Selasa, 30 Oktober 2012

KONFLIK SOSIAL DAN KRISIS KULTURAL DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI


Sungguh memprihatinkan baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Qurban dan Peringatan hari Sumpah Pemuda terjadi bentrok antara warga, konflik kekerasan dan tindakan anarkisme di beberapa wilayah di negeri ini. Huntington  mengatakan bahwa pada era pasca perang dingin identitas-identitas budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat  yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat dalam membangun integrasi atau kebersamaan (togetherness) atau juga sebaliknya menyebabkan disintegrasi. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan aspek kohesif tersebut negara nasional yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan distruktif (Huntington, 2000: 5).

Nilai-nilai persatuan dan persaudaraan telah terkoyak-koyak oleh konflik sosial dan krisis kultural. Bangsa ini seharusnya juga dibangun atas dasar modal sosial dan bukan hanya selalu mengandalkan modal finansial seperti yang selama ini kita saksikan dalam pembangunan di tanah air. Misalnya, yang lebih banyak dibangun saat ini adalah toko-toko, bangunan fisik yang jadi infrastruktur penyokong program kapitalisme dan bukan membangun tokoh-tokoh yang bisa menjadi figur yang bisa jadi panutan masyarakat sebagai penyokong gerakan Sosialisme- Demokrasi.

Kepercaryaan merupakan modal Sosial yang sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa dan solusi untuk berbagai mesalah konflik Sosial di tanah air. menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok saling percaya adalah kunci untuk menyelesaikan krisis. Sementara itu empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan membangun empati masyarakat akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. Jadi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia juga dapat disebut krisis kepercayaan dan empati (Asia Week, December 1998).

Gotong Royong sebagai modal sosial dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebersamaan sebagai faktor kohesif yang dapat mengeliminir efek negatif dari prinsip keterbukaan dan otonomi sebagai prinsip utama Demokrasi dan mengelaminir juga  prinsip yang sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa. Kebersamaan yang dapat menjadi modal sosial (social capital) dalam memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi pecundang (loser) tetapi menjadi gainer dalam proses globalisasi (Fukuyama, 1999: 11-14). Berdasarkan modal sosial seharusnya terbangun kepercayaan, gotong royong dan toleransi serta akan mendukung lhirnya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi panutan untuk menjadi mediator rekonsiliasi setiap terjadinya konflik sosial. Namun, ternyata selama ini bangsa ini dibangun hanya lebih banyak mengandalkan modal finansial dan lebih bangga dengan pembangunan infrastruktur perdagangan seperti toko-toko, mall-mall dan berbagai fasilitas publik dan ketimbang modal sosial yang juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Hari Minggu tanggal 28 Oktober Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 84 Tingkat Nasional dan Jambore Pemuda ASEAN dipusatkan di Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, sungguh ironis dua hari kemudian terjadi kerusuhan masa antara kampung telah terjadi pembakaran rumah, kendaraan dan perang antar kampung menggunakan senjata tajam dan senjata tradisional lainnya. Insiden perkelaihan warga yang melibatkan warga dari kampung Tatura dan Tinggede terjadi di daerah yang cukup padat penduduk dan terjadi dekat jalan raya yang letaknya sangat strategis sehingga telah mengganggu arus kendaraan lalulintas.

Kini sejak terjadi konflik sosial berbagai akronim dan dan jargon jenaka muncul misalnya, kawan saya seorang pengurus HIPMI SulTeng katakan, "PAD Kota Palu meningkat". Mendengar kata PAD banyak warga yang merasa bangga karna dikira PAD yg dimaksud (Pendapatan Asli Daerah) tapi ternyata PAD yang diamksud meningkat adalah (Perkelahian Antar Desa). Kalau PAD meningkat Otomatis DAK juga akan meningkat" tapi PAD bukan singkatan dari "Pendapatan Asli Daerah dan DAK bukan singkatan dari Dana Alokasi Khusus". PAD (Perkelaihan Antar Desa) dan DAK (Dendam Antar Kampung".

Ada adigium yg menyatakan "Negara semakin terancam bahaya bukan karna makin banyaknya orang yg melakukan pelanggaran hukum tapi sebaliknya negara semakin terancam bahaya karena ada orang yg membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi". Juga ada adigium yang menyatakan "Kejahatan itu bukan diciptakan oleh masyarakat tapi kejahatan itu diciptakan oleh sistem yang tidak benar dan jika kita tidak mampu merubah sistem yang tidak benar maka kita juga adalah bahagian dari suatu kejahatan".

Kini ada juga ungkapan patriotisme versus pesimisme berkaitan dgn peringatan sumpah pemuda dan konflik sosial yg terjadi di beberap wilayah di Indonesia:

1. Pemuda dulu berperang melawan penjajah tapi sekarang berperang melawan saudara.

2. Pemuda dulu bersumpah "Torang samua Basudara" kini sumpah itu telah diplesetkan menjadi "Torang samua bunuh saudara".

Jangan sampai nilai-nilai Sumpah Pemudah berubah jadi nilai-nilai Sampah Pemuda. Saatnya rapatkan barisan dan bangkitkan semangat persatuan dan persaudaraan untuk meraih kejayaan bangsa Indonesia yang maju.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora

Sabtu, 27 Oktober 2012

HARI RAYA KURBAN DAN HARI SUMPAH PEMUDA - KOMITMENT PEMBERANTASAN TIPIKOR


Tanggal 26 Oktober umat Muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha dan tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah pemuda.

