Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah terkait Ujian Nasional (UN), saya ingin mengemukakan beberapa pemikiran menyangkut plus minus kebijakan Ujian Nasional dan kenapa UN dikatakan mencederai semangat desentralisasi pendidikan .
Kebijakan Ujian Nasional adalah suatu kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas ouput pendidikan di Indonesia dan keinginan memenuhi 8 standar Nasional Pendidikan.
Kita patut menghargai tujuan yang mulia dari pemerintah dan sejumlah stakeholder pendidikan agar supaya peringkat mutu pendidikan di Indonesia meningkat dan diharapkan akan menyamai atau minimal selevel kesuksesan pendidikan di beberapa negara di wilayah Regional Asia-Pacific. Tujuan dan upaya yang cukup baik dari pemerintah ini juga patut dipuji dan dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia karena upaya seperti ini tentu berpeluang menjadikan peringkat mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Kita akui pula bahwa ada sejumlah siswa Indonesia yang telah berhasil meraih sukses diajang olimpiade sains tingkat internasional dan telah tercatat pula banyak temuan-temuan ilmiah siswa yang inovatif selama ini cukup spetakuler dan patut diacungi jempol.
Namun, perlu disadari bahwa kebijakan Ujian Nasional (UN) masih cukup kontroversi dan belum fair serta. Logika sederhana mengatakan bagaimana bisa menyeragamkan output (kualitas luaran) di seluruh Indonesia kalu INPUT dan PROSES pendidikan di seluruh wilayah tanah air tercintah ini belum seragam (relative sama kualtiasnya).
UN adalah kebijakan public yang premature dan belum fair. Juga analogi sederhana mengatakan misalnya, mana bisa dalam suatu perlombaan balapan motor diperlombakan motor dengan kapasitas besar 250 CC, motor dengan kapasitas 110 CC dan 100 CC diperlombakan pada kelas dan lintasan sirkuit yang sama. Tentu dari keceptan dan daya tahan kedua kendaraan ini berbeda secara signifikan sehingga output kecepatan maximum juga tentu juga akan beerbeda. Demikian juga analogi sederhananya “adalah tidak fair kalu petinju kelas berat disparingkan dengan petinju kelas bulu atau petinju kelas ringan. Dengan kata lain, masa kelulusan siswa ditentukan oleh butir-butir soal yang didesain di pusat dengan materi dan content yang relative seragam dan disebarkan kepada peserta ujian nasional di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sekolah dengan latar belakang dan karakteristik yang berbedabeda. Dari segi validitas dan realibilitas soal UN perlu dipertanyakan (QUESTIONABLE) dan masih perlu diperdebatkan (Debatable). Demikian juga kebijakan public ini perlu ditinjau kembali karena lebih banyak kekurangannya (weakneses) dari pada kelebihannya (Strengths).
Kebijakan Ujian Nasional adalah kebijakan Centralisasi Soal Ujian yang tentu telah bertentangan dengan semangat desentralisasi pendidikan yaitu manajemen berbasis sekolah (School Based Management) di mana guru dan sekolah diberikan otonomi untuk mengelolah pendidikan termasuk evaluasi akhir belajar sisiwa-siswanya. Kebijakan Ujian Nasional adalah bentuk intervensi dan invasi negara pada otonomi sekolah dan akibatnya telah mencedrai semangat desentralisasi pendidikan. UN juga merupakan betuk pelanggaran hak asasi pendidikan dan hak asasi siswa mendapatkan proses kelulusan yang fair.
Guru-gurulah yang lebih tahu karakteristik dan kemampuan akademik siswanya. Guru dan sekolah berhak melakukan evaluasi dan penilai proses selama peserta didik mengikuti pendidikan formal di sekolah. Guru dan sekolah yang lebih berhak menetukan siswanya berhak lulus atau tidak.
Ujian Nasional juga telah menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih bersifat pembelajaran hafalan (Rote learning) di mana siswa menghabiskan cukup banyak waktu luang mereka hanya untuk dilatih dan diajar menjawab soal-soal kisi-kisi tes. Di negara maju model pembelajran ini adalah model pembelajaran yang sangat klasik dan tidak efektif karena tidak melatih kemampuan berpikir kritis dan cerdas (critical thinking) sehingga anak-anak juga cenderung belajar model menebak jawaban (Guessing) kalu jawaban mereka belum tahu.
Di samping itu UN juga mengabaikan dua rana pendidikan yaitu Psikomotor dan Afektif. UN hanya memfokuskan pada rana kognetif sehingga aspek keterampilan dan aspek integritas moral peserta didik masih diabaikan.
Ujian Nasional juga mengabaikan analisi kebutuhan (need analysis dan analisi keinginan (want analysis) dan juga disinyalir oleh sejumlah pakar di media bahwa kebijakan ujian nasional hanya merespon kepentingan politik dan kepentingan financial segelintir elit dan kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder pendidikan di akar rumput terutama sekolah di daerah yang masih sangat tertinggal yang minim sumber daya dan infrastruktur pendidikannya.
