Secara geografis kabupaten Buol terletak di 0,35°- 1,20° LU dan antara 120,12°- 122,09° BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2 (BPS, 2010). Secara Sosiolingusitik dan etnisitas, Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang penduduknya sangat homogen serta masih tetap memperthanak adat, budaya dan Bahasa daerah secara kental. Demikian juga sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Buol sangat kental.
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-heran yang disiarkan liwat media. Beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. "We know that happiness has many roots but none is more important than SECURITY" (Edward R. Stettinius, Jr). Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Jumat, 16 Maret 2012
Kabupaten Buol dalam Isu Konflik dan Anarkisme
Secara geografis kabupaten Buol terletak di 0,35o- 1,20o LU dan antara120,12o- 122,09o BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2 (BPS, 2010). Secara Sosiolingusitik dan etnisitas, Buol adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang penduduknya sangat homogen serta masih tetap memperthanak adat, budaya dan Bahasa daerah secara kental. Demikian juga sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Buol sangat kental.
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-hera dan beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Dalam sejarah Konflik sosial dan konflik kekerasan telah tercatat sejumlah kasus tindakan kekerasan dan anarkisme di Kabupaten Buol. Beberapa kasus di antaranya adalah peristiwa anarkisme dan aksi brutal yang terjadi Malam Minggu lalu. Sangat disesalkan terjadi insident anarkisme di Kabupaten Buol terutama jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilukada di Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli. Insiden ketegangan yang berujung pada peristiwa pembakaran delapan motor dan pembakaran rumah warga yang terjadi pada malam Minggu lalu yang berlanjut hingga Minggu dini hari yang lalu. Insident itu patut disesali dan layak dikecam.
Dalam dekade terakhir ini masyarakat Sulawesi dan Indonesia pada umumnya sempat dikejutkan dengan beberapa kasus dan insiden kekerasan dan anarkisme yang pernah terjadi di Kabupaten Buol. Misalnya kasus Demonstrasi dan tindakan kekerasan di Gedung DPRD Kab Buol yang berujung pada kasus penganiayaan ketua DPRD Amran Batalipu beberapa waktu lalu. Sekarang Amran Batalipu adalah Bupati Buol dan rencannya akan menjadi Kandidat Incumbent pada event Pemilukada akan datang seperti telah diberitakan oleh sejumlah media lokal. Insdien konfllik vertikel antara masyarakat sipil Kabupaten Buol dengan sejumlah oknum Polisi pasca ditemukan mayat tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam sel sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang berasalasan menuntut keadilan. Insiden itu telah merengut korban jiwa dan korban luka-luka di kedua bela pihak.
Peristiwa itu juga sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan Wapres Yusuf Kalla ketika itu sempat berkomentar secara terheran-hera dan beliau mengatakan bahwa hanya satu-satunya di dunia terjadi insiden konflik antara masyarakat dan oknum polisi menyebabkan sejumlah oknum polisi ikut mengungsi selama ketegangan konflik antara masyarkat versus oknum Polisi. Masyarkat yang beringas pada saat itu sempat membumi hanguskan salah satu kantor POLSEK. Selain itu, juga pernah terjadi beberapa insiden tanpa diblow-up atau diekspos secara luas oleh media. Yang terakhir adalah insident pembakaran delapan buah motor dan rumah yang terjadi malam minggu lalu.
Mencari akar permasalahannya dan mencarikan solusinya itu penting dan bukan saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa alasan dan bukti yang logis. Upaya mencari solusi melalui manajemen konflik dan resolusi konflik harus diupayakan. Solusi terbaik mungkin melalui win-win solution dari pada win-lose solution atau lose-lose solution.
Ingat Yang bisa menjadikan iklim di Buol AMAN atau tidak AMAN jelang Perhelatan PEMILUKADA akan sangat tergantung pada msyarakat Buol dan stakeholders Pemilukada di samping faktor eksternal serta kondisi lingkungan masyarakat.
Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perdamaian dan demikian juga perdamaian tidak akan tercapai jika tidak ada itikad baik untuk mengupayakan terciptanya keamanan. Penting saling memaafkan dalam rangkan pembangunan visi rekonsiliasi dan perdamaian yang utuh dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencari solusi konflik melalui manajemen konflik dan resolusi konflik di Era Demokrasi seperti sekarang ini harus dilakukan dengan cara pendekatan sosial-budaya dan road-map serta perencanaannya tidak hanya bersifat top-down tapi juga harus juga bersifat bottom-up dengan cara yang lebih Demokratis yaitu melibatkan semua stakeholders conflict. Perlu duduk bersama melakukan perundingan dan mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ingat setiap aksi kekerasan dan anarkisme berpotensi melahirkan kekerasan dan anarkisme lanjutan (Violance breeds violance and anarchism) jika direspon dengan aksi yang sama. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, maka aksi kekerasan dan anarkisme mungkin akan terus berlanjut dan apalagi jelang Pemilukada dikhawtirkan akan ada kelompok oportunuis yang bisa memfaatkan situasi yang tidak stabil ini.
Era Demokrasi tidak lagi menghendaki pendekatan keamanan yang refresif yang bisa berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak penegak hukum (Law Enforcers) dan upaya penegakkan hukum (Law Enforcement) di Kabupaten Buol. Upaya perundingan dan negosiasi bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan konflik Horisontal dari pada melakukan pendekatan keamanan yang (Refressive Security Approach). Menurut Nelson Madela dan Bishop Desmontutu, "There is no future without reconciliation" tidak ada masa depan tanpa saling memaafkan.
