Senin, 09 Juli 2012

PERAN BPK,KPK DAN PKK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KOUPSI DARI PERSPEKTIF GENDER

Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin merajalela dan bahkan sejumlah pihak mengklaim bahwa korupsi di Indonesia makin menjamur bahkan sudah mirip penyakit kanker. Korupsi di Indonesia sudah makin menjijikan dan membuat kita semakin malu atau bahasa jenakanya korupsi telah memperbesar kemaluan bangsa Indonesia alias sangat memalukan (very-very Embarassing).

Korupsi ada hampir di setiap level dan strata sosial. Mulai dari tukang parkir sampai pejabat tertinggi. Tidak hanya di sektor formal, di sektor non-formal juga ditengarai terlibat korupsi misalnya mulai dari pedagang kaki lima yang tidak membayar retribusi atau membayar tapi duit retribusinya ditilep petugas sampai pemilik swalayan modern misalnya yang kurang taat membayar pajak atau terlibat kasus pengemplangan pajak. Jenis korupsi juga semakin menghebohkan dan memuakkan alias sangta sadis. Kalau dulu ada kasus korupsi bantuan pengungsi dan bencana alam, kini ada korupsi pengadaan kitab suci AlQuran.

Dalam berbagai forum diskusi, seminar, simposium dan koneferensi baik tingkat lokal maupun nasional selalu yang jadi fokus sorotan adalah lembaga-lembaga pemangku kepentingan (stakeholders) yang formal dan punya tugas pokok dan fungsi penanggulangan tindak pidana korupsi seperti Bawasda, BPK dan KPK serta pihak lembaga penegakkan hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman.

Dalam konteks sektor formal sejumlah pihak sering mengkritisi dan mempertanyakan independensi lembaga audit di tingkat lokal di daerah seperti Bawasda. Banyak yang masih meragukan kinerja, independensi, netralitas dan imparsialitas lembaga tersebut yang bertugas mengaudit penggunaan dana APBD Pemerintah daerah walaupun kita juga harus mengapresiasi dan salut dengan kerja berat dan sangat beresiko yang selalu mereka hadapi. Auditor Baswasda juga selalu diberikan pelatihan manajemen keuangan publik dan bahkan disekolahkan sampai pada level pendidkan formal pascasarjana. Bahkan kerja pokok auditor Bawasda juga selalu berkolaborasi dengan pihak instansi terkait dan tugas pokok bawasda sekalu berkordinasi dan dibacking oleh BPK provinsi.

Namun, kenyataannya di sektor fomal atau di pemerintahan tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kasus penyelewengan keuangan negara di daerah dan dari waktu ke waktu kita sering menyaksikan drama yang memalukan dan memilukan ketika sejumlah pejabat publik atau kepala daerah diciduk digelandang oleh pihak penegak hukum ke tahanan dalam kondisi yang hina dan tentu sangat-sangat memalukan dan memilukan karena telah menyalahgunakan keuangan negara di daerah misalnya. Dalam hal ini kerja berat pihak penegak hukum (law enforcers) harus diapresiasi atau berhak diberikan rewards tapi jika mereka melanggar poresedur tetap atau melanggar rambu-rambu hukum, mereka juga layak diberikan punishment.

Selama ini pemerintah lupa atau bahkan tidak menyadari lembaga terkecil dan organisasi terkecil non-formal ternyata juga mungkin memiliki peran yang sangat penting dan efektif seperti organisasi PKK atau Darma awainita (ibu-bu Rumah Tangga). Maaf mungkin ini argumentasi yang agak gender bias tapi kebenaran di Indonesia yang kebanyakan jadi pejabat dan terlibat tindak pidana korupsi adalah kaumku alias kaum adam. Ibu-ibu rumah tangga punya kekuatan soft power untuk melakukan diplomasi domestik membujuk suaminya agar tidak terlibat penyelwengan uang negara. Berusaha melakukan deteksi dini terhadap sumber-sumber penghasilan suami yang jumlahnya signifikan dan sumbernya kurang jelas.