Pada Hari Raya Qurban (Idul Adha) dan peringatan Hari Pemudah mungkin suatu bentuk pengorbanan terbaik dan sumpah setia paling tulus kepada bangsa dan negara tercinta para pemuda harus rela mengorbankan tidak hanya harta tapi juga termasuk status sosial yang disandangnya saat ini seperti jabatan (Bagi Pejabat Publik).

Kini yang jadi pertanyaan besar adalah maukah pejabat-pejabat publik di negeri ini yang telah terindikasi terlibat kasus TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) dengan suka rela dan gagah berani mau  mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanahkan sebagai tanda pengorbanan di hari raya Idul Kurban dan jelang hari sumpah pemuda menunjukkan sumpa setia pada komitment mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Selamat merayakan Hari Raya Idul Qurban Jumat 26 Oktober dan memperingati Hari Sumpah Pemuda Minggu 28 Oktober dan semoga momentum peringatan kedua hari besar ini bisa menjadikan inspirasi yang sangat bersejarah untuk merubah Indonesia menjadi lebih bersih dan lebih berwibawa di masa yang akan datang.


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Isu Sosial-Humaniora

SUMPAH PEMUDA VERSUS SAMPAH PEMUDA


Indonesia harus tetap BERSIH dan BERSATU. Indonesia harus bersih dari kasus tindak pidana korupsi dan bersih dari pencemaran lingkungan (Polusi). Keberagaman Indonesia bukan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa tapi harus menjadi modal sosial dan kultural untuk Indonesia yang besar dan bersatu.

Generasi muda harus mampu memelihara persatuan dan kesatuan dengan cara menghindari aksi tawuran. Pemuda jangan terlibat aksi terorisme dan anarkisme. Generasi muda jangan pernah terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Nilai-nilai sumpah pemuda harus terus terpelihara dan diamalkan agar makna SUMPAH PEMUDA tidak akan berubah menjadi SAMPAH PEMUDA.

Pemudah jangan didiskriminasi dan harus diberi peran penting dalam pembangunan. Ingat PEMUDA JAYA INDONESIA TERUS BERJAYA. Semoga pemuda tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-84"


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
(Eks-Peserta Pertukaran Pemuda antar Bangsa AIYEP 1988/1989)

LINTAS DISIPLIN ILMU Vs MONO DISIPLIN ILMU DAN ORIENTASI PERGURUAN TINGGI BERKELAS DUNIA

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bulan depan akan menyelenggarakan Konferensi dengan tema “Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu”. Topik ini sangat menarik untuk didiskusikan oleh para tenaga akademisi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang membuat isu ini sangat relevan dan menarik untuk didiskusikan:

Pertama, adanya kebijakan pendidikan tinggi yang mewajibkan setiap tenaga akademik (dosen) harus tersertifkikasi sama dengan tenaga profesional lainnya. Pada awal diterapkan sertifikasi dosen, banyak yang ragu dengan kualifikasi yang mereka miliki. Misalnya ada seorang dosen yang qualifikasi ijazahnya kurang linier atau bahkan tidak linear dengan kualifikasi Ijazah jenjang yang lebih tinggi Magister/Masters (S2) atau Doktor/PhD (S3). Sejak diterapkan kebijakan sertifikasi dosen sampai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius terutama berkaitan dengan masalah linieritas. Bahkan Ditjen Dikti dan tim asesor Sertifikasi Dosen telah memberikan kebijakan yang cukup fleksible sejauh dosen yang memiliki kualifikasi ijazah atau background ilmunya masih berada pada pohon atau rumpun ilmu yang masih terkait.

Kedua, masalahnya mungkin akan berbeda ketika seorang dosen yang memiliki Ijazah atau stratafikasi ilmu yang relatif berbeda atau berbeda sama sekali dengan kualifikasi Ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dan jika yang bersangkutan akan mengusulkan kenaikan pangkat fungsional ke Lektor Kepala atau Guru Besar akan mengalami persyaratan dan perlakuan yang relatif berbeda. Kasus seperti ini misalnya banyak dialami oleh teman-teman dosen di Perguruan Tinggi Negeri.

Ketiga, rigiditas lineritas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia mungkin telah membentuk persepsi dan mindset yang berbeda jika dibandingka dengan pendidikan tinggi di luar negeri yang lebih fleksibel serta menghormati kedua aspek kebijakan kajian monodisiplinary dan kajian interdisiplinaryi ilmu. Juga persoalan yang mungkin telah lama terbentuk karena kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumunya masih lebih berorientasi pada program studi (Prodi Oriented) dan orientasi mono-displinary yang lebih menekankan pada kebijakan by Coursewok (Kuliah) ketimbang program by research (Penelitian) seperti perguruan tinggi di luar negeri. Namun, harus pula diakui bahwa perguruan tinggu di Jawa dan di Sumatra Utara khususnya yang telah berstatus BHP ada yang telah menerapkan kebijakan program pendidikan Tinggi By Research dengan berorientasi pada program research lintas disiplin (Interdisiplinary studies).