Salam Perdamaian
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD/Aktivis Damai
Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora
(Bahasa, Budaya, Etnis dan Pendidikan)
Minggu, 19 Februari 2012
Masyarakat Beradab dari Perspektif GLobal Universal
Untuk menciptakan masyarakat yang beradab, mindset, paradigma dan perilaku masyarakat harus berubah dan harus menjadi lebih inklusif, progressif, tolerant dan harus menonjolkan prestasi dan BUKAN bersikap Agresif, frustrasi dan intolerant.
Harus sadar dan tahu membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Wilayah publik jangan dijadikan wilayah privat dan sebaliknya wilayah privat jangan dijadikan wilayah publik. Masyarakat beradab harus bersikap lebih humanis dan selalu melihat ke depan (looking forwards) dan BUKAN sering melihat ke belakang (looking backwards) serta terbuai dengan romantisme masya lalu yang mungkin sudah kurang applicable untuk diterapkan di Era Globalisasi dan keterbukaan sekarang ini.Era dgitial sekarang adalah Era Citizen Jurnalisme di mana semua anggota masyarakat punya akses memperoleh informasi dan sekaligus menyebarkan infomasi dalam bentuk text dan imej atau gambar termasuk vidieo yang diungga di internet melalui Youtube. Era refomrasi juga mendapat tantangan dengan kehadiran organisasi masya dan milisi bersenjata yang bisa mengamankan daerahnya atau sebaliknya membuat keonaran.
Masyarakat beradab harus menghormati dan menjalankan Demokrasi dengan benar terutama Demokasi Substantif. Hukum harus ditegakkan (Law Enforcement) dan Supremasi hukum harus lebih ditonjolkan demi menegakkan hukum yang berkeadilan yang merata dan BUKAN menonjolkan Supremasi Politik yang sering mempengaruhi proses peradilan di tanah air sehingga bisa berpotensi menciptakan peradilan sesat dan kasus impunitas.
Ormas-ormas keagamaan harus diatur dengan UU Keormasan yang tegas, lugas dan fair. Bagi ormas yang membuat prestasi dalam membantu terwujudnya pembangunan yang demokratis dan berkeadilan harus diberikan REWARD dan AWARD dan sebaliknya bagis Ormas yang sering bersikap agressif dan prustrasi serta sering melakukan pelanggaran hukum harus diberikan punishment atau sangsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk pembubaran ORMAS yang melanggar UU jika terbukti.
Saatnya kita menyadari dan bersikap lebih Demokratis dan humanis. Indonesia adalah negara yang yang Multikultur, Multilingual, Multietnis alias bangsa yang majemuk (plural). Kondisi kemajemukan di tanah air ini harus diakui (Recognized) dan dihormati (Respected). Masyarakat yang beradab harus menghormati dan mencintai sesamanya tidak hanya sesama umat tapi juga mencintai dan menghormati berbagai umat berbeda yang ada di tanah air termasuk kelompk minoritas. Sikap Arogansi Kultural dan fanatisme etnisitas dan religius jangan sampai menimbulkan kebencian (hatred) dan menciptakan sikap permusuhan (Hostility) antar umat atau etnis yang plural ini.
Saatnya mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang beradab melalui kampanye damai dan diskusi di media sosial di dunia maya dan di ruang publik seminar, konferensi, simposium di dunia nyata. Indonesia membutuhkan individu-individu yang pintar merasa dan bukan individu-individu yang merasa pintar dan merasa paling benar serta bersikap arogant.
Salam Persahabatan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivist Damai
Harus sadar dan tahu membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Wilayah publik jangan dijadikan wilayah privat dan sebaliknya wilayah privat jangan dijadikan wilayah publik. Masyarakat beradab harus bersikap lebih humanis dan selalu melihat ke depan (looking forwards) dan BUKAN sering melihat ke belakang (looking backwards) serta terbuai dengan romantisme masya lalu yang mungkin sudah kurang applicable untuk diterapkan di Era Globalisasi dan keterbukaan sekarang ini.Era dgitial sekarang adalah Era Citizen Jurnalisme di mana semua anggota masyarakat punya akses memperoleh informasi dan sekaligus menyebarkan infomasi dalam bentuk text dan imej atau gambar termasuk vidieo yang diungga di internet melalui Youtube. Era refomrasi juga mendapat tantangan dengan kehadiran organisasi masya dan milisi bersenjata yang bisa mengamankan daerahnya atau sebaliknya membuat keonaran.
Masyarakat beradab harus menghormati dan menjalankan Demokrasi dengan benar terutama Demokasi Substantif. Hukum harus ditegakkan (Law Enforcement) dan Supremasi hukum harus lebih ditonjolkan demi menegakkan hukum yang berkeadilan yang merata dan BUKAN menonjolkan Supremasi Politik yang sering mempengaruhi proses peradilan di tanah air sehingga bisa berpotensi menciptakan peradilan sesat dan kasus impunitas.
Ormas-ormas keagamaan harus diatur dengan UU Keormasan yang tegas, lugas dan fair. Bagi ormas yang membuat prestasi dalam membantu terwujudnya pembangunan yang demokratis dan berkeadilan harus diberikan REWARD dan AWARD dan sebaliknya bagis Ormas yang sering bersikap agressif dan prustrasi serta sering melakukan pelanggaran hukum harus diberikan punishment atau sangsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk pembubaran ORMAS yang melanggar UU jika terbukti.
Saatnya kita menyadari dan bersikap lebih Demokratis dan humanis. Indonesia adalah negara yang yang Multikultur, Multilingual, Multietnis alias bangsa yang majemuk (plural). Kondisi kemajemukan di tanah air ini harus diakui (Recognized) dan dihormati (Respected). Masyarakat yang beradab harus menghormati dan mencintai sesamanya tidak hanya sesama umat tapi juga mencintai dan menghormati berbagai umat berbeda yang ada di tanah air termasuk kelompk minoritas. Sikap Arogansi Kultural dan fanatisme etnisitas dan religius jangan sampai menimbulkan kebencian (hatred) dan menciptakan sikap permusuhan (Hostility) antar umat atau etnis yang plural ini.