Masalah penanggulangan tindak pidana korupsi akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat dan selalu hangat diberitakan di media massa dan media sosial. Rekomendasi yang mungkin lebih efektif untuk masalah penggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia ialah perlu kerjasama (Kolaborasi) yang baik dan berkelanjutan antar lembaga formal institusi pemerintah dan lembaga informal institusi institusi rumah tangga seperti organisasi Darmawanita atau PKK.

Salah satu alternatif simpel untuk penanggulan tinda pidana korupsi adalah melibatkan pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dan kolaborator. Ada tiga stakeholders dan kolaborator untuk penanggulangan tindak pidana Korupsi yang mungkin perlu direkomendasikan untuk bekerja sama lebih intensif selain telah bekerjasama dengan pihak penegak hukum dari institusi pemerintah yang konvensional dan konstitusional. Diantara lembaga formal yang memiliki kekuatan (hard power) untuk penanggulangan tindak pidana korupsi adalah BPK dan KPK. Sedangkan PKK sebagai organisasi tempat berkumpulnya ibu-ibu rumah tangga yang memiliki soft power juga harus diberdayakan dan dilibatkan dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

BPK adalah auditor pemerintah yang sangat profesional yg bisa melakukan audit atau deteksi dini jika ada penyelewengan keuangan negara. KPK adalah Investigator super body mlakukan penyelidikan dan penydidika jika terdapat dugaan kasus tindak pidana korupsi dan PKK (ibu-ibu) adalah investigator informal dalam rumah tangga yang bisa mendeteksi awal jika ada penghasilan atau kekayaan suami yang mencurigakan.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest
Konsen dengan Masalah Sosial Humaniora

Sabtu, 07 Juli 2012

FENOMENA KEPEMIMPINAN DI INDONESIA DALAM ERA DEMOKRASI (KASUS PENANGKAPAN BUPATI BUOL OLEH KPK)

Lord Acton pernah mengeluarkan Adigium Politik sebagai berikut "Power tends to Corupt and absolute power corupt absolutely". Kekuasaan itu cenderung diselewengkan (Corupt) dan seorang pemimpin yang berkuasa secara absolut (Mirip Raja) punya kecederungan menyalahgunakan jabatannya (power abuse). Adigium Lord Acton menyinggung perilaku pemimpin yang berkuasa secara absolut (lupa daratan).

Kasus Bupati Buol AB yg digelandang secara paksa oleh tim Penyidik KPK dan dibantu oleh Brimob Kelapa Dua subuh jam tiga atau dua hari pasca Pemilukada Buol haruslah menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin yang akan datang. Namun, kita juga harus prihatin dengan prosedur penangkapan Bupati AB yang dilakukan pada subuh hari di saat sang target operasi sedang istirahat bersama keluarganya. Bupati AB adalah seorang pejabat publik atau penyelenggara negara di daerah. Hak-haknya sebagai pejabat publik juga harus dihormati. Namun, kita semua tentu bisa berspekulasi bahwa penangkapan Bupati AB oleh KPK mungkin telah mempertimbangkan
matang-matang terutama dengan masalah keselamatan dan keamanan petugas yang akan melakukan operasi penangkapan. Mereka memilih waktu yang tepat subuh hari di saat para pendukung dan masyarakat Buol lagi tertidur lelap. Mungkin Tim Penyidik KPK telah belajar dari kegagalan proses penangkapan Bupati AB dilakukan sebelumnya yang berakhir dengan kegagalan menangkap sang target Operasi walaupun seorang manajer utama yang akan melakukan transaksi suap berhasil ditangkap. Insident tragis sempat terjadi pada saat itu ketika Tim penyidik sempat dihalang-halangi dan bahkan diancam dan nyaris jadi korban tindakan kekerasan oleh pengawalnya Bupati AB.

Idealnya seorang pemimpin secara paralel terpilih dan dilantik dalam jabatan politik dgn cara terhormat dan juga demikian meninggalkan jabatan juga dgn cara terhormat. Namun, sebagai bangsa yang religious banyak orang Indonesia percaya bahwa Allah Swt Allah Maha Kuasa dan jika Allah menghendaki seseorang mnjadi pemimpin dengan cara terhormat dan demikian juga jika Allah ingin mencabut jabatan seorang pemimpin dgn cara tidak terhormat alias dgn cara hina tentu bisa.