Keempat, dulu ada isu teaching university versus research university. Universitas yang sudah maju seperti yang ada di Jawa telah berorientasi pada bobot program research yang lebih tentu pada level Magister dan Doktor sehingga membedakan dari universitas yang lebih orientasi pada program teaching saja. Sebaliknya Pendidikan Tinggi yang menawarkan program Non-Gelar atau diploma yang berorientasi pada program vokasi atau kejuruan berorientasi pada praktek lapangan, magang dan teaching sedangkan Universitas harus berimbang antara program teaching dan research tapi fakta membuktikan bahwa di Indonesia bobot SKS mata kuliah masih jauh lebih banyak dari pada bobot Research (Skripsi atau Tesis) misalnya.

Kelima, baru-baru ini Ditjen Dikti mempromosikan world class university. Perguruan tinggi di Indonesia harus bisa masuk menjadi univeristas berkelas dunia. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah bersama DPR telah menyiapkan RUU Pendidikan Tinggi dan Sebelumnya Ditjend Dikti mengeluarkan edaran agar semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah melalui jurnal cetak maupun jurnal elektronik baik untuk level nasional maupun level internasional. Pemerintah juga telah menawarkan sejumlah hibah penelitian kepada dosen-dosen di perguruan tinggi dan peneliti di lembaga penelitian untuk telribat melakukan penelitia baik itu melalui kajian mono-disiplinary maupun kajian interdisiplinary. Pemerintah terus mendorong kegiatan publikasi hasil penelitian dosen-dosen dan peneliti untuk diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Untuk mengembangkan program kerjasama antara perguruan tinggi dalam rangka persiapan perguruan tinggi Indonesia masuk kategori world class university, pemeritah mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan riset dengan perguruan tinggi di luar negeri. Perguruan Tinggi di Indonesia diberikan peluang untuk berusaha agar supaya dapat merekrut mahasiswa asing dari berbagai negara untuk datang menimbah ilmu di universitas-univeersitas yang ada di Indonesia.

Menjadi universitas yang berkelas dunia (World Class) harus dierphatikan beberapa hal seperti menyangkut  kurikulum diupayakan kalau bisa ada adaptasi dan atau adopsi kurikulum dari perguruan tinggi yang sudah maju di luar negeri. Mindset akademik juga harus berubah dan lebih terbuka menerima inovasi dan perubahan. Atmosfir akademik di setiap perguruan tinggi harus lebih kondusif, produktif, harmonis dan menyenangkan. Input, proses dan output pendidikan tinggi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja baik tingkat lokal, nasional maupun global. Akreditasi Program studi, Fakultas dan Universitas (Institusi) harus menerapkan kebijakan Pendidikan Tinggi secara Bottom-up dan Top-down. Masyarakat sebagai stakeholders pendidikan tinggi harus punya peran yang lebih dalam hal penilaian substansial penyelenggaraan pendidikan tinggi serta yag tak kalah pentingnya adalah perguruan tinggi harus bisa mandiri (self-managed dan self-reliant).


Salam Perubahan
Mochtar Marhum,
Akademisi UNTAD dan Blogger
Isu Sosial Humaniora

Selasa, 16 Oktober 2012

Trend Figur Kepala Daerah dalam Era Demokrasi Langsung

Event Pemilukada DKI Jkt dan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih kemarin menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Dua figur kepala daerah dan wakilnya berasal dari daerah telah berhasil menggantikan posisi kandidat incumbent Fauzi Bowo. Kandiat incumbent adalah putra daerah dan beliau harus menerima kenyataan yang mungkin pahit setelah kalah bersaing dalam event Demokrasi Langsung Pemilukada dua putaran itu.

Yang unik dan menarik dari Jokowi-Ahok, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru dilantik adalah Jokowi mantan Walikota Solo berasal dari luar DKI JKt belum pernah bertugas di Jakarta. Beliau berlatar belakang Sarjana Kehutanan UGM, beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Sedangkan Ahok berasal dari Sumatra, mantan Bupati Bangka Belitung pernah bertugas di Jakarta sebagai Legislator (Politisi Senayan). Beliau memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen, beragama Kristen Protestan dan dari keturunan Tionghoa.Mereka adalah Pasangan Kepala daerah yang berlatar belakang multikultur dan dari latar belakang yang cukup heterogen. Selama masa kampanye pernah mengalami cobaan dan terpaan kampanye hitam (negative campaign) terutama berkaitan dengan isu SARA yang berhasil dihembuskan oleh individu dan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan mereka memimpin DKI Jkt.

Yang jelas terpilihnya Jokowi-Ahok memang cukup unik karena mereka belum pernah jadi kepala daerah di DKI Jakarta dan popularitas serta track-record mereka dalam konteks kepemimpinan dan reputasi mereka hanya diketahui oleh kalangan masayarakt DKI via media sosial dan media massa serta cerita masyarakat dari mulut ke mulut walapun mungkin ada juga segelintir dari masyarakat DKI yang sudah mengenal mereka dari dekat. Dalam Islam ada istilah "Manjada Wa jada" yaing artinya siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Demikian juga di Amerika ada ungkapan "American Dream" maksudnya siapa saja bekerja keras dan bersungguh-sungguh pasti apa yang diimpikan akan tercapai.