Saatnya mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang beradab melalui kampanye damai dan diskusi di media sosial di dunia maya dan di ruang publik seminar, konferensi, simposium di dunia nyata. Indonesia membutuhkan individu-individu yang pintar merasa dan bukan individu-individu yang merasa pintar dan merasa paling benar serta bersikap arogant.
Salam Persahabatan
Mochtar Marhum
Akademisi, Aktivist Damai
Selasa, 07 Februari 2012
Isu Plus-Minus Ideologi Kapitalisme, Sosialisme dan Pancasila dalam Perspektifk Global
Kita dapat berspekulasi bahwa Pancasila adalah ideologi yang bagus tapi sayangnya masih bersifat utofia dalam penerapnnya dan mungkin masih merupan suatu mimpi dan cita-cita yang muluk-muluk tapi dalam kenyataannya dari dulu sampai sekarang masih sulit diwujudkan dan mungkin hampir sama dengan penerapan ideologi sosialis komunis yang pernah gagal. Namun, juga harus diakui bahwa di negara-negara makmur (welfare states) yang juga merupakan negara Demokrasi, rakyat memiliki akses menikmati jaminan sosial (Social Security) yang cukup baik.
Kemudian kita bisa mengakui bahwa saat ini sebagian masyarakat dunia pesimis dan berspekulasi mengatakan bawa System kapitalisme telah gagal menyusul terjadinya krisis Ekonomi di beberapa negara makamur (welfare states) di Eropa dan Amerika. Namun, kita juga harus mengakui bahwa sampai sekarang tentu sistem Sosialis Komunis juga belum berhasil walaupun popularitasnya secara perlahan-lahan bangkit kembali pasca runtuhnya negara kiblat Sosialis-Komunis, Uni Soviet. Mungkin kita juga bisa berspekulasi bahwa upaya mensejahterahkan masyarakat masih bersifat Utopia dan apalagi menciptakan negara makmur.
Ingat Ekonomi China maju dan diklaim menjadi ekonomi terbesar ke dua di dunia saat ini tapi China memilki ideologi gabungan (blended ideology) karena Ideologi politik China Sosialis-Komunis tapi ideologi ekonomi digabung dan mulai berhaluan kapitalis (Kepalanya Sosialis tapi perutnya Kapitalis). Juga di beberapa negara yang diidentifikasi Sosialis Komunis yang nota bene negara dengan sistem totalitarian Otoriter dan selalu mengusung slogan mensejahterakan rakyat kenytaannya masih sulit tercipta karena kenyataannya yang sejatera hanyalah elit-elit politiknya sedangkan fakta juga membuktikan bahwa di mana-mana tingkat kemiskinan sangat tinggi dan juga bnyak terjadi kasus kelaparan.
Telah terbukti sistem sosialis yang dulu pernah gagal belum mampu mensejahterakan rakyatnya apalagi mau menciptakan negara makmur. Kenyataannya cita-cita dan ideologi Sosialis Komunis juga masih bersifat utopia yaitu suatu ideologi angan-angan dan cita-cita yang muluk-muluk tapi masih sangat sulit diwujudkan hampir sama seperti penerapan ideologi Pancasila di tanah air. Negara Sosialis Komunis dengan sistem pemerintahan totalirian dan sangat otoriter mirip dengan pemerintahan Monarki Absolut sehingga kita bisa berspekulasi bahwa di negara-negara tersebut tentu tidak berjalan checks and balances dalam pemerintahan seperti di negara yang menganut Demokrasi. Azas keadilan dan kesamaan di depan hukum (Eaquality before the law) mungkin silit diwujudkan dengan karena kenyataannya pemerintahannya sangat absolut lihat Kasus Korea Utara (Sosialis Komunis) dan Bandingkan dengan saudaranya Korea Selatan (Demokratis-Kapitalis) yang jauh lebih maju dan sejahtera.
Namun, kita harus mengakui pula bahwa betul tiap-tiap ideologi Politik dan Ekonomi tentu memiliki kelebihan dan juga pasti ada kelemahannya. Di lain sisi, kita bisa melihat juga contoh kasus yang cukup baik di beberapa negara Eropa yang menerapkan Ideologi Sosialis-Demokratis. Kelihatan sistem Sosialis Demokrat ini cukup ideal karena merupakan jalan tengah dan seperti menggabungkan dua ideologi besar di dunia Sosialis dan Demokratis.
Di beberapa negara Teluk seperti Iran, Irak (Masa Rezim Sadam Husain) di Timur Tengah seperti Syria dan Afrika Utara Libya dan Tunisia yang rezimnya baru-baru ini telah jatuh oleh revolusi yang dikenal dengan Arab Awakening atau Arab Spring. Neagara-negara yang disebutkan di atas tersebut merupakan negara Sosialis Islamis tapi Iran merupakan negara Theocracy Islamis yang berhaluan Sosialis. Negara-negara ini memilki kedekatan emosional dengan negara-negara Sosialis-Komunis sperti Rusia, China, Korea Utara dan beberapa negara Sosialis di Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). Pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya isu kekuatan negara-fakta Warsawa nampaknya kekuatan negara-negara Demokrasi barat telah diimbangi kekuatannya secara implisit oleh negara-negara sosialis dan sekutunya yang disebutkan di atas.
Selanjutnya dalam konteks lokal di Indonesia, kita dapat melihat penerapan Ideologi Pancasilaa bisa dispekulasikan bahwa penerapan ideologi Pancasila sejak Zaman Orde Baru dulu penerapannya masih bersifat indokrinitas mirip penerapan ideologi yang diusung oleh Almarhum Ghadafi yang dituangkan dalam Buku Hijaunya dan diajarkan di Seokolah sekolah di Libya.
