Selasa, 03 Juli 2012

KENAPA PEMERINTAH INGIN MENYERAGAMKAN YANG BERAGAM ?

Di Indonesia kebijakan publik sering dibuat dan diinginkan bentuknya seragam seperti nomenklatur Desa yang dibahas teman-teman di milist ini. Misalnya istilah atau nomenklatur Desa yang istilahnya banyak digunakan di Pulau Jawa juga nomenklaturnya mau diterapkan di luar pulau Jawa untu kata desa.

Padahal istilah atau kata desa di beberapa wilaya adat di Indonesia jargon atau nomenkalurnya berbeda. Misalnya di Bali mereka juga  punya istilah yang mungkin beda dengan istilah Desa. Ada istilah Banjar bukan Desa dan demikian juga di Sumatra Barat ada istilah Nagari dan mungkin juga istilah dan konteks desa adat di Papua menggunakan istilah yang berbeda. Demikian juga di Kalimantan. Apakah ini karena hegemoni dan atau dominasi termninolgi adat Jawa yang kuat pengaruhnya?

Sebenarnya topik yang sama di atas ini juga  sudah pernah didiskusikan di Almamater saya, Universitas Flinders  Australia dan waktu itu kami pengurus perhimpunan mahasiswa Indonesia Australia Selatan (PPIASA) mengundang pembicara seorang pakar Antropologi pembangunan yang juga konsultan berkerja di Asia Foundation. Tema diskusi di Kampus waktu itu berkaitan dengan isu Otonomi daerah.

Dalam konteks kebijakan publik, di Indonesia sering kebijakan publik ingin menyeragamkan bentuk yang mungkin tidak mutlak untuk diseragamkan karena input dan perspektif kultural dan historis yang berbeda. Misalnya juga dalam kebijakan pendidikan menengah, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dulu membuat kebijakan Ujian Nasional yang menetapkan kelulusan siswa SMA se-Indonesia berdasarkan hasil ujian Nasional. Kebijakan tersebut ingin menyeragamkan kualitas output sekolah seluruh Indonesia dari pelosok tanah, termasuk di desa tertinggal sampai di kota yang sudah maju tanpa mempertimbangkan keragaman input dan proses di sekolah. Pemerintah tidak menyadari atau mungkin menyadari tapi karna kemauan politik (Politik will) sehingga menerapkan kebijakan ujian nasional tersebut dan akhirnya menjadi kontroversi dan polemik di tengah masyarakat dan di berbagai media. Namun, setelah berjalan beberapa tahun dan mendengarkan berbagai masukan dari berbagai stakeholders pendidikan akhirnya bentuk dan format pelaksanaan ujian nasional dari tahun terus diperbaiki dan akhirnya menjadi lebih baik dan diterima oleh kalangan masyarakat yang lebih luas walaupun mungkin masih ada sebahagian masyarakat yang belum puas.

Hal yang sama di atas juga dengan kebijakan Ditjen Dikti Kemendiknas baru-baru ini yang mewajaibkan setiap Program Studi dari semua perguruan tinggi di Indonesia baik swasta maupun negeri yang akan menamatkan alumninya baik level pendidikan sarjana maupun level pendidikan pascasarjana wajib membuat publikasi pada jurnal terkareditasi.  Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah baik itu bentukanya jurnal cetakan (Printed) maupun jurnal elektronik. Dan jurnal yang berstatus, lokal, Nasional maupun internasional dan ini tergantung level atau strata pendidikan peserta didik yang akan menyelesaikan studinya tanpa mempertimbangkan dan mungkin tanpa mempelajari secara lebih dalam tentang kesiapan dan kondisi program studi dan karakteristik alumni yang akan diwajibkan membuat publikasi ilmiah.

Dari ketiga contoh kasus dalam konteks kebijakan publik di bidang Pemerintahan Desa dan Pendidikan, kita bisa bersepkulasi bahwa pemerintah kelihatan sering ingin menyergamkan yang mungkin belum bisa atau tidak harus diseragamkan. Misalnya, istilah nomenklatur desa yang biasa digunakan di sejumlah wilayah di pulau Jawa. Di luar Jawa jargonnya juga beda. Misalnya di Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Bali juga memiliki instilah desa adat yang sudah digunakan secara turun temurun dan kenapa jargon atau nomenklatur nama desa harus diseragamkan. Demikian juga dalam konteks ujian nasional yang tadi dibahas di atas. Sungguh suatu yang tidak pantas menyeragmkan kualitas output sekolah ketika input dan proses pendidikan di Indonesia masih beragam. Ada yang sudah maju, sedang berkembang dan ada yang masih tertinggal. Demikian juga kebijakan publikasi ilmiah di perguruan tinggi. Di satu sisi saya mendukung gagasan inspiratif dari pemerintah yang ingin menaikkan jumlah publikasi perguruan tinggi Indonesia menyamai negara-negara yang sudah mapan publikasi ilmiahnya. Namun, keinginan pemerintah untuk menyeragamkan output publikasi ini mungkin masih kurang fair karena kayaknya belum mempertimbangkan matang-matang jumlah jurnal ilmiah yang sudah terkareditasi yang ada dan jumlah alumni yang akan mempublikasikan karya ilmia mereka. Ironisnya kewajiban publikasi ilmiah bagi semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Publikasi ilmiah mungkin kewajibannya hanya lebih  tepat diwajibkan bagi mahasiswa yang akan bekerja atau sudah sementara bekerja sebagai dosen, peneliti atau perencana dan di luar dari profesi yang disebutkan tadi mungkin karya publikasi kurang efektif dan bahkan hanya jadi mubazir.