Bupati adalah jabatan Politik dan tentu semua tahu bahwa jabatan Politik beda dengan jabatan karir. Jabatan Politik waktunya relatif singkat dan apalagi di Era Demokrasi langsung dengan mekanisme One man one vote, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat dari perspektif Demokrasi Substantif. sebaliknya dari perspektif Demokrasi Prosedural seperti fenomenanya di Indonesia sekarang kekuasaan bukan di tangan rakyat tapi kekuasaan di tangan penguasa.

Seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pelaksana Konstitusi (Constituent) harus menghormati amanah dan mandat yang diberikan oleh rakyat untuk memimpin. Terkadang seorang pemimpin yang terpilih menjadi lupa daratan dan melakukan apa saja yang diinginkan sehingga perilakunya hampir sama dengan seorang Raja dalam sistem pemerintahan Monarki Absolut. Dalam sistem Demokrasi substantif harus bisa membedakan posisinya sebagai pejabat publik (Public Authority). Dan berarti semua fasilitas yang digunakan adalah milik publik (Negara/Rakyat sbg pembayar pajak atau tax payers) bukan milik pribadi (private).

Beda dgn sistem kerajaan, di mana semua fasilitas dianggap milik kerajaan. Namun, dalam praktek pemerintahan di Indonesia seorang pemimpin terkadang lupa daratan dan berprilaku seperti seorang raja dalam sistem Monarki Absolut sehingga terkadang dia tidak sadar bahwa semua fasilitas yang dia gunakan adalah bersumber dari Publik (Rakyat/masyarakat sbg pembayar pajak).

Dalam negara demokrasi yang memerintah adalah rakyat sebagai pelaksana konstitusi (Constituent) sedangkan pejabat publik dan PNS adalah pelayan masyarakat (public servant) tapi situasi sistem Birokrasi di Indonesia agak beda pejabat publik terkadang berprilaku seperti Raja yang dilkayani oleh rakyat dan terkadang sering lupa posisinya sebagai Pejabat publik yang berkewajiban jadi pelayan Publik (Rakyat) dan harus selalu memperhatikan Rakyat.


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai
Tim Ahli Pusat Studi Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) UNTAD

Kamis, 05 Juli 2012

PASCA PESTA DEMOKRASI DI BUMI POGOGUL (KABUPATEN BUOL)

Kabupaten Buol adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran yang letaknya paling Utara dari Provinsi Sulawesi Tengah Dalam sejarah Pemerintahan Daerah, wilayah Buol dulu pernah merupakan bagian dari wilayah Gorontalo, Provinsi Sulawesii Utara. Dari perspektif linguistik, etnik dan kultural, Buol sangat dekat dengan kultur dan Linguistik Gorontalo. Dan juga secara Geografis wilayah Buol berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi dan Indonesia Timur yang masyarakatnya paling homogen pada dan masih tetap mempertahan Budaya dan adat istiadat yang masih sangat kental.

Pemilukada Kabupaten Buol yang diikuti oleh empat pasangana calon Bupati dan wakil Bupati dan memperebutkan 90.000 suar dilaksanakan kemarin dan dalam perhitungan yg ada sampai saat ini menurut laporan dari sumber sebuah media terpercaya dan terbesar di Sulawesi Tengah perolehan suara yang terkumpul dari  semua tps  di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Buol sebagai berikut, pasangan No. Urut 1 Amiruddin Rauf dan Syamsuddin Kuloi meraih suara terbanyak 36.090 - 50 %, disusul Nomor urut 2 pasngan Amran Batalipu (Bupati Incumbent) dan Machmud Baculu (Setkab Buol) suara terbanyak urutan ke-2 29.312 - 40 %, disusul No. Urut 4. Ramli Kadadia (Wabup Incumbent) pasangan Abdillah Bandung dgn suara 5112 - 7.1 % dan pasangan No. Urut 2 Syahril Pusadan dan Ahmad Andi Makka dgn suara 2362 - 3%. Menurut seorang komisoner KPU Sulteng proses perhitungan suara akan melalui prosedur tingkat ppk dan kpu kab buol sebelum dilakkukan penetapan resmi. hsl akhir adalh rekapitulasi pda tingkat akhir.