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist
Kemudian kita bisa mengakui bahwa saat ini sebagian masyarakat dunia pesimis dan berspekulasi mengatakan bawa System kapitalisme telah gagal menyusul terjadinya krisis Ekonomi di beberapa negara makamur (welfare states) di Eropa dan Amerika. Namun, kita juga harus mengakui bahwa sampai sekarang tentu sistem Sosialis Komunis juga belum berhasil walaupun popularitasnya secara perlahan-lahan bangkit kembali pasca runtuhnya negara kiblat Sosialis-Komunis, Uni Soviet. Mungkin kita juga bisa berspekulasi bahwa upaya mensejahterahkan masyarakat masih bersifat Utopia dan apalagi menciptakan negara makmur.
Ingat Ekonomi China maju dan diklaim menjadi ekonomi terbesar ke dua di dunia saat ini tapi China memilki ideologi gabungan (blended ideology) karena Ideologi politik China Sosialis-Komunis tapi ideologi ekonomi digabung dan mulai berhaluan kapitalis (Kepalanya Sosialis tapi perutnya Kapitalis). Juga di beberapa negara yang diidentifikasi Sosialis Komunis yang nota bene negara dengan sistem totalitarian Otoriter dan selalu mengusung slogan mensejahterakan rakyat kenytaannya masih sulit tercipta karena kenyataannya yang sejatera hanyalah elit-elit politiknya sedangkan fakta juga membuktikan bahwa di mana-mana tingkat kemiskinan sangat tinggi dan juga bnyak terjadi kasus kelaparan.
Telah terbukti sistem sosialis yang dulu pernah gagal belum mampu mensejahterakan rakyatnya apalagi mau menciptakan negara makmur. Kenyataannya cita-cita dan ideologi Sosialis Komunis juga masih bersifat utopia yaitu suatu ideologi angan-angan dan cita-cita yang muluk-muluk tapi masih sangat sulit diwujudkan hampir sama seperti penerapan ideologi Pancasila di tanah air. Negara Sosialis Komunis dengan sistem pemerintahan totalirian dan sangat otoriter mirip dengan pemerintahan Monarki Absolut sehingga kita bisa berspekulasi bahwa di negara-negara tersebut tentu tidak berjalan checks and balances dalam pemerintahan seperti di negara yang menganut Demokrasi. Azas keadilan dan kesamaan di depan hukum (Eaquality before the law) mungkin silit diwujudkan dengan karena kenyataannya pemerintahannya sangat absolut lihat Kasus Korea Utara (Sosialis Komunis) dan Bandingkan dengan saudaranya Korea Selatan (Demokratis-Kapitalis) yang jauh lebih maju dan sejahtera.
Namun, kita harus mengakui pula bahwa betul tiap-tiap ideologi Politik dan Ekonomi tentu memiliki kelebihan dan juga pasti ada kelemahannya. Di lain sisi, kita bisa melihat juga contoh kasus yang cukup baik di beberapa negara Eropa yang menerapkan Ideologi Sosialis-Demokratis. Kelihatan sistem Sosialis Demokrat ini cukup ideal karena merupakan jalan tengah dan seperti menggabungkan dua ideologi besar di dunia Sosialis dan Demokratis.
Di beberapa negara Teluk seperti Iran, Irak (Masa Rezim Sadam Husain) di Timur Tengah seperti Syria dan Afrika Utara Libya dan Tunisia yang rezimnya baru-baru ini telah jatuh oleh revolusi yang dikenal dengan Arab Awakening atau Arab Spring. Neagara-negara yang disebutkan di atas tersebut merupakan negara Sosialis Islamis tapi Iran merupakan negara Theocracy Islamis yang berhaluan Sosialis. Negara-negara ini memilki kedekatan emosional dengan negara-negara Sosialis-Komunis sperti Rusia, China, Korea Utara dan beberapa negara Sosialis di Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). Pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya isu kekuatan negara-fakta Warsawa nampaknya kekuatan negara-negara Demokrasi barat telah diimbangi kekuatannya secara implisit oleh negara-negara sosialis dan sekutunya yang disebutkan di atas.
Selanjutnya dalam konteks lokal di Indonesia, kita dapat melihat penerapan Ideologi Pancasilaa bisa dispekulasikan bahwa penerapan ideologi Pancasila sejak Zaman Orde Baru dulu penerapannya masih bersifat indokrinitas mirip penerapan ideologi yang diusung oleh Almarhum Ghadafi yang dituangkan dalam Buku Hijaunya dan diajarkan di Seokolah sekolah di Libya.
Mochtar Marhum
Academic, Peace Activist
Senin, 06 Februari 2012
Masalah Konsumsi dan Perdaganan Rokok dan Minuman Beralkohol di Indonesia
Tulisan ini terinspirasi dari diskusi nonformal via mailing list Koran Digital. Terjadi polemik tentang konsumsi rokok dan minuman beralkohol di Indonesia dan dampaknya. Ada yang membandingkan dengan konsumsi dan perdagangan rokok dan minmuman keras di beberapa negara. Juga dibahas mengenai pengelolaan dan pengawasan konsumsi rokok dan minuman keras serta penerapan undang-undang yang mengatur perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman keras dengan membuat perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara di luar negeri termasuk di negara kapitalis liberal.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa secara realitas dan faktual tidak sedikit negara makmur (Welfare state) adalah negara Kapitalis Liberal walaupun akhir-akhir ini juga harus diakui bahwa ada sejumlah negera makmur yang sedang mengalami kerisis ekonomi. Para pelaku ekonomi/ pengusaha dan atau wirausahawan di negara Kapitalis terpicu untuk maju dan di negara-negara tersebut terdapat pengawasan, regulasi dan penegakkan hukum yang sangat ketat tanpa pandang bulu sehingga kasus pungli gartifikasi, korupsi dan sejenisnya yang berhubungan dengan perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkoho bisa diatasi secara lebih efektif. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya lagi adalah dampak berbahaya dari perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkohol terus diupayakan bisa diatasi secara lebih efektif. Banyak yang menuding bahwa konsumsi rokok dan minuman keras yang tidak diatur oleh undang-undang telah menimbulkan dampak negatif yang juga telah menimbulkan korban jiwa.