Jadi kelihatan ironis dan kurang efektif jika membuat suatu keputusan (decision making) atau membuat suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan matang-matang imlpikasi dan atau dampak dari kebijakan dan keputusan yang dibuat.


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai
Konsen dengan Isu Sosial-Humaniora

JELANG PEMILUKADA KABUPATEN BUOL

Besok hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 Kabupaten Buol akan melaksanakan Pemilukada yang ke-3 pasca pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Tolitoli (Eks-Kabupaten Buol Tolitoli).

Kabupaten Buol adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran yang letaknya paling Utara dari Provinsi Sulawesi Tengah Dalam sejarah Pemerintahan Daerah, wilayah Buol dulu pernah merupakan bagian dari wilayah Gorontalo, Provinsi Sulawesii Utara. Dari perspektif linguistik, etnik dan kultural, Buol sangat dekat dengan kultur dan Linguistik Gorontalo. Dan juga secara Geografis wilayah Buol berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi dan Indonesia Timur yang masyarakatnya paling homogen pada dan masih mempertahan Budaya dan adat istiadat yang masih sangat kental.

Dua tahun lalu Kabupaten Buol juga sempat menjadi sorotan media dan warga Indonesia seluruh Nusantara sempat menyaksikan dua insiden yang mengejutkan. Pertama, insident konflik vertikal antara warga masyarakat dan oknum-oknum POLRI yang ditugaskan di Buol tahun lalu pasca insiden meninggalnya seorang warga Buol dalam tahanan Kantor Polsek. Insiden itu menelan korban jiwa delapan orang penduduk sipil dan mengakibatkatkan diungsikan sejumlah anggota Polri dan keluarganya dari Asrama kepolisian.Ketika itu wapres Yusuf Kalla sempat mengeluarkan statement yang mengejutkan di Media Televisi. Beliau katakan, satu-satunya insiden konflik berdarah di Indonesia yang luar biasa karena akibat insiden itu sejumlah anggota Polri dan keluarganya turut diungsikan dari Asrama Polisi dan beliau katakan kalau konflik di daerah lain yang mengungsi atau diungsikan adalah masyarakat sipil tapi di Buol yang turut diungsikan adalah anggota POLRI dan keluarganya. Insiden itu dikenal dengan Ramadhan Berdarah. Kedua, baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita upaya penangkapan pengusaha Perkebunan kelapa sawit oleh tim penyidik KPK. Insiden upaya penangkapan kasus suap itu  juga melibatkan Bupati Buol.

Jelang pemilukada besok diharapkan semoga suasanan Buol kondusif serta diharapkan pula semoga besok Pemilukada,  warga Buol mampu menjatuhkan pilihannya yang tepat pada pemimpin yang dapat dipercaya, bersih, amanah dan bisa menjadi pemimpin untuk semua warga Buol.

Kalau ada pihak-pihak dari tim sukses berusaha melakukan serangan Fajar (upaya sogok), ambil duitnya, catat waktu dan tempat kejadiaannya serta pelakunya dan segera lapor ke pihak berwenang. Selamat menyambut pesta Demokrasi. Semoga voting Day besok berjalan lancar, aman dan sukses sampai selesai perhitungan suara.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai

Jumat, 29 Juni 2012

AKROBAT POLITIK VERSUS SIRKUS HUKUM (CATATAN AKHIR PEKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI)

Belakangan ini masyarakat Indonesia disuguhkan berbagai akrobat politik dan sirkus hukum via media massa. Mualai dari kasus pemerikasaan elit-elit politik Demokrat di Pusat oleh KPK sampai kasus yang menghebohkan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya yaitu kasus penangkapan upaya suap yang dilakukan oleh TIm Penyidik KPK terhadap salah seorang manajer Perusahaan kelapa Sawit di Kabupten Buol. Kasus itu dilaporkan juga telah menyeret salah seorang petinggi partai besar dan yang kebetulan juga menjabat sebagai penyelenggara negara di daerah paling utara Provinsi Sulawesi Tengah. Supremacy Politik Versus Supremacy Hukum dan Argumentasi Politik Versus Argumentasi Hukum. Namun, jangan sampai argumentasi politik mampu menundukkan argumentasi hukum.