Jokowi-Ahok sudah bekerja keras dan bersungguh-sunguh selama jadi kepala daerah (Walikota dan Bupati) sehingga mereka mampu menorehkan prestasi yang baik dan sangat berkesan di tengah masyarakat. Reputasi dan prestasi mereka selama jadi kepala daerah telah menjadi catatan putih mewangi yang mampu mengalahkah isu dan rumor kampanye hitam di masyarakat. Reputasi dan prestasi Jokowi-Ahok telah menyebar sampai ke masyarakat DKI JKt yang pada saat itu sedang berusaha menggapai impian untuk memiliki figur pemimpin yang didambakan. Masyarakat DKI bersungguh-sungguh ingin melihat DKI Jkt bisa menuju ke Perubahan yang cukup signifikan karena selama ini mereka telah mengalami penderitaan yang cukup berat terutama berkaitan dengan masalah klasik dan konvensional seperti masalah banjir, sampah, pengangguran, kemacetan dan kriminalitas termasuk masalah premanisme serta tentu masih banyak lagi permasalahan lainnya yang solusinya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dari perspektif Demokrasi Prosedural pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) bersama wakil-wakilnya baik liwat parlemen seperti yang pernah diterapkan di Indonesia dulu maupun pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya (Plus-Minus atau Strengths and weaknesses). Pemilihan kepala daerah liwat parlemen (DPRD) mungkin dianggap lebih efisient dari segi waktu dan relatif hematdari segi anggaran serta lebih kurang resiko mobilisasi masa. Namun, dalam konteks elektoral tentu peran the rulling party atau anggota fraksi majoritas di parlemen sangat menentukan terpilihnya kandidat kepala daerah walaupun kasus anomali politik bisa terjadi jika anggota parlemen berani membelot dari arus utama (Mainstream).

Media ramai memberitakan wacana mengembalikan prosedur pemilihan kepala daerah liwat parlemen seperti masa lalu. Wacana pemilihan kepala daerah liwat parlemen terutama ditujukan pada mekanisme pemilihan Gubernur karena pertimbangan keamanan dan juga pertimbangan perspektif Geopolitik dan pemerintahan yaitu fungsi jabatan Gubernur dalam konteks dekonsentrasi di mana Gubernur juga dianggap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemilihan kepala daerah liwat parlemen diasumsikan bisa menekan resiko konflik antar pendukung calon kepala daerah karna mobilisasi massa dari tim sukses kandidat relatif tidak sebesar mobilisasi masa pendukung pada kasus pemilihan langsung sehingga lebih menguntungkan bisa menekan potensi konflik sosial atau konflik komunal yang disinyalir sering mengarah ke aksi anarkisme, vandalisme dan tindakan kekerasan (Political violance). Namun, menurut sejumlah pakar ada juga beberapa kelemahan dari pemilihan liwat parlimen antara lain rawan terjadi praktek money politics dalam bentuk sogok dan gratifikasi. Kandidat yang diusung oleh partai yang dominan di Parlemen kelihatan memiliki peluang besar sebagai kandidat pemenang. Praktek pemilihan kepala pemerintahan liwat parlemen merupakan tradisi yang lazim dipraktekkan di negara yang menganut sistem parlementer.

Dari perspektif legitimasi rakyat sebagai pelaksana konstitusi (Constituent), pemilihan kepala pemerintahan liwat parlemen, legitimasinya dianggap relatif lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat (Direct Democracy). Juga dalam konteks loyalitas dan akuntabilitas, kelihatannya pemimpin yang dipilih liwat parlemen mungkin relatif akan lebih loyal dan akan merasa lebih bertanggung jawab (accountable) kepada partai atau fraksi yang mengusungnya ketimbang kepada rakyat sebagai pelakasana konstitusi sperti layaknya dalam sistem Demokrasi.

Sejak Indonesia menerapkan Demokrasi langsung di mana rakyat dilibatkan secara langsung memilih calon kepala daerah yang diinginkan telah sering terjadi euforia politik terutama saat berlangsungnya pesta Demokrasi pemilukada di setiap daerah di negeri. Rakyat berpesta dan bersuka cita mengusung dan ikut berkampanye membangga-banggakan jagoan yang tentu mereka dambakan akan sukses terpilih jadi kepala daerah. Suasana kampanye sangat meriah karena diisi dengan acara pidato politik (Political speech) dan full entertainment melibatkan artis lokal dan bahkan artis ibukota. Dari beberapa informasi di media ternyata banyak rakyat yang lebih tertarik mengikuti kampanye politik bukan karena tertarik dengan content atau subtansi pidato politik tapi lebih tertarik karena adanya sajian hiburan artis ibukota. Disinilah keunikan mekanisme kampanye politik di Indonesia jelang Pemilukada karena content program entertainment porsinya bersaing secara significant dengan content pidato politik. Sayangnya rakyat umumnya kelihatan lebih tergiur dengan acara entertaintment (hiburan) dan kalaupun mereke memperhatikan pidato politik kandidat pada event kampanye mungkin karena dalam pidato tersebut kandidat sering mengumbar janji-janji manis dan menggiurkan kepada rakyat melalu visi misi dan program pembangunan yang mereka janjikan kepada rakyat. Kandidat lebih mengutamakan upaya membujuk keinginan dan kebutuhan rakyat
Ketimbang merujuk pada kepentingan dan keinginan rakyat.

