dosen dan peneliti dari berbagai perguruan
tinggi di negeri ini. Seminar Nasional ini bisa menjadi inspirasi untuk
meng-counter claim lineiritas yang kaku yang telah mengorbankan
teman-teman dosen terutama mereka yang sedang mengurus pangkat akademik.
Banyak dari dari mereka yang telah dirugikan secara adminisratif dan
akademik yang berimplikasi pada karir mereka karena mereka dianggap
mengikuti pendidikan pascasarjana yang tidak lagi lineritas dengan ilmu
S1 mereka dulu.
Dulu awal sebelum dicangkan kebijakan Perguruan
Tinggi BHP sempat beredar isu Research University Versus Teaching
Universiy. Universitas yang dikategorikan Research University adalah
universitas yang maju dan terbesar di Indonesia (leading universties)
yang sekarang pada umumnya telah berstatus perguruan tinggi BHP.
Akademi, politeknik dan beberapa universitas yang masih lebih banyak
mengfokuskan bobot aktifitas akademiknya pada kegiatan teaching
(pengajaran) dari pada bobot research (penelitian) masuk kategori
teaching university.
Dari UU pendidikan Tinggi yang baru secara
implisit arah kebijakan pendidikan tinggi ialah mejadikan perguruan
tinggi di Indonesia menjadi perguruan tinggi berkelas internasional
(World Class University) dengan penekanan pada inovasi dan kualitas
pengajaran dan penelitian. Juga kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia
ke depan akan menggabungkan dua institusi yaitu lembaga pengadian
masyarakat dan lembaga penelitian akan dimerjer mejadi satu lembaga.
Kebijakan pendidikan tinggi ini mengikuti trend pendidikan tinggi dunia
di mana hanya ada dua fokus aktifitas ilmiah yang menonjol di perguruan
tinggi yaitu "Teaching and Research" (Pengajaran dan Penelitian).
Dulu
mungkin hanya di Indonesia yang menggunakan Jargon Tri Darma Peguruan
Tinggi di mana aktivitas pendidikan Tinggi meliputi Penelitian,
Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat. Padahal di seluruh dunia jargon
akademik hanya ada dua yaitu "Teaching and Research" karena isu
pengabdian masyarakat sudah terintegrasi di dalamnya (Teaching and
Research). Ada bahkan yang berasumsi bahwa kenapa di Indonesia
ditambahkan lagi satu yaitu pengabdian masyarakat biar tambah banyak
aktifitas dan pekerjaan dan tambah jumlah jabatan di lembaga perguruan
tinggi. Kenyataannya kegiatan pengabdian masyarakat secara sederhana
bisa dikatakan hanya merupakan aktivitas praktis yang mirip pekerjaan
yang digeluti oleh siswa sekolah kejuruan atau aktifitas LSM misalnya
cara membuat minyak VCO. Kegiatan seperti ini tentu hanya membutuhkan
tenaga profesional sekelas diploma atau atau tamatan dari sekolah
kejuruan menengah atas (SMK) dan tentukan hanya mubatsir kalau yang
dilibatkan dalam aktivitas ini mereka yang berlatar belakang pendidikan
S2 atau S3 atau bahkan mereka yang punya jabatan Profesor kecuali mereka
jadi konsultan ahli dalam projek ini.
Kembali ke rigiditas pohon
ilmu dan rigiditas liniritas disiplin ilmu yang sangat berpengaruh
dengan karir dan kepangkatan seorang dosen terutama di Peguruan Tinggi
sangat nampak. Mungkin dewasa ini ada jauh lebih banyak jumlah dosen yang
melanjutkan studi pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) yang
tidak lagi linier dari Ilmu S1 nya. Ada yang masih dalam rumpun ilmunya
dan ada bahkan yang lebih jauh menyimpang dari ilmu S1 nya. Dengan
kebijakan administrasi kepangkatan akademik maka mereka yang melanjutkan
studi pada bidang ilmu yang jauh dari ilmu S1 nya akan mengalami
kesulitan ketika akan mengurus kepangkatan terutama ke pangkat Lektor
Kepala dan Guru Besar. Namun, untuk pengurusan sertifikasi dosen
keliatan sampai saat ini relatif tidak masalah. Padahal harus
dipertimbangkan bahwa tenaga dosen adalah tenaga pengajar dan sekaligus
tenaga peneliti. Dalam konteks penelitian kajian interdisiplin ilmu
(lintas disiplin ilmu) itu sesuatu yang lumrah atau bukan hal yang baru
dan bahkan hibah-hibah penelitian yang ditwarkan oleh dikti justru
sekarang banyak juga yang mempromosikan kajian lintas disiplin ilmu.