Kasus penegakkan hukum di negeri ini masih memprihatinkan misalnya masih ada kasus impunitas (Impunity Case). Masih banyak rakyat yang dininabobokkan oleh politisi yang tidak akuntabel dan korup (power abuse). Mereka mampu membujuk rakyat dengan materi dan gombal politik yang menggiurkan tapi bisa menyesatkan mereka.

Harus diakui bahwa penerapan Demokrasi di Negeriku tercinta ini baru sampai pada tataran Demokrasi Prosedural. Kita belum mampu menerapkan Demokrasi substantif (Equality before the Law and the Law is above everyone). Apakah ini juga termasuk Fenomena defisit Demokrasi di negeri ini ?.

Pemerintahan SBY harus sadar dan belajar dari hasil survey yang baru-baru ini dilakukan oleh Lembaga ternama Fund for Peace, sebuah NGO yang berbasis di Amerika. Dari hasil survey LSM tersebut Indonesia masuk dalam indeks negara gagal dan bertengger pada urutan ke -63 dari 178 negara yang disurvey. Ada 12 indikator dan 100 sub indikator yang digunakan termasuk sosial, politik, masalah ekonomi dan masalah penegakkan hukum.

Walaupun pemerintah telah meng-counter hasil survey tersebut, sebaiknya survey itu dijadikan feedbacks dan evaluasi diri yang sangat berharga bagi pemrintah untuk perbaikan kinerja pemerintah khususnya di bidang penegakkan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi telah memiskinkan negeri ini. Kasus korupsi juga  telah membunuh banyak orang tak berdosa. Menurut Prof. Didik Rachbini, kasus Korupsi di negeri ini paling banyak terjadi melalui kasus mark up. Akibat kasus mark up banyak gedung dan jembatan yang dilaporkan usianya tidak bertahan, mudah rusak bahkan rubuh dan menelan korban jiwa.

Jangan sampai masalah penegakkan hukum terutama dalam bidang tindak pidana korupsi di negeri semakin gagal. Saatnya mendukung penuh upaya KPK memberantas korupsi di bawa pusat (maksundya di daerah).


Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest
(Akademisi, Aktivies Damai)
Konsen dengan isu-isu Sosial Humaniora

Rabu, 20 Juni 2012

Apakah pertambahan jumlah Umat Muslim Dunia bisa menjadi Solusi Dunia ?

ulisan ini merupakan opini kualitatif dan makro, serta juga merupakan refleksi dan otokritik buat diri pribadi saya sebagai umat Muslim dan juga saudara-saudraku baik yang Muslim maupun yang non-muslim tapi tetap konsen dengan permasalahan sosial dan dari perspektik Global dan Teologis. Tanpa ditulis di media sosial ini, pasti kebanyakan dari kita sudah mengetahuinya melalui media massa.

Jumlah umat Islam dari tahun ke tahun terus bertambah baik karena tingkat kelahiran yang tinggi karena kebanyakan keluarga Muslim tidak mengikuti Program Keluarga Berencana. Jumlah Umat Muslim bertambah dan menurut laporan sejumlah media masa baik lokal maupun media asing hampir setiap hari ada yang masuk Islam atau menjadi Mualaf (Muslim Converts).

Jumlah umat Muslim yang terus bertambah cukup signifikan bahkan telah menyaingi jumlah umat Katolik di dunia yang dulu pernah menduduki ranking satu populasi sektarian. Namun, tentu tanpa bermaksud membuka aib umat tapi hanya bermaksud mengemukakan fakta dan refleksi keprihatunan umat dari laporan sejumlah media kita dapat mengetahui bahwa di banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim masih terdapat banyak masalah seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, korupsi merajalela, terjadi perang saudara, tingkat pendidikan masih rendah dan banyak yang masih terbelakang.

Banyak negara yang penduduknya majoritas Muslim sperti di Afrika dan Timur Tengah justru terus menuai masalah dan di negara-negara tersebut kebanykan pemerintahannya Diktator, otoriter dan Tirany. Monarki Absolut dan sistem pemerintahan Sosialis Totalitarian dan Oligarki masih dipraktekkan. Juga di negara-negara tersebut Kebanyakan yang sejahtera adalah elit-elit dalam pemeritahan sebaliknya rakyat menderita miskin dan bahkan kelaparan (lihat kasus Sudan dan Somalia). Banyak elit-elit pemerintah yang berlindung di balik ajaran agama dan memamfaatkan nama Islam demi untuk mempertahankan kekuasaan (Religion Abuse Vs Power abuse).