Mengenai konsumsi rokok dan alkohol, di negara-negara makmur pada umumnya telah diatur secara lebih tegas dan ketat tapi diiringi dengan desiminasi dan sosialisasi aturan dan undang-undang yang lebih terencana dan terorganisir serta diusahakan agar masyarakat patuh terhadap aturan dan Undang-undang yang diterapkan. Aturan ketat dan tegas yang mengatur agar konsumen yang berhak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras harus berumur di atas 18 tahun dan aturan ini betul-betul dijalankan dan sangsi akan dikenakan bagi mereka yang menyuruh orang di bawa umur membelikan atau mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol.
Pada kasus tertentu jika ada orang yang akan membeli rokok atau minuman beralkohol tapi wajahnya kelihatan seperti anak-anak yang masih ABG (di bawa 18 thn) akan dimintai kartu ID untuk memastikan bahwa pembeli atau konsumen itu telah berusia 18 tahun ke atas dan hal ini juga pernah dialami oleh teman-teman pernah kuliah di luar negeri.
Di Indonesia tidak sedikit anak-anak dibawa umur 18 tahun yang kedapatan merokok dan minum minum-minuman keras serta ugal-ugalan di Jalan raya membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dibawa pengaruh alkohol. Kelakuan buruk seperti ini bisa berpotensi mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Hukum atau aturan seperti yang diterapkan di negara-negara makmur kayaknya belum diberlakukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus bahkan orang tua sering menyuruh anak-anknya pergi membelikan orang tuanya rokok atau minuman beralkohol dan tidak ada masalah.
Selanjutnya dalam hal perdagangan rokok dan minuman beralkohol telah diatur sedemikian rupa sehingga sehingga pedagang menaati aturan dan tidak berdagang rokok atau minuman beralkohol di sembarang tempat karena misalnya hanya ingin menjual di tempat-tempat strategis dan relatif lebih mudah menapatkan pelanggan.
Bisakah kita di Indonesia membuat aturan yang bisa mengatasi masalah konsumsi rokok dan minuman beralkohol secara lebih tertib dan lebih efektif?. Saya kira saatnya penguasa dan pengusaha berkolaborasi secara lebih harmonis dan humanis sehingga dapat mengatasi masalah dampak berbahaya dari konsumsi dan perdagangan rokok dan minuman berlakohol. Aturan dan hukum yang tepat dan proporsional dibutuhkan. Juga butuh pertimbangan tidak hanya penerapan aspek hukum normatif tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek sosiologi hukum.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa secara realitas dan faktual tidak sedikit negara makmur (Welfare state) adalah negara Kapitalis Liberal walaupun akhir-akhir ini juga harus diakui bahwa ada sejumlah negera makmur yang sedang mengalami kerisis ekonomi. Para pelaku ekonomi/ pengusaha dan atau wirausahawan di negara Kapitalis terpicu untuk maju dan di negara-negara tersebut terdapat pengawasan, regulasi dan penegakkan hukum yang sangat ketat tanpa pandang bulu sehingga kasus pungli gartifikasi, korupsi dan sejenisnya yang berhubungan dengan perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkoho bisa diatasi secara lebih efektif. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya lagi adalah dampak berbahaya dari perdagangan dan konsumsi rokok dan minuman beralkohol terus diupayakan bisa diatasi secara lebih efektif. Banyak yang menuding bahwa konsumsi rokok dan minuman keras yang tidak diatur oleh undang-undang telah menimbulkan dampak negatif yang juga telah menimbulkan korban jiwa.
Mengenai konsumsi rokok dan alkohol, di negara-negara makmur pada umumnya telah diatur secara lebih tegas dan ketat tapi diiringi dengan desiminasi dan sosialisasi aturan dan undang-undang yang lebih terencana dan terorganisir serta diusahakan agar masyarakat patuh terhadap aturan dan Undang-undang yang diterapkan. Aturan ketat dan tegas yang mengatur agar konsumen yang berhak membeli dan mengkonsumsi rokok dan minuman keras harus berumur di atas 18 tahun dan aturan ini betul-betul dijalankan dan sangsi akan dikenakan bagi mereka yang menyuruh orang di bawa umur membelikan atau mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol.
Pada kasus tertentu jika ada orang yang akan membeli rokok atau minuman beralkohol tapi wajahnya kelihatan seperti anak-anak yang masih ABG (di bawa 18 thn) akan dimintai kartu ID untuk memastikan bahwa pembeli atau konsumen itu telah berusia 18 tahun ke atas dan hal ini juga pernah dialami oleh teman-teman pernah kuliah di luar negeri.
Di Indonesia tidak sedikit anak-anak dibawa umur 18 tahun yang kedapatan merokok dan minum minum-minuman keras serta ugal-ugalan di Jalan raya membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dibawa pengaruh alkohol. Kelakuan buruk seperti ini bisa berpotensi mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Hukum atau aturan seperti yang diterapkan di negara-negara makmur kayaknya belum diberlakukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus bahkan orang tua sering menyuruh anak-anknya pergi membelikan orang tuanya rokok atau minuman beralkohol dan tidak ada masalah.