Banyak
kajian penelitian yang tidak boleh dikaji dengan pendekatan
mono-disiplin ilmu (lineritas) atau menggunakan kacamata kuda tapi
justru dengan kehidupan yang sangat kompleks ini sangat bnyak kajian
penelitian justru membutuhkan berbagai perspektif ilmu atau
interdisiplin ilmu. Justru judul atau topik penelitian itu akan jenuh
jika hanya mengkajinya dari perspektif tunggal. Walaupun harus juga
diakui bahwa ada kajian ilmu yang wajib didekati dengan pendekatan
mono-disiplin dan demikian juga tentu banyak kajian penelitian yang
harus didekati dengan kajian lintas disiplin ilmu. Ingat dosen bukanlah
dokter spesialis yang misalnya kalau dia dokter ahli jantung tentu hanya
fokus pada penyakit jantung misalnya dan demikian juga dosen bukanlah
seorang guru SMA atau dosen di akademi atau politeknik dan penekanan
pada kegiatan pengajaran yang sangat monodisiplin itu misalnya kalau dia
pengajar Biologi keahliannya harus hanya bilogi saja.
Rigiditas
pohon ilmu dan kekakuan lineritas ilmu di Indonesia terbentuk dan
terpelihara karena di perguruan tinggi di Indonesia paradigma dan
mindset itu terbentuk kaku oleh terbiasanya kita dengan sekat-sekat
Program Studi-program studi yang lebih banyak penekanan padan aktifitas
perkuliahan "Coursewok" teaching (bobot pengajaran) dan hampir melupakan
bahwa perguruan tinggi di negara-negara maju banyak yang menekankan
lebih banyak pada pada bobot penelitian dan membuka peluang research lintas disiplin dan pendidikan
tinggi melalui program gelar "By Research". Pendidikan Tinggi yang
menawarkan kajian by research (penelitian) hampir menghapus persepsi
lineritas yang kaku dan membuka peluang kajian lintas
disiplin(Interdisiplin) yang lebih demokratis, fleksible, inklusif dan
lebih inovatif.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial-Humaniora
Rabu, 12 Desember 2012
Senin, 10 Desember 2012
Ketua Demokrat: Ibas Yudhoyono Itu Alumni Luar Negeri yang Tak Mungkin Terlibat Korupsi
Ini statement yang menarik dari seorang politisi Demokrat. Di satu sisi
statement seperti ini patut dihormati dan dipahami terutama ketika
merujuk pada indeks persepsi korupsi di sejumlah negara-negara makmur
yang berhasil mengatasi masalah korupsi melalui pendidikan informal
(dalam keluarga) dan pendidikan formal (Sekolah/universitas).
Kantin kejujuran yang mulai dibuka di beberapa lembaga pendidikan formal yang disponsori oleh lembaga penegakkan hukum (Kejaksaan) terinspirasi dari negara-negara makmur (welfare satetes) yang berhasil mengatasi masalah korupsi melalui pembiasaan kejujuran dan pendidikan nilai di lembaga pendidikan formal. Hasil dari pendidikan nilai (value education) dan pembiasan jujur anak didik menjadi siswa/mahasiswa yang berani dan jujur dan kelak ketika mereka jadi pemimpin yang jujur dan menjadi teladan dalam hal kepemimpinan dan penggunaan uang negara/uang rakyat. Di negara makmur masalah korupsi bisa teratasi sehingga rakyat dapat menikmati kemakmuran, jaminan sosial (social security dan berbagai hasil pembangunan secara merata) karena kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara miskin dapat dicegah dan diatasi secara lebih efektif.
Dulu ada ungkapan "student today leader tomorrow" tapi dengan maraknya kasus korupsi akhirnya ungkapan ini ada yang memplesetkan menjadi "Student today corruptor tomorrow". Soekarno pernah berkata, dulu banyak mahasiswa aktivis yang menjadi tahanan (political prisoner) ketika mereka masih aktif kuliah sehingga dikatakan dulu waktu kuliah jadi tahanan dan ketika selesai kuliah jadi pemimpin atau "masuk penjara dulu baru jadi pemimpin" tapi sekarang seperti apa yang pernah dikatakan oleh presiden Soekarano suasananya berbeda jadi mahasiswa dulu kemudian jadi pemimpin lalu jadi tahanan (prisoner) karena tersandung kasus pidana korupsi.
Dan fenomena ini ternyata telah terbukti walaupun jumlah kasus yang dimaksudkan belum signifikan. Kasus yang dimaksud di atas bisa terlihat secara nyata di mana banyak mantan aktifis mahasiswa yang dulunya sangat idealis dan sering mengkampanyekan gerakan anti korupsi tapi ironisnya mereka juga akhirnya terlibat korupsi ketika diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan penting baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.