Alhamdullilah diucapkan selamat dan sukses kepada pasangan urut No. 1 Dr. Amiruddin Rauf, Sp.Og., M.Si. Dan DR.Ir. Syamsuddin Kuloi, MP. Mereka  telah terpiliha secara fair dan demokratis dalam Pemilukada tanggal 4 Juli kemarin. Adapun profil singkat dari kandidat peraih suara terbanyak adalah Dokter Amiruddin Rauf yang akrab dipanggil Dokter Rudi menyelesaikan pendidikan Dokter Umum dan Dokter Spesialis di Unhas dan saat ini menjabat sebagai Direktur RSU UNDATA Palu sedangkan pasangan calon wakil Bupati terpilih, Doktor Syamsuddin Kuloi yang akrab dipanggil Tudi adalah seorang dosen di Fakultas Pertanian Untad. Menyelesaikan pendidikan S3 di IPB Bogor.

Dr. Rudi termasuk salah seorang perintis berdirinya Kabupaten Buol. Beliau dan orang-orang tua kita lainnya yang sangat berjasa. Mereka semua telah berkeringat bekerja keras menjadikan Buol mekar dan berdiri menjadi Kabupaten Otonomi pisah dari kabupaten induk (Eks-Kab. Buol Toitolil)Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan skenario terbaik sehingga Dokter Rudi dan Doktor Syamsuddin dipilih oleh warga Buol yang makin bijak dan berpandangan lebih Demokratis terutama dalam pengambilan keputusan politik. Dr. Rudi sebelum sudah dua kali gagal dalam. Pemlukada Buol sebelumnya dan kali ini merupakan kesempatan yang ke 3.

Kemenangan pasangan No. Urut 1. Ini merupakan kemengan seluruh rakyat Buol dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilukada Buol yang damai dan aman adalah kemenangan Demokrasi di Bumi Pogogul Buol. Pemilukada yang ke 3 di Kabupaten Buol mencatat sejarah baru yang mungkin sulit dilupakan oleh warga Buol karena di saat masa Kampanye tim penyidik KPK sempat melakukan penggebrekan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus suap isin HGU PT Perkebunan CCM yang melibatkan manajer perusahan tersebut dan diduga Bupati AB yang juga ikut terlibat dalam skandal tersebut. Dalam insiden tersebut Tim penyidik KPK sempat dihalang-halangi oleh pendukung Bupati AB dan nyaris dipukul oleh pengawal Bupati. Insiden menghebohkan tersebut sempat ditayangkan di Media televisi.  

Semoga pasangan peraih suara terbanyak satu putaran akan dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati Buol periode 2012-2017 Insya Allah akan lancar sukses dan damai. Solusi terbaik untuk kepemimpinan Buol ke depan adalah pasangan No. Urut 1 yang akan memimpin nanti harus menjadi pemimpin untuk semua dan merangkul semua pasangan yang kalah dalam kontes Pemilukada dan juga merangkul semua stakeholders Pemilukada Buol dan semua warga Buol tanpa membedakan antara tim pendukung maupun bukan tim pendukung termasuk lawan-lawan politik dan musuh-musuh politik.

Prinsip yang baik adalah yang kalah mau mengakui kekalahan dan menghormati kemenangan orang lain. Dan sebaliknya yang menang tidak boleh merasa angkuh dan lupa daratan. Ingat jabatan itu hanya sementara apalagi jabatan politik. Proses rekonsiliasi atau Islah di kalangan warga Buol akan menciptakan iklim sehat yang bisa mendorong kelancaran pembangunan Kabupaten Buol ke depan. Kata Presiden Nelson Mandela yg juga peraih hadiah Nobel perdamaian, "There is no future without forgiveness" (Tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan).

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai

Selasa, 03 Juli 2012

KENAPA PEMERINTAH INGIN MENYERAGAMKAN YANG BERAGAM ?