Selanjutnya dalam hal perdagangan rokok dan minuman beralkohol telah diatur sedemikian rupa sehingga sehingga pedagang menaati aturan dan tidak berdagang rokok atau minuman beralkohol di sembarang tempat karena misalnya hanya ingin menjual di tempat-tempat strategis dan relatif lebih mudah menapatkan pelanggan.
Bisakah kita di Indonesia membuat aturan yang bisa mengatasi masalah konsumsi rokok dan minuman beralkohol secara lebih tertib dan lebih efektif?. Saya kira saatnya penguasa dan pengusaha berkolaborasi secara lebih harmonis dan humanis sehingga dapat mengatasi masalah dampak berbahaya dari konsumsi dan perdagangan rokok dan minuman berlakohol. Aturan dan hukum yang tepat dan proporsional dibutuhkan. Juga butuh pertimbangan tidak hanya penerapan aspek hukum normatif tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek sosiologi hukum.
Selasa, 24 Januari 2012
MONSTER PEMBUNUH DI JALAN RAYA DAN SOLUSI ALTERNATIF
Kejadian tragis telah merenggut nyawa 9 orang pejalan kaki dan mengakibatkan luka-luka berat beberapa pejalan kaki lainnya di Jakarta belum lama ini ramai diberitakan oleh sejumlah media ibu kota. Kejadian tragis ini harus dijadikan pelajaran berharga dan renungan akan bahayanya mengendarai kendaraan di bawa pengaruh drugs dan Alkohol.
Dari beberapa berita di media ternyata bukan hanya pengendara kendaraan bermotor di jalan raya yang ditemukan menggunakan Narkoba di saat mengendarai kendaraan bermotor, beberapa waktu lalu sejumlah media ibukota juga melaporkan ada pilot salah satu Makaskapai penerbangan swasta terindikasi menggunakan Narkoba.Selanjutnya, mungkin kita bisa berspekulasi akibat tidak pernah dilakukan swiping pengendara dan mengetes pemakai drug/minuman beralkohol pada saat mengendarai kendaraan mnyebabkan tewasnya 9 pejalan kaki di jalan raya oleh sopir maut pengguna Narkoba di dekat Tugu Tani Jakarta Pusat.
Kita bisa ambil contoh dan pelajaran yang baik tentang pentingnya pencegahan kecelakaan lalulintas di Jalan raya akibat pengaruh drugs dan alkohol, misalnya di Australia Polantas selalu melakukan swiping pengendara dan melakukan tes Alkohol atau Drugs (Random Test). Pengendara yang kdapatan minum atau menggunakan Narkoba saat berkendaraan di Jalan raya melebihi ambang batas akan dikenakan sangsi berat.
Beda dengan Indonesia, di Australia jarang bahkan tidak pernah ada swiping di Jalan raya memeriksa kelengkapan pengendara/kendaraan bermotor (SIM/STNK) karena mreka yang berkendaraan di jalanan dianggap sudah memiliki kelengkapan kendaraannya termasuk surat-suratan. Hukum berlalulintas betul-betul ditegakkan. Dan setiap tilang atas pelanggaran lalulintas bukan dibayar sama Polantas tapi dibayar di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti via kantor pos dan Bank. Polisi hanya mengeluarkan surat tilang tanpa mengharapkan pembayaran tilang langsung di tempat. Pendapatan Asli Daerah/State atau Negara (Revenue Generation) kebanyakan juga berumber dari uang tilang yang dibayar oleh pelaku pelanggaran lalulintas.
Yang jadi pertanyaan penting adalah Pertama, kenapa selama ini swiping di Jalan Raya hanya mengfokuskan pada swiping kelengkapan kendaraan bermortor terutama susrat-suratan dan kurang mengfokuskan pada kebijakan swiping dan upaya peningkatan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya termasuk penjalan kaki? Kedua, bisakah Indonesia melakukan penertiban pengendara di Jalan raya dengan melakukan tes Random seperti di luar negeri untuk mengecek pengendara yang menggunaka Narkoba pada saat mengendarai kendaraan di Jalan Raya?
Dari beberapa berita di media ternyata bukan hanya pengendara kendaraan bermotor di jalan raya yang ditemukan menggunakan Narkoba di saat mengendarai kendaraan bermotor, beberapa waktu lalu sejumlah media ibukota juga melaporkan ada pilot salah satu Makaskapai penerbangan swasta terindikasi menggunakan Narkoba.Selanjutnya, mungkin kita bisa berspekulasi akibat tidak pernah dilakukan swiping pengendara dan mengetes pemakai drug/minuman beralkohol pada saat mengendarai kendaraan mnyebabkan tewasnya 9 pejalan kaki di jalan raya oleh sopir maut pengguna Narkoba di dekat Tugu Tani Jakarta Pusat.
Kita bisa ambil contoh dan pelajaran yang baik tentang pentingnya pencegahan kecelakaan lalulintas di Jalan raya akibat pengaruh drugs dan alkohol, misalnya di Australia Polantas selalu melakukan swiping pengendara dan melakukan tes Alkohol atau Drugs (Random Test). Pengendara yang kdapatan minum atau menggunakan Narkoba saat berkendaraan di Jalan raya melebihi ambang batas akan dikenakan sangsi berat.
Beda dengan Indonesia, di Australia jarang bahkan tidak pernah ada swiping di Jalan raya memeriksa kelengkapan pengendara/kendaraan bermotor (SIM/STNK) karena mreka yang berkendaraan di jalanan dianggap sudah memiliki kelengkapan kendaraannya termasuk surat-suratan. Hukum berlalulintas betul-betul ditegakkan. Dan setiap tilang atas pelanggaran lalulintas bukan dibayar sama Polantas tapi dibayar di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti via kantor pos dan Bank. Polisi hanya mengeluarkan surat tilang tanpa mengharapkan pembayaran tilang langsung di tempat. Pendapatan Asli Daerah/State atau Negara (Revenue Generation) kebanyakan juga berumber dari uang tilang yang dibayar oleh pelaku pelanggaran lalulintas.