Saya teringat kata-kata seorang Profesor saya di Australia pada saat saya akan pamitan dan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 (PhD). Beliau menasihati agar berhati-hati kalau menjadi pejabat di Indonesia jangan sampai anda tergoda dengan kasus penyelewengan uang negara alias kasus pidana korupsi. Saya sempat kaget tapi memahami apa yang dimaksud Profesor saya. Saya katakan mudah-mudahan pendidikan formal dan kultur kejujuran yang saya pelajari di Australia akan mampu saya terapkan di tanah air ketika kembali. Beliau lanjut berkata mungkin jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi karena sistem penegakkan hukum (law enforcement) yang belum efektif akan membuat kasus tindak pidana itu rentan terjadi di negeri anda.
Ada Adigium yang berbunyi bahwa sebenarnya bukan maraknya kasus korupsi yang berbahaya tapi sistem dan iklim yang memicu orang melakukan korupsi itu yang jauh lebih berbahaya dan sebenarnya bukanlah hanya koruptor yang harus disalahkan tapi sistem dan iklim yang membuat korupsi itu rentan terjadi itu yang jauh lebih berbahaya dan harus dirubah. Dunia ini menjadi berbahaya bukan karena makin banyaknya tindak kejahatan (Crime) atau makin banyaknya penjahat (criminal) tapi karena adanya sistem yang memicu orang untuk melakukan kejahatan dan apabila kita tidak mampu merubah atau membiarkan sistem yang kurang baik menjadi lebih baik maka kita adalah bahagian dari suatu kejahatan itu.
Pernyataan bahwa Ibas adalah alumni luar negeri (Alumni Australia) dan tidak mungkin terlibat dengan kasus tindak pidana korupsi merupakan suatu pernyataan yang secara implisit menghormati dan menghargai bahwa di luar negeri peserta didik (student) tidak hanya mengalami pengajaran (teaching) tapi juga mereka megalami pendidikan (education) yang banyak penekanan pada pendidikan nilai (value education) dan dibiasakan atau terbiasa mengormati hukum. Penegakkan hukum (UU dan atau peraturan)di negara makmur betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu sehingga azas "Equality before the law" yang di negara sedang berkembang dianggap Utopia tapi di negara makmur bukan utopia tapi betul-betul diterapkan. Dan mereka yang pernah belajar di negara makmur (welfare state) pasti mengakuinya.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Sosial-Humaniora
Kantin kejujuran yang mulai dibuka di beberapa lembaga pendidikan formal yang disponsori oleh lembaga penegakkan hukum (Kejaksaan) terinspirasi dari negara-negara makmur (welfare satetes) yang berhasil mengatasi masalah korupsi melalui pembiasaan kejujuran dan pendidikan nilai di lembaga pendidikan formal. Hasil dari pendidikan nilai (value education) dan pembiasan jujur anak didik menjadi siswa/mahasiswa yang berani dan jujur dan kelak ketika mereka jadi pemimpin yang jujur dan menjadi teladan dalam hal kepemimpinan dan penggunaan uang negara/uang rakyat. Di negara makmur masalah korupsi bisa teratasi sehingga rakyat dapat menikmati kemakmuran, jaminan sosial (social security dan berbagai hasil pembangunan secara merata) karena kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara miskin dapat dicegah dan diatasi secara lebih efektif.
Dulu ada ungkapan "student today leader tomorrow" tapi dengan maraknya kasus korupsi akhirnya ungkapan ini ada yang memplesetkan menjadi "Student today corruptor tomorrow". Soekarno pernah berkata, dulu banyak mahasiswa aktivis yang menjadi tahanan (political prisoner) ketika mereka masih aktif kuliah sehingga dikatakan dulu waktu kuliah jadi tahanan dan ketika selesai kuliah jadi pemimpin atau "masuk penjara dulu baru jadi pemimpin" tapi sekarang seperti apa yang pernah dikatakan oleh presiden Soekarano suasananya berbeda jadi mahasiswa dulu kemudian jadi pemimpin lalu jadi tahanan (prisoner) karena tersandung kasus pidana korupsi.
Dan fenomena ini ternyata telah terbukti walaupun jumlah kasus yang dimaksudkan belum signifikan. Kasus yang dimaksud di atas bisa terlihat secara nyata di mana banyak mantan aktifis mahasiswa yang dulunya sangat idealis dan sering mengkampanyekan gerakan anti korupsi tapi ironisnya mereka juga akhirnya terlibat korupsi ketika diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan penting baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.