Kebijkan ujian nasional disinyalir juga memilki dampak negative (Detrimental Impact) karena kebijakan ini dianggap sebagai monster yang menakutkan bagi penyelenggara pendidikan di daerah tertinggal. Dalam beberapa kasus beberapa pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru-guru terancam dimutasi atau diberikan sangsi administratif yang cukup berat apabila siswa di wilayah atau di sekolah mereka banyak yang tidak lulus. Dampak dari kebijakan ini telah berpeluang menimbulkan praktek hypocracy (kemunafikan) dalam bentuk skandal kecurangan UN yang melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan di beberapa sekolah seperti disinyalir di beberapa media belum lama ini.
Solusi yang terbaik untuk kasus kontroversi UN adalah kebijakan Ujian Nasional harus ditinjau kembali. Harus dicarikan format pengganti Ujian Nasional yang lebih tepat dan efisien. Sebaiknya UN hanya menjadi pemetaan kualitas pembelajran dari beberapa mata pelajaran di sekolah. UN juga sebaiknya menjadi umpan balik atau feedbacks bagi dinas pendidikan dan sekolah di daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui pengajaran remedial dan pembenahan infrastruktur pendidikan termasuk sumber daya tenaga pengajar. Solusi lain adalah mungkin perlu dibuat kelompok regional UN berdasarkan peringkat kemajuan sekolah atau wilayahnya. Jadi content soal UN harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemajuan suatu wilayah atau sekolah.
Namun, patut pulah diapresiasi karena beberapa tahun terakhir ini pemerintah mulai kompromi dan akhirnya mau menerima masukan dari sejumlah pemangku kepentingan pendidikan (stakeholders) untuk memasukkan nilai Ujian sekolah sebagai bahan pertimbangan kelulusan siswa. Dan demikian juga telah ada wacana untuk mempertimbangkan nilai ujian nasional sebagai persyarantan masuk perguruan tinggi negeri.
Akhirnya, tentu disadari pula bahwa selama ini penerapan Kebijakan Ujian Nasional baru sebatas mengandalkan MODAL KEUANGAN (finacial Capital) dan di sisi lain mungkin telah mengabaikan faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu MODAL SOSIAL (Social capital) seperti kepercayaan (TRUST) dan kerjasama yang baik dalam mensuseskan program pendidikan formal. Akhinrya, marilah kita sandarkan optimisme kita pada pemerintah dan pada segenap pemangku kepentingan untuk terus melakukan telaah dan peninjauan strategi evaluasi pendidikan yang lebih efektif dan efisient, semoga ke depan bisa menghasilkan solusi terbaik ujian nasional yang lebih fair.
Salam EDUKASI
Kamis, 12 April 2012
Rabu, 11 April 2012
MOGOK NASIONAL VS KINERJA PROFESIONAL
Berita aksi Demo yang dilakukan oleh aparat (PNS) di Indonesia cukup menjadi bahan perhatian masyarakat. Beberapa waktu lalu, guru sekolah menengah menuntut perbaikan tunjangan dan akhirnya pemerintah mebuat kebijakan sertifikasi guru dan dosen untuk merespon tuntutan mereka. Demikian juga aparat negara yang lainnya pernah menuntut diberikan renumerasi dan akhirnya pemerintah juga memenuhi tuntutan mereka. Akhir-akhir ini media ramai memberitakan tuntutan para hakim agar pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar mereka.
Metro TV menayangkan dan menyiarkan isu Hakim ancam mogok nasional menuntut kebutuhan dasar diperhatikan pemerintah walaupun sudah ada tunjangan/renumurasi. Dikhawatirkan Jika hakim mogok perkara terus menumpuk. Moga yang mogok bukan hakim atau aparat lain serta profesional lainnya.
Kalau Hakim demo menuntut perbaikan kesejahteraan sebaiknya pemerintah dan rakyat patut pertanyakan kinerja mereka selama ini. Apa kinerja mereka sudah baik jika iya, pemerintah layak menaikan kesejahteraan mereka. Namun, dari beberapa laporan media masih banyak rakyat belum puas dengan kinerja Hakim termasuk dalam vonis yang dijatuhkan Hakim sering melukai rasa keadilan alias rakyat sering belum puas.
Dalam kontekskasus gerakan Mogok Nasional, Dosen negeri maupun swasta tidak pernah mengancam mogok secara Nasional seperti Hakim walaupun dosen sudah disekolahkan sampai pendidikan formal paripurna S3 (Dr./PhD.) dan sudah diberikan tunjangan fungsional, lauk-pauk dan Sertifikasi dosen.Dosen di Indonesia selama ini belum pernah ngancam mogok Nasional walaupun mereka sudah cape-cape berjihad menuntut Ilmu sekolah sampai pendidikan S3 (Dr./PhD) dan ketika sekolah jauh cukup mendapat tantangan karena harus meninggalkan keluarga anak-anak, istri atau suami selama bertahun-tahun dan setelah kembali gajinya tidak serta naik tinggi dibandingkan dengan dosen-dosen di luar negeri yang kehidupannya sangat sejahtera. Bahkan dosen di Indonesia juga sering kecewa karena misalnya honor dan tunjangan Sertifikasi dosen lambat dibayar tapi dosen tetap sabar dan tidak pernah mengancam Demo Nasional atau mogok Nasionalonal. Juga Yang jdi masalah besar kalau gerakan Mogok di negeri ini seperti wabah penyakit yang bisa menjangkiti tenaga-tenaga profesional lainnyai.