Yang jadi pertanyaan penting adalah Pertama, kenapa selama ini swiping di Jalan Raya hanya mengfokuskan pada swiping kelengkapan kendaraan bermortor terutama susrat-suratan dan kurang mengfokuskan pada kebijakan swiping dan upaya peningkatan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya termasuk penjalan kaki? Kedua, bisakah Indonesia melakukan penertiban pengendara di Jalan raya dengan melakukan tes Random seperti di luar negeri untuk mengecek pengendara yang menggunaka Narkoba pada saat mengendarai kendaraan di Jalan Raya?
Rabu, 28 Desember 2011
PRO dan KONTRA (Polemik) ReKlamasi Teluk PALU (Catatan Akhir Tahun)
Setiap pembangunan infrastruktur di negara mana saja yang tidak memihak pada kepentingan rakyat pasti akan mengadapi resistensi dari kelompok kelompok masyarakat seperti kelompok gerakan esktraparlementer dan kelompok Sosialis-Demokrat. Jika masalah pembangunan infrastruktur ini tidak bisa dicarikan solusi yang tepat bisa berpotensi menimbulkan konflik sosial (potensi Konflik vertikal dan horisontal)yang menyeret stakeholders dari berbagai kalangan yang disponsori oleh kelompok LSM (NGO), gerakan mahasiswa, masyarakat lokal dan masyarakat akademisi dan pegiat lingkungan.
Pembangunan infrastruktur perkotaan baik dalam konteks lokal, regional maupun global dalam sejarahnya tidak pernah berjalan mulus dan langsung mendapat dukungan dari masyarakat luas. Namun, selalu berhadapan dengan kelompok masyarakat baik kelompok yang mendukung (Kelompok Pro) maupun dari kelompok yang menentang menentang kebijakan pembangunan infrastruktur (Kelompok Kontra). Pembangunan reklamasi di beberapa daerah disinyalir kurang medukung kepentingan rakyat dan kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan tapi sebaliknya sering disinyalir hanya mendukung kelompok pemodal.
Dalam kasus reklamasi, kita dapat melihat permasalahannya baik dalam perspektif lokal maupun perspektif global bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan yang mengharuskan diadakan reklamasi diwilayah pantai atau teluk itu terdorang oleh dua alasan. Pertama, alasan keterbatasan wilayah daratan dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi suatu wialayah dan alasan tuntutan pembangunan wilayah perkotaan dengan petimbangan estetika agar kelihatan wilayah perkotaan lebih Indah dan seksi sehingg bisa menambah nilai jual beli dari perspektif marketing parawisata.
Alasan pertama, perlu diadakan relamasi untuk memperluas wilayah daratan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, ambil contoh kasus reklamasi di Jepang dan Singapura. Kedua, reklamasi juga harus dilakukan dengan tujuan estetika agar suatu wilayah perkotaan akan kelihatan lebih, cantik, tertata indah dan modern. Biasanya pembangunan reklamasi dilakukan diwilayah teluk dengan membangun beberapa bangunan fasilitas publik diatas daratan reklamasi sperti rumah sakit, pertokoan, mall-mall dan fasilitas publik yang lebih modern dan bertaraf nasional dan internasional. Juga agar wilayah teluk akan kelihatan lebih indah dan menambah nilai jual suatu wilayah yang ingin dijadikan daerah tujuan wisata (Turist Destination) sehingga menimbulkan daya tarik bagi investor dan para wisatawan berkunjung ke suatu daerah.
Namun, kita juga harus perihatin dan penuh perhatian akan dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi pasca pembangunan reklamasi wialayah, laut, pantai dan teluk. Kita bisa saksikan bahwa di beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang melakukan program reklamasi pantai juga diduga telah mengalami permasalahan sperti Kabupaten Tolitoli dan Luwuk. Banyak yang menduga bahwa akibat reklaimasi pantai di kabupaten Tolitoli yang juga didukung oleh statemen beberapa pengamat lingkungan aktivist NGO reklamasi di kota cengkeh Tolitoli bahwa kasus reklamasi pantai di kabupaten Tolitoli juga merupakan salah satu pemicu terjadinya kasus banjir dan termasuk kasus banjir air rob.
Kembali ke isu lingkungan dan pembangunan reklamasi wilayah laut yang ramah lingkungansehingga dapat menekan resiko bencana banjir dan bencana yang terkait dapat terlihat di beberapa negara maju. Perlu disadari bahwa program reklamasi pantai yang dilakukan oleh Jepang dan Singapur adalah dengan tujuan dan alasan untuk memperluas wilayah daratan mereka yang secara alami masih sangat terbatas dan terpaksa harus dikembangkan ke wilayah laut disampiang didorong oleh alasan pembangunan dan pembangan ekonomi wilayah tersebut. Namun, harus diingat bahwa pembangunan reklamasi yang dilakukan oleh negara-negara makmur (welfare states) seperti Jepang dan Singapur telah melalui suatu kajian Amdal dan studi kelayakan yang secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara saintifik maupun moralitas dan etika pembangunan sehingga dapat menghindari resiko bencana sosial dan bencana alam (Manmade disaster and Natural Disaster) akibat dampak dari reklamasi wilayah laut, pantai dan teluk.