Saya teringat kata-kata seorang Profesor saya di Australia pada saat saya akan pamitan dan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 (PhD). Beliau menasihati agar berhati-hati kalau menjadi pejabat di Indonesia jangan sampai anda tergoda dengan kasus penyelewengan uang negara alias kasus pidana korupsi. Saya sempat kaget tapi memahami apa yang dimaksud Profesor saya. Saya katakan mudah-mudahan pendidikan formal dan kultur kejujuran yang saya pelajari di Australia akan mampu saya terapkan di tanah air ketika kembali. Beliau lanjut berkata mungkin jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi karena sistem penegakkan hukum (law enforcement) yang belum efektif akan membuat kasus tindak pidana itu rentan terjadi di negeri anda.
Ada Adigium yang berbunyi bahwa sebenarnya bukan maraknya kasus korupsi yang berbahaya tapi sistem dan iklim yang memicu orang melakukan korupsi itu yang jauh lebih berbahaya dan sebenarnya bukanlah hanya koruptor yang harus disalahkan tapi sistem dan iklim yang membuat korupsi itu rentan terjadi itu yang jauh lebih berbahaya dan harus dirubah. Dunia ini menjadi berbahaya bukan karena makin banyaknya tindak kejahatan (Crime) atau makin banyaknya penjahat (criminal) tapi karena adanya sistem yang memicu orang untuk melakukan kejahatan dan apabila kita tidak mampu merubah atau membiarkan sistem yang kurang baik menjadi lebih baik maka kita adalah bahagian dari suatu kejahatan itu.
Pernyataan bahwa Ibas adalah alumni luar negeri (Alumni Australia) dan tidak mungkin terlibat dengan kasus tindak pidana korupsi merupakan suatu pernyataan yang secara implisit menghormati dan menghargai bahwa di luar negeri peserta didik (student) tidak hanya mengalami pengajaran (teaching) tapi juga mereka megalami pendidikan (education) yang banyak penekanan pada pendidikan nilai (value education) dan dibiasakan atau terbiasa mengormati hukum. Penegakkan hukum (UU dan atau peraturan)di negara makmur betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu sehingga azas "Equality before the law" yang di negara sedang berkembang dianggap Utopia tapi di negara makmur bukan utopia tapi betul-betul diterapkan. Dan mereka yang pernah belajar di negara makmur (welfare state) pasti mengakuinya.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Sosial-Humaniora
Sabtu, 10 November 2012
SELAMAT HARI PAHLAWAN "PERJUANGAN DI ERA REFORMASI VS ERA REPOTNASI(B)
Ada jang mengorbankan suaminja, ada jang mengorbankan anaknja , ada jang mengorbankan harta-bendanja, ada jang mengorbankan isi-hati ketjintaan mereka jang mendjadi tiang daripada djiwa mereka itu. Pendek kata mengorbankan segala2nja, dan mereka ini Pahlawan pula. (Ini merupakan kutipan singkat dari the Presiden R.I pertama yang juga the Founding Father, Bung Karno, dalam pidatonya tahun 1960 dalam rangka memperingati hari Pahlawan).
Dulu bangsa ini berjuang membela negara sekarang bangsa ini berutang membangun negara. Dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata skarang berjuang mengangkat harga diri dari ancaman keterpurukan, krisis kepercayaan, aksi kekerasan dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yg besar adalah bangsa yg mengahargai jasa para pahlawan dan bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tetap memelihara nilai-nilai dan semangat perjuangan para pahlawan. Saatnya bangkit dari ancaman keterpurukan dan berjuang membangun Indonesia yg makmur, damai, aman dan menghargai perbedaan.
Kalau dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata, sekarang kita berjuang mengangkat harga diri dan martabat bangsa. Perjuangan Indonesia belum selesai karena sekarang rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan ketertinggalan.
Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mengucapkan Selamat memperingati Hari PAHLAWAN 10 November. Semoga semangat Pahlawan tetap tertanam di diri kita masing-masing untuk menjadikan Indonesia lebih baik, bersih dan berwibawa.
Salam Perjuangan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Dulu bangsa ini berjuang membela negara sekarang bangsa ini berutang membangun negara. Dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata skarang berjuang mengangkat harga diri dari ancaman keterpurukan, krisis kepercayaan, aksi kekerasan dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yg besar adalah bangsa yg mengahargai jasa para pahlawan dan bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tetap memelihara nilai-nilai dan semangat perjuangan para pahlawan. Saatnya bangkit dari ancaman keterpurukan dan berjuang membangun Indonesia yg makmur, damai, aman dan menghargai perbedaan.
Kalau dulu bangsa ini berjuang mengangkat senjata, sekarang kita berjuang mengangkat harga diri dan martabat bangsa. Perjuangan Indonesia belum selesai karena sekarang rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan ketertinggalan.
Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mengucapkan Selamat memperingati Hari PAHLAWAN 10 November. Semoga semangat Pahlawan tetap tertanam di diri kita masing-masing untuk menjadikan Indonesia lebih baik, bersih dan berwibawa.
Salam Perjuangan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Rabu, 07 November 2012
Pidato Kemenangan Obama VS Pidato Kekalahan Romney:
Sungguh menarik menyimak pidato Kemenangan Obama dan Pidato kekalahan Romney yang disiarkan langsung oleh berbagai jaringan TV Internasional pasca dilaksanakan Pemilu dan Pilpres di Amerika Serikat. Saya sempat menyaksikan pidato mereka liwat TV AlJazeera Internasional.
Yang menarik dalam pidato mereka adalah "Obama mengucapkan selamat kepada Romney karena telah menjadi pesaing beratnya selama Kampanye PilPres" dan Romney mengatakan " Mengucapkan selamat kepada Obama dan mengajak semua yang hadir berdoa semoga Obama berhasil memimpin Amerika".
Tentu kata-kata yang elok Sebagai wujud dari Demokrasi Substansial seperti ini juga yang kita harapkan keluar dari mulut kandidat President yang menang dan yang kalah di Indonesia Pasca pelaksanaan Demokrasi Prosedural (PILPRES) di masa yang akan datang.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Sosial Humaniora
Minggu, 04 November 2012
INSIDEN KEKERASAN DI POSO: HUKUM YANG BERKEADILAN HARUS DITEGAKKAN
Berita memprihatinkan baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Qurban dan Peringatan hari Sumpah Pemuda terjadi bentrok antara warga, konflik kekerasan dan isu aksi terorisme dan gerakan counterterorisme yang dikecam oleh masyarakat karena dianggapa sangat refresif dan terkadang kurang menghormati azas praduga tak bersalah (the Presumption of Innocence) di beberapa wilayah di negeri ini termasuk di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Iklim perstuan, persaudaraan dan keharmonisan kehidupan masyarakat poso terusik akhir-akhir ini dengan adanya isu terorisme and tindakan counterterorisme. Juga sejumlah spekulasi berkembang ditengah mesyarakat pasca terjadinya sejumlah konflik kekerasan di tanah air. Ada yang yang berspekulasi bahwa isu konflik kekerasan dan aksi terorisem disejumlah daerah akhir-akhir ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian atas kasus-kasus besar seperti masalah korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang sedang dibongkar dan marak diberitakan oleh sejumlah media ibukota.
Konflik sosial dan konflik kekerasan (Violent Conflict) bisa mengarah pada konflik horizontal dan koflik vertikal jika tidak mampu dikelola dengan efektif. Dan pembiaran terjadinya konflik sosial akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, menggganngu stabilitas keamanan dan pembangunan. Bahkan bisa juga mengancam integrasi bangsa dan proses asimilasi dan harmonisasi masyarakat majemuk telah lama terbangun di negeri ini. Huntington mengatakan Era Pasca perang dingin identitas-identitas budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat dalam membangun integrasi atau kebersamaan (togetherness) atau juga sebaliknya menyebabkan disintegrasi. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan aspek kohesif tersebut negara nasional yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan distruktif (Huntington, 2000: 5).
Nilai-nilai persatuan dan persaudaraan telah terkoyak-koyak oleh tragedi konflik kekerasan di sejumlah daerah di Indoensia, konflik sektarian dan konfllik kekerasan yang terjadi secara soparadis diduga salah satu penyebabnya adalah persoalan kepercayaan. Menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok, saling percaya (mutul trust) adalah kunci untuk menyelesaikan krisis. Sementara itu empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan membangun empati masyarakat akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. Jadi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia juga dapat disebut krisis kepercayaan dan empati (Asia Week, December 1998).
Masyarakat bersama aparat pemerintah dan pihak penegak hukum harus mengandalkan modal sosial (Social Capital) bekerjasama menyelesaikan setiap konflik sosial dan masalah aksi kekerasan di masyarakat. Kerjasama Merupaka modal sosial (social capital) dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu merupakan suatu kebersamaan sebagai faktor kohesif yang dapat mengeliminir efek negatif dari prinsip keterbukaan dan otonomi sebagai prinsip utama Demokrasi dan mengelaminir juga prinsip yang sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa. Kebersamaan yang dapat menjadi modal sosial (social capital) dalam memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi pecundang (loser) tetapi menjadi gainer dalam proses globalisasi (Fukuyama, 1999: 11-14). Berdasarkan modal sosial seharusnya terbangun kepercayaan, kerjasama dan toleransi serta akan mendukung lahirnya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi panutan untuk menjadi mediator rekonsiliasi setiap terjadinya konflik sosial. Namun, ternyata selama ini bangsa ini kekurangan figur-figur tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan mampu memediasi rekonsiliasi setiap terjadinya konflik sosial di masyarakat termasuk aksi kekerasan. Kita lebih banyak memikirkan pembangunan infrastruktur perdagangan seperti toko-toko (mall-mall) ketimbang membangun tokoh-tokoh masyarakat (figur pemimpin yg jadi panutan).