Di Indonesia kebijakan publik sering dibuat dan diinginkan bentuknya seragam seperti nomenklatur Desa yang dibahas teman-teman di milist ini. Misalnya istilah atau nomenklatur Desa yang istilahnya banyak digunakan di Pulau Jawa juga nomenklaturnya mau diterapkan di luar pulau Jawa untu kata desa.

Padahal istilah atau kata desa di beberapa wilaya adat di Indonesia jargon atau nomenkalurnya berbeda. Misalnya di Bali mereka juga  punya istilah yang mungkin beda dengan istilah Desa. Ada istilah Banjar bukan Desa dan demikian juga di Sumatra Barat ada istilah Nagari dan mungkin juga istilah dan konteks desa adat di Papua menggunakan istilah yang berbeda. Demikian juga di Kalimantan. Apakah ini karena hegemoni dan atau dominasi termninolgi adat Jawa yang kuat pengaruhnya?

Sebenarnya topik yang sama di atas ini juga  sudah pernah didiskusikan di Almamater saya, Universitas Flinders  Australia dan waktu itu kami pengurus perhimpunan mahasiswa Indonesia Australia Selatan (PPIASA) mengundang pembicara seorang pakar Antropologi pembangunan yang juga konsultan berkerja di Asia Foundation. Tema diskusi di Kampus waktu itu berkaitan dengan isu Otonomi daerah.

Dalam konteks kebijakan publik, di Indonesia sering kebijakan publik ingin menyeragamkan bentuk yang mungkin tidak mutlak untuk diseragamkan karena input dan perspektif kultural dan historis yang berbeda. Misalnya juga dalam kebijakan pendidikan menengah, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dulu membuat kebijakan Ujian Nasional yang menetapkan kelulusan siswa SMA se-Indonesia berdasarkan hasil ujian Nasional. Kebijakan tersebut ingin menyeragamkan kualitas output sekolah seluruh Indonesia dari pelosok tanah, termasuk di desa tertinggal sampai di kota yang sudah maju tanpa mempertimbangkan keragaman input dan proses di sekolah. Pemerintah tidak menyadari atau mungkin menyadari tapi karna kemauan politik (Politik will) sehingga menerapkan kebijakan ujian nasional tersebut dan akhirnya menjadi kontroversi dan polemik di tengah masyarakat dan di berbagai media. Namun, setelah berjalan beberapa tahun dan mendengarkan berbagai masukan dari berbagai stakeholders pendidikan akhirnya bentuk dan format pelaksanaan ujian nasional dari tahun terus diperbaiki dan akhirnya menjadi lebih baik dan diterima oleh kalangan masyarakat yang lebih luas walaupun mungkin masih ada sebahagian masyarakat yang belum puas.

Hal yang sama di atas juga dengan kebijakan Ditjen Dikti Kemendiknas baru-baru ini yang mewajaibkan setiap Program Studi dari semua perguruan tinggi di Indonesia baik swasta maupun negeri yang akan menamatkan alumninya baik level pendidikan sarjana maupun level pendidikan pascasarjana wajib membuat publikasi pada jurnal terkareditasi.  Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah baik itu bentukanya jurnal cetakan (Printed) maupun jurnal elektronik. Dan jurnal yang berstatus, lokal, Nasional maupun internasional dan ini tergantung level atau strata pendidikan peserta didik yang akan menyelesaikan studinya tanpa mempertimbangkan dan mungkin tanpa mempelajari secara lebih dalam tentang kesiapan dan kondisi program studi dan karakteristik alumni yang akan diwajibkan membuat publikasi ilmiah.