Kita patut apresiasi kinerja aparatur negara jika kinerja mereka memuaskan alias tidak mengecewakan rakyat. Kita semua wajib mendukung tuntutan Hakim jika misalnya mereka betul-betul telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan prestasi yang membanggakan dalam profesi penegakkan hukum. Walaupun kita tentu turut perihatin melihat kondisi perumahan hakim misalnya seperti yang ditayangkan di media, misalnya ada sejumlah perumhanan hakim di beberapa daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di sisi lain jika pembenaran (justifikasi) mereka harus dikasihani karena banyak dari rumah dinas mereka yang sudah tidak pernah terawat atau direnovasi dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dari pengamatan saya, bukan hanya rumah dinas Hakim yang kondisinya memprihatinkan, rumah Dinas TNI juga banyak yang cukup memprihatinkan.
Jadi kita juga harus melihat kondisi perumahan aparat negara yang lain misalnya Perumahan Dinas TNI. Asrama TNI misalnya yang ada di Kota Palu ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dari pengamatan saya sebagai akademisi yang kritis dengan masalah-masalah Sosial-Humanionra dan menetap di Palu, saya sangat prihatin dengan kondisi perumahan Dinas TNI di sepanjang Jln Juanda Kota Palu. Perumahan dinas itu ada yang ditempati Perwira TNI dan kondisinya juga cukup memperihatinkan. Demikian juga Asrama TNI di depan KOREM kota Palu dan juga mungkin di daerah lain di negeri tercinta ini kondisi perumahan Dinas TNI juga kondisinya memprihatinkan. Namun, saya sangat kagum dan bangga karena TNI dan keluarganya sangat sabar dan mungkin tidak pernah mengeluh atau bahkan mengancam akan Demo atau mogok Nasional seperti para Hakim yang menuntut perbaikan kersejahteraan termasuk renovasi rumah dinas mereka.
Moga yang mogok bukan Guru/Dosen, hakim atau aparat lain serta profesional lainnya. Mari kita smua berdoa dan berharap semoga KORUPTOR dan PROVOKATOR juga mau MOGOK. Koruptor menyebabkan negeri ini miskin dan Provokator menciptakan dan melestarikan konflik di negeri ini.
Semoga yang mau mogok selama-lamnya hanya profesi Koruptor dan provokator.!!!!!...hehehehehehe..
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai
Metro TV menayangkan dan menyiarkan isu Hakim ancam mogok nasional menuntut kebutuhan dasar diperhatikan pemerintah walaupun sudah ada tunjangan/renumurasi. Dikhawatirkan Jika hakim mogok perkara terus menumpuk. Moga yang mogok bukan hakim atau aparat lain serta profesional lainnya.
Kalau Hakim demo menuntut perbaikan kesejahteraan sebaiknya pemerintah dan rakyat patut pertanyakan kinerja mereka selama ini. Apa kinerja mereka sudah baik jika iya, pemerintah layak menaikan kesejahteraan mereka. Namun, dari beberapa laporan media masih banyak rakyat belum puas dengan kinerja Hakim termasuk dalam vonis yang dijatuhkan Hakim sering melukai rasa keadilan alias rakyat sering belum puas.
Dalam kontekskasus gerakan Mogok Nasional, Dosen negeri maupun swasta tidak pernah mengancam mogok secara Nasional seperti Hakim walaupun dosen sudah disekolahkan sampai pendidikan formal paripurna S3 (Dr./PhD.) dan sudah diberikan tunjangan fungsional, lauk-pauk dan Sertifikasi dosen.Dosen di Indonesia selama ini belum pernah ngancam mogok Nasional walaupun mereka sudah cape-cape berjihad menuntut Ilmu sekolah sampai pendidikan S3 (Dr./PhD) dan ketika sekolah jauh cukup mendapat tantangan karena harus meninggalkan keluarga anak-anak, istri atau suami selama bertahun-tahun dan setelah kembali gajinya tidak serta naik tinggi dibandingkan dengan dosen-dosen di luar negeri yang kehidupannya sangat sejahtera. Bahkan dosen di Indonesia juga sering kecewa karena misalnya honor dan tunjangan Sertifikasi dosen lambat dibayar tapi dosen tetap sabar dan tidak pernah mengancam Demo Nasional atau mogok Nasionalonal. Juga Yang jdi masalah besar kalau gerakan Mogok di negeri ini seperti wabah penyakit yang bisa menjangkiti tenaga-tenaga profesional lainnyai.
Kita patut apresiasi kinerja aparatur negara jika kinerja mereka memuaskan alias tidak mengecewakan rakyat. Kita semua wajib mendukung tuntutan Hakim jika misalnya mereka betul-betul telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan prestasi yang membanggakan dalam profesi penegakkan hukum. Walaupun kita tentu turut perihatin melihat kondisi perumahan hakim misalnya seperti yang ditayangkan di media, misalnya ada sejumlah perumhanan hakim di beberapa daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di sisi lain jika pembenaran (justifikasi) mereka harus dikasihani karena banyak dari rumah dinas mereka yang sudah tidak pernah terawat atau direnovasi dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dari pengamatan saya, bukan hanya rumah dinas Hakim yang kondisinya memprihatinkan, rumah Dinas TNI juga banyak yang cukup memprihatinkan.