Konflik horizontal yang pernah terjadi di Poso awal tahun 2000an telah memakan banyak korban harta dan jiwa serta telah berhasil mengoyak-ngoyakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Poso yang majemuk, toleran dan cinta damai. Berita tentang konflik sektarian yang terjadi di Poso dulu diliput tidak hanya media lokal tapi juga media internasional sehingga semakin banyak masyarakat di luar negeri yang mengetahui tragedi kemanusiaan tersebut.
Sebenarnya Silaturahmi masyarakat, toleransi dan harmony kehidupan antar suku, umat beragama dan kelompok masyarakat di Bumi Sintuwu Maroso Poso telah pulih pasca perundingan Malino yang diinisiasi mantan Wapres JK dan tokoh-tokoh masyarakat Poso serta sejumlah stakeholders konflik. Insiden penembakkan oleh orang tak dikenal, isu ancaman bom dan peledakan bom yang terjadi di Tentena dan Kota Poso, ditemukan dua mayat polisi intel yang hilang dan yang terkahir penembakan seorang pemuda yang diduga sebagai teroris menimbulkan ketegangan yang puncaknya kemarin ketika terjadi aksi unjuk rasa dari keluarga korban penembakan dan simpatisan korban penembakan.Aksi protes keras dari warga masyarakat berupa penutupan jalan, pembakaran ban bekas, kejar-kejaran antara warga dan aparat kepolisian nyaris berujung pada kerusuhan massa dan potensi terjadinya konflik vertikal.
Dari berita sejumlah media massa dan media sosial, konsentrasi dan mobilisasi massa serta aksi unjuk rasa yang sempat terjadi setelah pihak aparat membawa mayat korban penembakan yang diduga teroris ke Palu dan rencana akan dibawa ke Jakarta. Ketegan antar pihak petugas keamanan dan masyarakat sempat menyita perhatian dan menimbulkan ketegangan soparadis di masyarakat dan insiden tersebut dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan insiden konflik vertikal antar pihak aparat dan masyarakat (keluarga serta simpatisan) yang meminta mayat korban penembakan itu dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Namun, akhirnya suasan kembali normal setelah akhirnya mayat korban penembakan dikembalikan ke keluarga setelah sempat dibawa ke Palu.
Kurang lebih satu dekade masyarakat poso telah mulai hidup damai, harmoni dan toleran dan bangkit kembali dari puing-puing konflict kekerasan (Violent Conflict). Masyarakat hampir melupakan isiden konflik sectarian yang dulu pernah terjadi. Namun, insiden penembakan, penculikan yang disertai pembunuhan yang baru-baru ini terjadi telah membangkitkan kembali potensi ketidakamanan dan ketidaknyamanan kehidupan masyarakat Kabupaten Poso.
Masyarakat Sulawesi Tengah (SulTeng) dan Poso pada khususnya mencintai perdamaian dan selalu ingin hidup damai, harmonis dan toleran. Isu terorisme dan insiden kekerasan yang terjadi di wilayah SulTeng sperti di Poso patut disesali dan juga harus dicarikan solusi yang tepat.
Semua insiden aksi kekerasan yang pernah terjadi di Poso merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, Pemerintah dan pihak penegak hukum (Conflict Stakeholders). Ada ungkapan yang menyatakan bahwa setiap aksi tindakan kekerasan di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja merupakan musuh bersama masyarakat (Common enemy) terutama oleh masyarakat yang cinta damai. Setiap aksi kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan karna setiap tindakan kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan rantai kekersan selanjutnya (Violence breeds violence).
Seorang jurnalis senior juga pernah menceritakan bahwa Gubernur SulTeng sering ditanya oleh masyarakat di luar tentang keamanan SulTeng dan Poso khususnya. Banyak masyarak luar yang masih khawatir dengan kondisi keamanan Poso terutama pihak-pihak yang luar yang ingin menjadi kerjasama dengan pemerintah, pengusaha dan masyarakat di SulTeng.