Fakta membuktikan bahwa dewasa ini negara-negara yang unggul adalah negara-negara Yang menguasai Ilmu pengetahuan dan Teknologi seperti negara-negara Barat (Liberal-Demokrasi) dan Negara-negara Sosialis Komunis), demikian juga yang menguasai Teknologi Informasi, ekonomi dan perdagangan adalah negara-negara non-muslim tersebut.

Dalam kaitannya dengan konteks populasi umat Muslim di dunia terus bertambah dari tahun ke tahun, mungkin kita perlu mengangkat pertanyaan sebagai berikut: 1. Bisakah pertambahan jumlah penduduk muslim akan menjadi bagian dari solusi dunia untuk memecahkan masalah krisis multi-dimensi atau malah hanya akan menjadi bagian dari masalah dunia karena pertambahan populasi tersebut tidak dibarengi dengan penguasaan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan keterampilan (Soft-skill and hard-skill) Sehingga mungkin hanya akan menambah jumlah penduduk dunia yang menjadi dependent ketimbang independent dan mampu memecahkan masalah dunia yang semakin kompleks ini? 2. Akankah pertambahan jumlah penduduk Muslim menciptakan suasana kehidupan harmonis dan damai dengan tetangga-tetangga yang Non-muslim atau sebaliknya hanya menciptakan potensi saling curiga dan bahkan mengundang potensi permusuhan. 3. Bisakah ke depan negara-negara yang majoritas Muslim bersatu dan membantu menciptkan kemakmuran di dunia ini serta mau bekerjasama secara sukarela dengan penduduk di negara-negara Non-Muslim untuk menciptakan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di muka bumi ini?.

Jawaban dari pertanyaan di atas tentu ada pada generasi sekarang dan yang akan datang dan jika ingin perubahan mungkin perlu dipertimbangkan langkah-langkah positif dan peroduktif seperti generasi yang sekarang mau melihat ke depan untuk maju (Progresif) tapi juga tetap menghormati nilai-nilai sejarah. Mau belajar dan bekerja keras menggunakan akal dan pikiran sehat untuk membangun negerinya dan harus punya integritas moral serta tetap menghormati dan menghargai ajaran agamanya.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activiest

Rabu, 30 Mei 2012

Solusi Alternatif Sengketa Pilkada dan Pemekaran Wilayah di Indonesia


Solusi Alternatif Sengketa Pilkada dan Pemekaran Wilayah di Indonesia Salah satu masalah yang mengganjal pembangunan wilayah di Indonesia dalam era Otonomi ini adalah sering terjadi sengketa PILKADA (Election Dispute) dan sengketa penentuan ibu Kota Kabupaten baru atau ibukota bakal Provinsi pemekran.seperti yang terjadi baru-baru ini di kawasan Timur Indonesia, Maluku Utara, Kabupaten banggai Kepulauan dan pemekaran Sulawesi Timur.
Lebih ironis lagi terjadi ketengan politik untuk menentukan ibukota provinsi
baru ketika provinsi pemekaran baru masih dalam proses pengusulan. Seperti
contoh kasus sengketa penetapan calon ibu kota provinsi Sulawesi Timur
(antara POSO atau LUWUK??) dan ibu kota Banggai kepulauan di Sulawesi Tengah.
Mengingat masih ada budaya di tanah air yang terkadang sangat tidak
demokratis yaitu para politisi sering tidak mau mengakui dua hal pasca pesta
Demokrasi, PILKADA. Para politisi yang tidak demokratis enggan mengakui dua hal yang menjadi fakta yaitu" Mengakui KEKALAHAN dan KESALAHAN.
Persoalan seperti ini sering berbuntut pada sengketa serius dan konflik horizontal seperti yang terjadi sekarang ini di Provinsi Maluku Utara pasca diumumkan hasil pemenang PILKADA. Dampak sengketa PILKADA dan konflik horizontal jelas sangat merugikan dan hal ini sangat dirasakan oleh rakyat kecil yang terus bertambah penderitaannya akibat krisis multidimensi dan melambungnya harga sembako dan BBM.

Oleh sebab itu, barangkali soulsi terbaik untuk sengketa Pilkada adalah
mungkin perlu amandemen kembali Undang-undangdan diperkecil jumlah
parpol serta dibentuknya pemerintahan oposisi yang bisa mengakomodir pesaing
politik yang kalah dalam PILKADA.