Jadi kita juga harus melihat kondisi perumahan aparat negara yang lain misalnya Perumahan Dinas TNI. Asrama TNI misalnya yang ada di Kota Palu ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dari pengamatan saya sebagai akademisi yang kritis dengan masalah-masalah Sosial-Humanionra dan menetap di Palu, saya sangat prihatin dengan kondisi perumahan Dinas TNI di sepanjang Jln Juanda Kota Palu. Perumahan dinas itu ada yang ditempati Perwira TNI dan kondisinya juga cukup memperihatinkan. Demikian juga Asrama TNI di depan KOREM kota Palu dan juga mungkin di daerah lain di negeri tercinta ini kondisi perumahan Dinas TNI juga kondisinya memprihatinkan. Namun, saya sangat kagum dan bangga karena TNI dan keluarganya sangat sabar dan mungkin tidak pernah mengeluh atau bahkan mengancam akan Demo atau mogok Nasional seperti para Hakim yang menuntut perbaikan kersejahteraan termasuk renovasi rumah dinas mereka.
Moga yang mogok bukan Guru/Dosen, hakim atau aparat lain serta profesional lainnya. Mari kita smua berdoa dan berharap semoga KORUPTOR dan PROVOKATOR juga mau MOGOK. Koruptor menyebabkan negeri ini miskin dan Provokator menciptakan dan melestarikan konflik di negeri ini.
Semoga yang mau mogok selama-lamnya hanya profesi Koruptor dan provokator.!!!!!...hehehehehehe..
Salam Perubahan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivis Damai
Jumat, 16 Maret 2012
Kabupaten Buol dalam Isu Konflik dan Aksi Anarkisme Jelang Pemilukada
Secara geografis kabupaten Buol terletak di 0,35°- 1,20° LU dan antara 120,12°- 122,09° BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2 (BPS, 2010). Secara Sosiolingusitik dan etnisitas, Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang penduduknya sangat homogen serta masih tetap memperthanak adat, budaya dan Bahasa daerah secara kental. Demikian juga sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Buol sangat kental.
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-heran yang disiarkan liwat media. Beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. "We know that happiness has many roots but none is more important than SECURITY" (Edward R. Stettinius, Jr). Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-heran yang disiarkan liwat media. Beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. "We know that happiness has many roots but none is more important than SECURITY" (Edward R. Stettinius, Jr). Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Kabupaten Buol dalam Isu Konflik dan Anarkisme
Secara geografis kabupaten Buol terletak di 0,35o- 1,20o LU dan antara120,12o- 122,09o BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2 (BPS, 2010). Secara Sosiolingusitik dan etnisitas, Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang penduduknya sangat homogen serta masih tetap memperthanak adat, budaya dan Bahasa daerah secara kental. Demikian juga sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Buol sangat kental.
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-hera dan beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-hera dan beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Minggu, 19 Februari 2012
Masyarakat Beradab dari Perspektif GLobal Universal
Untuk menciptakan masyarakat yang beradab, mindset, paradigma dan perilaku masyarakat harus berubah dan harus menjadi lebih inklusif, progressif, tolerant dan harus menonjolkan prestasi dan BUKAN bersikap Agresif, frustrasi dan intolerant.
Harus sadar dan tahu membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Wilayah publik jangan dijadikan wilayah privat dan sebaliknya wilayah privat jangan dijadikan wilayah publik. Masyarakat beradab harus bersikap lebih humanis dan selalu melihat ke depan (looking forwards) dan BUKAN sering melihat ke belakang (looking backwards) serta terbuai dengan romantisme masya lalu yang mungkin sudah kurang applicable untuk diterapkan di Era Globalisasi dan keterbukaan sekarang ini.Era dgitial sekarang adalah Era Citizen Jurnalisme di mana semua anggota masyarakat punya akses memperoleh informasi dan sekaligus menyebarkan infomasi dalam bentuk text dan imej atau gambar termasuk vidieo yang diungga di internet melalui Youtube. Era refomrasi juga mendapat tantangan dengan kehadiran organisasi masya dan milisi bersenjata yang bisa mengamankan daerahnya atau sebaliknya membuat keonaran.
Masyarakat beradab harus menghormati dan menjalankan Demokrasi dengan benar terutama Demokasi Substantif. Hukum harus ditegakkan (Law Enforcement) dan Supremasi hukum harus lebih ditonjolkan demi menegakkan hukum yang berkeadilan yang merata dan BUKAN menonjolkan Supremasi Politik yang sering mempengaruhi proses peradilan di tanah air sehingga bisa berpotensi menciptakan peradilan sesat dan kasus impunitas.
Ormas-ormas keagamaan harus diatur dengan UU Keormasan yang tegas, lugas dan fair. Bagi ormas yang membuat prestasi dalam membantu terwujudnya pembangunan yang demokratis dan berkeadilan harus diberikan REWARD dan AWARD dan sebaliknya bagis Ormas yang sering bersikap agressif dan prustrasi serta sering melakukan pelanggaran hukum harus diberikan punishment atau sangsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk pembubaran ORMAS yang melanggar UU jika terbukti.