Dari ketiga contoh kasus dalam konteks kebijakan publik di bidang Pemerintahan Desa dan Pendidikan, kita bisa bersepkulasi bahwa pemerintah kelihatan sering ingin menyergamkan yang mungkin belum bisa atau tidak harus diseragamkan. Misalnya, istilah nomenklatur desa yang biasa digunakan di sejumlah wilayah di pulau Jawa. Di luar Jawa jargonnya juga beda. Misalnya di Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Bali juga memiliki instilah desa adat yang sudah digunakan secara turun temurun dan kenapa jargon atau nomenklatur nama desa harus diseragamkan. Demikian juga dalam konteks ujian nasional yang tadi dibahas di atas. Sungguh suatu yang tidak pantas menyeragmkan kualitas output sekolah ketika input dan proses pendidikan di Indonesia masih beragam. Ada yang sudah maju, sedang berkembang dan ada yang masih tertinggal. Demikian juga kebijakan publikasi ilmiah di perguruan tinggi. Di satu sisi saya mendukung gagasan inspiratif dari pemerintah yang ingin menaikkan jumlah publikasi perguruan tinggi Indonesia menyamai negara-negara yang sudah mapan publikasi ilmiahnya. Namun, keinginan pemerintah untuk menyeragamkan output publikasi ini mungkin masih kurang fair karena kayaknya belum mempertimbangkan matang-matang jumlah jurnal ilmiah yang sudah terkareditasi yang ada dan jumlah alumni yang akan mempublikasikan karya ilmia mereka. Ironisnya kewajiban publikasi ilmiah bagi semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Publikasi ilmiah mungkin kewajibannya hanya lebih  tepat diwajibkan bagi mahasiswa yang akan bekerja atau sudah sementara bekerja sebagai dosen, peneliti atau perencana dan di luar dari profesi yang disebutkan tadi mungkin karya publikasi kurang efektif dan bahkan hanya jadi mubazir.

Jadi kelihatan ironis dan kurang efektif jika membuat suatu keputusan (decision making) atau membuat suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan matang-matang imlpikasi dan atau dampak dari kebijakan dan keputusan yang dibuat.


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai
Konsen dengan Isu Sosial-Humaniora

JELANG PEMILUKADA KABUPATEN BUOL

Besok hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 Kabupaten Buol akan melaksanakan Pemilukada yang ke-3 pasca pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Tolitoli (Eks-Kabupaten Buol Tolitoli).

Kabupaten Buol adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran yang letaknya paling Utara dari Provinsi Sulawesi Tengah Dalam sejarah Pemerintahan Daerah, wilayah Buol dulu pernah merupakan bagian dari wilayah Gorontalo, Provinsi Sulawesii Utara. Dari perspektif linguistik, etnik dan kultural, Buol sangat dekat dengan kultur dan Linguistik Gorontalo. Dan juga secara Geografis wilayah Buol berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi dan Indonesia Timur yang masyarakatnya paling homogen pada dan masih mempertahan Budaya dan adat istiadat yang masih sangat kental.

Dua tahun lalu Kabupaten Buol juga sempat menjadi sorotan media dan warga Indonesia seluruh Nusantara sempat menyaksikan dua insiden yang mengejutkan. Pertama, insident konflik vertikal antara warga masyarakat dan oknum-oknum POLRI yang ditugaskan di Buol tahun lalu pasca insiden meninggalnya seorang warga Buol dalam tahanan Kantor Polsek. Insiden itu menelan korban jiwa delapan orang penduduk sipil dan mengakibatkatkan diungsikan sejumlah anggota Polri dan keluarganya dari Asrama kepolisian.Ketika itu wapres Yusuf Kalla sempat mengeluarkan statement yang mengejutkan di Media Televisi. Beliau katakan, satu-satunya insiden konflik berdarah di Indonesia yang luar biasa karena akibat insiden itu sejumlah anggota Polri dan keluarganya turut diungsikan dari Asrama Polisi dan beliau katakan kalau konflik di daerah lain yang mengungsi atau diungsikan adalah masyarakat sipil tapi di Buol yang turut diungsikan adalah anggota POLRI dan keluarganya. Insiden itu dikenal dengan Ramadhan Berdarah. Kedua, baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita upaya penangkapan pengusaha Perkebunan kelapa sawit oleh tim penyidik KPK. Insiden upaya penangkapan kasus suap itu  juga melibatkan Bupati Buol.

Jelang pemilukada besok diharapkan semoga suasanan Buol kondusif serta diharapkan pula semoga besok Pemilukada,  warga Buol mampu menjatuhkan pilihannya yang tepat pada pemimpin yang dapat dipercaya, bersih, amanah dan bisa menjadi pemimpin untuk semua warga Buol.