Dalam konteks pemilihan langsung dewasa di negeri ini kelihatan ada ada fenomena menarik di mana figur kepala daerah yang terpilih kelihatan cenderung lebih banyak dari kalangan figur pemimpin yang merakyat yaitu pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat secara alami alias bukan dibuat-dibuat (pencitraan), pemimpin yang memiliki sympati dan empaty serta selalu sudi berkomunikasi langsung dengan rakyat. Mau menegur atau menyapa rakyat secara langsung serta mau turun ke masyarakat dan melihat kesulitan atau masalah apa yang sering dialami rakyat. Figur kepala daerah menjadi figur menjadi jauh lebih populer dan menjadi idola rakyat ketimbang profil partai politik yang mengusung mereka. Figur pemimpin yang cenderung jadi pilihan rakyta dalam pemilukada dewasa ini adalah figur pemimpin yang egaliter dan jauh dari sikap arogansi dan elitis. Figur pemimpin yang mau mendengar jeritan rakyat atau mau mendengarkan tuntutan rakyat.

Dalam era Demokrasi langsung pemimpin diharapkan mampu dan mau berkomunikasi langsung dengan rakyat sehingga mereka juga tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Jadi kebutuhan dan keinginan rakyat tidak lagi sering diwakili oleh wakil rakyat melalui penyampaian aspirasi rakyat di parlemen. Pemimpin yang terpilih liwat pemilihan langsung oleh rakyat dirasakan lebih aspiratif dan keinginan figur yang dikehendaki adalah figur riel yang betul-betul diidam-idamkan oleh rakyat. Itulah figur pemimpin yang aspiratif dan preferensinya yang bersifat aspirasi bootom-up langsung oleh rakyat (bukan liwat wakil rakyat) tapi sebaliknya pemilihan kepala daerah liwat parlemen keliatan cukup elitis dan preferensi figur pemimpin cenderung lebih bersifat aspirasi yang top-down. Figur pemimpin yang terpilih liwat parliment mungkin akan relatif cenderung berdasarkan keinginan dan kebutuhan wakil rakyat dan atau mungkin bukan figur yang diinginkan rakyat. Dalam era pemilihan langsung, kelihatan mirip konteks rewards and punishment, misalnya rakyat akan memberikan rewards dalam bentuk akan menjatuhkan kembali pilihan mereka pada figur pemimpin yang mereka kehendaki karena mau mendengar kesulitan dan permasalah rakyat.

Kepala daerah yang berprestasi dan dekat dengan rakyat kemungkinan besar akan terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Namun, hal ini mungkin akan terwujud dengan catatan jika mereka mencalonkan kembali serta jika tidak terjadi kasus rekayasa politik dan rekayasa hukum oleh lawan-lawan politik yang mungkin telah menderita Phobia politik alias takut akan kalah dalam pertarungan Pemilukada. Sehingga berbagai upaya dan tipudaya dilakukan berusaha menjatuhkan figur kandidat yang lebih populer di mata rakyat seperti melalui upaya pembusukan politik (Political Decay). Pemimpin yang zolim dan sering menyakiti atau mengecewakan rakyat, akan mendapat hukuman sosial dari rakyat dalam setiap event pemilukada karena kemungkinan besar banyak rakyat yang tidak akan memilih kembali mereka pada pemiluda berikutnya tapi fenomena seperti ini tentu tentu tidak bisa digeneralisasikan.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora

Sabtu, 15 September 2012

Aksi dan Reaksi Keras atas Pemutaran Film the Innocence of Muslim

Pasca di-uploadnya Film the Innocence of Muslim di youtube dan ditayangkannya film tersebut di TV di salah satu stasiun TV di Cairo Mesir, terjadi demonstrasi secara besar-besar di negara-negara yang majoritas berpenduduk Muslim terutama di Timur Tengah dan Afrika serta serta di beberapa negara Asia termasuk SIngapura, Malaysia dan Indonesia dan bahkan juga termasuk di Inggris. Film the Innocence of Muslim adalah film amatiran yang berdurasi dua jam dan dibuat di Holliwood Amerika dengan dana yang cukup besar. Dan film tersebut dibuat dan disponsori oleh seorang warga negara Amerika keturunan Yahudi dan Warga Amerika keturunan Mesir beragama Kristen.

Dari perspektif sejarah Islam, Rasulullah pada masanya digmbarkan sebagai figur yang sangat penyabar dan pemaaf. Dalam beberapa kisah, dikisahkan bahwa Nabi pernah dihina, diserang dan dibuangi kotoran tapi sebaliknya Nabi Muhammad SAW membalas dengan cara mendoakan orang yang menzoliminya agar selamat. Bahkan dikisahkan bahwa ada seseorang yang membenci Nabi dan selalu membuang kotoran di Masjid tempat Nabi bersembahyang tapi dengan sabar Nabi memungut dan membuang kotoran tersebut dan hampir setiap hari Nabi mengalami hal penghinaan seperti itu. Suatu hari orang yang membuang kotoran tersebut tidak pernah terlihat lagi dan setelah dicari tahu ternyata orang tersebut sakit. Yang menarik dalam kisah tersebut Nabi membesuk orang yang membencinya dan mengantarkan obat-obatan dan makanan. Sungguh luar biasa sikap Nabi yang sangat pemaaf dan penyayang. Mungkin di jaman yang serba modern dan kompleks sperti sekarang ini jarang kita menemukan orang yang memiliki sikap dan perbuatan yang seperti ditunjukkan oleh Rasullah. Dengan sikap tersebut yang diceritakan dalam kisah ini telah membuat banyak musuh-musuh Nabi tunduk dan akhirnya mengikuti Nabi dan masuk Islam. Nabi telah melakukan dakwa verbal (lisan) dan sekaligus dakwa Bilhal (perbuatan) membuat banyak orang tertarik dengan sikap Rasulullah. Dan sikap Nabi Muhammad SAW harus menjadi tauladan bagi umatnya tapi berapa banyak umat yang bisa mengikuti sikap dan perbuatan Rasulullah.

Teringat kata-kata seorang teman bahwa hal-hal yang sangat sensitif bagi umat Islam adalah ketika ada yang menghina Islam, Nabi Muhammad SAW dan merusak atau membakar kitab suci Alquran. Bahkan dia kataan tidak perduli orangnya yang melakukan penghinaan tersebut. Dan jika penghinaan itu terjadi maka secara sepontan semua umat Islam baik yang fanatik maupun yang abangan akan mengamuk dan melakukan reaksi keras dan mungkin kecuali golongan intelektual Muslim yang Moderat akan agak bersikap bijak menanggapi setiap persoalan semacam itu. Ada beberapa kisah nyata yang lalu terkait juga dengan masalah isu sensitif membuat umat Islam bereaksi keras misalnya pada peristiwa demo besar-besaran di kota Palu kira-kira pertengahan tahun 80-an ketika ada seorang non-Muslim yang dituduh merobek-robek kitab suci Alquran dan akhirnya diketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak waras. Namun, akibat isu yang beredar di masyarakat sehingga umat Islam Islam turun ke jalan dan melakukan aksi besar-besaran dan nyaris menjurus ke aksi anarkis. Demikian juga belum lama ini sejumlah media asing melaporkan aksi demonstrasi besar-besaran di Pakistan setelah seorang wanita pakistan dituduh membakar Alquran tapi setelah diselidiki ternyata sejumlah fakta ditemukan bahwa aksi itu dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mejatuhkan dan menyudutkan umat kristen yang minoritas di Pakistan dan juga anak yang dituduh melakukan pembakaran Alquran adalah anak yang kurang waras dan kebetulan beragama kristen. Dari insiden serupa dapat terlihat bahwa Umat Islam sangat sensitif dan mudah sekali tersinggung dan bereaksi keras jika Islam, Nabi Muhammad dan Kitab Suci Alquran dihina.

Dalam beberapa hari terkahir ini, media sosial dan media masa ramai melaporkan dan menayangkan aksi demonstrasi besar-besaran akibat pemutaran film the innocence of Muslim. Insiden demo besar-besaran di beberapa negara Timur-Tengah dan Afrika. Telah terjadi aksi demonstrasi anarkis yang menelan korban jiwa terjadi beberapa hari setelah peringatan tragedi serangan 11 September walaupun mungkin tidak memiliki kaitannya secara langsung. Juga aksi tersebut terjadi di negara-negara berpenduduk majoritas Muslim di Afrika dan Timur Tengah yang baru mengalami peritiwa revolusi yang dikenal dengan Jargon Arab Spring atau Arab Awakening.

Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam pidatonya yang disiarkan di TV AlJazeera dan TV EuroNews mengatakan, "kami telah membantu rakyat Lybia untuk membebaskan negaranya dari pemimpin Diktator dan menyelamtkan mereka dari kehancuran akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemimpin tirani selam perang saudara di Libya yang telah berujung tumbangnya Rezim Ghadafi.

Diduga akibat pemutaran film tersebut juga menimbulkan aksi Demonstrasi anarkis di Kedubes Jerman dan inggris di Khartum ibukota Sudan. Dan aksi yang sama juga terjadi di Kedubes Amerika di Mesir dan Tunisia. Para pedemonstran mengamuk dan melakukan aksi Demo pembakaran di depan kompleks kedutaan serta menerobos masuk ke kompleks kedutaan dan merusak aset kedutaan serta menurunkan bendera Amerika menggantinya dengan bendera lain. Di Lahor dan Karachi Pakistaan Kedutaan Amerika juga didemo oleh kelompok anti-Amerika. Namun, yang menarik di Indonesia kelompok Orma Islam melakukan demonstrasi damai atas pemutaran film tersebut di depan Kedutaan Amerika.

Kelompok pedemonstran menuduh Film the innocence of Muslim telah menghina Nabi Muhammad dan Islam. Diduga buntut dari pemutaran film tersebut, Konsulat Amerika di Benghazi Lybia diserang oleh kelompok bersenjata dan dibakar oleh ratusan pedemonstran bersenjata yang dicurigai merupakan kelompok Salafi pendukung penerapan Syariah Islam. Dubes Amerika, George Steven dan beberapa staf konsulat serta petugas keamanan meninggal akibat insident tersebut. Namun, ada versi lain mengklaim bahwa serangan terhadap Konsulat Amerika di Benghazi Lybia merupakan aksi balas dendam atas terbunuhnya orang kedua Alqaedah yang berkebangsaan Libya belum lama ini oleh serangan pesawat tanpa awak Amerika.Presiden Lybia yang baru terpilih dalam wawancara dengan TV Aljazeera menduga bahwa aksi penyerangan Konsulat Amerika telah direncanakan jauh sebelumnya dan bahkan beliau membantah dan mengatakan bahwa aksi kekerasan itu tidak ada kaitannya dengan isu sektarian.


Sejumlah pengamat mengakui bahwa aksi demonstrasi besar-besaran di dunia Islam tesebut nampaknya telah menyatukan umat Islam di seluruh dunia yang telah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menentang pembuatan film yang menghina Nabi Muhammad dan anti Islam. Ada juga yang menduga bahwa pemutaran Film the innocence of Muslim disengaja sebagai test case untuk melihat reaksi umat Muslim. Namun, sejumlah umat Muslim berpendapat bahwa pemutaran film yang menghina Nabi Muhammad dan Islam merupakan bentuk ketakutan berlebihan terhadap Islam yang dikenal dengan Istilah Islamophobia. Sama dengan aksi-aksi sebelumnya seperti pemutaran film Kartun Nabi Muhammad dulu di Denmark yang juga pernah menimbukan reaksi keras dan demo besar-besaran oleh umat Muslim di banyak negara. Semua perbuatan yang telah menimbulkan reaksi keras umat Muslim dianggap karena umat Muslim merasa terhinahina dengan tayan film amatiran yang telah menghina Nabi Muhammad dan menunjukkan sikap anti Islam. Perbuatan tersebut juga dianggap merupakan wujud dari kebencian pada umat Islam.

Beberapa kepala pemerintahan negara-negara Arab dan Barat mengeluarkan statement yang mengecam peluncuran film the Innocence of Muslim dan sekaligus menentang aksi demo anarkis serta menginginkan terciptanya perdamaian melalui suatu kebijakan pemerintah. Misalnya Kingdom of Maroko, "We're tyred of conflict. We' re tyred of hate. We need policies that can promote peace and harmony. Presiden Turkey, Recep Tayep Erdogan, "a peaceful protest is a component of Democracy. Violence and anarchy are not in this context". Kingdom of Saudi, "we have sympathy and condolences to the victims and the loved ones". Mentri Luar Negeri Hilarry Clincton mengatakan, "We have absolutely nothing to do with dan Menteri Luar Negeri Jerman mengecam keras pemutara film the Innocence Muslim dan sekaligus mengutuk aksi kekerasan yang menimblkan korban jiwa.

Dalam laporan sebuah Ormas Islam yang berbasis di Amerika, jumlah populasi Islam di seluruh dunia dari tahun ke tahun terus bertambah dan bahkan diklaim telah melebihi jumlah populasi umat Kristen Katolik yang dulu pernah menduduki peringkat pertama populasi umat terbesar di dunia. Meningkatnya jumlah populasi umat Islam secara signifikan haruslah menjadi bahagian dari solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi dan politik dunia. Namun, dibutuhkan kemauan politik negara-negara Arab dan Barat yang berpengaruh untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Toleransi dan harmonisasi umat dan bangsa harus terus dikampanyekan dan dipromosikan. Keadilan dan kesejahteraan umat jangan pernah terabaikan. Sebab segala bentuk ketidakadilan dan penindasan juga diduga merupakan pemicu aksi kekerasan di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Btw, selamat berakhir pekan semoga menikmati akhir pekan yang indah bersama keluarga, kerabat dan teman-teman.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Isu Sosial-Humaniora

Senin, 20 Agustus 2012

MASALAH SAMPAH DAN HARAPAN YG BELUM SAMPAI

Indonesia berpenduduk majoritas beragama Islam dan dalam Islam diajarkan bahwa bersih itu adalah bahagian dari Iman. Namun, sehari setelah lebaran Idul Fitri di Kota-kota besar di Indonesia kita bisa menyaksikan sampah ada di mana-mana. Jalanan dan sisi-sisi jalan terlihat sampah berserakan terutama di daerah yang letaknya dekat denga pasar tradisional dan lapangan tempat dilaksankannya Sholat Idul Fitri. Alasannya adalah karena kebanyakan masyarakat dan pekerja kebersihan kota lagi mudik dan atau merayakan lebaran sehingga masalah sampah tidak sempat menjadi perhatian selama lebaran minggu pertama. Masslah sampah jadi masalah yang terus bergulir dan membuat pusing pemerintah kota dan tentu juga  membuat masyarakat sering menggerutu atau komplain dengan masalah kebersihan.

Masalah sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah setiap saat jadi topik pembicaraan di Media masssa dan Media Sosial, di warung-warung kopi dan di cafe-cafe. Walaupun pemerintah kota beberapa waktu lalu telah melaunching kampanye kebersihan kota dengan meminjam istilah asing (Bhs Inggris) Jargon "Safe, Green and Clean yang artinya kota Palu "Aman (Safe), Green (Hijau) dan Clean (Bersih), sampai saat ini menurut sejumlah masyarakat belum banyak perubahan dan prestasi di bidang kebersihan yang telah dicapai. Bahkan juga Pemerintah Kota sempat melakukan kerjasama dengan perguruan Tinggi dan Pemerintah Kota di Eropa dan juga pihak-pihak ke dua belah pihak sempat berkunjung (Saling kunjungan muhibah) dan melakukan penandatanganan MOU dan menyaksikan lapangsung masalah kebersihan kota. 

Masalah sampah tetap jadi trending topic baik di dunia nyata maupun di dunia maya (Media Sosial, Internet). Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota juga sempat mengkampanyekan program daur ulang sampah (recycled) yang bisa merubah sampah menjadi kerajinan dan industri rumah tangga dan telah sering dipresentasikan di mana-mana tapi sayangnya program ini tidak berjalan dengan baik dan bahkan nampaknya tidak berkelanjutan. Pemerintah kota di Indonesia mungkin harus mengambil contoh terbaik dari Kota Yokyakarta dalam hal penanganan kebersihan kota. Pemerintah Yokyakarta berhasil menciptakan kebersihan dan keindahan kota Yokya selama ini karena telah tercipta kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Universitas Gajahmada dan hasil nyata bisa terlihat Kota Yokya telah menjadi kota yang Indah, nyaman dan bersih dari sampah.

Semua negara di dunia ini pasti pernah mengalami kesulitan menangani masalah sampah. Misalnya, beberapa waktu yang lalu media Internasional melaporkan dan sekaligus menayangkan pemandangan yang menjijikan sampah-sampah berserakan di Italia dan bau busuk sampah ada di mana-mana. Pemerintah dan masyarakat Italia juga pusing dibuatnya. Kota-kota besar yang paling sering merasakan masalah sampah. Jakarta termasuk kota di dunia yang sampai sekarang juga masih kesulitan menangani masalah sampah. Di Indonesia beberapa waktu lalu kita bisa menyaksikan di Media masalah sampah di Kota Bandung telah membuat pemerintah dan masyarakat kota Bandung malu dan masalah itu menjadi PR besar bagi Pemerintah kota Bandung dan Perguruan Tinggi di Kota itu.

Masalah sampah adalah masalah yang sering dianggap kecil tapi memiliki dampak yang sangat besar karena bisa merusak lingkungan hidup dan juga bisa menimbulkan penyakit menular dan berbagai macam penyakit seperti penyakit paru-paru akibat menghirup udara yang tercemar, penyakit kulit akibat iritasi dan penyakit diare akibat berkembang biaknya berbagai macam bakteri.

Selama ini ada persepsi yang keluru tentang masalah sampah dan masyarakat sangat sering menyalahkan pemerintah tanpa menyadari bahwa memang masalah sampah adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan tapi masyarakat juga punya tanggung jawab moral terutama dengan masalah kebersihan lingkungan. Jadi peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah sampah di kota Palu itu penting.

Solusinya setiap rumah tangga dan kantor pemerintah dan swasta bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan. Tidak boleh ada pihak yang merasa tidak punya hak bertanggung jawab masalah sampah dan hanya menyerahkan masalah sampah ini kepada pihak pemerintah dan demikian juga pemerintah tidak boleh hanya meluluh menyalahkan masalah sampah kepada masyarakat. Namun, sesungguhnya kita juga harus menyadari bahwa yang paling banyak menghasilkan sampah setiap hari adalah masyarakat dan di samping pihak swasta yang memiliki pabrik dan industri.

Sebaiknya semua harus memiliki tong sampah yang layak dan dan masing-masing rumah tangga, instansi pemerintah/swasta harus memiliki tong sampah yang terdiri dari bilik sampah kering dan sampah basah (sampah organik dan sampah non-organik) harus ada tempat sampah bilik tong sampahnya harus terpisah antara sampah yang bisa didaur ulang (Recycled) dan bisa mengahsilkan duit (income generating) dan sampah yang tidak bisa didaur ulang dan juga ada tempat khusus untuk sampah organik yang bisa dijadikan pupuk kompos. Pemerintah harus merekrut cukup tenaga pengangkut sampah dan mobil armada sampah yang bisa mengangkut semua sampah di tiap-tiap RT secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Dulu pernah ada jadwal pengangkutan sampah dari rumah ke rumah oleh mobil armada sampah Dinas kebersihan kota palu dan sempat berjalan baik tapi sayangnya hanya beberap saat dan setelah itu terhenti atau jargon anekdot jadul (Panas-panas tahi ayam).

Solusi alternatif untuk mengatasi masalah sampah harus ada kemaun dari semua stakeholders pemerintahan (SKPD terkait) bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah di Kota Palu. Jadi sebenarnya sangat penting diperhatikan masalah manajemen sampah yang efektif dan perlunya kemauan politik dari pemerintah dan didukung oleh masyarakat untuk membuat PERDA masalah sampah dan kebersihan kota dan bisa terimplementasi secara lebih efektif. Kesadaran masyarakat untuk membantu terciptanya kebersihan kota itu penting tapi jauh lebih penting terciptanya kerjasamanya yang baik antara pemerintah dan masyarakat kota dalam penanggulangan masalah sampah di kota Palu. Pemerintah harus menyediakan Tempat pembuangan akhir, TPA (Landfill) yang layak serta terus menggalakkan program daur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan industri rumah tangga yang bisa mengasilkan duit (income generating). Dan juga pemerintah kota sebaiknya tetap mengacu pada prinsip penggulangan sampah yang konvensional tapi sudah menjadi jargon yang populer saat ini yaitu prinsip 3 R (Recycled, Reused and Reduced), sampah harus diaur ulang, didugunakan kembali sehingga dengan cara seperti ini bisa mengurangi masalah sampah di kota. Ide bekerjsama dengan peruguruan tinggi baik yang ada di kota Palu maupun dari luar itu sangat penting. 


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Isu Sosial Humaniora