Menurut spekulasi saya, terbentuknya pemerintahan oposisi baik di tingkat pusat maupun daerah mungkin akan dapat menjawab masalah sengketa Pilkada di tanah air karena akar konflik pasca PILKADA nampaknya sering dipicu oleh perasaan akan kehilangan jabatan politik bila kalah dalam PILKADA. Dalam sistem pemerintahan opisisi dengan kabinent bayangan seperti yang dianut Australia dan beberapa negara persemakmukran (Commonwealth countries), seperti Malaysia, singapura dan beberapa negara sedang berkembang di Asia Pacifik dan Afrika.
Dalam sistem pemerintahan opisisi parpol yang kalah dalam election (pilkada) akan tetap mendapat jabatan politik dan menjadi kelompok oposisi resmi sehingga tidak akan ada poltisi yang merasa akan kehilangan jabatan atau akan terpinggirkan dalam percaturan politik. Hal ini dapat terlihat di beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan opisisi dengan Kabinet bayangan di mana kontestan politik yang kalah dalam election (plkada) tetap akan mendapat jabatan sebagai kelompok opisisi resmi dengan cabinet bayangan yang dipimpin oleh opposition leader (pemimpin oposisi).
Menurut pengamatan saya kemunkginan solusi sengketa PILKADA di tanah air tidak akan selesai kalau setiap pasca PILKADA lawan politik yang kalah tidak mendapat jabatan politik karena kayaknya bangsa kita masih enggan memahami demokrasi substantif yaitu berani dan mau mengakui KEKALAHAN dan KESALAHAN pasca pilkada. Hal ini juga disebakan karena selama ini demokrasi yang kita implementasikan baru sebatas demokrasi prosedural. Lagi pula kemungkinan Checks and Balances dalam pemerintahan dan Pelaksanaan demokrasi substantif di tanah air mungkin akan lebih bermakna jika sistem pemerintahan oposisi terbentuk.

Sedangkan sengketa penetapan ibu kota pemekaran di kabupaten/provinsi baru, nampaknya sering sangat dipicu oleh persepsi yang keliru tentang ibu kota pemerintahan. Hal ini disebabkan di negara-negara sedang berkembang ada persepsi yang keliru tentang ibu kota akibat selama ini telah sering terjadi kesenjangan dalam pembangunan wilayah dan masih ada kesan bahwa ibu kota pemerintahan adalah ibukota segala-galanya yaitu di situ pasti terdapat ibu kota pemerintahan, di situ terdapat pusat bisnis dan industri dan di situ pula terdapat pusat-pusat pendidikan yang excellent.
Sebaliknya hal ini sangat berbeda dengan kondisi di luar negeri yang punya perencanaan wilayah (urban planning) yang baik dan teratur. Di sana pusat pemerintahan dan pusat-pusat perdagangan, industri, bisnis dan pendidikan telah dibangun secara teratur dan terencana sehingga beda dengan kondisi di tanah air di mana ibu kota kabupaten atau provinsi kayaknya menajadi pusat segala-segalanya (pemerintahan, bisnis, dagang dan pendidikan) dan kita kebanyakan mau ibut kota yang punya segala-galanya.
Jadi barangkali, solusinya adalah, sebaiknya dipisahkan pusat pemerintahan dari pusat bisnis, industri, perdagangan dan pendidikan sehingga perencanaan pembangunan wilayah akan terencana baik. Kodisi perencanaan pembangunan wilayah yang tepat seperti ini mungkin akan dapat mengatasi potensi konflik horizontal dan konflik vertical dalam era otonomi di masa-masa yang akan datang.
Akhirnya untuk beberapa kasus penetapan ibu kota dan pemekaran wilayah sebaiknya
pemerintah menetapkan ibu kota kabupaten baru/provinsi baru di wilayah yang
lebih netral dan berada di tengah-tengah antara calon ibu kota pemekaran. Hal ini dapat ditiru dari sejarah Australia ketika akan menetapkan ibu kota pemerintah yaitu akhirnya ditetapkan Canberra sebagai ibu kota pemerintahan yang terletak antara Sydney dan Melbourne karena dulunya Sydney dan Melbourne adalah calon kuat ibu kota Australia.
Bagaimana pendapat anda, kawan?
Anyway, Have a great weekend and keep in touch!

Salam Damai
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist
sumber : milist Kahmi_pro_network  (pbhmi)

Minggu, 27 Mei 2012

POLEMIK LADY GAGA, FAKTA MISTIS DAN REFLEKSI DIRI

Saya termasuk salah seorang akademisi pencinta dan penggemar seni musik lagu-lagu berbagai aliran seni musik sperti, Pop Indonesia, dangdut, lagu-lagu baratan lagu-lagu daerah dan bahkan lagu-lagu Islami karya Opik saya gemari Maaf. Terus terang saya bukan penggemar Lady Gaga tapi tapi sebagai pencinta seni saya tetap menghargai seni pertunjukkan dan Showbiz (Bisnis pertunjukkan).