Peringatan Sumpah Pemuda ke-84 dan Jambore Pemuda Indonesia/ASEAN yang baru-baru ini dipusatkan di Lokasi Eks- STQ Palu dijadwalkan dihadiri oleh Pemuda dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dan Pemuda dari sepuluh negara ASEAN. Namun, karena adanya sejumlah pemberitaan tentang kondisi keamanan di wilayah SulTeng terutama di Poso sehingga sebagian calon peserta event tersebut terpaksa harus mengurunkan niatnya untuk mengikuti event kepemudaan yg cukup spectaculer tersebut.
Sulawesi Tengah sangat dirugikan dengan kasus insiden kekerasan karena jelas merugikan perkembangan iklim investasi dan perkembangan berbagai aspek pembangunan di wilayah SulTeng. Masyarakat harus menggugah dan menggugat setiap insiden kekerasan baik yang terjadi secara alami (Natural) maupun yang mungkin terjadi secara artifisial atau by design. Namun, masyarakat harus tetap patuh pada rambu-rambu hukum, mengormati tugas-tugas pihak penegak hukum dan mau bekerjasama dengan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan insiden konflik kekerasan.
Konflik horizontal harus ditangani melalui menajemen konflik dan resolusi konflik dan diharapkan agar konflik Horizontal tidak akan berubah menjadi konflik vertikal (Aparat versus masyarakat). Sebab jika terjadi konflik vertikal tentu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang telah diamanahkan dalam Pancasila dan UUD 45.Konflik sosial da aksi kekerasan termasuk radikalisme dan terorisme sebenarnya solusinya telah ditawarkan oleh pemerintah seperti program deradikalisasi yang bekerjasama antara pemerintah (aparat penegak hukum), intansi terkait dan ormas kepemudaan/Ormas keagamaan. Demikian juga program edukasi telah ditwarkan melalui program pendidikan damai dan pendidikan harmoni di lembaga pendidikan formal dimulai dari level pendidikan dasar. Namun, nampaknya upaya mengatasi masalah aksi kekerasan dalam bentuk radikalisme dan terorisme oleh pemerintah lebih banyak dilakukan melalui program doktrin pre-emptive atau melakukan upaya penindakan berupa upaya penangkapan dan penyerangan pihak=pihak yang diduga terlibat dalam aksi terorisme dari pada upaya program preventive yaitu melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi radikalisme dan terorisme
Saatnya masyarakat, Aparat pemerintah dan pihak penegak hukum harus bergandengan tangan mencarikan solusi terbaik agar suasana keamanan dan Citra keamanan Poso bisa pulih. Azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dihormati. Hukum yang berkeadilah harus ditegakkan. "Equality before the law and Justice must be done" !!!.
Selamat berakhir pekan semoga menikmati akhir pekan yang indah "HAPPY SUNDAY"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Aktivis Damai dan Blogger Sosial-Humaniora
Selasa, 30 Oktober 2012
KONFLIK SOSIAL DAN KRISIS KULTURAL DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI
Sungguh memprihatinkan baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Qurban dan Peringatan hari Sumpah Pemuda terjadi bentrok antara warga, konflik kekerasan dan tindakan anarkisme di beberapa wilayah di negeri ini. Huntington mengatakan bahwa pada era pasca perang dingin identitas-identitas budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat dalam membangun integrasi atau kebersamaan (togetherness) atau juga sebaliknya menyebabkan disintegrasi. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan aspek kohesif tersebut negara nasional yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan distruktif (Huntington, 2000: 5).
Nilai-nilai persatuan dan persaudaraan telah terkoyak-koyak oleh konflik sosial dan krisis kultural. Bangsa ini seharusnya juga dibangun atas dasar modal sosial dan bukan hanya selalu mengandalkan modal finansial seperti yang selama ini kita saksikan dalam pembangunan di tanah air. Misalnya, yang lebih banyak dibangun saat ini adalah toko-toko, bangunan fisik yang jadi infrastruktur penyokong program kapitalisme dan bukan membangun tokoh-tokoh yang bisa menjadi figur yang bisa jadi panutan masyarakat sebagai penyokong gerakan Sosialisme- Demokrasi.
Kepercaryaan merupakan modal Sosial yang sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa dan solusi untuk berbagai mesalah konflik Sosial di tanah air. menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok saling percaya adalah kunci untuk menyelesaikan krisis. Sementara itu empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan membangun empati masyarakat akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. Jadi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia juga dapat disebut krisis kepercayaan dan empati (Asia Week, December 1998).
