Sabtu, 27 Oktober 2012
SUMPAH PEMUDA VERSUS SAMPAH PEMUDA
Indonesia harus tetap BERSIH dan BERSATU. Indonesia harus bersih dari kasus tindak pidana korupsi dan bersih dari pencemaran lingkungan (Polusi). Keberagaman Indonesia bukan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa tapi harus menjadi modal sosial dan kultural untuk Indonesia yang besar dan bersatu.
Generasi muda harus mampu memelihara persatuan dan kesatuan dengan cara menghindari aksi tawuran. Pemuda jangan terlibat aksi terorisme dan anarkisme. Generasi muda jangan pernah terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Nilai-nilai sumpah pemuda harus terus terpelihara dan diamalkan agar makna SUMPAH PEMUDA tidak akan berubah menjadi SAMPAH PEMUDA.
Pemudah jangan didiskriminasi dan harus diberi peran penting dalam pembangunan. Ingat PEMUDA JAYA INDONESIA TERUS BERJAYA. Semoga pemuda tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-84"
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
(Eks-Peserta Pertukaran Pemuda antar Bangsa AIYEP 1988/1989)
LINTAS DISIPLIN ILMU Vs MONO DISIPLIN ILMU DAN ORIENTASI PERGURUAN TINGGI BERKELAS DUNIA
Universitas
Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bulan depan akan menyelenggarakan
Konferensi dengan tema “Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu”.
Topik ini sangat menarik untuk didiskusikan oleh para tenaga akademisi
dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut hemat
saya ada beberapa hal yang membuat isu ini sangat relevan dan menarik
untuk didiskusikan:
Pertama, adanya kebijakan pendidikan tinggi yang mewajibkan setiap tenaga akademik (dosen) harus tersertifkikasi sama dengan tenaga profesional lainnya. Pada awal diterapkan sertifikasi dosen, banyak yang ragu dengan kualifikasi yang mereka miliki. Misalnya ada seorang dosen yang qualifikasi ijazahnya kurang linier atau bahkan tidak linear dengan kualifikasi Ijazah jenjang yang lebih tinggi Magister/Masters (S2) atau Doktor/PhD (S3). Sejak diterapkan kebijakan sertifikasi dosen sampai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius terutama berkaitan dengan masalah linieritas. Bahkan Ditjen Dikti dan tim asesor Sertifikasi Dosen telah memberikan kebijakan yang cukup fleksible sejauh dosen yang memiliki kualifikasi ijazah atau background ilmunya masih berada pada pohon atau rumpun ilmu yang masih terkait.
Kedua, masalahnya mungkin akan berbeda ketika seorang dosen yang memiliki Ijazah atau stratafikasi ilmu yang relatif berbeda atau berbeda sama sekali dengan kualifikasi Ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dan jika yang bersangkutan akan mengusulkan kenaikan pangkat fungsional ke Lektor Kepala atau Guru Besar akan mengalami persyaratan dan perlakuan yang relatif berbeda. Kasus seperti ini misalnya banyak dialami oleh teman-teman dosen di Perguruan Tinggi Negeri.
Ketiga, rigiditas lineritas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia mungkin telah membentuk persepsi dan mindset yang berbeda jika dibandingka dengan pendidikan tinggi di luar negeri yang lebih fleksibel serta menghormati kedua aspek kebijakan kajian monodisiplinary dan kajian interdisiplinaryi ilmu. Juga persoalan yang mungkin telah lama terbentuk karena kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumunya masih lebih berorientasi pada program studi (Prodi Oriented) dan orientasi mono-displinary yang lebih menekankan pada kebijakan by Coursewok (Kuliah) ketimbang program by research (Penelitian) seperti perguruan tinggi di luar negeri. Namun, harus pula diakui bahwa perguruan tinggu di Jawa dan di Sumatra Utara khususnya yang telah berstatus BHP ada yang telah menerapkan kebijakan program pendidikan Tinggi By Research dengan berorientasi pada program research lintas disiplin (Interdisiplinary studies).
Keempat, dulu ada isu teaching university versus research university. Universitas yang sudah maju seperti yang ada di Jawa telah berorientasi pada bobot program research yang lebih tentu pada level Magister dan Doktor sehingga membedakan dari universitas yang lebih orientasi pada program teaching saja. Sebaliknya Pendidikan Tinggi yang menawarkan program Non-Gelar atau diploma yang berorientasi pada program vokasi atau kejuruan berorientasi pada praktek lapangan, magang dan teaching sedangkan Universitas harus berimbang antara program teaching dan research tapi fakta membuktikan bahwa di Indonesia bobot SKS mata kuliah masih jauh lebih banyak dari pada bobot Research (Skripsi atau Tesis) misalnya.
Kelima, baru-baru ini Ditjen Dikti mempromosikan world class university. Perguruan tinggi di Indonesia harus bisa masuk menjadi univeristas berkelas dunia. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah bersama DPR telah menyiapkan RUU Pendidikan Tinggi dan Sebelumnya Ditjend Dikti mengeluarkan edaran agar semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah melalui jurnal cetak maupun jurnal elektronik baik untuk level nasional maupun level internasional. Pemerintah juga telah menawarkan sejumlah hibah penelitian kepada dosen-dosen di perguruan tinggi dan peneliti di lembaga penelitian untuk telribat melakukan penelitia baik itu melalui kajian mono-disiplinary maupun kajian interdisiplinary. Pemerintah terus mendorong kegiatan publikasi hasil penelitian dosen-dosen dan peneliti untuk diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Untuk mengembangkan program kerjasama antara perguruan tinggi dalam rangka persiapan perguruan tinggi Indonesia masuk kategori world class university, pemeritah mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan riset dengan perguruan tinggi di luar negeri. Perguruan Tinggi di Indonesia diberikan peluang untuk berusaha agar supaya dapat merekrut mahasiswa asing dari berbagai negara untuk datang menimbah ilmu di universitas-univeersitas yang ada di Indonesia.
Menjadi universitas yang berkelas dunia (World Class) harus dierphatikan beberapa hal seperti menyangkut kurikulum diupayakan kalau bisa ada adaptasi dan atau adopsi kurikulum dari perguruan tinggi yang sudah maju di luar negeri. Mindset akademik juga harus berubah dan lebih terbuka menerima inovasi dan perubahan. Atmosfir akademik di setiap perguruan tinggi harus lebih kondusif, produktif, harmonis dan menyenangkan. Input, proses dan output pendidikan tinggi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja baik tingkat lokal, nasional maupun global. Akreditasi Program studi, Fakultas dan Universitas (Institusi) harus menerapkan kebijakan Pendidikan Tinggi secara Bottom-up dan Top-down. Masyarakat sebagai stakeholders pendidikan tinggi harus punya peran yang lebih dalam hal penilaian substansial penyelenggaraan pendidikan tinggi serta yag tak kalah pentingnya adalah perguruan tinggi harus bisa mandiri (self-managed dan self-reliant).
Salam Perubahan
Mochtar Marhum,
Akademisi UNTAD dan Blogger
Isu Sosial Humaniora
Pertama, adanya kebijakan pendidikan tinggi yang mewajibkan setiap tenaga akademik (dosen) harus tersertifkikasi sama dengan tenaga profesional lainnya. Pada awal diterapkan sertifikasi dosen, banyak yang ragu dengan kualifikasi yang mereka miliki. Misalnya ada seorang dosen yang qualifikasi ijazahnya kurang linier atau bahkan tidak linear dengan kualifikasi Ijazah jenjang yang lebih tinggi Magister/Masters (S2) atau Doktor/PhD (S3). Sejak diterapkan kebijakan sertifikasi dosen sampai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius terutama berkaitan dengan masalah linieritas. Bahkan Ditjen Dikti dan tim asesor Sertifikasi Dosen telah memberikan kebijakan yang cukup fleksible sejauh dosen yang memiliki kualifikasi ijazah atau background ilmunya masih berada pada pohon atau rumpun ilmu yang masih terkait.
Kedua, masalahnya mungkin akan berbeda ketika seorang dosen yang memiliki Ijazah atau stratafikasi ilmu yang relatif berbeda atau berbeda sama sekali dengan kualifikasi Ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dan jika yang bersangkutan akan mengusulkan kenaikan pangkat fungsional ke Lektor Kepala atau Guru Besar akan mengalami persyaratan dan perlakuan yang relatif berbeda. Kasus seperti ini misalnya banyak dialami oleh teman-teman dosen di Perguruan Tinggi Negeri.
Ketiga, rigiditas lineritas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia mungkin telah membentuk persepsi dan mindset yang berbeda jika dibandingka dengan pendidikan tinggi di luar negeri yang lebih fleksibel serta menghormati kedua aspek kebijakan kajian monodisiplinary dan kajian interdisiplinaryi ilmu. Juga persoalan yang mungkin telah lama terbentuk karena kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumunya masih lebih berorientasi pada program studi (Prodi Oriented) dan orientasi mono-displinary yang lebih menekankan pada kebijakan by Coursewok (Kuliah) ketimbang program by research (Penelitian) seperti perguruan tinggi di luar negeri. Namun, harus pula diakui bahwa perguruan tinggu di Jawa dan di Sumatra Utara khususnya yang telah berstatus BHP ada yang telah menerapkan kebijakan program pendidikan Tinggi By Research dengan berorientasi pada program research lintas disiplin (Interdisiplinary studies).
Keempat, dulu ada isu teaching university versus research university. Universitas yang sudah maju seperti yang ada di Jawa telah berorientasi pada bobot program research yang lebih tentu pada level Magister dan Doktor sehingga membedakan dari universitas yang lebih orientasi pada program teaching saja. Sebaliknya Pendidikan Tinggi yang menawarkan program Non-Gelar atau diploma yang berorientasi pada program vokasi atau kejuruan berorientasi pada praktek lapangan, magang dan teaching sedangkan Universitas harus berimbang antara program teaching dan research tapi fakta membuktikan bahwa di Indonesia bobot SKS mata kuliah masih jauh lebih banyak dari pada bobot Research (Skripsi atau Tesis) misalnya.
Kelima, baru-baru ini Ditjen Dikti mempromosikan world class university. Perguruan tinggi di Indonesia harus bisa masuk menjadi univeristas berkelas dunia. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah bersama DPR telah menyiapkan RUU Pendidikan Tinggi dan Sebelumnya Ditjend Dikti mengeluarkan edaran agar semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah melalui jurnal cetak maupun jurnal elektronik baik untuk level nasional maupun level internasional. Pemerintah juga telah menawarkan sejumlah hibah penelitian kepada dosen-dosen di perguruan tinggi dan peneliti di lembaga penelitian untuk telribat melakukan penelitia baik itu melalui kajian mono-disiplinary maupun kajian interdisiplinary. Pemerintah terus mendorong kegiatan publikasi hasil penelitian dosen-dosen dan peneliti untuk diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Untuk mengembangkan program kerjasama antara perguruan tinggi dalam rangka persiapan perguruan tinggi Indonesia masuk kategori world class university, pemeritah mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan riset dengan perguruan tinggi di luar negeri. Perguruan Tinggi di Indonesia diberikan peluang untuk berusaha agar supaya dapat merekrut mahasiswa asing dari berbagai negara untuk datang menimbah ilmu di universitas-univeersitas yang ada di Indonesia.
Menjadi universitas yang berkelas dunia (World Class) harus dierphatikan beberapa hal seperti menyangkut kurikulum diupayakan kalau bisa ada adaptasi dan atau adopsi kurikulum dari perguruan tinggi yang sudah maju di luar negeri. Mindset akademik juga harus berubah dan lebih terbuka menerima inovasi dan perubahan. Atmosfir akademik di setiap perguruan tinggi harus lebih kondusif, produktif, harmonis dan menyenangkan. Input, proses dan output pendidikan tinggi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja baik tingkat lokal, nasional maupun global. Akreditasi Program studi, Fakultas dan Universitas (Institusi) harus menerapkan kebijakan Pendidikan Tinggi secara Bottom-up dan Top-down. Masyarakat sebagai stakeholders pendidikan tinggi harus punya peran yang lebih dalam hal penilaian substansial penyelenggaraan pendidikan tinggi serta yag tak kalah pentingnya adalah perguruan tinggi harus bisa mandiri (self-managed dan self-reliant).
Salam Perubahan
Mochtar Marhum,
Akademisi UNTAD dan Blogger
Isu Sosial Humaniora
Selasa, 16 Oktober 2012
Trend Figur Kepala Daerah dalam Era Demokrasi Langsung
Event Pemilukada
DKI Jkt dan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih kemarin
menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Dua figur kepala daerah
dan wakilnya berasal dari daerah telah berhasil menggantikan posisi
kandidat incumbent Fauzi Bowo. Kandiat incumbent adalah putra daerah dan
beliau harus menerima kenyataan yang mungkin pahit setelah kalah
bersaing dalam event Demokrasi Langsung Pemilukada dua putaran itu.
Yang unik dan menarik dari Jokowi-Ahok, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru dilantik adalah Jokowi mantan Walikota Solo berasal dari luar DKI JKt belum pernah bertugas di Jakarta. Beliau berlatar belakang Sarjana Kehutanan UGM, beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Sedangkan Ahok berasal dari Sumatra, mantan Bupati Bangka Belitung pernah bertugas di Jakarta sebagai Legislator (Politisi Senayan). Beliau memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen, beragama Kristen Protestan dan dari keturunan Tionghoa.Mereka adalah Pasangan Kepala daerah yang berlatar belakang multikultur dan dari latar belakang yang cukup heterogen. Selama masa kampanye pernah mengalami cobaan dan terpaan kampanye hitam (negative campaign) terutama berkaitan dengan isu SARA yang berhasil dihembuskan oleh individu dan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan mereka memimpin DKI Jkt.
Yang jelas terpilihnya Jokowi-Ahok memang cukup unik karena mereka belum pernah jadi kepala daerah di DKI Jakarta dan popularitas serta track-record mereka dalam konteks kepemimpinan dan reputasi mereka hanya diketahui oleh kalangan masayarakt DKI via media sosial dan media massa serta cerita masyarakat dari mulut ke mulut walapun mungkin ada juga segelintir dari masyarakat DKI yang sudah mengenal mereka dari dekat. Dalam Islam ada istilah "Manjada Wa jada" yaing artinya siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Demikian juga di Amerika ada ungkapan "American Dream" maksudnya siapa saja bekerja keras dan bersungguh-sungguh pasti apa yang diimpikan akan tercapai.
Jokowi-Ahok sudah bekerja keras dan bersungguh-sunguh selama jadi kepala daerah (Walikota dan Bupati) sehingga mereka mampu menorehkan prestasi yang baik dan sangat berkesan di tengah masyarakat. Reputasi dan prestasi mereka selama jadi kepala daerah telah menjadi catatan putih mewangi yang mampu mengalahkah isu dan rumor kampanye hitam di masyarakat. Reputasi dan prestasi Jokowi-Ahok telah menyebar sampai ke masyarakat DKI JKt yang pada saat itu sedang berusaha menggapai impian untuk memiliki figur pemimpin yang didambakan. Masyarakat DKI bersungguh-sungguh ingin melihat DKI Jkt bisa menuju ke Perubahan yang cukup signifikan karena selama ini mereka telah mengalami penderitaan yang cukup berat terutama berkaitan dengan masalah klasik dan konvensional seperti masalah banjir, sampah, pengangguran, kemacetan dan kriminalitas termasuk masalah premanisme serta tentu masih banyak lagi permasalahan lainnya yang solusinya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dari perspektif Demokrasi Prosedural pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) bersama wakil-wakilnya baik liwat parlemen seperti yang pernah diterapkan di Indonesia dulu maupun pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya (Plus-Minus atau Strengths and weaknesses). Pemilihan kepala daerah liwat parlemen (DPRD) mungkin dianggap lebih efisient dari segi waktu dan relatif hematdari segi anggaran serta lebih kurang resiko mobilisasi masa. Namun, dalam konteks elektoral tentu peran the rulling party atau anggota fraksi majoritas di parlemen sangat menentukan terpilihnya kandidat kepala daerah walaupun kasus anomali politik bisa terjadi jika anggota parlemen berani membelot dari arus utama (Mainstream).
Media ramai memberitakan wacana mengembalikan prosedur pemilihan kepala daerah liwat parlemen seperti masa lalu. Wacana pemilihan kepala daerah liwat parlemen terutama ditujukan pada mekanisme pemilihan Gubernur karena pertimbangan keamanan dan juga pertimbangan perspektif Geopolitik dan pemerintahan yaitu fungsi jabatan Gubernur dalam konteks dekonsentrasi di mana Gubernur juga dianggap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemilihan kepala daerah liwat parlemen diasumsikan bisa menekan resiko konflik antar pendukung calon kepala daerah karna mobilisasi massa dari tim sukses kandidat relatif tidak sebesar mobilisasi masa pendukung pada kasus pemilihan langsung sehingga lebih menguntungkan bisa menekan potensi konflik sosial atau konflik komunal yang disinyalir sering mengarah ke aksi anarkisme, vandalisme dan tindakan kekerasan (Political violance). Namun, menurut sejumlah pakar ada juga beberapa kelemahan dari pemilihan liwat parlimen antara lain rawan terjadi praktek money politics dalam bentuk sogok dan gratifikasi. Kandidat yang diusung oleh partai yang dominan di Parlemen kelihatan memiliki peluang besar sebagai kandidat pemenang. Praktek pemilihan kepala pemerintahan liwat parlemen merupakan tradisi yang lazim dipraktekkan di negara yang menganut sistem parlementer.
Dari perspektif legitimasi rakyat sebagai pelaksana konstitusi (Constituent), pemilihan kepala pemerintahan liwat parlemen, legitimasinya dianggap relatif lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat (Direct Democracy). Juga dalam konteks loyalitas dan akuntabilitas, kelihatannya pemimpin yang dipilih liwat parlemen mungkin relatif akan lebih loyal dan akan merasa lebih bertanggung jawab (accountable) kepada partai atau fraksi yang mengusungnya ketimbang kepada rakyat sebagai pelakasana konstitusi sperti layaknya dalam sistem Demokrasi.
Sejak Indonesia menerapkan Demokrasi langsung di mana rakyat dilibatkan secara langsung memilih calon kepala daerah yang diinginkan telah sering terjadi euforia politik terutama saat berlangsungnya pesta Demokrasi pemilukada di setiap daerah di negeri. Rakyat berpesta dan bersuka cita mengusung dan ikut berkampanye membangga-banggakan jagoan yang tentu mereka dambakan akan sukses terpilih jadi kepala daerah. Suasana kampanye sangat meriah karena diisi dengan acara pidato politik (Political speech) dan full entertainment melibatkan artis lokal dan bahkan artis ibukota. Dari beberapa informasi di media ternyata banyak rakyat yang lebih tertarik mengikuti kampanye politik bukan karena tertarik dengan content atau subtansi pidato politik tapi lebih tertarik karena adanya sajian hiburan artis ibukota. Disinilah keunikan mekanisme kampanye politik di Indonesia jelang Pemilukada karena content program entertainment porsinya bersaing secara significant dengan content pidato politik. Sayangnya rakyat umumnya kelihatan lebih tergiur dengan acara entertaintment (hiburan) dan kalaupun mereke memperhatikan pidato politik kandidat pada event kampanye mungkin karena dalam pidato tersebut kandidat sering mengumbar janji-janji manis dan menggiurkan kepada rakyat melalu visi misi dan program pembangunan yang mereka janjikan kepada rakyat. Kandidat lebih mengutamakan upaya membujuk keinginan dan kebutuhan rakyat
Ketimbang merujuk pada kepentingan dan keinginan rakyat.
Dalam konteks pemilihan langsung dewasa di negeri ini kelihatan ada ada fenomena menarik di mana figur kepala daerah yang terpilih kelihatan cenderung lebih banyak dari kalangan figur pemimpin yang merakyat yaitu pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat secara alami alias bukan dibuat-dibuat (pencitraan), pemimpin yang memiliki sympati dan empaty serta selalu sudi berkomunikasi langsung dengan rakyat. Mau menegur atau menyapa rakyat secara langsung serta mau turun ke masyarakat dan melihat kesulitan atau masalah apa yang sering dialami rakyat. Figur kepala daerah menjadi figur menjadi jauh lebih populer dan menjadi idola rakyat ketimbang profil partai politik yang mengusung mereka. Figur pemimpin yang cenderung jadi pilihan rakyta dalam pemilukada dewasa ini adalah figur pemimpin yang egaliter dan jauh dari sikap arogansi dan elitis. Figur pemimpin yang mau mendengar jeritan rakyat atau mau mendengarkan tuntutan rakyat.
Dalam era Demokrasi langsung pemimpin diharapkan mampu dan mau berkomunikasi langsung dengan rakyat sehingga mereka juga tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Jadi kebutuhan dan keinginan rakyat tidak lagi sering diwakili oleh wakil rakyat melalui penyampaian aspirasi rakyat di parlemen. Pemimpin yang terpilih liwat pemilihan langsung oleh rakyat dirasakan lebih aspiratif dan keinginan figur yang dikehendaki adalah figur riel yang betul-betul diidam-idamkan oleh rakyat. Itulah figur pemimpin yang aspiratif dan preferensinya yang bersifat aspirasi bootom-up langsung oleh rakyat (bukan liwat wakil rakyat) tapi sebaliknya pemilihan kepala daerah liwat parlemen keliatan cukup elitis dan preferensi figur pemimpin cenderung lebih bersifat aspirasi yang top-down. Figur pemimpin yang terpilih liwat parliment mungkin akan relatif cenderung berdasarkan keinginan dan kebutuhan wakil rakyat dan atau mungkin bukan figur yang diinginkan rakyat. Dalam era pemilihan langsung, kelihatan mirip konteks rewards and punishment, misalnya rakyat akan memberikan rewards dalam bentuk akan menjatuhkan kembali pilihan mereka pada figur pemimpin yang mereka kehendaki karena mau mendengar kesulitan dan permasalah rakyat.
Kepala daerah yang berprestasi dan dekat dengan rakyat kemungkinan besar akan terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Namun, hal ini mungkin akan terwujud dengan catatan jika mereka mencalonkan kembali serta jika tidak terjadi kasus rekayasa politik dan rekayasa hukum oleh lawan-lawan politik yang mungkin telah menderita Phobia politik alias takut akan kalah dalam pertarungan Pemilukada. Sehingga berbagai upaya dan tipudaya dilakukan berusaha menjatuhkan figur kandidat yang lebih populer di mata rakyat seperti melalui upaya pembusukan politik (Political Decay). Pemimpin yang zolim dan sering menyakiti atau mengecewakan rakyat, akan mendapat hukuman sosial dari rakyat dalam setiap event pemilukada karena kemungkinan besar banyak rakyat yang tidak akan memilih kembali mereka pada pemiluda berikutnya tapi fenomena seperti ini tentu tentu tidak bisa digeneralisasikan.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Yang unik dan menarik dari Jokowi-Ahok, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru dilantik adalah Jokowi mantan Walikota Solo berasal dari luar DKI JKt belum pernah bertugas di Jakarta. Beliau berlatar belakang Sarjana Kehutanan UGM, beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Sedangkan Ahok berasal dari Sumatra, mantan Bupati Bangka Belitung pernah bertugas di Jakarta sebagai Legislator (Politisi Senayan). Beliau memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen, beragama Kristen Protestan dan dari keturunan Tionghoa.Mereka adalah Pasangan Kepala daerah yang berlatar belakang multikultur dan dari latar belakang yang cukup heterogen. Selama masa kampanye pernah mengalami cobaan dan terpaan kampanye hitam (negative campaign) terutama berkaitan dengan isu SARA yang berhasil dihembuskan oleh individu dan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan mereka memimpin DKI Jkt.
Yang jelas terpilihnya Jokowi-Ahok memang cukup unik karena mereka belum pernah jadi kepala daerah di DKI Jakarta dan popularitas serta track-record mereka dalam konteks kepemimpinan dan reputasi mereka hanya diketahui oleh kalangan masayarakt DKI via media sosial dan media massa serta cerita masyarakat dari mulut ke mulut walapun mungkin ada juga segelintir dari masyarakat DKI yang sudah mengenal mereka dari dekat. Dalam Islam ada istilah "Manjada Wa jada" yaing artinya siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Demikian juga di Amerika ada ungkapan "American Dream" maksudnya siapa saja bekerja keras dan bersungguh-sungguh pasti apa yang diimpikan akan tercapai.
Jokowi-Ahok sudah bekerja keras dan bersungguh-sunguh selama jadi kepala daerah (Walikota dan Bupati) sehingga mereka mampu menorehkan prestasi yang baik dan sangat berkesan di tengah masyarakat. Reputasi dan prestasi mereka selama jadi kepala daerah telah menjadi catatan putih mewangi yang mampu mengalahkah isu dan rumor kampanye hitam di masyarakat. Reputasi dan prestasi Jokowi-Ahok telah menyebar sampai ke masyarakat DKI JKt yang pada saat itu sedang berusaha menggapai impian untuk memiliki figur pemimpin yang didambakan. Masyarakat DKI bersungguh-sungguh ingin melihat DKI Jkt bisa menuju ke Perubahan yang cukup signifikan karena selama ini mereka telah mengalami penderitaan yang cukup berat terutama berkaitan dengan masalah klasik dan konvensional seperti masalah banjir, sampah, pengangguran, kemacetan dan kriminalitas termasuk masalah premanisme serta tentu masih banyak lagi permasalahan lainnya yang solusinya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dari perspektif Demokrasi Prosedural pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) bersama wakil-wakilnya baik liwat parlemen seperti yang pernah diterapkan di Indonesia dulu maupun pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya (Plus-Minus atau Strengths and weaknesses). Pemilihan kepala daerah liwat parlemen (DPRD) mungkin dianggap lebih efisient dari segi waktu dan relatif hematdari segi anggaran serta lebih kurang resiko mobilisasi masa. Namun, dalam konteks elektoral tentu peran the rulling party atau anggota fraksi majoritas di parlemen sangat menentukan terpilihnya kandidat kepala daerah walaupun kasus anomali politik bisa terjadi jika anggota parlemen berani membelot dari arus utama (Mainstream).
Media ramai memberitakan wacana mengembalikan prosedur pemilihan kepala daerah liwat parlemen seperti masa lalu. Wacana pemilihan kepala daerah liwat parlemen terutama ditujukan pada mekanisme pemilihan Gubernur karena pertimbangan keamanan dan juga pertimbangan perspektif Geopolitik dan pemerintahan yaitu fungsi jabatan Gubernur dalam konteks dekonsentrasi di mana Gubernur juga dianggap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemilihan kepala daerah liwat parlemen diasumsikan bisa menekan resiko konflik antar pendukung calon kepala daerah karna mobilisasi massa dari tim sukses kandidat relatif tidak sebesar mobilisasi masa pendukung pada kasus pemilihan langsung sehingga lebih menguntungkan bisa menekan potensi konflik sosial atau konflik komunal yang disinyalir sering mengarah ke aksi anarkisme, vandalisme dan tindakan kekerasan (Political violance). Namun, menurut sejumlah pakar ada juga beberapa kelemahan dari pemilihan liwat parlimen antara lain rawan terjadi praktek money politics dalam bentuk sogok dan gratifikasi. Kandidat yang diusung oleh partai yang dominan di Parlemen kelihatan memiliki peluang besar sebagai kandidat pemenang. Praktek pemilihan kepala pemerintahan liwat parlemen merupakan tradisi yang lazim dipraktekkan di negara yang menganut sistem parlementer.
Dari perspektif legitimasi rakyat sebagai pelaksana konstitusi (Constituent), pemilihan kepala pemerintahan liwat parlemen, legitimasinya dianggap relatif lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat (Direct Democracy). Juga dalam konteks loyalitas dan akuntabilitas, kelihatannya pemimpin yang dipilih liwat parlemen mungkin relatif akan lebih loyal dan akan merasa lebih bertanggung jawab (accountable) kepada partai atau fraksi yang mengusungnya ketimbang kepada rakyat sebagai pelakasana konstitusi sperti layaknya dalam sistem Demokrasi.
Sejak Indonesia menerapkan Demokrasi langsung di mana rakyat dilibatkan secara langsung memilih calon kepala daerah yang diinginkan telah sering terjadi euforia politik terutama saat berlangsungnya pesta Demokrasi pemilukada di setiap daerah di negeri. Rakyat berpesta dan bersuka cita mengusung dan ikut berkampanye membangga-banggakan jagoan yang tentu mereka dambakan akan sukses terpilih jadi kepala daerah. Suasana kampanye sangat meriah karena diisi dengan acara pidato politik (Political speech) dan full entertainment melibatkan artis lokal dan bahkan artis ibukota. Dari beberapa informasi di media ternyata banyak rakyat yang lebih tertarik mengikuti kampanye politik bukan karena tertarik dengan content atau subtansi pidato politik tapi lebih tertarik karena adanya sajian hiburan artis ibukota. Disinilah keunikan mekanisme kampanye politik di Indonesia jelang Pemilukada karena content program entertainment porsinya bersaing secara significant dengan content pidato politik. Sayangnya rakyat umumnya kelihatan lebih tergiur dengan acara entertaintment (hiburan) dan kalaupun mereke memperhatikan pidato politik kandidat pada event kampanye mungkin karena dalam pidato tersebut kandidat sering mengumbar janji-janji manis dan menggiurkan kepada rakyat melalu visi misi dan program pembangunan yang mereka janjikan kepada rakyat. Kandidat lebih mengutamakan upaya membujuk keinginan dan kebutuhan rakyat
Ketimbang merujuk pada kepentingan dan keinginan rakyat.
Dalam konteks pemilihan langsung dewasa di negeri ini kelihatan ada ada fenomena menarik di mana figur kepala daerah yang terpilih kelihatan cenderung lebih banyak dari kalangan figur pemimpin yang merakyat yaitu pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat secara alami alias bukan dibuat-dibuat (pencitraan), pemimpin yang memiliki sympati dan empaty serta selalu sudi berkomunikasi langsung dengan rakyat. Mau menegur atau menyapa rakyat secara langsung serta mau turun ke masyarakat dan melihat kesulitan atau masalah apa yang sering dialami rakyat. Figur kepala daerah menjadi figur menjadi jauh lebih populer dan menjadi idola rakyat ketimbang profil partai politik yang mengusung mereka. Figur pemimpin yang cenderung jadi pilihan rakyta dalam pemilukada dewasa ini adalah figur pemimpin yang egaliter dan jauh dari sikap arogansi dan elitis. Figur pemimpin yang mau mendengar jeritan rakyat atau mau mendengarkan tuntutan rakyat.
Dalam era Demokrasi langsung pemimpin diharapkan mampu dan mau berkomunikasi langsung dengan rakyat sehingga mereka juga tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Jadi kebutuhan dan keinginan rakyat tidak lagi sering diwakili oleh wakil rakyat melalui penyampaian aspirasi rakyat di parlemen. Pemimpin yang terpilih liwat pemilihan langsung oleh rakyat dirasakan lebih aspiratif dan keinginan figur yang dikehendaki adalah figur riel yang betul-betul diidam-idamkan oleh rakyat. Itulah figur pemimpin yang aspiratif dan preferensinya yang bersifat aspirasi bootom-up langsung oleh rakyat (bukan liwat wakil rakyat) tapi sebaliknya pemilihan kepala daerah liwat parlemen keliatan cukup elitis dan preferensi figur pemimpin cenderung lebih bersifat aspirasi yang top-down. Figur pemimpin yang terpilih liwat parliment mungkin akan relatif cenderung berdasarkan keinginan dan kebutuhan wakil rakyat dan atau mungkin bukan figur yang diinginkan rakyat. Dalam era pemilihan langsung, kelihatan mirip konteks rewards and punishment, misalnya rakyat akan memberikan rewards dalam bentuk akan menjatuhkan kembali pilihan mereka pada figur pemimpin yang mereka kehendaki karena mau mendengar kesulitan dan permasalah rakyat.
Kepala daerah yang berprestasi dan dekat dengan rakyat kemungkinan besar akan terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Namun, hal ini mungkin akan terwujud dengan catatan jika mereka mencalonkan kembali serta jika tidak terjadi kasus rekayasa politik dan rekayasa hukum oleh lawan-lawan politik yang mungkin telah menderita Phobia politik alias takut akan kalah dalam pertarungan Pemilukada. Sehingga berbagai upaya dan tipudaya dilakukan berusaha menjatuhkan figur kandidat yang lebih populer di mata rakyat seperti melalui upaya pembusukan politik (Political Decay). Pemimpin yang zolim dan sering menyakiti atau mengecewakan rakyat, akan mendapat hukuman sosial dari rakyat dalam setiap event pemilukada karena kemungkinan besar banyak rakyat yang tidak akan memilih kembali mereka pada pemiluda berikutnya tapi fenomena seperti ini tentu tentu tidak bisa digeneralisasikan.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Sosial Humaniora
Sabtu, 15 September 2012
Aksi dan Reaksi Keras atas Pemutaran Film the Innocence of Muslim
Pasca di-uploadnya Film the Innocence of Muslim di youtube dan
ditayangkannya film tersebut di TV di salah satu stasiun TV di Cairo
Mesir, terjadi demonstrasi secara besar-besar di negara-negara yang
majoritas berpenduduk Muslim terutama di Timur Tengah dan Afrika serta
serta di beberapa negara Asia termasuk SIngapura, Malaysia dan Indonesia
dan bahkan juga termasuk di Inggris. Film the Innocence of Muslim
adalah film amatiran yang berdurasi dua jam dan dibuat di Holliwood
Amerika dengan dana yang cukup besar. Dan film tersebut dibuat dan
disponsori oleh seorang warga negara Amerika keturunan Yahudi dan Warga
Amerika keturunan Mesir beragama Kristen.
Dari perspektif sejarah Islam, Rasulullah pada masanya digmbarkan sebagai figur yang sangat penyabar dan pemaaf. Dalam beberapa kisah, dikisahkan bahwa Nabi pernah dihina, diserang dan dibuangi kotoran tapi sebaliknya Nabi Muhammad SAW membalas dengan cara mendoakan orang yang menzoliminya agar selamat. Bahkan dikisahkan bahwa ada seseorang yang membenci Nabi dan selalu membuang kotoran di Masjid tempat Nabi bersembahyang tapi dengan sabar Nabi memungut dan membuang kotoran tersebut dan hampir setiap hari Nabi mengalami hal penghinaan seperti itu. Suatu hari orang yang membuang kotoran tersebut tidak pernah terlihat lagi dan setelah dicari tahu ternyata orang tersebut sakit. Yang menarik dalam kisah tersebut Nabi membesuk orang yang membencinya dan mengantarkan obat-obatan dan makanan. Sungguh luar biasa sikap Nabi yang sangat pemaaf dan penyayang. Mungkin di jaman yang serba modern dan kompleks sperti sekarang ini jarang kita menemukan orang yang memiliki sikap dan perbuatan yang seperti ditunjukkan oleh Rasullah. Dengan sikap tersebut yang diceritakan dalam kisah ini telah membuat banyak musuh-musuh Nabi tunduk dan akhirnya mengikuti Nabi dan masuk Islam. Nabi telah melakukan dakwa verbal (lisan) dan sekaligus dakwa Bilhal (perbuatan) membuat banyak orang tertarik dengan sikap Rasulullah. Dan sikap Nabi Muhammad SAW harus menjadi tauladan bagi umatnya tapi berapa banyak umat yang bisa mengikuti sikap dan perbuatan Rasulullah.
Teringat kata-kata seorang teman bahwa hal-hal yang sangat sensitif bagi umat Islam adalah ketika ada yang menghina Islam, Nabi Muhammad SAW dan merusak atau membakar kitab suci Alquran. Bahkan dia kataan tidak perduli orangnya yang melakukan penghinaan tersebut. Dan jika penghinaan itu terjadi maka secara sepontan semua umat Islam baik yang fanatik maupun yang abangan akan mengamuk dan melakukan reaksi keras dan mungkin kecuali golongan intelektual Muslim yang Moderat akan agak bersikap bijak menanggapi setiap persoalan semacam itu. Ada beberapa kisah nyata yang lalu terkait juga dengan masalah isu sensitif membuat umat Islam bereaksi keras misalnya pada peristiwa demo besar-besaran di kota Palu kira-kira pertengahan tahun 80-an ketika ada seorang non-Muslim yang dituduh merobek-robek kitab suci Alquran dan akhirnya diketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak waras. Namun, akibat isu yang beredar di masyarakat sehingga umat Islam Islam turun ke jalan dan melakukan aksi besar-besaran dan nyaris menjurus ke aksi anarkis. Demikian juga belum lama ini sejumlah media asing melaporkan aksi demonstrasi besar-besaran di Pakistan setelah seorang wanita pakistan dituduh membakar Alquran tapi setelah diselidiki ternyata sejumlah fakta ditemukan bahwa aksi itu dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mejatuhkan dan menyudutkan umat kristen yang minoritas di Pakistan dan juga anak yang dituduh melakukan pembakaran Alquran adalah anak yang kurang waras dan kebetulan beragama kristen. Dari insiden serupa dapat terlihat bahwa Umat Islam sangat sensitif dan mudah sekali tersinggung dan bereaksi keras jika Islam, Nabi Muhammad dan Kitab Suci Alquran dihina.
Dalam beberapa hari terkahir ini, media sosial dan media masa ramai melaporkan dan menayangkan aksi demonstrasi besar-besaran akibat pemutaran film the innocence of Muslim. Insiden demo besar-besaran di beberapa negara Timur-Tengah dan Afrika. Telah terjadi aksi demonstrasi anarkis yang menelan korban jiwa terjadi beberapa hari setelah peringatan tragedi serangan 11 September walaupun mungkin tidak memiliki kaitannya secara langsung. Juga aksi tersebut terjadi di negara-negara berpenduduk majoritas Muslim di Afrika dan Timur Tengah yang baru mengalami peritiwa revolusi yang dikenal dengan Jargon Arab Spring atau Arab Awakening.
Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam pidatonya yang disiarkan di TV AlJazeera dan TV EuroNews mengatakan, "kami telah membantu rakyat Lybia untuk membebaskan negaranya dari pemimpin Diktator dan menyelamtkan mereka dari kehancuran akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemimpin tirani selam perang saudara di Libya yang telah berujung tumbangnya Rezim Ghadafi.
Diduga akibat pemutaran film tersebut juga menimbulkan aksi Demonstrasi anarkis di Kedubes Jerman dan inggris di Khartum ibukota Sudan. Dan aksi yang sama juga terjadi di Kedubes Amerika di Mesir dan Tunisia. Para pedemonstran mengamuk dan melakukan aksi Demo pembakaran di depan kompleks kedutaan serta menerobos masuk ke kompleks kedutaan dan merusak aset kedutaan serta menurunkan bendera Amerika menggantinya dengan bendera lain. Di Lahor dan Karachi Pakistaan Kedutaan Amerika juga didemo oleh kelompok anti-Amerika. Namun, yang menarik di Indonesia kelompok Orma Islam melakukan demonstrasi damai atas pemutaran film tersebut di depan Kedutaan Amerika.
Kelompok pedemonstran menuduh Film the innocence of Muslim telah menghina Nabi Muhammad dan Islam. Diduga buntut dari pemutaran film tersebut, Konsulat Amerika di Benghazi Lybia diserang oleh kelompok bersenjata dan dibakar oleh ratusan pedemonstran bersenjata yang dicurigai merupakan kelompok Salafi pendukung penerapan Syariah Islam. Dubes Amerika, George Steven dan beberapa staf konsulat serta petugas keamanan meninggal akibat insident tersebut. Namun, ada versi lain mengklaim bahwa serangan terhadap Konsulat Amerika di Benghazi Lybia merupakan aksi balas dendam atas terbunuhnya orang kedua Alqaedah yang berkebangsaan Libya belum lama ini oleh serangan pesawat tanpa awak Amerika.Presiden Lybia yang baru terpilih dalam wawancara dengan TV Aljazeera menduga bahwa aksi penyerangan Konsulat Amerika telah direncanakan jauh sebelumnya dan bahkan beliau membantah dan mengatakan bahwa aksi kekerasan itu tidak ada kaitannya dengan isu sektarian.
Sejumlah pengamat mengakui bahwa aksi demonstrasi besar-besaran di dunia Islam tesebut nampaknya telah menyatukan umat Islam di seluruh dunia yang telah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menentang pembuatan film yang menghina Nabi Muhammad dan anti Islam. Ada juga yang menduga bahwa pemutaran Film the innocence of Muslim disengaja sebagai test case untuk melihat reaksi umat Muslim. Namun, sejumlah umat Muslim berpendapat bahwa pemutaran film yang menghina Nabi Muhammad dan Islam merupakan bentuk ketakutan berlebihan terhadap Islam yang dikenal dengan Istilah Islamophobia. Sama dengan aksi-aksi sebelumnya seperti pemutaran film Kartun Nabi Muhammad dulu di Denmark yang juga pernah menimbukan reaksi keras dan demo besar-besaran oleh umat Muslim di banyak negara. Semua perbuatan yang telah menimbulkan reaksi keras umat Muslim dianggap karena umat Muslim merasa terhinahina dengan tayan film amatiran yang telah menghina Nabi Muhammad dan menunjukkan sikap anti Islam. Perbuatan tersebut juga dianggap merupakan wujud dari kebencian pada umat Islam.
Beberapa kepala pemerintahan negara-negara Arab dan Barat mengeluarkan statement yang mengecam peluncuran film the Innocence of Muslim dan sekaligus menentang aksi demo anarkis serta menginginkan terciptanya perdamaian melalui suatu kebijakan pemerintah. Misalnya Kingdom of Maroko, "We're tyred of conflict. We' re tyred of hate. We need policies that can promote peace and harmony. Presiden Turkey, Recep Tayep Erdogan, "a peaceful protest is a component of Democracy. Violence and anarchy are not in this context". Kingdom of Saudi, "we have sympathy and condolences to the victims and the loved ones". Mentri Luar Negeri Hilarry Clincton mengatakan, "We have absolutely nothing to do with dan Menteri Luar Negeri Jerman mengecam keras pemutara film the Innocence Muslim dan sekaligus mengutuk aksi kekerasan yang menimblkan korban jiwa.
Dalam laporan sebuah Ormas Islam yang berbasis di Amerika, jumlah populasi Islam di seluruh dunia dari tahun ke tahun terus bertambah dan bahkan diklaim telah melebihi jumlah populasi umat Kristen Katolik yang dulu pernah menduduki peringkat pertama populasi umat terbesar di dunia. Meningkatnya jumlah populasi umat Islam secara signifikan haruslah menjadi bahagian dari solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi dan politik dunia. Namun, dibutuhkan kemauan politik negara-negara Arab dan Barat yang berpengaruh untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Toleransi dan harmonisasi umat dan bangsa harus terus dikampanyekan dan dipromosikan. Keadilan dan kesejahteraan umat jangan pernah terabaikan. Sebab segala bentuk ketidakadilan dan penindasan juga diduga merupakan pemicu aksi kekerasan di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Btw, selamat berakhir pekan semoga menikmati akhir pekan yang indah bersama keluarga, kerabat dan teman-teman.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Isu Sosial-Humaniora
Dari perspektif sejarah Islam, Rasulullah pada masanya digmbarkan sebagai figur yang sangat penyabar dan pemaaf. Dalam beberapa kisah, dikisahkan bahwa Nabi pernah dihina, diserang dan dibuangi kotoran tapi sebaliknya Nabi Muhammad SAW membalas dengan cara mendoakan orang yang menzoliminya agar selamat. Bahkan dikisahkan bahwa ada seseorang yang membenci Nabi dan selalu membuang kotoran di Masjid tempat Nabi bersembahyang tapi dengan sabar Nabi memungut dan membuang kotoran tersebut dan hampir setiap hari Nabi mengalami hal penghinaan seperti itu. Suatu hari orang yang membuang kotoran tersebut tidak pernah terlihat lagi dan setelah dicari tahu ternyata orang tersebut sakit. Yang menarik dalam kisah tersebut Nabi membesuk orang yang membencinya dan mengantarkan obat-obatan dan makanan. Sungguh luar biasa sikap Nabi yang sangat pemaaf dan penyayang. Mungkin di jaman yang serba modern dan kompleks sperti sekarang ini jarang kita menemukan orang yang memiliki sikap dan perbuatan yang seperti ditunjukkan oleh Rasullah. Dengan sikap tersebut yang diceritakan dalam kisah ini telah membuat banyak musuh-musuh Nabi tunduk dan akhirnya mengikuti Nabi dan masuk Islam. Nabi telah melakukan dakwa verbal (lisan) dan sekaligus dakwa Bilhal (perbuatan) membuat banyak orang tertarik dengan sikap Rasulullah. Dan sikap Nabi Muhammad SAW harus menjadi tauladan bagi umatnya tapi berapa banyak umat yang bisa mengikuti sikap dan perbuatan Rasulullah.
Teringat kata-kata seorang teman bahwa hal-hal yang sangat sensitif bagi umat Islam adalah ketika ada yang menghina Islam, Nabi Muhammad SAW dan merusak atau membakar kitab suci Alquran. Bahkan dia kataan tidak perduli orangnya yang melakukan penghinaan tersebut. Dan jika penghinaan itu terjadi maka secara sepontan semua umat Islam baik yang fanatik maupun yang abangan akan mengamuk dan melakukan reaksi keras dan mungkin kecuali golongan intelektual Muslim yang Moderat akan agak bersikap bijak menanggapi setiap persoalan semacam itu. Ada beberapa kisah nyata yang lalu terkait juga dengan masalah isu sensitif membuat umat Islam bereaksi keras misalnya pada peristiwa demo besar-besaran di kota Palu kira-kira pertengahan tahun 80-an ketika ada seorang non-Muslim yang dituduh merobek-robek kitab suci Alquran dan akhirnya diketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak waras. Namun, akibat isu yang beredar di masyarakat sehingga umat Islam Islam turun ke jalan dan melakukan aksi besar-besaran dan nyaris menjurus ke aksi anarkis. Demikian juga belum lama ini sejumlah media asing melaporkan aksi demonstrasi besar-besaran di Pakistan setelah seorang wanita pakistan dituduh membakar Alquran tapi setelah diselidiki ternyata sejumlah fakta ditemukan bahwa aksi itu dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mejatuhkan dan menyudutkan umat kristen yang minoritas di Pakistan dan juga anak yang dituduh melakukan pembakaran Alquran adalah anak yang kurang waras dan kebetulan beragama kristen. Dari insiden serupa dapat terlihat bahwa Umat Islam sangat sensitif dan mudah sekali tersinggung dan bereaksi keras jika Islam, Nabi Muhammad dan Kitab Suci Alquran dihina.
Dalam beberapa hari terkahir ini, media sosial dan media masa ramai melaporkan dan menayangkan aksi demonstrasi besar-besaran akibat pemutaran film the innocence of Muslim. Insiden demo besar-besaran di beberapa negara Timur-Tengah dan Afrika. Telah terjadi aksi demonstrasi anarkis yang menelan korban jiwa terjadi beberapa hari setelah peringatan tragedi serangan 11 September walaupun mungkin tidak memiliki kaitannya secara langsung. Juga aksi tersebut terjadi di negara-negara berpenduduk majoritas Muslim di Afrika dan Timur Tengah yang baru mengalami peritiwa revolusi yang dikenal dengan Jargon Arab Spring atau Arab Awakening.
Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam pidatonya yang disiarkan di TV AlJazeera dan TV EuroNews mengatakan, "kami telah membantu rakyat Lybia untuk membebaskan negaranya dari pemimpin Diktator dan menyelamtkan mereka dari kehancuran akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemimpin tirani selam perang saudara di Libya yang telah berujung tumbangnya Rezim Ghadafi.
Diduga akibat pemutaran film tersebut juga menimbulkan aksi Demonstrasi anarkis di Kedubes Jerman dan inggris di Khartum ibukota Sudan. Dan aksi yang sama juga terjadi di Kedubes Amerika di Mesir dan Tunisia. Para pedemonstran mengamuk dan melakukan aksi Demo pembakaran di depan kompleks kedutaan serta menerobos masuk ke kompleks kedutaan dan merusak aset kedutaan serta menurunkan bendera Amerika menggantinya dengan bendera lain. Di Lahor dan Karachi Pakistaan Kedutaan Amerika juga didemo oleh kelompok anti-Amerika. Namun, yang menarik di Indonesia kelompok Orma Islam melakukan demonstrasi damai atas pemutaran film tersebut di depan Kedutaan Amerika.
Kelompok pedemonstran menuduh Film the innocence of Muslim telah menghina Nabi Muhammad dan Islam. Diduga buntut dari pemutaran film tersebut, Konsulat Amerika di Benghazi Lybia diserang oleh kelompok bersenjata dan dibakar oleh ratusan pedemonstran bersenjata yang dicurigai merupakan kelompok Salafi pendukung penerapan Syariah Islam. Dubes Amerika, George Steven dan beberapa staf konsulat serta petugas keamanan meninggal akibat insident tersebut. Namun, ada versi lain mengklaim bahwa serangan terhadap Konsulat Amerika di Benghazi Lybia merupakan aksi balas dendam atas terbunuhnya orang kedua Alqaedah yang berkebangsaan Libya belum lama ini oleh serangan pesawat tanpa awak Amerika.Presiden Lybia yang baru terpilih dalam wawancara dengan TV Aljazeera menduga bahwa aksi penyerangan Konsulat Amerika telah direncanakan jauh sebelumnya dan bahkan beliau membantah dan mengatakan bahwa aksi kekerasan itu tidak ada kaitannya dengan isu sektarian.
Sejumlah pengamat mengakui bahwa aksi demonstrasi besar-besaran di dunia Islam tesebut nampaknya telah menyatukan umat Islam di seluruh dunia yang telah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menentang pembuatan film yang menghina Nabi Muhammad dan anti Islam. Ada juga yang menduga bahwa pemutaran Film the innocence of Muslim disengaja sebagai test case untuk melihat reaksi umat Muslim. Namun, sejumlah umat Muslim berpendapat bahwa pemutaran film yang menghina Nabi Muhammad dan Islam merupakan bentuk ketakutan berlebihan terhadap Islam yang dikenal dengan Istilah Islamophobia. Sama dengan aksi-aksi sebelumnya seperti pemutaran film Kartun Nabi Muhammad dulu di Denmark yang juga pernah menimbukan reaksi keras dan demo besar-besaran oleh umat Muslim di banyak negara. Semua perbuatan yang telah menimbulkan reaksi keras umat Muslim dianggap karena umat Muslim merasa terhinahina dengan tayan film amatiran yang telah menghina Nabi Muhammad dan menunjukkan sikap anti Islam. Perbuatan tersebut juga dianggap merupakan wujud dari kebencian pada umat Islam.
Beberapa kepala pemerintahan negara-negara Arab dan Barat mengeluarkan statement yang mengecam peluncuran film the Innocence of Muslim dan sekaligus menentang aksi demo anarkis serta menginginkan terciptanya perdamaian melalui suatu kebijakan pemerintah. Misalnya Kingdom of Maroko, "We're tyred of conflict. We' re tyred of hate. We need policies that can promote peace and harmony. Presiden Turkey, Recep Tayep Erdogan, "a peaceful protest is a component of Democracy. Violence and anarchy are not in this context". Kingdom of Saudi, "we have sympathy and condolences to the victims and the loved ones". Mentri Luar Negeri Hilarry Clincton mengatakan, "We have absolutely nothing to do with dan Menteri Luar Negeri Jerman mengecam keras pemutara film the Innocence Muslim dan sekaligus mengutuk aksi kekerasan yang menimblkan korban jiwa.
Dalam laporan sebuah Ormas Islam yang berbasis di Amerika, jumlah populasi Islam di seluruh dunia dari tahun ke tahun terus bertambah dan bahkan diklaim telah melebihi jumlah populasi umat Kristen Katolik yang dulu pernah menduduki peringkat pertama populasi umat terbesar di dunia. Meningkatnya jumlah populasi umat Islam secara signifikan haruslah menjadi bahagian dari solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi dan politik dunia. Namun, dibutuhkan kemauan politik negara-negara Arab dan Barat yang berpengaruh untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Toleransi dan harmonisasi umat dan bangsa harus terus dikampanyekan dan dipromosikan. Keadilan dan kesejahteraan umat jangan pernah terabaikan. Sebab segala bentuk ketidakadilan dan penindasan juga diduga merupakan pemicu aksi kekerasan di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Btw, selamat berakhir pekan semoga menikmati akhir pekan yang indah bersama keluarga, kerabat dan teman-teman.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Blogger Isu Sosial-Humaniora
Senin, 20 Agustus 2012
MASALAH SAMPAH DAN HARAPAN YG BELUM SAMPAI
Indonesia berpenduduk majoritas beragama Islam dan dalam Islam diajarkan bahwa bersih itu adalah bahagian dari Iman. Namun, sehari setelah lebaran Idul Fitri di Kota-kota besar di Indonesia kita bisa menyaksikan sampah ada di mana-mana. Jalanan dan sisi-sisi jalan terlihat sampah berserakan terutama di daerah yang letaknya dekat denga pasar tradisional dan lapangan tempat dilaksankannya Sholat Idul Fitri. Alasannya adalah karena kebanyakan masyarakat dan pekerja kebersihan kota lagi mudik dan atau merayakan lebaran sehingga masalah sampah tidak sempat menjadi perhatian selama lebaran minggu pertama. Masslah sampah jadi masalah yang terus bergulir dan membuat pusing pemerintah kota dan tentu juga membuat masyarakat sering menggerutu atau komplain dengan masalah kebersihan.
Masalah sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah setiap saat jadi topik pembicaraan di Media masssa dan Media Sosial, di warung-warung kopi dan di cafe-cafe. Walaupun pemerintah kota beberapa waktu lalu telah melaunching kampanye kebersihan kota dengan meminjam istilah asing (Bhs Inggris) Jargon "Safe, Green and Clean yang artinya kota Palu "Aman (Safe), Green (Hijau) dan Clean (Bersih), sampai saat ini menurut sejumlah masyarakat belum banyak perubahan dan prestasi di bidang kebersihan yang telah dicapai. Bahkan juga Pemerintah Kota sempat melakukan kerjasama dengan perguruan Tinggi dan Pemerintah Kota di Eropa dan juga pihak-pihak ke dua belah pihak sempat berkunjung (Saling kunjungan muhibah) dan melakukan penandatanganan MOU dan menyaksikan lapangsung masalah kebersihan kota.
Masalah sampah tetap jadi trending topic baik di dunia nyata maupun di dunia maya (Media Sosial, Internet). Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota juga sempat mengkampanyekan program daur ulang sampah (recycled) yang bisa merubah sampah menjadi kerajinan dan industri rumah tangga dan telah sering dipresentasikan di mana-mana tapi sayangnya program ini tidak berjalan dengan baik dan bahkan nampaknya tidak berkelanjutan. Pemerintah kota di Indonesia mungkin harus mengambil contoh terbaik dari Kota Yokyakarta dalam hal penanganan kebersihan kota. Pemerintah Yokyakarta berhasil menciptakan kebersihan dan keindahan kota Yokya selama ini karena telah tercipta kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Universitas Gajahmada dan hasil nyata bisa terlihat Kota Yokya telah menjadi kota yang Indah, nyaman dan bersih dari sampah.
Semua negara di dunia ini pasti pernah mengalami kesulitan menangani masalah sampah. Misalnya, beberapa waktu yang lalu media Internasional melaporkan dan sekaligus menayangkan pemandangan yang menjijikan sampah-sampah berserakan di Italia dan bau busuk sampah ada di mana-mana. Pemerintah dan masyarakat Italia juga pusing dibuatnya. Kota-kota besar yang paling sering merasakan masalah sampah. Jakarta termasuk kota di dunia yang sampai sekarang juga masih kesulitan menangani masalah sampah. Di Indonesia beberapa waktu lalu kita bisa menyaksikan di Media masalah sampah di Kota Bandung telah membuat pemerintah dan masyarakat kota Bandung malu dan masalah itu menjadi PR besar bagi Pemerintah kota Bandung dan Perguruan Tinggi di Kota itu.
Masalah sampah adalah masalah yang sering dianggap kecil tapi memiliki dampak yang sangat besar karena bisa merusak lingkungan hidup dan juga bisa menimbulkan penyakit menular dan berbagai macam penyakit seperti penyakit paru-paru akibat menghirup udara yang tercemar, penyakit kulit akibat iritasi dan penyakit diare akibat berkembang biaknya berbagai macam bakteri.
Selama ini ada persepsi yang keluru tentang masalah sampah dan masyarakat sangat sering menyalahkan pemerintah tanpa menyadari bahwa memang masalah sampah adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan tapi masyarakat juga punya tanggung jawab moral terutama dengan masalah kebersihan lingkungan. Jadi peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah sampah di kota Palu itu penting.
Solusinya setiap rumah tangga dan kantor pemerintah dan swasta bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan. Tidak boleh ada pihak yang merasa tidak punya hak bertanggung jawab masalah sampah dan hanya menyerahkan masalah sampah ini kepada pihak pemerintah dan demikian juga pemerintah tidak boleh hanya meluluh menyalahkan masalah sampah kepada masyarakat. Namun, sesungguhnya kita juga harus menyadari bahwa yang paling banyak menghasilkan sampah setiap hari adalah masyarakat dan di samping pihak swasta yang memiliki pabrik dan industri.
Sebaiknya semua harus memiliki tong sampah yang layak dan dan masing-masing rumah tangga, instansi pemerintah/swasta harus memiliki tong sampah yang terdiri dari bilik sampah kering dan sampah basah (sampah organik dan sampah non-organik) harus ada tempat sampah bilik tong sampahnya harus terpisah antara sampah yang bisa didaur ulang (Recycled) dan bisa mengahsilkan duit (income generating) dan sampah yang tidak bisa didaur ulang dan juga ada tempat khusus untuk sampah organik yang bisa dijadikan pupuk kompos. Pemerintah harus merekrut cukup tenaga pengangkut sampah dan mobil armada sampah yang bisa mengangkut semua sampah di tiap-tiap RT secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Dulu pernah ada jadwal pengangkutan sampah dari rumah ke rumah oleh mobil armada sampah Dinas kebersihan kota palu dan sempat berjalan baik tapi sayangnya hanya beberap saat dan setelah itu terhenti atau jargon anekdot jadul (Panas-panas tahi ayam).
Solusi alternatif untuk mengatasi masalah sampah harus ada kemaun dari semua stakeholders pemerintahan (SKPD terkait) bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah di Kota Palu. Jadi sebenarnya sangat penting diperhatikan masalah manajemen sampah yang efektif dan perlunya kemauan politik dari pemerintah dan didukung oleh masyarakat untuk membuat PERDA masalah sampah dan kebersihan kota dan bisa terimplementasi secara lebih efektif. Kesadaran masyarakat untuk membantu terciptanya kebersihan kota itu penting tapi jauh lebih penting terciptanya kerjasamanya yang baik antara pemerintah dan masyarakat kota dalam penanggulangan masalah sampah di kota Palu. Pemerintah harus menyediakan Tempat pembuangan akhir, TPA (Landfill) yang layak serta terus menggalakkan program daur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan industri rumah tangga yang bisa mengasilkan duit (income generating). Dan juga pemerintah kota sebaiknya tetap mengacu pada prinsip penggulangan sampah yang konvensional tapi sudah menjadi jargon yang populer saat ini yaitu prinsip 3 R (Recycled, Reused and Reduced), sampah harus diaur ulang, didugunakan kembali sehingga dengan cara seperti ini bisa mengurangi masalah sampah di kota. Ide bekerjsama dengan peruguruan tinggi baik yang ada di kota Palu maupun dari luar itu sangat penting.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Blogger Isu Sosial Humaniora
Minggu, 29 Juli 2012
Krisis Demokrasi dan Pandangan Keliru Tentang Demokrasi
Walaupun negara-negara makmur penganut paham demokrasi di Amerika Utara dan Eropa Barat saat ini mengalami krisis Ekonomi, fakta sejarah kontemporer membuktikan bahwa negara-negara yang mengusung paham Demokrasi pada umumnya adalah masusk negara makmur (Welfare states).
Benyak negara-negara gagal (failed states) gagal melaksanakan Demokrasi substantif dan baru mampu menerpakan Demokrasi prosedural dan reformasi Kosmetik sehingga harapan untuk memajukan pembangunan dan mensejahterakan rakya gagal. Negar tersebut mengalami Defisit Demokrasi (Lack of Democracy) dan kemudian orang awam yang anti Demokrasi berpandangan simplistik dan mengklaim bahwa Demokrasi telah gagal mensejahterakan rakyat.
Ingat dari hasil survey NGO Transparansi International dan Peace for fund menunjukkan bahwa negara-negara Demokrasi dan negara-negara Sosialis-Demokrasi masuk dalam daftar negara-negara yang paling rendah tingkat kasus tindak pidana korupsi dan sebaliknya negarainegara non-Demokracy termasuk negara Sosialis Komunis dan negara Sosialis-Islamis serta negara yang gagal menerapkan Demokasi karena Demokrasi hanyalah jadi slogan atau kosmetik (Cosmetic Democracy) pada umumnya masuk dalam kategori negara yang paling tinggi tingkat tindak pidana korupsi serta masuk dalam daftar indeks negara gagal (Failed States).
Di negara Sosialis-komunis banyak banyak kasus pembredelan meida yang dianggap kritis dan selalu memuat berita atau artikel yang mengkiritisi kebijakan pemerintah. Demikian juga sering ada kasus wartawan dan whistle blower yang tewas diracun karena mereka melaporkan kasus korupsi oleh pejabat-pejabat publik. Lihat contoh kasus baru-baru ini di Rusia beberap wartawan tewas diracun dan demikian juga di negara-negara Sosialis-komunis Amerika Latin dan Afrika banyak kasus kelompok oposisi yang dianiaya atau bahkan dijebloskan ke Penjara tanpa melalui proses pradilan yang objektif dan fair. Dan pada umunya dalam banyak kasus hukum dan keadilan justru selalu hanya memihak pada elit-elit termasuk penguasa dan pengusaha sedangkan rakya kecil terus tertindas.
Tingginya tingkat kasus tindak pidana korupsi di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara dunia ketiga (negara-negara non-Demokrasi) menyebabkan kemiskinan dan kelaparan melanda negara tersebut. Lihat kasus Sudan, Somalia, Mali dan Nigeria di Afrika. Dan rata-rata negara Non-Demokrasi pemipinnya otoriter dan Diktator dan ingin berkuasa selama-lamanya.
Pemimpinnya menganggap mereka telah berjasa melakukan revolusi dan menggulingkan kerajaan Monarki Absolut sehingga mereka menganggap mereka sangat berjasa dan akhirnya ingin berkuasa selama-lamanya. Mereka menganggap bahwa merekalah pemilik negara (State Owner) sehingga hampir semua jabatan politik harus melalui nominasi dan penunjukkan dan ini terinspirasi dari negara-negara Rejim Otoriter terdahulu atau negara Monarki Absolut seperti di Afrika Utara, Timur Tengah dan negara teluk.
Juga lihat contoh kasus negara Sosialis-komunis Korea Utara yang miskin dan bnyak kasus kelaparan dan bandingkan dengan Korea Selatan negara Demokrasi yang makmur. Juga lihat Taiwan, Jepang dan Singapura menjadi negara Industri dan menjadi welfare states karena menerima Demokrasi dan negaranya menjadi negara terbuka. Jangan anti-Demokrasi karena kebenaran Demokrasi itu berasal dari Barat yang sering diidentikkan dengan negara-negara imperialist. Imperealisme adalah sejarah masa lalu dan mungkin baiknya mejadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi negara-negara bangsa yang kini telah merdeka dan berdaulat.
Jika kita menyalahkan Demokrasi dan mengklaim bahwa Demokrasi telah gagal ini merupakan pemikiran yang sangat simplistik dan dangkal dan mungkin karena terpengaruh dengan pandangan negatif stereotyped dan Xenopobic. Pandangan seperti di atas mungkin sama dengan pandangan yang keliru tentang Islam oleh orang di luar Islam yang anti Islam atau tertular penyakit Islamophobia yang berpandangan streotyped dan prejudicious yang mengklaim bahwa Islam itu mencintai kekerasan (extrimisme-Terorisme) Islam itu Miskin, terbelakang dan suka mendukung aksi kekerasan seperti terorisme. Padahal ini merupakan pandangan yang keliru.
Sebab kenyataan sebenarnya Islam itu adalah agama yang damai dan dalam Islam umat diajarkan untuk mencintai kebersihan, menghargai waktu dan harus bertebaran di muka bumi atau bekerja keras mencari nafkah setelah selesai melaksanakan ibadah. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati orang lain dan menganggap bahwa membunuh seseorang sama dengan membunuh ribuan orang oleh sebab itu Islam melarang umatnya membunuhh orang tidak bersalah, membunuh anak-anak, perempuan dan orang-orang tua walaupun dalam keadaan perang. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan pembelaan diri dari pada bersikap agresif.
Konsep Jihad dalam Islam sebenarnya dalam konteks suasana aman seperti sekarang misalnya, jihad dimaksudkan agar umat Islam harus bekerja keras dan belajar giat untuk mencapai suatu kemajuan. Namun, konsep jihad telah dibajak oleh kelompok garis keras dan menerjemahkan konsep Jihad secara kaku dan keliru sehingga terkadang jihad disalahgunakan untuk membunuh orang-orang yang tidak seakidah atau dianggap kafir walaupun orang tersebut mungkin tidak bersalah (Innocent Civilians).
Di sisi lain, banyak intelektual Muslim moderat mengatakan bahwa mereka melihat ajaran Islam diterapkan di negara-negara barat yang demokratis seperti menghargai waktu, bekerja keras, bersih dan humanis tapi ironisnya di Negara-negara yang berpenduduk majoritas Islam sekarang jutru masyarakatnya baru mampu menerapkan Islam dari aspek ritualnya.
Walaupun tiap-tiap ideologi politik dan ekonomi memiliki kelebihan dan kelemahannya, fakta tetap membuktikan bahwa di negara-negara yang menganut paham Demokrasi ada Supremacy Hukum yang sangat dihormati, Hukum di atas segala-galanya "Law is above everyone" dan penegakkan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu "Equality Before the Law". Tidak ada warga negara yang kebal hukum "Impunity".
Di negara yang menerpkan Demokrasi Substantif kekuasaan ada ditangan rakyat tapi di negara-negara yang baru menerapkan demokrasi baru sampai pada Demokrasi Prosedural atau Demokrasi Kosmetik dan Defisit Demokrasi, kekuasaan hanya ada ditangan penguasa yang harus dilayani seperti Raja dan rakyat harus jadi seperti budak yang harus melayani penguasa. Yang jelas di negara non-demokrasi penguasa sering berada di atas hukum.
Penguasa atau pemimpin sulit sijerat oleh hukum. Dan kasus seperti ini terjadi di negara Sosialis Komunis, negara Monarki Absolut dan di negara-negara Majoritas berpenduduk Islam tapi berafiliasi dengan paham Sosialis-komunis seperti Syria, ex-rejim Libya, Ex-Rejim Tunisia, Ex Rejim Mesir, Ex Rejim Irak dan Iran. Namun, yang jelas dewasa ini banyak masyarakat dunia yang sudah tidak terima lagi dengan sistem negara yang tertutup dan tidak demokratis yang pemimpinnya Otoriter dan dicap sebagai Diktator.
Belajar dari pengalaman yang kita sempat saksikan dalam kurun delapan bulan terkahir dengan kasus Arab Spring (Revolusi Arab) di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Juga Demonstrasi besar-besaran anti Putin di Rusia. Saatnya mengakses informasi berita yang berimbang dari berbagai media massa dan media sosial secara berimbang sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih objektif dan netral.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanity Issues
Benyak negara-negara gagal (failed states) gagal melaksanakan Demokrasi substantif dan baru mampu menerpakan Demokrasi prosedural dan reformasi Kosmetik sehingga harapan untuk memajukan pembangunan dan mensejahterakan rakya gagal. Negar tersebut mengalami Defisit Demokrasi (Lack of Democracy) dan kemudian orang awam yang anti Demokrasi berpandangan simplistik dan mengklaim bahwa Demokrasi telah gagal mensejahterakan rakyat.
Ingat dari hasil survey NGO Transparansi International dan Peace for fund menunjukkan bahwa negara-negara Demokrasi dan negara-negara Sosialis-Demokrasi masuk dalam daftar negara-negara yang paling rendah tingkat kasus tindak pidana korupsi dan sebaliknya negarainegara non-Demokracy termasuk negara Sosialis Komunis dan negara Sosialis-Islamis serta negara yang gagal menerapkan Demokasi karena Demokrasi hanyalah jadi slogan atau kosmetik (Cosmetic Democracy) pada umumnya masuk dalam kategori negara yang paling tinggi tingkat tindak pidana korupsi serta masuk dalam daftar indeks negara gagal (Failed States).
Di negara Sosialis-komunis banyak banyak kasus pembredelan meida yang dianggap kritis dan selalu memuat berita atau artikel yang mengkiritisi kebijakan pemerintah. Demikian juga sering ada kasus wartawan dan whistle blower yang tewas diracun karena mereka melaporkan kasus korupsi oleh pejabat-pejabat publik. Lihat contoh kasus baru-baru ini di Rusia beberap wartawan tewas diracun dan demikian juga di negara-negara Sosialis-komunis Amerika Latin dan Afrika banyak kasus kelompok oposisi yang dianiaya atau bahkan dijebloskan ke Penjara tanpa melalui proses pradilan yang objektif dan fair. Dan pada umunya dalam banyak kasus hukum dan keadilan justru selalu hanya memihak pada elit-elit termasuk penguasa dan pengusaha sedangkan rakya kecil terus tertindas.
Tingginya tingkat kasus tindak pidana korupsi di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara dunia ketiga (negara-negara non-Demokrasi) menyebabkan kemiskinan dan kelaparan melanda negara tersebut. Lihat kasus Sudan, Somalia, Mali dan Nigeria di Afrika. Dan rata-rata negara Non-Demokrasi pemipinnya otoriter dan Diktator dan ingin berkuasa selama-lamanya.
Pemimpinnya menganggap mereka telah berjasa melakukan revolusi dan menggulingkan kerajaan Monarki Absolut sehingga mereka menganggap mereka sangat berjasa dan akhirnya ingin berkuasa selama-lamanya. Mereka menganggap bahwa merekalah pemilik negara (State Owner) sehingga hampir semua jabatan politik harus melalui nominasi dan penunjukkan dan ini terinspirasi dari negara-negara Rejim Otoriter terdahulu atau negara Monarki Absolut seperti di Afrika Utara, Timur Tengah dan negara teluk.
Juga lihat contoh kasus negara Sosialis-komunis Korea Utara yang miskin dan bnyak kasus kelaparan dan bandingkan dengan Korea Selatan negara Demokrasi yang makmur. Juga lihat Taiwan, Jepang dan Singapura menjadi negara Industri dan menjadi welfare states karena menerima Demokrasi dan negaranya menjadi negara terbuka. Jangan anti-Demokrasi karena kebenaran Demokrasi itu berasal dari Barat yang sering diidentikkan dengan negara-negara imperialist. Imperealisme adalah sejarah masa lalu dan mungkin baiknya mejadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi negara-negara bangsa yang kini telah merdeka dan berdaulat.
Jika kita menyalahkan Demokrasi dan mengklaim bahwa Demokrasi telah gagal ini merupakan pemikiran yang sangat simplistik dan dangkal dan mungkin karena terpengaruh dengan pandangan negatif stereotyped dan Xenopobic. Pandangan seperti di atas mungkin sama dengan pandangan yang keliru tentang Islam oleh orang di luar Islam yang anti Islam atau tertular penyakit Islamophobia yang berpandangan streotyped dan prejudicious yang mengklaim bahwa Islam itu mencintai kekerasan (extrimisme-Terorisme) Islam itu Miskin, terbelakang dan suka mendukung aksi kekerasan seperti terorisme. Padahal ini merupakan pandangan yang keliru.