Rencana tour Lady Gaga ke sejumlah negara-negara Asia yang telah mendapat resistensi dan penolakan keras dari sejumlah Ormas keagamaan di negara-negara Asia seperti Korea dan Phlpina. Walaupun kelompok garis keras, fanatik dan conservatif di sejumlah negara-negara Asia menantang konser Lady Gaga yang super mewah dan mahal itu tapi konsernya tetap jalan di negara-neagar tersebut.

Menurut sejumlah pengamat, habis enersi orang Indonesia terurtama dari aktivis Ormas keagamaan sibuk dan pusing menentang kedatangan Lady Gaga coz Lady Gaga dituduh pemuja Setan dan content lagu-lagunya tidak sesuai adat ketimuran.

Namun kata sejumlah pengamat, Lady Gaga, artis-artis asing dan sejumlah artis-artis Indonesia yang dituduh seronok dan berpenampilan erotis justru sering juga terlibat kegiatan-kegiatan yang sangat positif seperti terlibat dalam kegiatan menjalankan dompet amal dalam bentuk konser amal membantu rakyat yang korban bencana dan ini sisi positifnya yang sayang sperti dilupakan oleh mereka-mereka yang mengaku shock suci.

Di Indonesia korupsi merjalela karena godaan setan dan bahkan menurut fakta yang pernah dilaporkan oleh sejumlah media justru sangat Ironis ketika Kementrian yang mengurus masalah moral umat justru banyak Oknumnya yang sangat selalu digoda setan dan terlibat tindak pidana korupsi. Juga pengaruh kuat godaan setan sehingga perbuatan Jina juga merajalela dan justru mereka tergoa oleh setan dan melakukan tindak pidana korupsi atau Jina bukan karena pengaruh konser Lady Gaga karena mereka sendiri belum pernah menyaksikan konser Lady Gaga. Dan pemandangana negatif akibat godaan setan itu justru sudah sering menghiasi headline media massa di Indonesia.

Acara program TV banyak yang menayangkan film Sinetron setan-setan Uka-uka dan program tayangan yang berbau mistis. Seni tradisional Kuda lumping dan Reog ponorogo menurut sejumlah pengamat seni justru juga berbau mistis. Juga banyak anak-anak ABG terutama wanita yang sering kemasukan setan. Maaf tanpa membela tapi fakta yang saya lihat setelah lama saya tinggal dan belajar di negara maju/Barat yang dicap berbagai macam lebel negatif. Di sana saya justru hampir tidak pernah melihat anak-anak ABG kemasukan Setan dan berteriak-teriak histeris dan tidak pernah saya melihat anak-anak sekolah yang kemasukan setan ditayangkan di TV.

Kalau dibilang content syair lagunya Lady Gaga tidak sopan dan tidak sesuai adat ketimuran tapi di Indonesia lagu-lagu dangdut dan Pop juga syair lagunya banyak yang Vulgar dan kedengaran Tabu misalnya Lagu Bela Durian, Keong Racun, Nyai Ronggeng.Syair Lagunya Ahmad Dhani , aku ingin BERCINTA (Ingat bercinta itu artinya MAKING LOVE ML = Berhubungan Sex) syair lagu ini juga kedengaran Tabu.

Lalu kenapa kita di sini banyak yang shok alim dan selalu mau menopoli kebenaran selalu mencap orang di luar kita dengan stigma yang sangat negatif sama dan ini mungkin sama seperti segelintir orang-orang neo-konservatif di negara-negara maju yang terkontaminasi dengan pandangan negative stereotype dan prejudicious melihat bahwa Islam identik dengan aksi kekerasan. Padahal pandangan ini keliru. Kenapa kita hanya sempit melihat persoalan dan sangat cepat jump to the conclusion.

Padahal menurut ceramah sejumlah ustadz dan pidato politik sejumlah tokoh-tokoh penting di negeri ini bahwa di Indonesia juga terdapat banyak kemungkaran. Dan jika dibandingkan di negara-negara maju yang dicap sekuler, atheis, liberal dan kapitalis, justru di sana dari aspek sosiologi hukum, hukum positif dan adat istiadat dan budaya di sana justru sangat tertib aman, disiplin serta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Di sejumlah negara maju kasus korupsi dan perjinahan bisa ditekan sampai nihil karena yang ditonjolkan adalah supremasi hukum tapi di Indonesia yang ditonjolkan adalah supremasi Politik dan menurut pameo dari kawan saya seorang pengamat komunikasi bahwa kalau Jepang terkenal dengan Industri semi-conductor (Elektronik), Australia dan Newzealand terkenal dengan Industri pertanian, Amerika dan Eropa terkenal Industri Dirgantara dan Indonesia terkenal dengan Industri Politik karena supremasi politik lebih menonjol dari pada supremasi hukum sehingga terkadan banyak terjadi pelanggaran hukum.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai

Mochtar Marhum

Kamis, 24 Mei 2012

IRSAD MANJI, LADY GAGA, HAM DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Tulisan ini  bermaksud melakukan otokritik dan menyarankan kepada saudara-saudaraku sesama umat Muslim untuk juga melakukan introspeksi pada diri kita masing-masing di tengah-tengah isu santer yang di muat di media Nasional dan Internasional tentang masalah intoleransi, kebebasan berekpresi dan masalah HAM di Indonesia.

Kedatangan Irsad Manji, aktiviest Feminis Muslim yang ingin mempromosikan dan melaunching bukunya mendapat resistensi pelarangan keras oleh ORMAS keagamaan berupa tekanan, ancaman dan intimidasi. Rencana diskusi bedah buku dengan sejumlah aktivist, mahasiswa, akademisi dan berbagai komponen masyarakat mendapat aksi pentangan dan pembubaran dari kelompok ORMAS garis keras.  Dalam wawancara dengan TV Australia Network program focus Asia-Pacific pada hari Minggu lalu, Irsa Manji mengaku ada beberap orang staf dan pengikutnya sempat mengalami kekerasan oleh aktivist Ormas keagamaan.

Alasan menolak kedatangan Manji oleh Ormas keagaaman adalah karena Irsad Manji dituduh Aktivis Feminis yang mengaku Muslim serta berjuang keras mempromosikan HAM, kesetaraan dan Keadilan Gender dan juga hak-hak kelompok minoritas kaum Homo-Sexualitas, Lesbian dan juga dituduh mempromosikan kebebasan Sex sperti budaya di negara Barat tempat tinggalnya sekarang. Padahal dalam wawancara Manji sendiri mengaku bahwa tujuannya ke Indonesia sama sekali tidak bertujuan untuk mempromosikan apa yang dituduhkan pada dirinya.

Manji juga pernah menceritakan pengalamannya bahwa dia dan keluarganya yang keturunan India pernah menetap di Afrika (Uganda) juga dulu pernah menjadi korban pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Diktator Idi Amin yang mengaku Muslim tapi membunuh saudara-saudaranya sesama Muslim di Afrika dan ketika terjadi perang Saudara Manji dan keluarganya terpaksa harus meminta suaka politik di Canada dan akhirnya menetap di Amerika (US). Dalam testimonya Manji selalu berterima kasih pada negara-negara maju Demokrasi mempraktekkan Humanisme dan telah berbaik hati membantu menyelamatkan rakyat lemah yang terpinggirkan. Manji dan keluarganya telah diselamatkan dulu dari perbuatan barbar pemerintahan Diktator Idi Amin yang mengaku Islam tapi perbuatannya tidak Islami. Dari pengalaman buruk yang pernah dialami Manji dan keluarganya ini sehingga Manji merasakan akan pentingnya Isu HAM diangkat dan dipromosikan.

Isu kedatangan Lady Gaga Konser di Indonesia juga mendapat resistensi dan penentangan keras oleh Ormas keagamaan. Lady Gaga dituduh berpenampilan Seronok, pemuja setan. Content lagu-lagunya tidak sesuai dengan adat ketimuran dan penampilannya seronok dan sangat seksi bisa mempengaruhi moralitas anak mudah. Padahal menurut Said Agil Siraj dari DPP NU, dalam acara dialog Indonesia Lawywers Club di tayangkan di TV One, beliau katakan biar sejuta artis seperti Lady Gaga tidak akan mempengaruhi Iman Umat Islam di Indonesia.

Lalu kenapa anggota Ormas Islam sangat agressif dan menayangkan surat ancaman dan menekan POLRI. Tidak bermaksud menjadi fans pendukung Lady Gaga tapi hanya ingin berkomentar dan menanggapi isu santer ini dengan sekali lagi mengatakan bahwa jika penampilannya Lady Gaga seronok dan sangat sexy dan tidak sesuai adat ketimuran tapi kan banyak juga artis asing sebelum Lady Gagakelihatan lebih sexy dan seronok juga pernah tampil di Indonesia tanpa reaksi sekeras isu kedatangan Lady Gaga.

Mungkin juga ada sisi positifnya jika kita mau mencari digoogle kegiatan positip aksi amal yang juga pernah dilakukan oleh Lady Gaga bisa dilihat di Internet, ada banyak aksi yang juga sangat positif dan berimplikasi pada humanisme dan kegiatan sosial yang sangat bermaamfaat yang melibatkan kontribusi positif. Sebut saja Konser Amal membantu Korban Tsunami di Jepang, Korban Gempa di Haiti dan Korban Kemanusiaan di di beberapa negara di Afrika telah melibatkan Lady Gaga dalam aksi kemanusian dompet amal membantu para korban dan keluarganya.

D Indonesia ada banyak artis lagu-lagu Pop dan Dangdut yang penampilannya di Panggung menyaingi penampilan Vulgar, Seronok dan Sexy. Mereka adalah Lady Jupe, Lady Dewi Persik, Lady Agnes Monica, Lady Anisa Bahar, Lady Inul Daratista dan Lady Trio Macan. Kalau bilang gayanya seni panggung Lady Gaga mengundang Porno aksi di Indonesia juga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan konser lagu dangdut yang terkadang sangat Vulgar dan sexy. Tari telanjang striptease ternyata juga sudah ada tidak hanya di Jakarta tapi juga sudah ada di daerah-daerah walaupun sembunyi-semubunyi dan bermain kucing-kucingan dengan petugas. Tari perut (Belly Dance)yang sangat erotis itu dan berasal dari Mesir juga sudah ada di Indonesia bahkan di beberapa daerah juga sudah dikursuskan kepada anak-anak gadis. Di Sulawesi Selatan terkadang di pesta pengantin jelang tengah malam sering tampil acara Candoleng-ndololeng yang mana penampilan penyannyi/penari di konser Candoleng-doleng berpakaian sangat seksi dan erotis serta pertunjukkannya juga tidak hanya disaksikan oleh orang dewasa tapi juga ada anak-anak yang menonton. Kalau dibilang content syair lagunya Lady Gaga tidak sopan dan tidak sesuai adat ketimuran tapi di Indonesia lagu-lagu dangdut dan Pop juga syair lagunya banyak yang Vulgar dan kedengaran Tabu misalnya Lagu Bela Durian, Keong Racun, Nyai Ronggeng.Syair Lagunya Ahmad Dhani , aku ingin BERCINTA (Ingat bercinta itu artinya MAKING LOVE ML = Berhubungan Sex) syair lagu ini juga kedengaran Tabu.

Jika dibilang seni pertunjukkan yang ditampilkan Lady Gaga mengandung konotasi pemuja setan. Kata Jurnalis Kawakan, Ridwan Saidi, di Indonesia banyak juga seni yang berbau Mistis seperti tarian Kuda Lumping yang penarinya bisa kemasukkan setan. Juga di Indonesia banyak siaran TV yang mempertontonkan acara-acara ritual Mistis di Kuburan dan tempat-tempat anker. Banyak orang yang berjudi dan meminta petunjuk dan keberutungan dari temapat-tempat yang dianggap keramat. Juga di Indonesia sangat sering anak-anak ABG kemasukan setan dan juga ada banyak kasus orang tua digoda setan sehingga melakukan perbuatan bejat atau juga tergoda oleh setan dan melakukan tindak pidana korupsi.

Hanya masalahnya mungkin banyak orang yang hanya selalu melihat suatu pemasalahan dari perspektif tunggal dan terpengaruh oleh pandangan negative stereotyped dan sikap prejudicious serta Xenopobia. Sama dengan sikap sebahagian orang asing yang memiliki pandangan stereotyped dan Islamophobia dan menganggap bahwa Islam itu dekat dengan aksi kekerasan dan terorisme dan melihat bahwa semua Muslim itu sama yaitu mencintai aksi kekerasan. Ini merupakan pandangan yang keliru dan kata Prof. Arif Budiman dari Melbourne University, All Muslims are put in the same basket. Padahal sebenarnya Islam itu adalah agama yang damai dan tidak ada yang salah dengan ajaran Islam tapi ada segelintir umatnya yang keliru menerapkan ajaran Islam. Dengan kata lain, terkadang ada segelintir umat Islam yang mungkin punya pandangan garis keras sebagai hardliners, sangat intolerant, menentang kebebasan berekspresi dan selalu mau monopoli kebenaran dan bahkan lebih ekstrim lagi kelompok di luar jemaahnya walaupun sesama Islam dianggap kafir.

Juga Kenyataannya bahwa majoritas umat Muslim sangat moderat dan tolerant walaupun kebanyakan juga mereka ada yang berada pada posisi the silent majority dan hanya sebahagian kecil yang mengaku reformist dan mau mengekpresikan dan mengartikulasikan hal-hal yang perlu dikritisi dan dan dicarikan solusinya untuk kebaikan umat Islam di masa yang akan datang.

Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD, Aktivist Damai
Mantan Akvtivis Pemuda Remaja Islam Masjid Mujahidin
Kabupaten Tolitoli dan Mantan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
KORWIL AUSTRALIA SELATAN