Kalau ada pihak-pihak dari tim sukses berusaha melakukan serangan Fajar (upaya sogok), ambil duitnya, catat waktu dan tempat kejadiaannya serta pelakunya dan segera lapor ke pihak berwenang. Selamat menyambut pesta Demokrasi. Semoga voting Day besok berjalan lancar, aman dan sukses sampai selesai perhitungan suara.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai

Jumat, 29 Juni 2012

AKROBAT POLITIK VERSUS SIRKUS HUKUM (CATATAN AKHIR PEKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI)

Belakangan ini masyarakat Indonesia disuguhkan berbagai akrobat politik dan sirkus hukum via media massa. Mualai dari kasus pemerikasaan elit-elit politik Demokrat di Pusat oleh KPK sampai kasus yang menghebohkan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya yaitu kasus penangkapan upaya suap yang dilakukan oleh TIm Penyidik KPK terhadap salah seorang manajer Perusahaan kelapa Sawit di Kabupten Buol. Kasus itu dilaporkan juga telah menyeret salah seorang petinggi partai besar dan yang kebetulan juga menjabat sebagai penyelenggara negara di daerah paling utara Provinsi Sulawesi Tengah. Supremacy Politik Versus Supremacy Hukum dan Argumentasi Politik Versus Argumentasi Hukum. Namun, jangan sampai argumentasi politik mampu menundukkan argumentasi hukum.

Kasus penegakkan hukum di negeri ini masih memprihatinkan misalnya masih ada kasus impunitas (Impunity Case). Masih banyak rakyat yang dininabobokkan oleh politisi yang tidak akuntabel dan korup (power abuse). Mereka mampu membujuk rakyat dengan materi dan gombal politik yang menggiurkan tapi bisa menyesatkan mereka.

Harus diakui bahwa penerapan Demokrasi di Negeriku tercinta ini baru sampai pada tataran Demokrasi Prosedural. Kita belum mampu menerapkan Demokrasi substantif (Equality before the Law and the Law is above everyone). Apakah ini juga termasuk Fenomena defisit Demokrasi di negeri ini ?.

Pemerintahan SBY harus sadar dan belajar dari hasil survey yang baru-baru ini dilakukan oleh Lembaga ternama Fund for Peace, sebuah NGO yang berbasis di Amerika. Dari hasil survey LSM tersebut Indonesia masuk dalam indeks negara gagal dan bertengger pada urutan ke -63 dari 178 negara yang disurvey. Ada 12 indikator dan 100 sub indikator yang digunakan termasuk sosial, politik, masalah ekonomi dan masalah penegakkan hukum.

Walaupun pemerintah telah meng-counter hasil survey tersebut, sebaiknya survey itu dijadikan feedbacks dan evaluasi diri yang sangat berharga bagi pemrintah untuk perbaikan kinerja pemerintah khususnya di bidang penegakkan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi telah memiskinkan negeri ini. Kasus korupsi juga  telah membunuh banyak orang tak berdosa. Menurut Prof. Didik Rachbini, kasus Korupsi di negeri ini paling banyak terjadi melalui kasus mark up. Akibat kasus mark up banyak gedung dan jembatan yang dilaporkan usianya tidak bertahan, mudah rusak bahkan rubuh dan menelan korban jiwa.

Jangan sampai masalah penegakkan hukum terutama dalam bidang tindak pidana korupsi di negeri semakin gagal. Saatnya mendukung penuh upaya KPK memberantas korupsi di bawa pusat (maksundya di daerah).


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest
(Akademisi, Aktivies Damai)
Konsen dengan isu-isu Sosial Humaniora

Rabu, 20 Juni 2012

Apakah pertambahan jumlah Umat Muslim Dunia bisa menjadi Solusi Dunia ?

ulisan ini merupakan opini kualitatif dan makro, serta juga merupakan refleksi dan otokritik buat diri pribadi saya sebagai umat Muslim dan juga saudara-saudraku baik yang Muslim maupun yang non-muslim tapi tetap konsen dengan permasalahan sosial dan dari perspektik Global dan Teologis. Tanpa ditulis di media sosial ini, pasti kebanyakan dari kita sudah mengetahuinya melalui media massa.