Sebab kenyataan sebenarnya Islam itu adalah agama yang damai dan dalam Islam umat diajarkan untuk mencintai kebersihan, menghargai waktu dan harus bertebaran di muka bumi atau bekerja keras mencari nafkah setelah selesai melaksanakan ibadah. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati orang lain dan menganggap bahwa membunuh seseorang sama dengan membunuh ribuan orang oleh sebab itu Islam melarang umatnya membunuhh orang tidak bersalah, membunuh anak-anak, perempuan dan orang-orang tua walaupun dalam keadaan perang. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan pembelaan diri dari pada bersikap agresif.
Konsep Jihad dalam Islam sebenarnya dalam konteks suasana aman seperti sekarang misalnya, jihad dimaksudkan agar umat Islam harus bekerja keras dan belajar giat untuk mencapai suatu kemajuan. Namun, konsep jihad telah dibajak oleh kelompok garis keras dan menerjemahkan konsep Jihad secara kaku dan keliru sehingga terkadang jihad disalahgunakan untuk membunuh orang-orang yang tidak seakidah atau dianggap kafir walaupun orang tersebut mungkin tidak bersalah (Innocent Civilians).
Di sisi lain, banyak intelektual Muslim moderat mengatakan bahwa mereka melihat ajaran Islam diterapkan di negara-negara barat yang demokratis seperti menghargai waktu, bekerja keras, bersih dan humanis tapi ironisnya di Negara-negara yang berpenduduk majoritas Islam sekarang jutru masyarakatnya baru mampu menerapkan Islam dari aspek ritualnya.
Walaupun tiap-tiap ideologi politik dan ekonomi memiliki kelebihan dan kelemahannya, fakta tetap membuktikan bahwa di negara-negara yang menganut paham Demokrasi ada Supremacy Hukum yang sangat dihormati, Hukum di atas segala-galanya "Law is above everyone" dan penegakkan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu "Equality Before the Law". Tidak ada warga negara yang kebal hukum "Impunity".
Di negara yang menerpkan Demokrasi Substantif kekuasaan ada ditangan rakyat tapi di negara-negara yang baru menerapkan demokrasi baru sampai pada Demokrasi Prosedural atau Demokrasi Kosmetik dan Defisit Demokrasi, kekuasaan hanya ada ditangan penguasa yang harus dilayani seperti Raja dan rakyat harus jadi seperti budak yang harus melayani penguasa. Yang jelas di negara non-demokrasi penguasa sering berada di atas hukum.
Penguasa atau pemimpin sulit sijerat oleh hukum. Dan kasus seperti ini terjadi di negara Sosialis Komunis, negara Monarki Absolut dan di negara-negara Majoritas berpenduduk Islam tapi berafiliasi dengan paham Sosialis-komunis seperti Syria, ex-rejim Libya, Ex-Rejim Tunisia, Ex Rejim Mesir, Ex Rejim Irak dan Iran. Namun, yang jelas dewasa ini banyak masyarakat dunia yang sudah tidak terima lagi dengan sistem negara yang tertutup dan tidak demokratis yang pemimpinnya Otoriter dan dicap sebagai Diktator.
Belajar dari pengalaman yang kita sempat saksikan dalam kurun delapan bulan terkahir dengan kasus Arab Spring (Revolusi Arab) di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Juga Demonstrasi besar-besaran anti Putin di Rusia. Saatnya mengakses informasi berita yang berimbang dari berbagai media massa dan media sosial secara berimbang sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih objektif dan netral.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanity Issues
TRAGEDY KEMANUSIAN MENIMPA UMAT MUSLIM MIYANMAR
Umat Muslim kelompok ras minoritas yang tinggal di Provinsi Arakan Bagian Utara Myanmar berjumlah 7 % dari jumlah penduduk Miyanmar yang berjumlah 42 juta yang majoritas beragama Budha. Muslim Miyanmar majoritas berasal dari Bangladesh dan India. Mereka dibawa ke Miyanmar ratusan tahun lalu oleh bangsa Inggris yang menjajah kedua negara tersebut dan diperkerjakan di perkebunanan dan kantor-kantor sebgai tata usaha.
Namun sekarang, sungguh ironis karena dii negara dan tanah leluhur mereka oleh pemerintahan Bangladesh dan India, mereka dianggap sebagai pendatang haram dan migran ilegal. Mereka adalah kelompok minoritas yang menjadi korban deskriminasi (Stereotyped and presecuted) Marjinalisasi (marginliasation). Pemerintah Junta Militer yang otoriter dan Diktator memperlakukan kelompok minoritas dengan cara yang biadab (Barbaric).
Pemerintah Diktator Junta Militer Miyanmar sangat kejam dalam banyak laporan media disebutkan bahwa sedangkan kelompok majoritas Budha termasuk tokoh-tokoh Budha dan Biksu yang berani melawan kebijakan Junta Militer juga pernah dibantai apalagi hanya kelompok minoritas Muslim yang memang menjadi warga negara kelas tiga di Miyanmar so pasti akan selalu jadi korban deskriminasi dan korban SARA dan juga target Racial Profiling oleh kelompok junta militer yang pemimpinnya Diktator yang sangat tertutup dan anti Demokrasi.
Muslim Rohingya menjadi korban Racial Profiling dimana pihak petugas keamanan terlibat dalam penanganan masalah kemanan jika terjadi pelanggaran hukum, Muslim Rohinya hampir selalu dicurigai dan dituduh bersalah dan mereka selalu jadi korban ketidakadilan dan perlakuan deskriminasi (Persecuted) karena ras, etnis dan asal kebangsaan mereka berbeda dengan kelompok mainstream Warga negara Myanmar yang majoritas Beragama Budha.
Turut prihatin dan duka yang dalam atas tragedy kemanusian yang menimpa saudara-saudara Muslim Rohingya. Sekarang nasib mereka sungguh sangat menyedihkan sudah diusir dan banyak yang terbantai dan status mereka menjadi orang yang kehilangan kewarganegaraan (Stateless). Aksi kekerasan itu terjadi dan merupakan etnic cleansing, Genocyde dan merupakan kejahatan kemanusian (Crime against humanity). Pemerintah mebiarkan aksi kekerasan tersebut bahkan dari wawancara TV Aljazeera, ada beberapa korban yang menyaksikan petugas keamanan terlibat.
Kasus ini merupakan Kejahatan kemanusian Crime Against Humanity dalam bentuk Pembersihan Etnis (Ethnic Clenasing and Genocyde) dan oleh sebab itu kejahatan ini bisa dibawa ke pengadilan internasional ICC (International Criminal Court) untuk mendapatkan keadilan "Justice must be done".
Sampai skarang sungguh ironis Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya walaupun mereka sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun tinggal di Myanmar. Yang lebih tragis lagi ketika mereka mengungsi dan minta perlindungan ke tanah leluhurnya di Bangladesh, mereka ditolak dan dideportasi kembali ke Myanmar. Dalam wawancara TV Aljazeera International dengan perdana Mentri Bangladesh hari Ini, beliau menolak bertanggung jawab bahkan beliau bilang yang bertanggun jawab adalah pemerintah Myanmar. Dari ekspresi wajahnya, beliau menolak kehadiran pengungsi Muslim Rohinya.
Salam Duka
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanities Issues
(Akademisi, Blogger Isu Sosial-Humaniora)
Namun sekarang, sungguh ironis karena dii negara dan tanah leluhur mereka oleh pemerintahan Bangladesh dan India, mereka dianggap sebagai pendatang haram dan migran ilegal. Mereka adalah kelompok minoritas yang menjadi korban deskriminasi (Stereotyped and presecuted) Marjinalisasi (marginliasation). Pemerintah Junta Militer yang otoriter dan Diktator memperlakukan kelompok minoritas dengan cara yang biadab (Barbaric).
Pemerintah Diktator Junta Militer Miyanmar sangat kejam dalam banyak laporan media disebutkan bahwa sedangkan kelompok majoritas Budha termasuk tokoh-tokoh Budha dan Biksu yang berani melawan kebijakan Junta Militer juga pernah dibantai apalagi hanya kelompok minoritas Muslim yang memang menjadi warga negara kelas tiga di Miyanmar so pasti akan selalu jadi korban deskriminasi dan korban SARA dan juga target Racial Profiling oleh kelompok junta militer yang pemimpinnya Diktator yang sangat tertutup dan anti Demokrasi.
Muslim Rohingya menjadi korban Racial Profiling dimana pihak petugas keamanan terlibat dalam penanganan masalah kemanan jika terjadi pelanggaran hukum, Muslim Rohinya hampir selalu dicurigai dan dituduh bersalah dan mereka selalu jadi korban ketidakadilan dan perlakuan deskriminasi (Persecuted) karena ras, etnis dan asal kebangsaan mereka berbeda dengan kelompok mainstream Warga negara Myanmar yang majoritas Beragama Budha.
Turut prihatin dan duka yang dalam atas tragedy kemanusian yang menimpa saudara-saudara Muslim Rohingya. Sekarang nasib mereka sungguh sangat menyedihkan sudah diusir dan banyak yang terbantai dan status mereka menjadi orang yang kehilangan kewarganegaraan (Stateless). Aksi kekerasan itu terjadi dan merupakan etnic cleansing, Genocyde dan merupakan kejahatan kemanusian (Crime against humanity). Pemerintah mebiarkan aksi kekerasan tersebut bahkan dari wawancara TV Aljazeera, ada beberapa korban yang menyaksikan petugas keamanan terlibat.
Kasus ini merupakan Kejahatan kemanusian Crime Against Humanity dalam bentuk Pembersihan Etnis (Ethnic Clenasing and Genocyde) dan oleh sebab itu kejahatan ini bisa dibawa ke pengadilan internasional ICC (International Criminal Court) untuk mendapatkan keadilan "Justice must be done".
Sampai skarang sungguh ironis Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya walaupun mereka sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun tinggal di Myanmar. Yang lebih tragis lagi ketika mereka mengungsi dan minta perlindungan ke tanah leluhurnya di Bangladesh, mereka ditolak dan dideportasi kembali ke Myanmar. Dalam wawancara TV Aljazeera International dengan perdana Mentri Bangladesh hari Ini, beliau menolak bertanggung jawab bahkan beliau bilang yang bertanggun jawab adalah pemerintah Myanmar. Dari ekspresi wajahnya, beliau menolak kehadiran pengungsi Muslim Rohinya.
Salam Duka
Mochtar Marhum
Academic, Blogger on Social and Humanities Issues
(Akademisi, Blogger Isu Sosial-Humaniora)
Langganan:
Postingan (Atom)