Saatnya kita menyadari dan bersikap lebih Demokratis dan humanis. Indonesia adalah negara yang yang Multikultur, Multilingual, Multietnis alias bangsa yang majemuk (plural). Kondisi kemajemukan di tanah air ini harus diakui (Recognized) dan dihormati (Respected). Masyarakat yang beradab harus menghormati dan mencintai sesamanya tidak hanya sesama umat tapi juga mencintai dan menghormati berbagai umat berbeda yang ada di tanah air termasuk kelompk minoritas. Sikap Arogansi Kultural dan fanatisme etnisitas dan religius jangan sampai menimbulkan kebencian (hatred) dan menciptakan sikap permusuhan (Hostility) antar umat atau etnis yang plural ini.
Saatnya mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang beradab melalui kampanye damai dan diskusi di media sosial di dunia maya dan di ruang publik seminar, konferensi, simposium di dunia nyata. Indonesia membutuhkan individu-individu yang pintar merasa dan bukan individu-individu yang merasa pintar dan merasa paling benar serta bersikap arogant.
Salam Persahabatan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivist Damai
Harus sadar dan tahu membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Wilayah publik jangan dijadikan wilayah privat dan sebaliknya wilayah privat jangan dijadikan wilayah publik. Masyarakat beradab harus bersikap lebih humanis dan selalu melihat ke depan (looking forwards) dan BUKAN sering melihat ke belakang (looking backwards) serta terbuai dengan romantisme masya lalu yang mungkin sudah kurang applicable untuk diterapkan di Era Globalisasi dan keterbukaan sekarang ini.Era dgitial sekarang adalah Era Citizen Jurnalisme di mana semua anggota masyarakat punya akses memperoleh informasi dan sekaligus menyebarkan infomasi dalam bentuk text dan imej atau gambar termasuk vidieo yang diungga di internet melalui Youtube. Era refomrasi juga mendapat tantangan dengan kehadiran organisasi masya dan milisi bersenjata yang bisa mengamankan daerahnya atau sebaliknya membuat keonaran.
Masyarakat beradab harus menghormati dan menjalankan Demokrasi dengan benar terutama Demokasi Substantif. Hukum harus ditegakkan (Law Enforcement) dan Supremasi hukum harus lebih ditonjolkan demi menegakkan hukum yang berkeadilan yang merata dan BUKAN menonjolkan Supremasi Politik yang sering mempengaruhi proses peradilan di tanah air sehingga bisa berpotensi menciptakan peradilan sesat dan kasus impunitas.
Ormas-ormas keagamaan harus diatur dengan UU Keormasan yang tegas, lugas dan fair. Bagi ormas yang membuat prestasi dalam membantu terwujudnya pembangunan yang demokratis dan berkeadilan harus diberikan REWARD dan AWARD dan sebaliknya bagis Ormas yang sering bersikap agressif dan prustrasi serta sering melakukan pelanggaran hukum harus diberikan punishment atau sangsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk pembubaran ORMAS yang melanggar UU jika terbukti.
Saatnya kita menyadari dan bersikap lebih Demokratis dan humanis. Indonesia adalah negara yang yang Multikultur, Multilingual, Multietnis alias bangsa yang majemuk (plural). Kondisi kemajemukan di tanah air ini harus diakui (Recognized) dan dihormati (Respected). Masyarakat yang beradab harus menghormati dan mencintai sesamanya tidak hanya sesama umat tapi juga mencintai dan menghormati berbagai umat berbeda yang ada di tanah air termasuk kelompk minoritas. Sikap Arogansi Kultural dan fanatisme etnisitas dan religius jangan sampai menimbulkan kebencian (hatred) dan menciptakan sikap permusuhan (Hostility) antar umat atau etnis yang plural ini.
Saatnya mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang beradab melalui kampanye damai dan diskusi di media sosial di dunia maya dan di ruang publik seminar, konferensi, simposium di dunia nyata. Indonesia membutuhkan individu-individu yang pintar merasa dan bukan individu-individu yang merasa pintar dan merasa paling benar serta bersikap arogant.
Salam Persahabatan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivist Damai
Selasa, 07 Februari 2012
Isu Plus-Minus Ideologi Kapitalisme, Sosialisme dan Pancasila dalam Perspektifk Global
Kita dapat berspekulasi bahwa Pancasila adalah ideologi yang bagus tapi sayangnya masih bersifat utofia dalam penerapnnya dan mungkin masih merupan suatu mimpi dan cita-cita yang muluk-muluk tapi dalam kenyataannya dari dulu sampai sekarang masih sulit diwujudkan dan mungkin hampir sama dengan penerapan ideologi sosialis komunis yang pernah gagal. Namun, juga harus diakui bahwa di negara-negara makmur (welfare states) yang juga merupakan negara Demokrasi, rakyat memiliki akses menikmati jaminan sosial (Social Security) yang cukup baik.
Kemudian kita bisa mengakui bahwa saat ini sebagian masyarakat dunia pesimis dan berspekulasi mengatakan bawa System kapitalisme telah gagal menyusul terjadinya krisis Ekonomi di beberapa negara makamur (welfare states) di Eropa dan Amerika. Namun, kita juga harus mengakui bahwa sampai sekarang tentu sistem Sosialis Komunis juga belum berhasil walaupun popularitasnya secara perlahan-lahan bangkit kembali pasca runtuhnya negara kiblat Sosialis-Komunis, Uni Soviet. Mungkin kita juga bisa berspekulasi bahwa upaya mensejahterahkan masyarakat masih bersifat Utopia dan apalagi menciptakan negara makmur.
Ingat Ekonomi China maju dan diklaim menjadi ekonomi terbesar ke dua di dunia saat ini tapi China memilki ideologi gabungan (blended ideology) karena Ideologi politik China Sosialis-Komunis tapi ideologi ekonomi digabung dan mulai berhaluan kapitalis (Kepalanya Sosialis tapi perutnya Kapitalis). Juga di beberapa negara yang diidentifikasi Sosialis Komunis yang nota bene negara dengan sistem totalitarian Otoriter dan selalu mengusung slogan mensejahterakan rakyat kenytaannya masih sulit tercipta karena kenyataannya yang sejatera hanyalah elit-elit politiknya sedangkan fakta juga membuktikan bahwa di mana-mana tingkat kemiskinan sangat tinggi dan juga bnyak terjadi kasus kelaparan.
Telah terbukti sistem sosialis yang dulu pernah gagal belum mampu mensejahterakan rakyatnya apalagi mau menciptakan negara makmur. Kenyataannya cita-cita dan ideologi Sosialis Komunis juga masih bersifat utopia yaitu suatu ideologi angan-angan dan cita-cita yang muluk-muluk tapi masih sangat sulit diwujudkan hampir sama seperti penerapan ideologi Pancasila di tanah air. Negara Sosialis Komunis dengan sistem pemerintahan totalirian dan sangat otoriter mirip dengan pemerintahan Monarki Absolut sehingga kita bisa berspekulasi bahwa di negara-negara tersebut tentu tidak berjalan checks and balances dalam pemerintahan seperti di negara yang menganut Demokrasi. Azas keadilan dan kesamaan di depan hukum (Eaquality before the law) mungkin silit diwujudkan dengan karena kenyataannya pemerintahannya sangat absolut lihat Kasus Korea Utara (Sosialis Komunis) dan Bandingkan dengan saudaranya Korea Selatan (Demokratis-Kapitalis) yang jauh lebih maju dan sejahtera.
Namun, kita harus mengakui pula bahwa betul tiap-tiap ideologi Politik dan Ekonomi tentu memiliki kelebihan dan juga pasti ada kelemahannya. Di lain sisi, kita bisa melihat juga contoh kasus yang cukup baik di beberapa negara Eropa yang menerapkan Ideologi Sosialis-Demokratis. Kelihatan sistem Sosialis Demokrat ini cukup ideal karena merupakan jalan tengah dan seperti menggabungkan dua ideologi besar di dunia Sosialis dan Demokratis.
Di beberapa negara Teluk seperti Iran, Irak (Masa Rezim Sadam Husain) di Timur Tengah seperti Syria dan Afrika Utara Libya dan Tunisia yang rezimnya baru-baru ini telah jatuh oleh revolusi yang dikenal dengan Arab Awakening atau Arab Spring. Neagara-negara yang disebutkan di atas tersebut merupakan negara Sosialis Islamis tapi Iran merupakan negara Theocracy Islamis yang berhaluan Sosialis. Negara-negara ini memilki kedekatan emosional dengan negara-negara Sosialis-Komunis sperti Rusia, China, Korea Utara dan beberapa negara Sosialis di Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). Pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya isu kekuatan negara-fakta Warsawa nampaknya kekuatan negara-negara Demokrasi barat telah diimbangi kekuatannya secara implisit oleh negara-negara sosialis dan sekutunya yang disebutkan di atas.
Selanjutnya dalam konteks lokal di Indonesia, kita dapat melihat penerapan Ideologi Pancasilaa bisa dispekulasikan bahwa penerapan ideologi Pancasila sejak Zaman Orde Baru dulu penerapannya masih bersifat indokrinitas mirip penerapan ideologi yang diusung oleh Almarhum Ghadafi yang dituangkan dalam Buku Hijaunya dan diajarkan di Seokolah sekolah di Libya.
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist
Kemudian kita bisa mengakui bahwa saat ini sebagian masyarakat dunia pesimis dan berspekulasi mengatakan bawa System kapitalisme telah gagal menyusul terjadinya krisis Ekonomi di beberapa negara makamur (welfare states) di Eropa dan Amerika. Namun, kita juga harus mengakui bahwa sampai sekarang tentu sistem Sosialis Komunis juga belum berhasil walaupun popularitasnya secara perlahan-lahan bangkit kembali pasca runtuhnya negara kiblat Sosialis-Komunis, Uni Soviet. Mungkin kita juga bisa berspekulasi bahwa upaya mensejahterahkan masyarakat masih bersifat Utopia dan apalagi menciptakan negara makmur.
Ingat Ekonomi China maju dan diklaim menjadi ekonomi terbesar ke dua di dunia saat ini tapi China memilki ideologi gabungan (blended ideology) karena Ideologi politik China Sosialis-Komunis tapi ideologi ekonomi digabung dan mulai berhaluan kapitalis (Kepalanya Sosialis tapi perutnya Kapitalis). Juga di beberapa negara yang diidentifikasi Sosialis Komunis yang nota bene negara dengan sistem totalitarian Otoriter dan selalu mengusung slogan mensejahterakan rakyat kenytaannya masih sulit tercipta karena kenyataannya yang sejatera hanyalah elit-elit politiknya sedangkan fakta juga membuktikan bahwa di mana-mana tingkat kemiskinan sangat tinggi dan juga bnyak terjadi kasus kelaparan.
Telah terbukti sistem sosialis yang dulu pernah gagal belum mampu mensejahterakan rakyatnya apalagi mau menciptakan negara makmur. Kenyataannya cita-cita dan ideologi Sosialis Komunis juga masih bersifat utopia yaitu suatu ideologi angan-angan dan cita-cita yang muluk-muluk tapi masih sangat sulit diwujudkan hampir sama seperti penerapan ideologi Pancasila di tanah air. Negara Sosialis Komunis dengan sistem pemerintahan totalirian dan sangat otoriter mirip dengan pemerintahan Monarki Absolut sehingga kita bisa berspekulasi bahwa di negara-negara tersebut tentu tidak berjalan checks and balances dalam pemerintahan seperti di negara yang menganut Demokrasi. Azas keadilan dan kesamaan di depan hukum (Eaquality before the law) mungkin silit diwujudkan dengan karena kenyataannya pemerintahannya sangat absolut lihat Kasus Korea Utara (Sosialis Komunis) dan Bandingkan dengan saudaranya Korea Selatan (Demokratis-Kapitalis) yang jauh lebih maju dan sejahtera.
Namun, kita harus mengakui pula bahwa betul tiap-tiap ideologi Politik dan Ekonomi tentu memiliki kelebihan dan juga pasti ada kelemahannya. Di lain sisi, kita bisa melihat juga contoh kasus yang cukup baik di beberapa negara Eropa yang menerapkan Ideologi Sosialis-Demokratis. Kelihatan sistem Sosialis Demokrat ini cukup ideal karena merupakan jalan tengah dan seperti menggabungkan dua ideologi besar di dunia Sosialis dan Demokratis.
Di beberapa negara Teluk seperti Iran, Irak (Masa Rezim Sadam Husain) di Timur Tengah seperti Syria dan Afrika Utara Libya dan Tunisia yang rezimnya baru-baru ini telah jatuh oleh revolusi yang dikenal dengan Arab Awakening atau Arab Spring. Neagara-negara yang disebutkan di atas tersebut merupakan negara Sosialis Islamis tapi Iran merupakan negara Theocracy Islamis yang berhaluan Sosialis. Negara-negara ini memilki kedekatan emosional dengan negara-negara Sosialis-Komunis sperti Rusia, China, Korea Utara dan beberapa negara Sosialis di Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). Pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya isu kekuatan negara-fakta Warsawa nampaknya kekuatan negara-negara Demokrasi barat telah diimbangi kekuatannya secara implisit oleh negara-negara sosialis dan sekutunya yang disebutkan di atas.
Selanjutnya dalam konteks lokal di Indonesia, kita dapat melihat penerapan Ideologi Pancasilaa bisa dispekulasikan bahwa penerapan ideologi Pancasila sejak Zaman Orde Baru dulu penerapannya masih bersifat indokrinitas mirip penerapan ideologi yang diusung oleh Almarhum Ghadafi yang dituangkan dalam Buku Hijaunya dan diajarkan di Seokolah sekolah di Libya.
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist
Senin, 06 Februari 2012
Masalah Konsumsi dan Perdaganan Rokok dan Minuman Beralkohol di Indonesia
Tulisan ini terinspirasi dari diskusi nonformal via mailing list Koran Digital. Terjadi polemik tentang konsumsi rokok dan minuman beralkohol di Indonesia dan dampaknya. Ada yang membandingkan dengan konsumsi dan perdagangan rokok dan minmuman keras di beberapa negara. Juga dibahas mengenai pengelolaan dan pengawasan konsumsi rokok dan minuman keras serta penerapan undang-undang yang mengatur perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman keras dengan membuat perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara di luar negeri termasuk di negara kapitalis liberal.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa secara realitas dan faktual tidak sedikit negara makmur (Welfare state) adalah negara Kapitalis Liberal walaupun akhir-akhir ini juga harus diakui bahwa ada sejumlah negera makmur yang sedang mengalami kerisis ekonomi. Para pelaku ekonomi/ pengusaha dan atau wirausahawan di negara Kapitalis terpicu untuk maju dan di negara-negara tersebut terdapat pengawasan, regulasi dan penegakkan hukum yang sangat ketat tanpa pandang bulu sehingga kasus pungli gartifikasi, korupsi dan sejenisnya yang berhubungan dengan perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkoho bisa diatasi secara lebih efektif. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya lagi adalah dampak berbahaya dari perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkohol terus diupayakan bisa diatasi secara lebih efektif. Banyak yang menuding bahwa konsumsi rokok dan minuman keras yang tidak diatur oleh undang-undang telah menimbulkan dampak negatif yang juga telah menimbulkan korban jiwa.
Mengenai konsumsi rokok dan alkohol, di negara-negara makmur pada umumnya telah diatur secara lebih tegas dan ketat tapi diiringi dengan desiminasi dan sosialisasi aturan dan undang-undang yang lebih terencana dan terorganisir serta diusahakan agar masyarakat patuh terhadap aturan dan Undang-undang yang diterapkan. Aturan ketat dan tegas yang mengatur agar konsumen yang berhak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras harus berumur di atas 18 tahun dan aturan ini betul-betul dijalankan dan sangsi akan dikenakan bagi mereka yang menyuruh orang di bawa umur membelikan atau mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol.
Pada kasus tertentu jika ada orang yang akan membeli rokok atau minuman beralkohol tapi wajahnya kelihatan seperti anak-anak yang masih ABG (di bawa 18 thn) akan dimintai kartu ID untuk memastikan bahwa pembeli atau konsumen itu telah berusia 18 tahun ke atas dan hal ini juga pernah dialami oleh teman-teman pernah kuliah di luar negeri.
Di Indonesia tidak sedikit anak-anak dibawa umur 18 tahun yang kedapatan merokok dan minum minum-minuman keras serta ugal-ugalan di Jalan raya membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dibawa pengaruh alkohol. Kelakuan buruk seperti ini bisa berpotensi mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Hukum atau aturan seperti yang diterapkan di negara-negara makmur kayaknya belum diberlakukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus bahkan orang tua sering menyuruh anak-anknya pergi membelikan orang tuanya rokok atau minuman beralkohol dan tidak ada masalah.
Selanjutnya dalam hal perdagangan rokok dan minuman beralkohol telah diatur sedemikian rupa sehingga sehingga pedagang menaati aturan dan tidak berdagang rokok atau minuman beralkohol di sembarang tempat karena misalnya hanya ingin menjual di tempat-tempat strategis dan relatif lebih mudah menapatkan pelanggan.
Bisakah kita di Indonesia membuat aturan yang bisa mengatasi masalah konsumsi rokok dan minuman beralkohol secara lebih tertib dan lebih efektif?. Saya kira saatnya penguasa dan pengusaha berkolaborasi secara lebih harmonis dan humanis sehingga dapat mengatasi masalah dampak berbahaya dari konsumsi dan perdagangan rokok dan minuman berlakohol. Aturan dan hukum yang tepat dan proporsional dibutuhkan. Juga butuh pertimbangan tidak hanya penerapan aspek hukum normatif tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek sosiologi hukum.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa secara realitas dan faktual tidak sedikit negara makmur (Welfare state) adalah negara Kapitalis Liberal walaupun akhir-akhir ini juga harus diakui bahwa ada sejumlah negera makmur yang sedang mengalami kerisis ekonomi. Para pelaku ekonomi/ pengusaha dan atau wirausahawan di negara Kapitalis terpicu untuk maju dan di negara-negara tersebut terdapat pengawasan, regulasi dan penegakkan hukum yang sangat ketat tanpa pandang bulu sehingga kasus pungli gartifikasi, korupsi dan sejenisnya yang berhubungan dengan perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkoho bisa diatasi secara lebih efektif. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya lagi adalah dampak berbahaya dari perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkohol terus diupayakan bisa diatasi secara lebih efektif. Banyak yang menuding bahwa konsumsi rokok dan minuman keras yang tidak diatur oleh undang-undang telah menimbulkan dampak negatif yang juga telah menimbulkan korban jiwa.
Mengenai konsumsi rokok dan alkohol, di negara-negara makmur pada umumnya telah diatur secara lebih tegas dan ketat tapi diiringi dengan desiminasi dan sosialisasi aturan dan undang-undang yang lebih terencana dan terorganisir serta diusahakan agar masyarakat patuh terhadap aturan dan Undang-undang yang diterapkan. Aturan ketat dan tegas yang mengatur agar konsumen yang berhak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras harus berumur di atas 18 tahun dan aturan ini betul-betul dijalankan dan sangsi akan dikenakan bagi mereka yang menyuruh orang di bawa umur membelikan atau mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol.
Pada kasus tertentu jika ada orang yang akan membeli rokok atau minuman beralkohol tapi wajahnya kelihatan seperti anak-anak yang masih ABG (di bawa 18 thn) akan dimintai kartu ID untuk memastikan bahwa pembeli atau konsumen itu telah berusia 18 tahun ke atas dan hal ini juga pernah dialami oleh teman-teman pernah kuliah di luar negeri.
Di Indonesia tidak sedikit anak-anak dibawa umur 18 tahun yang kedapatan merokok dan minum minum-minuman keras serta ugal-ugalan di Jalan raya membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dibawa pengaruh alkohol. Kelakuan buruk seperti ini bisa berpotensi mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Hukum atau aturan seperti yang diterapkan di negara-negara makmur kayaknya belum diberlakukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus bahkan orang tua sering menyuruh anak-anknya pergi membelikan orang tuanya rokok atau minuman beralkohol dan tidak ada masalah.
Selanjutnya dalam hal perdagangan rokok dan minuman beralkohol telah diatur sedemikian rupa sehingga sehingga pedagang menaati aturan dan tidak berdagang rokok atau minuman beralkohol di sembarang tempat karena misalnya hanya ingin menjual di tempat-tempat strategis dan relatif lebih mudah menapatkan pelanggan.
Bisakah kita di Indonesia membuat aturan yang bisa mengatasi masalah konsumsi rokok dan minuman beralkohol secara lebih tertib dan lebih efektif?. Saya kira saatnya penguasa dan pengusaha berkolaborasi secara lebih harmonis dan humanis sehingga dapat mengatasi masalah dampak berbahaya dari konsumsi dan perdagangan rokok dan minuman berlakohol. Aturan dan hukum yang tepat dan proporsional dibutuhkan. Juga butuh pertimbangan tidak hanya penerapan aspek hukum normatif tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek sosiologi hukum.
Langganan:
Postingan (Atom)