Menyangkut persoalan rencana reklamasi teluk Palu, perlu diangkat pertanyaan, "Apakah pembangunan reklamasi teluk Palu sudah dilakukan pengkajian awal berupa studi AMDAL dan Studi kelayakan?, kalau belum mungkin itu akan menjadi permasalahan sebab setiap pembangunan reklamasi wilayah laut, pantai dan teluk kemungkinan akan membawa dampak lingkungan yang beresiko. Namun, kita juga harus optimis bahwa Pemkot Palu Insya Allah pasti akan memiliki etiket baik dan pasti akan sangat mempertimbangkan kepetingan masyarakta luas demi kemajuan kota Palu yang sama-sama kita cintai ini.
Demikian pandangan saya tentang polemik dan isu kontroversi rencana reklamasi teluk Palu. Semoga sharing pendapat ini bisa bermamfaat bagi kita semua khususnya kelompok masyarakat kota Palu yang mendukung dan mencintai kebijakan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan yang populis dan demoratis.
Salam Pembangunan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD
Pemerhati Masalah Sosial Humaniora
Pembangunan infrastruktur perkotaan baik dalam konteks lokal, regional maupun global dalam sejarahnya tidak pernah berjalan mulus dan langsung mendapat dukungan dari masyarakat luas. Namun, selalu berhadapan dengan kelompok masyarakat baik kelompok yang mendukung (Kelompok Pro) maupun dari kelompok yang menentang menentang kebijakan pembangunan infrastruktur (Kelompok Kontra). Pembangunan reklamasi di beberapa daerah disinyalir kurang medukung kepentingan rakyat dan kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan tapi sebaliknya sering disinyalir hanya mendukung kelompok pemodal.
Dalam kasus reklamasi, kita dapat melihat permasalahannya baik dalam perspektif lokal maupun perspektif global bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan yang mengharuskan diadakan reklamasi diwilayah pantai atau teluk itu terdorang oleh dua alasan. Pertama, alasan keterbatasan wilayah daratan dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi suatu wialayah dan alasan tuntutan pembangunan wilayah perkotaan dengan petimbangan estetika agar kelihatan wilayah perkotaan lebih Indah dan seksi sehingg bisa menambah nilai jual beli dari perspektif marketing parawisata.
Alasan pertama, perlu diadakan relamasi untuk memperluas wilayah daratan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, ambil contoh kasus reklamasi di Jepang dan Singapura. Kedua, reklamasi juga harus dilakukan dengan tujuan estetika agar suatu wilayah perkotaan akan kelihatan lebih, cantik, tertata indah dan modern. Biasanya pembangunan reklamasi dilakukan diwilayah teluk dengan membangun beberapa bangunan fasilitas publik diatas daratan reklamasi sperti rumah sakit, pertokoan, mall-mall dan fasilitas publik yang lebih modern dan bertaraf nasional dan internasional. Juga agar wilayah teluk akan kelihatan lebih indah dan menambah nilai jual suatu wilayah yang ingin dijadikan daerah tujuan wisata (Turist Destination) sehingga menimbulkan daya tarik bagi investor dan para wisatawan berkunjung ke suatu daerah.
Namun, kita juga harus perihatin dan penuh perhatian akan dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi pasca pembangunan reklamasi wialayah, laut, pantai dan teluk. Kita bisa saksikan bahwa di beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang melakukan program reklamasi pantai juga diduga telah mengalami permasalahan sperti Kabupaten Tolitoli dan Luwuk. Banyak yang menduga bahwa akibat reklaimasi pantai di kabupaten Tolitoli yang juga didukung oleh statemen beberapa pengamat lingkungan aktivist NGO reklamasi di kota cengkeh Tolitoli bahwa kasus reklamasi pantai di kabupaten Tolitoli juga merupakan salah satu pemicu terjadinya kasus banjir dan termasuk kasus banjir air rob.
Kembali ke isu lingkungan dan pembangunan reklamasi wilayah laut yang ramah lingkungansehingga dapat menekan resiko bencana banjir dan bencana yang terkait dapat terlihat di beberapa negara maju. Perlu disadari bahwa program reklamasi pantai yang dilakukan oleh Jepang dan Singapur adalah dengan tujuan dan alasan untuk memperluas wilayah daratan mereka yang secara alami masih sangat terbatas dan terpaksa harus dikembangkan ke wilayah laut disampiang didorong oleh alasan pembangunan dan pembangan ekonomi wilayah tersebut. Namun, harus diingat bahwa pembangunan reklamasi yang dilakukan oleh negara-negara makmur (welfare states) seperti Jepang dan Singapur telah melalui suatu kajian Amdal dan studi kelayakan yang secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara saintifik maupun moralitas dan etika pembangunan sehingga dapat menghindari resiko bencana sosial dan bencana alam (Manmade disaster and Natural Disaster) akibat dampak dari reklamasi wilayah laut, pantai dan teluk.
Menyangkut persoalan rencana reklamasi teluk Palu, perlu diangkat pertanyaan, "Apakah pembangunan reklamasi teluk Palu sudah dilakukan pengkajian awal berupa studi AMDAL dan Studi kelayakan?, kalau belum mungkin itu akan menjadi permasalahan sebab setiap pembangunan reklamasi wilayah laut, pantai dan teluk kemungkinan akan membawa dampak lingkungan yang beresiko. Namun, kita juga harus optimis bahwa Pemkot Palu Insya Allah pasti akan memiliki etiket baik dan pasti akan sangat mempertimbangkan kepetingan masyarakta luas demi kemajuan kota Palu yang sama-sama kita cintai ini.
Demikian pandangan saya tentang polemik dan isu kontroversi rencana reklamasi teluk Palu. Semoga sharing pendapat ini bisa bermamfaat bagi kita semua khususnya kelompok masyarakat kota Palu yang mendukung dan mencintai kebijakan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan yang populis dan demoratis.
Salam Pembangunan
Mochtar Marhum
Akademisi UNTAD
Pemerhati Masalah Sosial Humaniora
Langganan:
Postingan (Atom)