Gotong Royong sebagai modal sosial dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebersamaan sebagai faktor kohesif yang dapat mengeliminir efek negatif dari prinsip keterbukaan dan otonomi sebagai prinsip utama Demokrasi dan mengelaminir juga prinsip yang sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa. Kebersamaan yang dapat menjadi modal sosial (social capital) dalam memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi pecundang (loser) tetapi menjadi gainer dalam proses globalisasi (Fukuyama, 1999: 11-14). Berdasarkan modal sosial seharusnya terbangun kepercayaan, gotong royong dan toleransi serta akan mendukung lhirnya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi panutan untuk menjadi mediator rekonsiliasi setiap terjadinya konflik sosial. Namun, ternyata selama ini bangsa ini dibangun hanya lebih banyak mengandalkan modal finansial dan lebih bangga dengan pembangunan infrastruktur perdagangan seperti toko-toko, mall-mall dan berbagai fasilitas publik dan ketimbang modal sosial yang juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Hari Minggu tanggal 28 Oktober Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 84 Tingkat Nasional dan Jambore Pemuda ASEAN dipusatkan di Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, sungguh ironis dua hari kemudian terjadi kerusuhan masa antara kampung telah terjadi pembakaran rumah, kendaraan dan perang antar kampung menggunakan senjata tajam dan senjata tradisional lainnya. Insiden perkelaihan warga yang melibatkan warga dari kampung Tatura dan Tinggede terjadi di daerah yang cukup padat penduduk dan terjadi dekat jalan raya yang letaknya sangat strategis sehingga telah mengganggu arus kendaraan lalulintas.
Kini sejak terjadi konflik sosial berbagai akronim dan dan jargon jenaka muncul misalnya, kawan saya seorang pengurus HIPMI SulTeng katakan, "PAD Kota Palu meningkat". Mendengar kata PAD banyak warga yang merasa bangga karna dikira PAD yg dimaksud (Pendapatan Asli Daerah) tapi ternyata PAD yang diamksud meningkat adalah (Perkelahian Antar Desa). Kalau PAD meningkat Otomatis DAK juga akan meningkat" tapi PAD bukan singkatan dari "Pendapatan Asli Daerah dan DAK bukan singkatan dari Dana Alokasi Khusus". PAD (Perkelaihan Antar Desa) dan DAK (Dendam Antar Kampung".
Ada adigium yg menyatakan "Negara semakin terancam bahaya bukan karna makin banyaknya orang yg melakukan pelanggaran hukum tapi sebaliknya negara semakin terancam bahaya karena ada orang yg membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi". Juga ada adigium yang menyatakan "Kejahatan itu bukan diciptakan oleh masyarakat tapi kejahatan itu diciptakan oleh sistem yang tidak benar dan jika kita tidak mampu merubah sistem yang tidak benar maka kita juga adalah bahagian dari suatu kejahatan".
Kini ada juga ungkapan patriotisme versus pesimisme berkaitan dgn peringatan sumpah pemuda dan konflik sosial yg terjadi di beberap wilayah di Indonesia:
1. Pemuda dulu berperang melawan penjajah tapi sekarang berperang melawan saudara.
2. Pemuda dulu bersumpah "Torang samua Basudara" kini sumpah itu telah diplesetkan menjadi "Torang samua bunuh saudara".
Jangan sampai nilai-nilai Sumpah Pemudah berubah jadi nilai-nilai Sampah Pemuda. Saatnya rapatkan barisan dan bangkitkan semangat persatuan dan persaudaraan untuk meraih kejayaan bangsa Indonesia yang maju.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Sabtu, 27 Oktober 2012
HARI RAYA KURBAN DAN HARI SUMPAH PEMUDA - KOMITMENT PEMBERANTASAN TIPIKOR
Tanggal 26 Oktober umat Muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha dan tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah pemuda.
Pada Hari Raya Qurban (Idul Adha) dan peringatan Hari Pemudah mungkin suatu bentuk pengorbanan terbaik dan sumpah setia paling tulus kepada bangsa dan negara tercinta para pemuda harus rela mengorbankan tidak hanya harta tapi juga termasuk status sosial yang disandangnya saat ini seperti jabatan (Bagi Pejabat Publik).
Kini yang jadi pertanyaan besar adalah maukah pejabat-pejabat publik di negeri ini yang telah terindikasi terlibat kasus TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) dengan suka rela dan gagah berani mau mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanahkan sebagai tanda pengorbanan di hari raya Idul Kurban dan jelang hari sumpah pemuda menunjukkan sumpa setia pada komitment mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.
Selamat merayakan Hari Raya Idul Qurban Jumat 26 Oktober dan memperingati Hari Sumpah Pemuda Minggu 28 Oktober dan semoga momentum peringatan kedua hari besar ini bisa menjadikan inspirasi yang sangat bersejarah untuk merubah Indonesia menjadi lebih bersih dan lebih berwibawa di masa yang akan datang.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Isu Sosial-Humaniora
Langganan:
Postingan (Atom)