Jumlah umat Islam dari tahun ke tahun terus bertambah baik karena tingkat kelahiran yang tinggi karena kebanyakan keluarga Muslim tidak mengikuti Program Keluarga Berencana. Jumlah Umat Muslim bertambah dan menurut laporan sejumlah media masa baik lokal maupun media asing hampir setiap hari ada yang masuk Islam atau menjadi Mualaf (Muslim Converts).

Jumlah umat Muslim yang terus bertambah cukup signifikan bahkan telah menyaingi jumlah umat Katolik di dunia yang dulu pernah menduduki ranking satu populasi sektarian. Namun, tentu tanpa bermaksud membuka aib umat tapi hanya bermaksud mengemukakan fakta dan refleksi keprihatunan umat dari laporan sejumlah media kita dapat mengetahui bahwa di banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim masih terdapat banyak masalah seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, korupsi merajalela, terjadi perang saudara, tingkat pendidikan masih rendah dan banyak yang masih terbelakang.

Banyak negara yang penduduknya majoritas Muslim sperti di Afrika dan Timur Tengah justru terus menuai masalah dan di negara-negara tersebut kebanykan pemerintahannya Diktator, otoriter dan Tirany. Monarki Absolut dan sistem pemerintahan Sosialis Totalitarian dan Oligarki masih dipraktekkan. Juga di negara-negara tersebut Kebanyakan yang sejahtera adalah elit-elit dalam pemeritahan sebaliknya rakyat menderita miskin dan bahkan kelaparan (lihat kasus Sudan dan Somalia). Banyak elit-elit pemerintah yang berlindung di balik ajaran agama dan memamfaatkan nama Islam demi untuk mempertahankan kekuasaan (Religion Abuse Vs Power abuse).

Fakta membuktikan bahwa dewasa ini negara-negara yang unggul adalah negara-negara Yang menguasai Ilmu pengetahuan dan Teknologi seperti negara-negara Barat (Liberal-Demokrasi) dan Negara-negara Sosialis Komunis), demikian juga yang menguasai Teknologi Informasi, ekonomi dan perdagangan adalah negara-negara non-muslim tersebut.

Dalam kaitannya dengan konteks populasi umat Muslim di dunia terus bertambah dari tahun ke tahun, mungkin kita perlu mengangkat pertanyaan sebagai berikut: 1. Bisakah pertambahan jumlah penduduk muslim akan menjadi bagian dari solusi dunia untuk memecahkan masalah krisis multi-dimensi atau malah hanya akan menjadi bagian dari masalah dunia karena pertambahan populasi tersebut tidak dibarengi dengan penguasaan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan keterampilan (Soft-skill and hard-skill) Sehingga mungkin hanya akan menambah jumlah penduduk dunia yang menjadi dependent ketimbang independent dan mampu memecahkan masalah dunia yang semakin kompleks ini? 2. Akankah pertambahan jumlah penduduk Muslim menciptakan suasana kehidupan harmonis dan damai dengan tetangga-tetangga yang Non-muslim atau sebaliknya hanya menciptakan potensi saling curiga dan bahkan mengundang potensi permusuhan. 3. Bisakah ke depan negara-negara yang majoritas Muslim bersatu dan membantu menciptkan kemakmuran di dunia ini serta mau bekerjasama secara sukarela dengan penduduk di negara-negara Non-Muslim untuk menciptakan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di muka bumi ini?.

Jawaban dari pertanyaan di atas tentu ada pada generasi sekarang dan yang akan datang dan jika ingin perubahan mungkin perlu dipertimbangkan langkah-langkah positif dan peroduktif seperti generasi yang sekarang mau melihat ke depan untuk maju (Progresif) tapi juga tetap menghormati nilai-nilai sejarah. Mau belajar dan bekerja keras menggunakan akal dan pikiran sehat untuk membangun negerinya dan harus punya integritas moral serta tetap menghormati dan menghargai ajaran agamanya.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest